Khilafah dan strategi industrialisasi dunia islam

19/3/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Khilafah dan Strategi Industrialisasi Dunia Islam
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2009/05/18/khilafah-dan-strategi-industrialisasi-dunia-islam/ 1/10
Khilafah dan Strategi Industrialisasi Dunia Islam
May 18th, 2009 by farid
Dunia Islam sekarang tertinggal jauh dari negara-negara industri di dunia. Sementara Barat
telah melewati fase industrialisasi 150 tahun yang lalu, Dunia Islam tetap terde-industrialisasi
secara besar-besaran, dan banyak kasus tersebut dipercaya terjadi di negara berkembang.
Industrialisasi bisa diartikan sebagai keadaan dimana sebuah perekonomian dilengkapi
dengan mesin/pabrik, yang kemudian hal tersebut menjadi stimulus bagi sektor-sektor lain
perekonomian. Contohnya adalah Kerajaan Inggris, yang memusatkan manufaktur pada
perekonomiannya, industri perkapalan, amunisi dan pertambangan yang mendorong Inggris
menjadi sebuah kekuatan global yang mempunyai kemampuan mobilisasi perang dan
penjajahan yang cepat. Di saat perdamaian, industri-industri tersebut dipakai untuk
kepentingan masyarakat.
Hal ini adalah alasan fundamental bagi setiap bangsa yang menginginkan industrialisasi.
Mempunyai dasar industri membuat sebuah bangsa bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan
mandiri dari bangsa lainnya. Tanpa industrialisasi suatu bangsa akan tergantung secara politik
dan ekonomi pada negara lain dalam kebutuhan-kebutuhan vital seperti pertahanan, industri
dan produktivitas perekonomian. Contoh terakhir menggambarkan dengan tepat negara-
negara dari Dunia Islam saat ini.
Mengapa Dunia Islam Gagal Berindutrialisasi?
Bagi seorang pengamat yang netral, adalah mengejutkan jika Dunia Islam, yang mempunyai
berbagai hasil tambang dan sumberdaya yang melimpah, sangatlah miskin dan gagal
berindustrialisasi. Sebagai contoh, Irak saja mempunyai 10% cadangan minyak dunia. Juga
sebuah fakta yang tidak aneh bahwa Kuwait juga memiliki 10% cadangan minyak dunia.
Dengan mempelajari semua kejadian pada semua negara tersebut, yang membentuk Dunia
Islam seperti Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Selatan, Indonesia dan Malaysia, sangatlah jelas
terlihat sederet kesalahan dan contoh kesalahan manajemen perekonomian yang luas.
Miskinnya visi politik dan arah yang jelas di wilayah Muslim dan kekukuhan pemimpin Muslim
yang lebih memilih kebijakan mengejar target jangka pendek yang pragmatis, adalah masalah
historis sejak hancurnya Negara Khilafah pada tahun 1924. Turki tidak pernah bisa lagi
mencapai titik potensialnya karena kebijakan-kebijakan yang tidak jelas dan berlatar politis

yang dibebankan oleh IMF dan Bank Dunia. Pakistan berada di bawah perintah Bank Dunia
untuk tetap berkonsentrasi pada ekspor tekstil dan memastikan dasar manufakturnya tidak
pernah berkembang.
Negara-negara Arab tidak pernah mengembangkan industri manufaktur, meskipun dalam
sektor perminyakan, dikarenakan keinginan perusahaan-perusahaan minyak Barat yang ingin
mengontrol penyulingan minyak mentah dan melalui kemampuannya mengontrol produksi
minyak dan negara-negara penghasil minyak. Pada tahun 2006 Timur Tengah memproduksi
31,2% minyak mentah dunia. Hanya 3,2% yang diolah di kawasan tersebut. Indonesia selama
tahun 1980-an dan 1990-an meliberalisasikan perekonomiannya dan membuka semuanya
bagi investasi asing, yang menimbulkan Krisis Asia pada tahun 1997, yang sampai sekarang
masih belum pulih. Saat ini mereka terlilit utang lebih dari 140 miliar dolar.
Dunia Islam menerapkan sejumlah kebijakan yang memastikan perekonomian mereka tidak
bisa menyediakan kebutuhan masyarakat. Hasilnya adalah: orang-orang harus memberikan
waktu dan usahanya dalam pekerjaan untuk menopang diri mereka sendiri
daripada berkontribusi pada pekerjaan yang bertujuan agar negaranya menjadi sebuah
kekuatan penting di dunia. Oleh karena itu, untuk mengindistrialisasikan Dunia Islam, kaum
Muslim harus diyakinkan akan pentingnya hal tersebut, dan mengapa harus berkorban untuk
visi seperti itu.
Contohnya adalah apa yang didapatkan oleh Amerika Serikat ketika mereka menelantarkan
perekonomian konsumen dan menjalankan industrialisasi sebelum Perang Dunia II. Pemerintah
Amerika mulai memperluas sistem pertahanan nasionalnya, menghabiskan uang yang sangat
banyak untuk memproduksi kapal, pesawat udara, persenjataan, dan alat peperangan lainnya.
Hal ini menstimulus pertumbuhan industri dan penurunan pengangguran yang cepat. Setelah
Amerika masuk kancah peperangan pada Desember tahun 1941, semua sektor perekonomian
dimobilisasi untuk mendukung kinerja perang. Industri meluas dengan cepat, dan
pengangguran digantikan dengan kekurangan karyawan.
Negara tersebut bergerak sendiri dengan cepat untuk mobilisasi penduduk dan semua
kapasitas industrinya. Selama akhir 1930-an, industri yang terkait perang menerima target
produksi yang mengejutkan, yakni 300.000 pesawat terbang, 5.000 kapal kargo, 60.000
pesawat pendarat, dan 86.000 tank. Para pekerja wanita memainkan peran lebih besar dalam
industri daripada sebelumnya. Para pengusaha mengabaikan efek depresi yang besar dan
mulai mengambil keuntungan atas perjanjian pemerintah yang melimpah. Pekerjaan mulai
bermunculan dimana-mana dan orang-orang mulai bekerja dalam upaya peperangan.
Masyarakat menerima perbandingan dan kontrol harga untuk pertama kalinya sebagai

cerminan dukungan atas usaha peperangan. Permintaan yang sangat besar adalah untuk
suplai perang yang mendesak, tanpa memikirkan biaya. Semua perusahaan memperkerjakan
setiap orang yang terlihat, bahkan suara truk di jalanan meminta orang-orang untuk melamar
pekerjaan. Para pekerja baru dibutuhkan untuk menggantikan 11 juta orang usia kerja di
ketentaraan. Semua aktivitas negara tersebut, seperti pertanian, manufaktur, pertambangan,
perdagangan, investasi, komunikasi, dan bahkan pendidikan dan pembuatan budaya dalam
suatu cara bergerak menuju industrialisasi dengan tujuan mempersiapkan upaya peperangan.
Bersamaan dengan hal tersebut Amerika menerapkan pemikiran para ahli dan sarjana
terbaiknya. Pemerintah Amerika mengidentifikasi adanya kemungkinan untuk membangun
sebuah senjata nuklir yang bisa menjadi alat yang berguna dan mempunyai kemampuan
menghancurkan yang luar biasa. Maka lahirlah proyek Manhattan. Proyek ini merupakan hasil
dari perlombaan untuk menjadi negara pertama yang mempunyai bom atom, bersama dengan
keuntungan kekuasaan strategis yang akan diterima.
Kegagalan Dunia Islam memperlihatkan kesalahan manajemen sumberdayanya saat ini.
Masalah inti dari kesengsaraan perekonomian saat ini mengerucut pada beberapa faktor
utama; sudut pandang yang tidak ideologis dari para pemimpinnya, dan berdampak pada
rendahnya visi politik bagi wilayah-wilayah tersebut. Dua faktor ini berarti bahwa meskipun
dengan sumberdaya yang melimpah, negara-negara tersebut akan tetap tunduk secara
ekonomi dan politik kepada Barat, karena mereka tidak mempunyai dasar yang kuat untuk
membangun perekonomian mereka sendiri. Hal ini membuat perekonomian terpecah sehingga
gagal untuk maju dalam satu tujuan.
Kebijakan Negara Khilafah untuk melakukan industrialisasi harus berpusat pada hal-hal
sebagai berikut:
Membangun perekonomian yang berorientasi pada pertahanan
Kebanyakan perekonomian diketahui mempunyai penekanan pada pencapaian satu sektor
tertentu dari perekonomian – biasanya menggunakan sektor ini sebagai stimulus bagi bagian
lain perekonomian. Kebanyakan diambil dari perubahan perekonomian Inggris yang berbasis
manufaktur menjadi berbasis pelayanan pada akhir tahun 1980-an. Saat ini kebanyakan
aktivitas perekonomian didorong untuk menyediakan layanan, dan hal tersebut yang
mendorong aktivitas ekonomi pada sektor lainnya. Tetapi sebaliknya, Negara Khilafah harus
menitikberatkan pada industri pertahanan sebagai stimulus dan kekuatan di balik
perekonomian. Hal ini tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan
kekayaan tetapi juga industri ini sangat penting sebagai suatu upaya pencegahan dari negara-
negara lain yang mempunyai rencana terhadap wilayah-wilayah Islam.

Membangun perekonomian yang berbasis pada pertahanan melibatkan pembangunan industri
berat, berupa industri besi dan baja, batubara dan lainnya, seperti halnya industri persenjataan
dan seterusnya. Ciri-ciri utama kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:
Untuk mengindustrialisasikan sebuah forum yang khususnya dipersiapkan untuk menyatukan
dukungan dan pembentukan kerjasama para pengusaha. Tujuan utama inisiatif ini adalah
menyediakan bantuan, baik itu secara ekonomi maupun politis bagi industri-industri besar
untuk mengembangkan perusahaan dan bisnis tertentu yang bergerak dalam bidang industri
berat dan kebutuhan akan perekonomian yang berbasis pada pertahanan. Bantuan bisa
berupa pinjaman lahan yang bebas biaya, dengan harapan produksi masal besi dan baja atau
bahan kimia bisa mendatangkan para pengusaha dan pebisnis. Bantuan lainnya juga bisa
berupa bantuan keuangan dari pemerintah bagi mereka yang ingin menciptakan perusahaan
tertentu di area-area dimana negara harus mengembangkan atau mensuplai bahan-bahan
pengembangan kimia dan peleburan logam.
Ini adalah kebijakan yang juga dipakai Jepang setelah pendudukan Amerika Serikat tahun
1952, dengan pertolongan dan persetujuan diam-diam Amerika Serikat. Jepang membawa
para pengusaha dan pebisnis terbaiknya untuk menghindari ancaman komunisme, yang ketika
itu telah mencapai Korea Utara. Akibatnya para pemimpin Jepang mencabut larangan
kepemilikan bersama dan memperkenankan pembentukan kelompok konglomerat yang
kemudian terus mendominasi perekonomian Jepang. Kelompok-kelompok ini, dikenal sebagai
kairetsu, seringkali dikaitkan sebagai keturunan dari zaibatsu di masa sebelum perang, seperti
dalam kasus tiga dari ‘The Big Six’ – Mitsui, Mitsubishi dan Sumitomo. Para pelaku kunci
industri bekerja bagi kepentingan negara karena mereka bisa melihat jumlah kekayaan yang
besar yang bisa didapatkan. Militer Amerika mulai membeli persediaan dari Jepang,
menciptakan permintaan yang besar atas barang-barang Jepang.
Proses industrialisasinya sendiri mempercepat pertumbuhan, banyak pekerja yang pindah dari
pertanian yang hasilnya sedikit dan produksi tekstil ke dalam industri modern. Oleh karena itu,
dalam kaitannya dengan pengusaha produksi barang-barang dengan permintaan dan nilai
yang tinggi seperti mesin, lambat laun menggantikan barang-barang dengan permuntaan
rendah, seperti tekstil. Pada tahun 1970 banyak hasil industri Jepang merupakan produk-
produk yang tidak pernah ada pada pasaran Jepang 20 tahun sebelumnya, seperti televisi
berwarna, petrokimia, dan pendingin udara (AC).
Hal tersebut adalah tipe-tipe kebijakan yang Dunia Islam harus kejar, dengan tujuan
mendapatkan keuntungan dari pihak swasta dan juga menyatukan para tokoh kunci pimpinan
industri dalam sebuah Negara Khilafah. Dunia Islam bukanlah semacam kumpulan para pelaku
industri atau pengusaha lainnya. Juga, ketika realisasi dividen yang potensial dari kebijakan
seperti itu menjadi dikenal sebagai kekayaan, maka mereka akan menjadi bagian dari

kebangkitan perekonomian karena mereka bisa menghasilkan pendapatan yang tidak pernah
terdengar dari Dunia Islam dalam waktu yang cukup lama. Hal ini sesuai dengan perhatian
pada kesejahteraan masyarakat untuk bisa membangun investasi swasta.
Visi Politik
Alasan mengapa Dunia Islam saat ini mengalami de-industrialisasi adalah lemahnya visi politik.
Para pemimpin umat Muslim telah meletakkan negaranya sebagai pasar bagi perusahaan
multinasional Barat. Konsep perdagangan bebas dan pasar bebas selalu menjadi alasan bagi
dunia berkembang untuk menghambat industrialisasi di negara lain, dan mengubah mereka
menjadi tempat industri untuk konsumsi Barat. Ketika tujuan politik telah timbul maka ada
perkembangan yang muncul di Dunia Islam; Mesir mengembangkan program nuklir pada tahun
1950-an, tetapi mereka menghentikan program tersebut setelah kekalahan pada 1967 dari
Israel. Pakistan meneruskan dan mengembangkan sebuah program nuklir yang berhasil.
Untuk Negara Khilafah yang baru muncul, salah satu kebijakan kunci adalah mempersatukan
masyarakat dalam satu visi politiknya. Jika hal tersebut tercapai maka masyarakat pasti akan
bekerja untuk mencapai target tersebut, kemudian hal itu akan diperkenalkan di kawasan
Muslim lainnya, dan ketika mereka bisa memahami arahnya mereka akan berpaling dan
menjalankan visi tersebut. Salah satu masalah terbesar di wilayah Muslim adalah kurangnya
setiap kebijakan yang bisa mengangkat derajat bangsanya sendiri. Khilafah harus menemukan
orang yang paling ahli dan membuat mereka melaksanakan visi tersebut dan memberikan rasa
percaya diri pada masyarakat.
Hal tersebut membutuhkan pengembangan kemampuan militer untuk membela diri dan
menghentikan semua serbuan dan penyerang yang potensial. Pemikiran ini pasti akan
membawa kita pada perkembangan teknologi yang tidak ada dalam Dunia Islam, dengan
tujuan membawa militer pada tingkatan yang sama dengan standar global moderen. Untuk
mencapainya suatu negara harus berindustrialisasi. Untuk berindustrialisasi Anda harus
memiliki keahlian teknis dan bahan mentah, dimana sebuah strategi perlu dikembangkan.
Contoh hal tersebut adalah seperti yang terjadi pada Uni Soviet. Para pengikut komunis
menghabiskan lima tahun perencanaan yang dimulai pada tahun 1928, yang bertujuan untuk
membangun sebuah basis perindustrian berat tanpa menunggu bertahun-tahun untuk
mengumpulkan keuangan melalui ekspansi industri konsumen dan tanpa bergantung pada
keuangan dari luar. Rencana Lima Tahun (The Five-Year Plan) adalah sebuah daftar target
perekonomian yang telah direncanakan untuk memperkuat perekonomian Uni Soviet antara
tahun 1928 sampai 1932, membuat negara tersebut bisa mencukupi kebutuhan militer dan
industrinya sendiri. Perencanaan lima tahun tersebut dimaksudkan untuk memanfaatkan semua
aktifitas ekonomi dalam pembangunan industri berat yang sistematis, sehingga mengubah Uni
Soviet dari negara agraris yang sederhana menjadi sebuah kekuatan yang mapan secara

industri dan militer. Dalam menjalankan rencananya, rezim Stalin membagi sumberdaya ke
dalam produksi batubara, besi, baja, perlengkapan jalan kereta api, peralatan mesin. Semua
kota-kota baru, seperti Magnitogorsk di pegunungan Ural, dibangun dengan partisipasi
antusiasme para pekerja dan intelektual muda. Rencana ambisius ini menggambarkan sebuah
aroma tugas dan membantu mobilitas dukungan untuk rezim tersebut.
Semua hal di atas memperlihatkan pembahasan sebelumnya tentang sumber daya dan
bagaimana hal tersebut diubah menjadi produk-produk yang berguna, maka dibutuhkan tujuan
politik yang nantinya akan memberikan arah.
Pengolahan Barang Tambang
Negara Khilafah harus mempunyai kontrol atas barang tambang mereka sendiri beserta
industri yang menyuling dan mengolahnya, untuk menghilangkan ketergantungan pada negara
lain. Hal ini akan menjadi target kunci bagi industri sebagai bahan baku yang sangat penting
bagi berlangsungnya industri-industri lain.
Pakistan mempunyai sumberdaya alam yang sangat banyak, termasuk minyak, gas, emas,
kromite, bijih besi, batubara, bauksit, tembaga, timah, belerang, batu kapur, marmer, pasir,
batuan asin dan tanah liat untuk keramik, dan hanya sedikit yang bisa disebutkan. Seiring
pertumbuhan negara tersebut, dengan mengintegrasikan wilayah Muslim lainnya maka akan
bisa didapat sumberdaya seperti itu dan juga lainnya. Sangatlah mungkin untuk
mengembangkan berbagai industri internal yang bisa mengolah dan memproses sumberdaya
ini sehingga tidak tergantung pada keahlian asing.
Kebanyakan sumberdaya tersebut saat ini diproses oleh perusahaan-perusahaan asing,
khususnya dari Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan tersebut memberikan bagi hasil dari
sumberdaya yang mereka olah, contohnya minyak dan gas, dan tidak ada upaya yang dibuat
untuk mentransfer keahlian dan tehnologi sehingga Pakistan bisa memenuhi kebutuhannya
sendiri dalam proses ini. Perusahaan minyak milik negara telah sah dijual melalui topeng
privatisasi.
Untuk bisa mandiri dalam mengolah barang tambang, sejumlah proses harus ditentukan.
Semua sumberdaya, yang tidak dimiliki oleh Negara Khilafah di wilayahnya, harus diimpor dari
negara-negara yang tidak mempunyai rencana (bermusuhan atau menyerang) terhadap wilayah
Islam. Kebijakan tersebut saat ini diterapkan oleh China. Kebutuhan China akan minyak
berakibat pada banyaknya bantuan, pinjaman (banyak tidak tertulis) dan hibah yang diberikan
China kepada negara-negara Afrika dengan tujuan mendapatkan minyak. Hal tersebut telah
dilakukan dengan membangun kilang minyak termasuk fasilitas sekitarnya, seperti jalan raya,
sekolah, rumah sakit, dan kantor-kantor tanpa ikut campur dalam pemerintahan yang sedang
berjalan, terbalik dengan campur tangan negara Barat. Kebijakan yang sama harus dilakukan
oleh Negara Khilafah jika diperlukan, tetapi kebanyakan wilayah Muslim mempunyai kelebihan

dengan anugerah sumber barang tambang yang melimpah, dan hanya beberapa barang
tambang tertentu saja yang harus diimpor.
Negara juga harus mengembangkan sebuah kebijakan bagi perusahaan-perusahaan Barat,
yang berada di Dunia Islam. Apa saja yang harus dipahami sebagai penghormatan bagi
mereka bahwa letak permasalahan adalah kehadiran mereka di Dunia Islam. Kehadirannya
saat ini telah menjadi masalah ketika mereka diberikan kebebasan penuh untuk mengelola
sumberdaya, dan pada beberapa kasus diberikan bagian dalam bentuk sumberdaya sebagai
bentuk pembayaran. Banyak pemimpin Muslim dan kroninya mendapatkan keuntungan
finansial pribadi yang menjadi penghalang bagi pendapatan negara atas sumberdaya tersebut.
Masalah terbesar adalah adanya fakta bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak
mentransfer keahlian dan teknologi kepada negara tempat mereka bekerja. Perusahaan
seperti itu harus dipaksa menandatangani kesepakatan untuk mentransfer keahlian mereka
kepada Negara Khilafah. Perdagangan adalah satu alat yang kuat dalam hubungan keamanan.
Tidak ada dua negara yang mempunyai jalinan perdagangan yang sehat bisa berperang satu
sama lain. Buktinya adalah hubungan antara Amerika Serikat dan China, meskipun kedua
negara menganggap masing-masing sebagai saingan, mereka tidak bisa berperang, karena
pada saat ini mereka saling membutuhkan.
Dalam hal transfer teknologi kasus yang baru-baru ini terjadi pada pembuatan kapal selam di
Pakistan adalah suatu contoh yang bagus. Pakistan dan Perancis telah menandatangani
sebuah perjanjian untuk membangun tiga buah kapal selam. Satu di antaranya akan dibuat di
Perancis, sementara dua lainnya akan dibuat di Pakistan. Dua kapal selam yang dibuat di
Pakistan akan dibuat dengan bantuan para insinyur Perancis, sehingga transfer teknologi bisa
terjadi. Hal tersebut jelas memperlihatkan bahwa dengan adanya kemampuan politik maka
industrialisasi bisa terjadi.
Negara Khilafah akan perlu menemukan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, dan
mendapatkannya dari negara yang bersahabat. Pakistan saat ini mempunyai infrastruktur
industri berat dan ringan. Contohnya, mesin-mesin untuk perusahaan gula dan semen, ketel
uap, masin rol jalan, mesin panen, mesin pintal dan lain-lain. Heavy Mechanical Complex
mempunyai fasilitas untuk memproduksi tuangan baja dan besi ringan, sedang, dan berat.
Industri-industri tersebut dan lainnya bisa dipakai untuk mengembangkan industri penyuplai
bagi peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk industri bahan mentah.
Negara Khilafah harus membiayai industrialisasi dengan tiga cara
Investasi Langsung: hal ini masuk akal dimana penerimaan keuntungan akan susah jika
diberikan pada industri seperti perkapalan, penelitian ruang angkasa atau pengoperasian
sistem rel kereta api. Oleh karena itu, Negara Khilafah harus mengatur hal tersebut atau
mensubsidi operasi mereka.

Berkolaborasi dengan industri – hal ini pastilah terjadi jika terdapat nilai komersial yang
potensial pada proyek tersebut sehingga keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan agar
proyek tersebut bisa berjalan, contohnya seperti eksplorasi minyak.
Merangsang industri untuk bergabung dalam proyek – hal ini diwujudkan dengan memberikan
kontrak pada industri untuk membuat tank, persenjataan, kapal laut dan lain-lain atau contohnya
dengan menyediakan bantuan/subsidi kepada industri yang mengolah bahan mentah, atau
menyediakan lahan kosong untuk proyek konstruksi bangunan misalnya pabrik persenjataan.
Negara Khilafah juga harus berupaya menarik mereka yang mempunyai kemampuan untuk
membantu pengembangan industri pertahanan. Dunia Islam telah mempunyai para ilmuwan
dan insinyur ahli nuklir seperti halnya insinyur perminyakan. Tetapi karena kurangnya
kesempatan maka para ahli tersebut terpaksa pindah ke luar negeri dan menambah
kekurangan ahli dan teknologi di Dunia Islam. Contohnya, ketika Mesir menghentikan kebijakan
mengembangkan senjata nuklir pada tahun 1967, banyak para ilmuwannya yang pergi ke Irak
dan bergabung dengan program persenjataan Saddam Hussein. Abdul Qadir Khan bapak
nuklir Pakistan akhirnya menganggur.
Menjalankan sebuah kebijakan industrialisasi akan mendapatkan stimulus dalam
perekonomian. Apa yang saat ini kurang dalam Dunia Islam adalah arah dan perencanaan
dalam atmosfir perekonomian. Mayoritas para pelaku ekonomi kekurangan dorongan dan
investasi, dan juga terlalu tergantung pada ekspor gas dan minyak.
Pembentukan industri pertahanan yang lebih maju akan mengundang suntikan investasi yang
lebih besar. Hal ini akan diiringi investasi sektor swasta dari para pengusaha yang ingin
mendapatkan keuntungan sebagai imbasnya dan akan terus dikembangkan. Pengaruh nyata
pertama yang harus dimengerti adalah kebijakan tersebut akan menciptakan lowongan
pekerjaan bagi mereka yang sebelumnya pengangguran. Negara mungkin harus mengadakan
sebuah pelatihan, tetapi Dunia Islam bukanlah sekedar pekerja yang memiliki ketrampilan saja.
Adanya pekerjaan tentunya akan menambah konsumsi, seiring dengan masuknya pendapatan
yang lebih besar. Hal ini mengakibatkan bertambahnya permintaan barang dari masyarakat
biasa. Peningkatan tersebut dalam selisihnya akan mendorong perkembangan sektor-sektor
perekonomian lainnya seperti sektor industri barang, sektor barang konsumsi dan juga
permintaan terhadap beberapa barang mewah. Permintaan tersebut akan mendorong orang-
orang untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan dan lebih jauh menciptakan
kesempatan kerja dan kekayaan ekonomi.
Pertanian
Untuk mengikuti sebuah kebijakan industrialisasi sangatlah penting bagi setiap negara untuk

bisa memenuhi kebutuhan pangannya. Sangatlah penting bahwa sebuah negara untuk tidak
bergantung pada kekuatan asing dalam kebijakan agrikulturalnya, karena setiap kebijakan
tidak akan bermakna tanpa adanya kemampuan negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan
pangan penduduknya. Negara Khilafah juga harus membuat kebijakan agrikultur yang mandiri,
dengan menggunakan tanah Arab, yang dianugrahkan pada kaum Muslim.
Turki mensahkan kebijakan dasar yang jelas pada dalam bidang industri dan pertanian melalui
campurtangan negara setelah perang dunia, meskipun sejak akhir 1980-an reformasi IMF telah
benar-benar menghentikan pembangunannya. Sebagai konsekuensinya, saat ini Turki menjadi
pengekspor bahan makanan, sapi dan ternak.
Harus diingat bahwa Negara Khilafah nanti harus berinvestasi dalam peralatan dan teknik
pertanian terbaru. Perlu dijelaskan bahwa Korea Utara dulu mempunyai kebijakan pertanian
yang jelas, berkembang setelah Perang Dunia II yang disebut sebagai filosofi Juch, yang
diterapkan dalam tiga tahap pada pemerintahan komunis. Korea Utara adalah negara yang
bisa secara potensial melakukan perdagangan dengan Negara Khilafah, sehubungan dengan
rencananya mengekspor peralatan pertaniannya, tetapi terhalang karena pasar Amerika dan
Eropa tertutup bagi mereka dengan alasan keamanan. Negara bisa membuat poin-poin
perdagangan yang menarik sehingga kita bisa mendapatkan mesin pertanian Korea Utara dan
juga kelebihan teknik pertanian mereka.
Ini hanyalah gambaran umum tentang kebijakan-kebijakan yang harus diterapkan di wilayah
kekuasaan Negara Khilafah. Wilayah Muslim dipenuhi oleh berbagai sumberdaya, para ahli,
dan orang-orang yang mau bekerja demi kepentingan Islam. Para pemimpin saat ini -selama
mereka ada- akan tetap memastikan adanya negara-negara yang tidak akan pernah
berkembang dan mencapai kekuatan sebenarnya, dan telah menetapkan diri mereka sebagai
agen tetap dari kekuatan dunia. Pada awal abad ke-20 Jerman menentang kerajaan Inggris
dengan industrinya yang kemudian mengakibatkan terjadinya Perang Dunia I. Hal tersebut juga
untuk membatasi pembentukan kekuatan global yang seimbang dan tujuannya setelah
membangun dalam kurun waktu 6 tahun dan mengambil kekuatan dunia secara bersama sama
untuk menghentikan kemajuannya. Uni Soviet dalam rentang waktu 20 tahun berkembang
dengan cepat dan hampir 50 tahun bersaing dengan Amerika sebagai adikuasa global.
Contoh-contoh di atas memperlihatkan bahwa jika ada kemauan maka semua negara bisa
melakukan indutrialisasi dan sanggup membela diri mereka sendiri, sementara itu, tanpa
industrialisasi mereka akan terus jatuh dalam pengaruh kekuasaan asing. Akan tetapi, ada
perbedaan penting yang harus dicatat. Banyak contoh negara-negara yang berindustrialisasi
hanya bertujuan untuk menaklukkan dan menjajah kawasan lain atau menyandang status
sebagai penguasa dunia.
Umat Islam yang sedang menuju industrialisasi dan perkembangan teknologi harus dibangun di
atas kekuatan akidah Islam dan motivasi yang terus berjalan. Selalu berpegang teguh pada

tuntunan Allah Swt dan utusan-Nya yang mulia Nabi Muhammad saw.
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul-Nya ketika ia menyeru
kamu kepada sesuatu yang memberikanmu kehidupan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnnya
Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya hanya kepada-Nya-lah
engkau dikumpulkan. (TQS. al-Anfal [8]: 24)
Baca juga :
1. Khilafah Islamiyah Akan Menyatukan Umat di atas Asas Islam dan Akan Mengadopsi
Politik Industrialisasi Yang Kuat dan Menyeluruh
2. Refleksi Dunia Islam 2011: Menanti Gelombang ke-5 Dunia Islam, Tegaknya Khilafah
3. 3 Strategi Barat Hadang Khilafah
4. Sebelum Piala Dunia 2022, Qatar Telah Menjadi Bagian Khilafah Islam
5. Debat Terbuka Caryl Kristen (Majalah Foreign Policy) dengan Abdul Wahid (Hizbut
Tahrir Inggris) Tentang Khilafah dan Dunia Islam

Khilafah dan strategi industrialisasi dunia islam

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Khilafah dan strategi industrialisasi dunia islam

Similar to Khilafah dan strategi industrialisasi dunia islam (20)

More from Rizky Faisal

More from Rizky Faisal (20)

Khilafah dan strategi industrialisasi dunia islam