2. • Secara umum AS
memiliki dua
kepentingan di Asia
Tenggara, yakni :
1. Mengokohkan tujuan
kapitalisme melalui
penjajahan
2. Menghalangi
kebangkitan Islam
ideologis
3. Tujuan penjajahan ini dicapai dengan
memanfaatkan ASEAN sebagai alat untuk
memulai imperialis gaya baru melalui
kerjasama internasional di bidang
ekonomi, politik, dan budaya secara global
dan regional termasuk dalam upaya
memformat Asia Tenggara
sebagai bagian desain pasar
bebas
4. Pasar bebas menjadi
strategi imprealisme
yang dirancang untuk
mengurangi bahkan
mengakhiri campur
tangan pemerintah
pada sektor
perdagangan dan
ekonomi secara umum.
5. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
dapat dikatakan sebagai
perwujudan dari pasar bebas di
Asia Tenggara
yang sebelumnya pernah dirintis
dalam AFTA (ASEAN Free Trade
Area) pada tahun 1992
6.
7. Tujuan MEA
untuk menjadikan
1. Kawasan ASEAN pasar
tunggal dan basis produksi,
2. Kawasan ekonomi yang
kompetitif (bersaing),
3. Kawasan pembangunan
ekonomi yang adil
4. Kawasan yang tergabung
ke dalam ekonomi global
8. Oleh karena itu negara-negara ASEAN
harus menyepakati untuk melakukan
liberalisasi pada lima aspek ekonomi:
1. Liberalisasi perdagangan barang,
2. Liberalisasi jasa,
3. Liberalisasi investasi,
4. Liberalisasi modal dan
5. Liberalisasi tenaga kerja terampil.
9. Liberalisasi Perdagangan Barang
• Liberalisasi perdagangan barang
ditandai dengan penghapusan
berbagai hambatan tarif dan
nontarif. Sejak tahun 2015 lalu,
96% dari total barang yang
diperdagangkan antar negara
ASEAN tarif bea masuk impornya
telah nol persen (Sekretariat
ASEAN, ASEAN Integration Report
2015, hlm. 10)
10. Liberalisasi Perdagangan Jasa
• MEA juga mencakup
liberalisasi perdagangan
jasa. Prioritasnya, di awal,
adalah pada sektor
kesehatan, telekomunikasi
dan teknologi informasi,
pariwisata dan logistik.
Sektor pendidikan dan
finansial menyusul
berikutnya
11. Liberalisasi Investasi
• Berdasarkan dasar aturan investasi
MEA, Asean Comprehensive
Investment Agreement (ACIA), seluruh
negara ASEAN harus memperlakukan
investor domestik dan negara ASEAN
lainnya setara dan tanpa ada
diskriminasi baik dari sisi perizinan,
pendirian, produksi hingga penjualan.
• Investor asing juga tidak boleh dipaksa
untuk memenuhi capaian tertentu
yang ditetapkan pemerintah seperti
harus mengekspor dalam jumlah
tertentu.
12. Liberalisasi Modal
• Aliran modal yang lebih bebas
dalam MEA akan tercermin
pada penggabungan pasar
saham, penawaran surat
utang, asuransi dan
perbankan. Standarisasi
aturan dan kualifikasi
profesional di sektor keuangan
akan menjadi terintegrasi,
ditargetkan selesai tahun
2020.
13. Liberalisasi Tenaga Kerja Profesional
• MEA juga mencakup
kebebasan tenaga kerja
profesional untuk bekerja di
negara-negara ASEAN.
Hingga saat ini melalui
Mutual Recognition
Agreement (MRA) delapan
profesi akan diliberalisasi:
dokter, dokter gigi, perawat,
akuntan, insinyur, arsitek,
surveyor dan pelaku usaha
pariwisata.
14. MEA Ancaman Besar
• menguntungkan pihak kuat,
sebaliknya, pihak yang daya
saingnya lemah akan tertindas.
• Menjadi faktor mendasar
rusaknya tatanan ekonomi
negara yang menjalankan
kapitalisme ( seperti Aset-aset
penting dikuasai oleh investor
asing, barang-barang impor
menggusur produk lokal, sektor
finansial rentan terdampak
krisis dll)
15. MEA Ancaman Besar
• Menyebabkan komersialisasi
sektor publik (seperti
pendidikan dan kesehatan)
• Membuat arus investasi dan
jasa termasuk bidang
kesehatan dan pendidikan
makin deras membanjiri.
• Kekayaan Negri ini akan
menjadi jarahan dan sumber
keuntungan pihak luar
16. MEA Ancaman Besar
• kehancuran basis kehidupan
keluarga
Saat beban hidup makin berat,
setiap laki-laki ‘terpaksa’ akan
menggadaikan tanggung
jawabnya sebagai pencari
nafkah keluarga, kemudian
bergeser kepada perempuan
yang lebih ‘bisa bersaing’ di
dunia kerja, termasuk untuk
menjadi TKW di luar negeri.
Akibatnya, tentu sudah dapat
ditebak, yaitu hancurnya sendi-
sendi rumah tangga
17. Pandangan Islam terhadap MEA
• MEA hakikatnya adalah liberalisasi ekonomi, dimana
telah terjadi marjinalisasi peran dan tanggung jawab
pemerintah dalam sektor ekonomi dan pengurusan
rakyat. Semuanya diserahkan kepada individu dan
mekanisme pasar. Hal itu jelas menyalahi Islam.
• Islam menetapkan bahwa pemerintah wajib
bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya.
Rasul saw. bersabda:
•«ْسَم َوُه َو ٍاع َر ِاسَّنال ىَلَع ِيذَّال ُيرِمَألْاَفُُْْْنَع ٌوُُئ»
Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia
bertanggung jawab atas pengurusan mereka (HR muslim).
18. • Dalam Islam negara memiliki
kewenangan mengatur berbagai
hubungan dan interaksi dengan negara
lain, termasuk hubungan rakyatnya
dengan rakyat negara lain baik dalam
bidang ekonomi, perdagangan atau
lainnya. Karena itu perdagangan luar
negeri tidak dibiarkan bebas tanpa
kontrol negara.
19. • Selain itu, liberalisasi telah dijadikan sarana
efektif bagi penjajahan oleh pihak asing dan
perusahaan multinasional. Ini jelas haram.
• Allah SWT berfirman:
•ِرِفاَكْلِل ُ َّاَّلل ٌََعْجَي ْنَل َوَينِنِمُْْمْال ىَلَع َينيالِبَس
• Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan
kepada orang-orang kafir untuk
memusnahkan kaum Mukmin (TQS an-Nisa’
[4]: 141).
20. • Liberalisasi ekonomi termasuk MEA membawa
potensi ancaman dan bahaya yang besar. Dari
sisi ini juga haram.
• Sebabnya, Nabi saw. bersabda:
•«ْساإل يِف َارَر ِض َال َو َرَرَض َالَِْال»
• Tidak boleh membahayakan orang lain dan
diri sendiri di dalam Islam (HR Ibn Majah).
21. Kepemilikan
(Ownership)
Disposisi
(Tasharruf)
Distribusi
(Distribution)
Kepemilikan Individu
(Private Ownership)
Kepemilikan Umum
(Public Ownership)
Kepemilikan Negara
(State’s Ownership)
Nafkah dan Infaq
Pengembangan Hak Milik
Asas dan Kaidah
Sistem Ekonomi
Islam
Menjamin Kebutuhan per
Individu Warga Negara
Sistem Ekonomi Islam
• individu atau swasta hanya berhak menguasai barang-barang yang
masuk dalam kategori kepemilikan individu
• Adapun kepemilikan umum dan kepemilikan negara harus berada di
tangan pemerintah, yang pengelolaannya semata-mata adalah untuk
kepentingan kemaslahatan rakyat.
22. Kebutuhan
per Individu
Kebutuhan
Kelompok
Kebutuhan Pokok
(Primary Needs)
Kebutuhan
Sekunder
(Scondary Needs)
Kebutuhan Mewah
(Luxury Needs)Human Needs
Kebutuhan
Manusia
Pendidikan (Needs
for Education)
Kesehatan (Needs
for Health)
Keamanan (Needs
for Savety)
Wajib Dipenuhi
Tidak Wajib tapi
Dibantu
Wajib Dipenuhi
Khilafah
Islam
• Kebijakan Ekonomi Islam:
23. penutup
• “Wahai Kaum muslim”
Allah SWT menegaskan bahwa Islam dengan
syariahnya pasti membawa rahmat. Karena itu,
untuk menghilangkan ancaman dan bahaya
akibat MEA dan liberalisasi pada umumnya,
tidak ada jalan lain kecuali dengan menerapkan
menerapkan syariah Islam secara menyeluruh di
bawah sistem Khilafah Rasyidah
