Dokumen tersebut merangkum landasan yuridis sistem pendidikan nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ia menjelaskan tentang cita-cita, penyelenggara, definisi, jalur, jenjang, jenis pendidikan, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, serta standar-standar nasional pendidikan di Indonesia.

1. Assalamu’alaikum Wr. Wb

2. Landasan Yuridis Pendidikan
Oleh:
Alis Yuliani
Hera Hoeriah

3. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
A. Cita-Cita Pendidikan
Mencerdaskan kehidupan bangsa (UUD 1945 Pembukaan alinea ke empat).
B. Penyelenggara
“Pemerintah mengusahakan dan menyeengarakan sustu system pendidikan nasional,
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”
(Pasal 31 ayat (3) UUD 1945).
C. Sistem Pendidikan Nasioal
Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang “Sistem Pendidikan Nasional”

4. 1. Definisi Pendikan
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan Negara.”
(Pasal 1 ayat 1 UU RI No. 20 Tahun 2003)

5. 2. Definisi Pendidikan Nasional
Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang
berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia
dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman
(Pasal 1 ayat 2 UU RI No. 20 Tahun 2003)

6. 3. Sistem Pendidikan Nasional
Keseluruhan komponenpendidikan yang saling terkait secara
terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
(Pasal 1 ayat 3 UU RI No. 20 Tahun 2003)

7. 4. Dasar, Visi, Misi, Fungsi, Tujuan Strategi Pendidikan
Nasional, dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan
• Dasar : Pasal 2 UU RI No. 20 Tahun 2003.
• Visi : Terdapat dalam penjelasan atas UU RI No. 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
• Misi : Terdapat dalam penjelasan atas UU RI No. 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
• Fungsi : Terdapat dalam pasal 3 dan penjelasan atas UU RI No. 20 Tahun
2003.

8. • Tujuan : Terdapat dalam pasal 3 dan penjelasan atas UU RI No. 20 Tahun
2003.
• Strategi : Terdapat dalam penjelasan atas UU No. 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
• Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan : Terdapat dalam pasal 4 UU RI No. 20
Tahun 2003.

9. 5. Hak dan Kewajiban warga Negara, Orang
Tua, Masyarakat, Negara dan Pemerintah
• Hak warga Negara : Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, pasal 5 UU RI No. 20
Tahun 2003, pasal 5 ayat (2) s.d ayat (4) UU RI No. 20 Tahun 2003, pasal 32
UU RI No. 20 Tahun 2003.
• Kewajiban warga Negara : Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 6 UU RI
No. 20 Tahun 2003.
• Hak dan kewajiban orangtua : Pasal 7 UU RI No. 20 Tahun 2003.
• Hak dan kewajiban masyarakat : Pasal 8 dan 9 UU RI Tahun 2003.

10. • Kewajiban Negara : Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.
• Hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah : pasal 10 dan 11 UU
RI No. 20 tahun 2003, pasal 31 ayat (2) dan (5) UUD 1945.
• Wajib Belajar : pasal 34 UU RI No. 20 tahun 2003.

11. 6. Jalur, Jenjang, Jenis dan Satuan Pendidikan
• Jalur Pendidikan ( Pasal 13 UU RI No. 20 Tahun 2003)
• Pendidikan Formal ( Pasal 1 Ayat 11 UU RI No.20 Tahun 2003)
• Jenjang Pendidikan (Pasal 14 UU RI No.20 Tahun 2003)
• Penddikan Dasar (Pasal 17 UU RI No.20 Tahun 2003)
• Pendidikan Menengah (Pasal 18 UU RI No.20 Tahun 2003)
• Pendidikan Tinggi(Pasal 19-25 UU RI No.20 Tahun 2003)

12. Jenis Pendidikan(Pasal 15 UU RI No.20 2003) :
• Pendidikan umum
• Pendidikan Kejuruan
• Pendidikan Akademik
• Pendidikan Propesi
• Pendidikan Pokasi
• Pendidikan Keagamaan
• Pendidikan Khusus

13.  Satuan Pendidikan (Pasal 16 UU RI No.20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 10
UU RI No.20 Tahun 2003)
 Badan Hukum Pendidikan(Pasal 53 UU RI No.20 Tahun 2003)
Pendidikan Nonformal(Pasal 1 Ayat 12 dan Pasal 26 UU RI Tahun 2003)
Pendidikan Informal(Pasal 1 Ayat 13 Dan Pasal 27 UU RI No.20 Tahun
2003)

14. 7. Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Kedinasan, Pendidikan Keagamaan Dan Pendidikaan
jarak Jauh
• Pendidikan Anak Usia Dini(Pasal 1 Ayat 14 dan pasal 28 UU RI No.20
Tahun 2003)
• Pendidikan Kedinasan (Pasal 29 UU RI No.20 Tahun 2003)
• Pendidikan Keagamaan (Pasal 30 UU RI No. 20 Tahun 2003)
• Pendidikan Jarak Jauh ( Pasal 1 ayat 15 Dan pasal 31 UU RI No. 20 Tahun
2003)

15. 8. Kurikulum, Bahasa Pengantar, Perserta didik,
pendidik, dan tenaga kependidikan
• Kurikulum(Pasal 1 Ayat 19 dan Pasal 36-38 UU RI No.2 Tahun 2003)
• Bahasa Pengantar ( Pasal 33 UU RI No.20 Tahun 2003)
• Perserta Didik(Pasal 1 Ayat 4 UU RI No.20 Tahun 2003)
• Pendidik dan Tenaga kependidikan (pasal 1 ayat 6 dan 7, Pasal 39-44 UU RI
No.20 Tahun 2003)

16. 9. Sarana dan Prasarana, Pendanaan, Pengelolaan Pendidikan dan
Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan
• Sarana Dan Prasarana Pendidikan(Pasal 45 UU RI No. 20 tahun 2003)
• Pendanaan pendidikan ( Pasal 46-49 UU RI No.20 tahun 2003)
• Pengelolaan Pendidikan(Pasal 50-52 UU RI No. 20 Tahun 2003)
• Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan ( Pasal 54 sampai 56 UU RI No. 20
Tahun 2003)

17. 10. Evaluasi, Akreditasi, Sertifikasi, an Standar Nasional
Pendidikan
• Evaluasi (Pasal 57 UU RI No. 20 Thun 2003)
• Akreditasi(Pasal 60 UU RI No.20 Tahun 2003)
• Sertifikasi (Pasal 61 UU RI No. 20 Tahun 2003)
• Standar Nasional Pendidikan(Pasal 35 UU RI No.20 Tahun 2003)

18. D. Standar Nasional Pendidikan: TK/RA,
Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah
1. Pengertian, Lingkup, dan Tujuan Nasional Pendidikan (PP RI NO. 219 tahun 2005 tentang Standar
Nasioal Pendidikan)
a. Lingkup (pasal 2 ayat (1) dan (2) )
b. Fungsi dan Tujuan (pasal 3 dan pasal 4)
2. Standar Isi (pasal 5), Kerangka dasar kurikulum (pasal 6- 8), beban belajar (pasal 10-14), kurikulum
tingkat satuan pendidikan (pasal 16- 17), kalender pendidikan akademik (pasal 18)
3. Standar Proses ( pasal 19- 24)
4. Standar Komptensi Lulusan (pasal 25-27)
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Pendidik (pasal 28- 34)
b. Tenaga Kependidikan ( pasal 35,38, 38, dan pasal 41)
6. Standar Sarana dan Prasarana (pasal 42 dan pasal 48)

19. 7. Standar Pengelolaan (pasal 49- 58) .
8. Standar Pembiayaan (pasal 62 )
9. Standar Penilaian Pendidikan ( pasal 63-72)

20. Terima Kasih
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.