Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia sejak krisis 1997-1998. LPS menjamin simpanan nasabah bank yang gagal dan melakukan penyehatan bank, namun masih menghadapi tantangan seperti cakupan penjaminan yang belum merata dan dampak integrasi ekonomi global.

1. Untung Ada Lembaga Penjamin Simpanan
Oleh: Damayanti.
Dewasa ini pasar keuangan termasuk perbankan, lebih terintegrasi secara global dan bergerak
lebih pesat dalam menanggapi berbagai kejadian. Akibatnya, aktivitas instansi keuangan yang
tadinya bersifat lokal sekarang menjadi internasional, memiliki banyak cabang dan dapat
diakses di berbagai tempat. Deregulasi, perbaikan komunikasi, kemajuan teknologi, dan
inovasi memicu perubahan besar dalam sistem keuangan. Akan tetapi, kemajuan itu tidak
hanya mendatangkan kebaikan namun juga menimbulkan risiko.
Karena saling terhubung, penularan krisis di sebuah negara mudah merambah ke negara lain.
Krisis Asia 1997-98 yang turut menghantam Indonesia, menyebabkan 16 bank di Tanah Air
dilikuidasi. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan kala itu merosot. Salah satu
langkah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yakni memberikan jaminan atas seluruh
kewajiban pembayaran, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee), yang menjadi
cikal bakal Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Akibat ruang lingkup penjaminan yang
terlalu luas, moral hazard muncul baik dari si pengelola bank maupun masyarakat. Guna
mengatasinya, pemerintah kembali merombaknya menjadi sistem penjaminan terbatas.
Sistem penjaminan terbatas itu diwujukan melalui pembentukan LPS sebagai pelaksana
penjaminan dana masyarakat.
LPS kini menjadi bagian Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), menjamin simpanan
nasabah bank yang dicabut izinnya dan melaksanakan resolusi atau penyehatan bank gagal.
Sesuai dengan pasal 42 UU No. 21 Tahun 2011, LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap
bank terkait fungsi, tugas dan wewenangnya. Ini dibutuhkan LPS untuk melaksanakan
fungsinya memberikan perlindungan, rasa aman, dan ketenangan sehingga dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.
Ketentuan pasal 8 menyebutkan kriteria perbankan yang menjadi peserta LPS antara lain:
Pertama, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Kedua, bank
peserta penjaminan meliputi seluruh Bank dan Bank Perkreditan Rakyat, baik konvensional
maupun bank berdasarkan prinsip syariah. Ketiga, kantor cabang dari bank yang
berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Indonesia
tidak termasuk dalam penjaminan (kecuali cabang luar negeri tersebut mencatatkan simpanan
nasabahnya di kantor cabang yang berada di wilayah Indonesia). Adapun jenis simpanan di
bank yang dijamin meliputi tabungan, giro, sertifikat deposito dan deposito berjangka serta
jenis simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Skim penjaminan LPS telah dimulai
secara penuh sejak 22 Maret 2007.
Prestasi LPS
LPS telah menunjukkan sejumlah prestasi sebagai salah satu regulator JPSK. Sejak berdiri
pada 2005 sampai dengan 31 Desember 2014, LPS telah melikuidasi 62 bank dengan total
klaim nasabah yang telah dibayar Rp 734,94 miliar. Salah satu pencapaian terbesar LPS
adalah menangani Bank Century, bank gagal pertama yang diselamatkan. Bank Century yang
berubah nama menjadi Bank Mutiara berhasil dijual dan mengeluarkan biaya penanganan
Rp6,76 triliun.

2. Sebagaimana diketahui, LPS telah menjual 99 persen saham Bank Mutiara kepada
perusahaan investasi asal Jepang J-Trust senilai Rp4,41 triliun. Penyelamatan bank itu
membuktikan LPS berperan aktif dalam mencegah potensi krisis perbankan secara sistemik.
Program penjaminan pemerintah telah berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat
terhadap sistem perbankan, yang sebelumnya mengalami ketidakpercayaan akibat krisis
ekonomi.
LPS rutin mencatat dan melaporkan perkembangan pertumbuhan total simpanan masyarakat.
Melalui publikasi rutin, lembaga ini membuat analisis dan kesimpulan yang dapat menjadi
acuan bagi pemerintah. Dengan adanya laporan tetap tentu, sistem perbankan terus terawasi
dengan cermat sehingga para regulator lainnya dapat mengantisipasi berbagai kejadian yang
tidak diinginkan.
Beberapa manfaat yang kini dirasakan deposan berkat kehadiran LPS antara lain: Pertama,
proteksi. LPS telah berhasil memproteksi para penabung dana di bank dari kerugian. Hal ini
tentunya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan juga mengurangi
tekanan bagi pemerintah untuk mengadopsi langkah-langkah yang berlebihan dalam
mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan. Dengan demikian, pendekatan
terhadap regulasi sektor keuangan lebih seimbang.
Kedua, mengurangi risiko yang muncul dan penularannya. Salah satu manfaat dari LPS
adalah mengurangi risiko yang terjadi di sistem perbankan atau bank yang dalam kesulitan.
Karena para deposan menyadari skema asuransi dan meyakininya, jaminan simpanan dapat
membantu mengurangi penarikan dana di kalangan deposan baik di bank yang bersangkutan
maupun dalam sistem keuangan secara keseluruhan. Jaminan tersebut mampu mengurangi
kecenderungan para deposan untuk melakukan penarikan dana mendadak yang berbahaya
bagi stabilitas keuangan.
Ketiga, mengurangi kisruh politik dalam kegagalan bank. Asuransi deposito memberikan
perlindungan bagi para deposan kecil, mengurangi risiko politik yang terkait dengan
kegagalan bank. Dengan melindungi para deposan, asuransi deposito mungkin membuat
pemerintah lebih mudah menolak tekanan untuk melakukan bailout.
Kinerjanya yang telah terpercaya memberikan banyak manfaat, menjadikan LPS sebagai
instansi yang paling dibutuhkan guna menjaga kestabilan dan efisiensi keuangan nasional.
LPS tidak hanya berperan dalam menanggulangi masalah kebangkrutan tetapi juga menjadi
pendeteksi kerusakan perbankan sehingga memungkinkan guna mencegah risiko sistemik
perbankan. Sistem pengecekan kepailitan yang efektif dapat dinilai oleh kemampuannya guna
mengurangi ketidakpastian, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan memberikan perlakuan
yang adil dan merata terhadap para nasabah.
Tantangan LPS
Meskipun telah berdiri lama, LPS masih harus terus menghadapi persoalan yang serupa dan
tantangan yang lebih kompleks. Persoalan tersebut di antaranya: Pertama, masih banyak
nasabah dan bank yang belum terjaring penjaminan LPS. Masih terdapat bank yang
menawarkan bunga yang lebih tinggi dari suku bunga LPS yakni 5,5 persen untuk bank
umum dan 8 persen untuk BPR. Maka itu, LPS harus meningkatkan edukasi kepada
masyarakat. Edukasi ini khususnya meningkatkan transparansi bank terhadap rakyat. Dengan

3. begitu, masyarakat luas akan tahu tentang risiko apabila mereka memilih perbankan yang
tidak terdaftar di LPS.
Kedua, meningkatnya integrasi seluruh bangsa ke dalam ekonomi global. Setiap perubahan
ekonomi, terutama ekonomi utama seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang, memiliki
efek signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Beberapa hal yang belakangan menjadi sumber
kekhawatiran antara lain isu penaikan suku bunga di Amerika Serikat yang diperkirakan
dapat menimbulkan turbulensi di pasar keuangan. Tidak hanya itu, juga menyebabkan perang
mata uang, kerusakan sistem perbankan dan krisis utang.
Selain itu, ambruknya saham, devaluasi yuan dan perlambatan ekonomi Tiongkok turut
mengguncangkan perekonomian dan moneter domestik. Devaluasi mata uang di negara-
negara Asia, penurunnan suku bunga, gejolak politik turut memengaruhi sistem keuangan
Indonesia. Seluruh faktor tersebut membuktikan tingginya pengaruh moneter asing terhadap
dalam kondisi moneter dalam negeri.
Ketiga, tantangan terbesar lagi yang muncul di depan mata yaitu pemberlakuan Masyarakat
Ekonomi ASEAN dan integrasi sektor perbankan ASEAN 2020. Era ini perlu menjadi
sorotan tajam oleh para pembuat kebijakan di LPS. Pemberlakuan MEA mewajibkan seluruh
negara MEA memiliki sistem perbankan, supervisi, dan sistem jaminan simpanan yang sama.
Sebagai contoh di Singapura, jumlah cadangan internasionalnya berkisar US$250 juta tetapi
nilai sistem perbankannya sekitar US$500 juta.
Siapa pihak yang akan menangani jika krisis berlangsung di negara tersebut? Singapura
sendiri mungkin tidak mampu melakukannya. Contoh lainnya misalkan CIMB-Niaga, bank
asing milik Malaysia yang ada di Indonesia, yang 30-40 persen labanya berasal dari
Indonesia. Siapa yang akan menanggulangi bila CIMB-Niaga kolaps? Hal serupa juga, apa
yang terjadi apabila Maybank atau DBS di Singapura atau bank regional di ASEAN kolaps?
Tidak ada negara tunggal manapun yang dapat membayarnya. Untuk itu, LPS perlu
mendiskusikan banyak hal mengenai hal ini kepada lembaga sejenis LPS lainnya di ASEAN.
Semoga LPS dapat terus memberikan rasa aman, tenang, dan pasti kepada nasabah.***
Penulis Jurnalis Harian Analisa membidangi Ekonomi dan Keuangan.
Catatan: Telah terbit baik di media cetak maupun online Harian Analisa/Analisadaily.com
Link berita : http://analisadaily.com/opini/news/untung-ada-lembaga-penjamin-
simpanan/165034/2015/08/28

4. Terbit di Kolom Opini Harian Analisa 28 Agustus 2015

5. Data Diri:
Nama : Damayanti
No Handphone : 0852-9773-2855
Alamat Rumah : Jalan Tangguk Bongkar 8 No.73 Mandala, Medan, Sumut
Email : damayanti_sinaga@yahoo.co.id
Scan Tanda Pengenal