Dokumen tersebut membahas tentang kerangka hukum dan materi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Kerangka hukumnya meliputi Undang-Undang Dasar 1945, UU Sisdiknas 2003, dan peraturan Dirjen Dikti. Materi utamanya adalah Pancasila, hubungan antara warga negara dan negara, serta pembelaan negara. Pendidikan kewarganegaraan bersifat interdisipliner dan menggunakan pendekatan filsafat.

1. ??

2. Indonesia-kuIndonesia-ku
tercinta……..tercinta……..

4. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL
( UU RI 20/2003)
“PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI
MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN MEMBENTUK
WATAK SERTA PERADABAN BANGSA YANG
BERMARTABAT DALAM RANGKA
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA”
(Ps 3 UU RI No 20 tahun 2003)
PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN :
“…UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA
DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA YANG
BERIMAN BAN BERTAQWA KEPADA TUHAN
YANG MAHA ESA, SEHAT, BERILMU, CAKAP,
KREATIF, MANDIRI, DAN MENJADI
WARGANEGARA YANG DEMOKRATIS DAN
BERTANGGUNG JAWAB”
( Ps 3 UU RI No.20 Tahun 2003)

5. “KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH”
WAJIB MEMUAT :
a. PENDIDIKAN AGAMA
b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
c. BAHASA
(Ps 37 AYAT 1 UU No 20 tahun 2003)
“KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI” WAJIB MEMUAT :
a. PENDIDIKAN AGAMA;
b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN;
c. BAHASA.
(Ps 37 AYAT 2 UU No.20 tahun 2003)

6. “Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU RI
No.20 Tahun 2003:
“Pendidikan kewarganegaraan
dimaksudkan untuk membentuk
peserta didik menjadi manusia yang
memiliki rasa kebangsaan dan cinta
tanah air”

7. VISI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI
(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )
~ SUMBER NILAISUMBER NILAI DANDAN
~~ PEDOMAN PENYELENGGARAANPEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI DALAM MENGANTARKANPROGRAM STUDI DALAM MENGANTARKAN
MAHASISWA, UNTUKMAHASISWA, UNTUK
~~ MENGEMBANGKAN KEPRIBADIANNYAMENGEMBANGKAN KEPRIBADIANNYA SELAKUSELAKU
WARGANEGARA YANG BERPERAN AKTIFWARGANEGARA YANG BERPERAN AKTIF
~~ MENEGAKKAN DEMOKRASIMENEGAKKAN DEMOKRASI MENUJUMENUJU
MASYARAKAT MADANIMASYARAKAT MADANI

8. MISI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI
(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002)
Membantu mahasiswa selaku warganegara, agar mampu :
~ mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan
bangsa Indonesia,
~ mewujudkan kesadaran berbangsa dan
bernegara,
~ menerapkan ilmunya secara bertanggung
jawab terhadap kemanusiaan.

9. KOMPETENSI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI
(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )
BERTUJUAN UNTUK
MENGUASAI :
~ Kemampuan berfikir,
~ Bersikap rasional, dan dinamis,
~ Berpandangan luas sebagai
manusia intelektual.
Mengantarkan mahasiswa
selaku warganegara, memiliki :
a. Wawasan kesadaran bernegara,
untuk :
- bela negara.
-
cinta tanah air.
b. Wawasan kebangsaan, untuk :
- kesadaran
berbangsa -
mempunyai ketahanan nasional.
c. Pola pikir, sikap yang komprehensif-
Integral pada seluruh
aspek kehidupan nasional.

10. TUJUAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI
(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002)
Agar mahasiswa :
1. Memiliki motivasi menguasai materi pendidikan
kewarganegaraan,
2. Mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam
peranan dan kedudukan serta kepentingannya, sebagai
individu, anggota keluarga/masyarakat dan
warganegara yang terdidik.
3. Memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan
kaidah-kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk
menciptakan masyarakat madani.

11. Masyarakat Madani
• Masyarakat madani (almujtama’al-madani) adalah masyarakat
bermoral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan
individu dan stabilitas masyarakat, dimana masyarakat
memiliki motivasi dan inisiatif indivudual.
• Masyarakat madani adalah masyarakat yang secara umum
memiki ciri-ciri berbudaya, berperadaban, demokratis, dan
berkeadilan.
• Masyarakat madani adalah masyarakat masyarakat yang
berperadaban(ber-“madaniyah”), karena tunduk dan patuh
pada ajaran kepatuhan yang dinyatakan dalam supermasi
hhukum dan peraturan.
• Masyarakat madani adalah suatu sistem sosial yang subur yang
didasarkan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan
antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat,
serta masyarakat mendorongkan daya usaha dan inisiatif
individu, baik dari segi pemikiran, seni, ekonomi, maupun
taknologi.

12. ATRIBUT MASYARAKAT MADANI INDONESIAATRIBUT MASYARAKAT MADANI INDONESIA
• BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA,
• BERKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN
BERADAB,
• BERSATU DALAM NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA,
• DEMOKRATIS-KONSTITUSIONAL,
• BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH
RAKYAT INDONESIA,
• BERBHINNEKA TUNGGAL IKA,
• MENJUNJUNG TINGGI HAK DAN
KEWAJIBAN AZASI MANUSIA,
•MENCINTAI PERDAMAIAN DUNIA.

13. HISTORIS
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA
SEJAK 1960-AN SAMPAI SAAT INI
 CIVICS/KEWARGAAN NEGARA : SMA/SMP 62, SD 68, SMP
1969, SMA 1969
 PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA (PKN) : SD 68, PPSP 73
 PENDIDIKAN MORAL PANCASILA (PMP) : SD, SMP,SMU 1975,
1984.
 PENDIDIKAN PANCASILA : PT 1970-an - 2000-an
 PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960-an - 2001
 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : PT 2002 - Sekarang
 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) :
SD, SMP, SMU 1994-Sekarang
 PENDIDIKAN KEWARGAAN : IAIN/STAIN 2002 - sekarang
(rintisan)
 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) : SD, SMP, SMU, PT
(UU No.20 Thn 2003 ttg SISDIKNAS)

14. NOMENKLATUUR/TERMINOLOGI:
PENDIDIDKAN KEWARGANEGARAAN DI DUNIA
• CIVICS, CIVIC EDUCATIONCIVICS, CIVIC EDUCATION (USA)(USA)
• CITIZENSHIP EDUCATIONCITIZENSHIP EDUCATION (UK)(UK)
• TA’LIMATUL MUWWATANAH,TA’LIMATUL MUWWATANAH, (TIMTENG)(TIMTENG)
TARBIYATUL WATONIYAHTARBIYATUL WATONIYAH
• EDUCACION CIVICASEDUCACION CIVICAS (MEXICO)(MEXICO)
• SACHUNTERRICHTSACHUNTERRICHT (JERMAN)(JERMAN)
• CIVICS, SOCIAL STUDIESCIVICS, SOCIAL STUDIES (AUSTRALIA)(AUSTRALIA)
• SOCIAL STUDIESSOCIAL STUDIES (USA, NEW ZEALAND)(USA, NEW ZEALAND)
• LIFE ORIENTATIONLIFE ORIENTATION (AFRIKA SELATAN)(AFRIKA SELATAN)
• PEOPLE AND SOCIETYPEOPLE AND SOCIETY (HONGARIA)(HONGARIA)
• CIVICS AND MORAL EDUCATIONCIVICS AND MORAL EDUCATION (SINGAPORE)(SINGAPORE)
• OBSCESVOVEDINIEOBSCESVOVEDINIE (RUSIA)(RUSIA)
• PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (INDONESIA)PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (INDONESIA)

15. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
1) Setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib
memuat Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama dan
Pendidikan Kewarganegaraan
2) Materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan
adalah hubungan antara warga negara dan negara
serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.
3) Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan
Pendidikan Pendahuluan Bela Negara merupakan
salah satu komponen yg tidak dapat dipisahkan
dari Kelompok Mata Kuliah Pengembangan
Kepribadian dalam susunan kurikulum inti
perguruan tinggi di Indonesia.

16. -SEPANJANG PERJALANAN SEJARAH BANGSA INDONESIA MENGALAMI
PASANG SURUT, MENGALAMI KONDISI DAN TUNTUTAN YG BERBEDA
SESUAI DENGAN ZAMANNYA.
- KONDISI & TUNTUTAN YANG BERBEDA TERSEBUT DITANGGAPI
BANGSA INDONESIA DENGAN KESAMAAN NILAI-NILAI PERJ. BGS YG
DILANDASI OLEH JIWA, TEKAD & SEMANGAT KEBANGSAAN.
- KESEMUANYA ITU TUMBUH MENJADI KUAT YG MAMPU MENDORONG
PROSES TERWUJUDNYA NKRI.
- SEMANGAT PERJUANGAN BANGSA INDONESIA YANG TAK KENAL
MENYERAH MERUPAKAN KEKUATAN MENTAL SPIRITUAL YANG DAPAT
MELAHIRKAN SIKAP & PERILAKU HEROIK & PATRIOTIK YANG HARUS
DIMILIKI OLEH SETIAP WARGA NEGARA NKRI.
- NILAI-NILAI PERJUANGAN BANGSA MASIH RELEVAN DALAM
PECAHKAN SETIAP PERMASALAHAN DALAM BERMASYRAKAT,
BERBANGSA & BERNEGARA SERTA SUDAH TERBUKTI KEANDALANNYA.
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

17. GLOBALISASI YANG DIWARNAI PERKEMBANGAN IPTEK (INFORMASI
KOM,
TANSP) MEMBUAT DUNIA MENJADI TRANSPARAN ( “BORDERLESS
COUNTRY” )
OLEH SEBAB ITU ISU GLOBALISASI (DEMOKRASI, HAM, LH) AKAN
PENGARUHI STRUKTUR KEHIDUPAN (POLA PIKIR, SIKAP DAN TIND
MASYARAKAT
INDONESIA TERMASUK MENTAL SPIRITUAL.
PERJUANGAN NON FISIK TERSEBUT MEMERLUKAN SARANA KEGIATAN
PENDIDIKAN BAGI SETIAP WNI KHUSUSNYA MAHASISWA SEBAGAI CALON
CENDEKIAWAN MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN.
UNTUK MENGHADAPI GLOBALISASI DALAM MENGISI KEMERDEKAAN
DIPERLUKAN PERJUANGAN NON FISIK SESUAI BIDANG PROFESI
MASING-MASING. PERJUANGAN INI HRS DILANDASI NILAI-NILAI
PERJUANGAN BANGSA INDONESIA --> SEHINGGA KITA MEMILIKI
WAWASAN,
CINTA TANAH AIR, UTAMAKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGS
2

18. LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
1) UUD 1945
a) Pembukaan UUD 1945, alinea kedua dan keempat (cita-cita tujuan dan
aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaanya).
b) Pasal 27 (1), kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan
pemerintahan.
c) Pasal 27 (3), hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan
negara.
d) Pasal 30 (1), hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan
dan keamanan negara.
e) Pasal 31 (1), hak warga negara mendapatkan pendidikan.
2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3) Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-
Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di
Perguruan Tinggi.

19. OBJEK PEMBAHASAN PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
a) Objek Material. Segala hal yang berkaitan dengan
warga negara baik yang empirik maupun yang non-
empirik, yang meliputi wawasan, sikap dan perilaku
warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara.
b) Objek Formal. Mencakup dua segi, yaitu segi hubungan
antara warga negara dan negara (termasuk hubungan
antar warga negara) dan segi pembelaan negara.
Rumpun Keilmuan. Pendidikan Kewarganegaraan bersifat
interdisipliner (antar bidang) bukan monodisipliner,
karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu
Kewarganegaraan diambil dari berbagai disiplin ilmu.

20. MATERI

22. PANCASILA DALAM PENDEKATAN FILSAFAT
Ilmu pengetahuan yang mendalam dan mendasar
mengenai Pancasila, dan merupakan suatu kajian nilai-
nilai yang terdapat dalam masing-masing sila, mencari
intinya, hakikat dari inti dan pokok-pokok yang
terkandung di dalamnya yaitu :
Nilai Ketuhanan;
Nilai Kemanusiaan;
Nilai Persatuan;
Nilai Kerakyatan;
Nilai Keadilan.
Nilai itu selanjutnya menjadi sumber nilai bagi
penyelenggaraan kehidupan bernegara Indonesia.

23. PENGERTIAN NILAI
• Nilai adalah sesuatu yang
berharga, baik, dan berguna bagi
manusia.
• Nilai adalah suatu penetapan atau
suatu kualitas yang menyangkut
jenis dan minat.
• Nilai adalah suatu penghargaan
atau suatu kualitas terhadap
suatu hal yang dapat menjadi
dasar penentu tingkah laku
manusia.
CIRI-CIRI NILAI : suatu realitas
abstrak, bersifat normatif,
sebagai motivator (daya dorong)
manusia dalam bertindak.

24. Prof. Notonegoro, ada 3 (tiga) macam nilai :
1. Nilai materiil, sesuatu yang berguna bagi jasmani
manusia;
2. Nilai vital, sesuatu sesuatu yang berguna bagi manusia
untuk dapat melaksanakan kegiatan;
3. Nilai kerokhanian, yang dibedakan :
- nilai kebenaran berdumber pada akal piker manusia
(rasio, budi, cipta);
- nilai estetika (keindahan) bersumber pada rasa
manusia;
- nilai kebaikan atau nilai moral bersumber pada
kehendak karsa, hati nurani manusia;
- nilai religius (ketuhanan) bersifat mutlak bersumber
pada keyakinan manusia.

25. PERBUATAN
» Perbuatan manusia
(actus hominis), diluar
pengamatan manusia.
» Perbuatan insani
(actus humanus),
dibawah pengawasan
manusia.

26. PROSES TERJADINYA PERBUATAN INSANI
Kehendak : tetarik – memilih
memutuskan
Jiwa/rokhani kebaikan yang dimengerti
Budi : pengertian – pertimbangan
Manusia
Nafsu–pengetahuan
indriyani
Catur rasa daya umum
daya gambar
Badan/Jasmani daya ingat
daya penduga
Pancaindera
OBYEK

27. IDEOLOGIIDEOLOGI
idea + logos = ilmu tentang gagasan atau
cita-cita.
cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita
yang bersifat tetap dan harus dicapai
sehingga cita-cita itu merupakan dasar,
pandangan/paham
Sebagai tujuan atau cita-
cita yang hendak dicapai
secara bersama oleh suatu
masyarakat
Sebagai pemersatu
masyarakat dan dengan
demikian dapat menjadi
prosedur penyelesaian
konflik yang terjadi

28. IDEOLOGI vs. FILOSOFI
• Ideologi tidak sama dengan Filosofi
• Ideologi adalah cara pandang ideal bagi
sekelompok masyarakat (ideal way of
life for society)
• Filosofi adalah cara pandang
mengarungi kehidupan (the way of
living life)
• Ideologi bersifat startegis-politis
• Filosofi bersifat strategis-humanis

29. KARAKTERISTIK IDEOLOGI
1. Mempunyai kekuatan (have
power)
2. Mampu menuntun dalam evaluasi
(guidance of evaluation)
3. Menyediakan petunjuk dalam
beraksi (guidance of action)
4. Harus logis (logic)

30. 6 CARA PEMANFAATAN IDEOLOGI
1. Sebagai sekumpulan ide yang normatif
2. Sebagai bentuk struktur logika internal
3. Sebagai ide dalam interaksi manusia
4. Sebagai ide dalam struktur organisasi
5. Sebagai cara persuasif
6. Sebagai tempat interaksi sosial

31. JENIS IDEOLOGI POLITIK
• Anarkisme
• Demokrasi Kristen
• Komunisme
• Komunitarianisme
• Konservatisme
• Fasisme
• Politik Hijau
• Islamisme
• Liberalisme
• Libertarianisme
• Nasionalisme
• Demokasi Sosial
• Sosialisme

32. PANCASILAPANCASILA
• Pancasila : Sebagai dasar filsafat
atau dasar falsafah negara
(philosophische grondslag) dari
negara Indonesia berupa nilai-nilai
budaya bangsa, dan sebagai ideologi
nasional yang terbuka.
• Pancasila adalah dasar (filsafat)
negara, sedang UUD 1945 adalah
dasar (hukum) negara Indonesia.
• Nilai dasar Pancasila bersifat tetap,
dapat dijabarkan sesuai dengan
dinamika perkembangan dan
tuntutan masyarakat

33. MAKNA PANCASILA SEBAGAI DASAR
NEGARA
• Pancasila sebagai dasar
(filsafat) negara mengandung
makna bahwa nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila
menjadi dasar atau pedoman
bagi penyelenggaraan
bernegara.
• Nilai dasar Pancasila bersifat
abstrak, normatif dan nilai itu
menjadi motivator kegiatan
dalam penyelenggaraan
bernegara.

34. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOLOGI
TERBUKA
• a. Nilai Dasar
Asas-asas yang kita terima sebagai dalil dam bersifat
mutlak. Kita menerima nilai dasar itu sebagai sesuatu
yang benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi.
• b. Nilai Instrumental
Pelaksanaan umum dari nilai dasar, berbentuk norma
sosial, dan norma hukum yang terkristalisasi dalam
peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara.
• C. Nilai Praksis
Nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam
kenyataan, yang merupakan batu ujian apakah nilai
dasar dan nilai instrumental benar-benar hidup dalam
masyarakat Indonesia.

35. PANCASILA IDEOLOGI TERBUKA
DAN DINAMIS
• Nilai-nilai dan cita-citanya bersumber
dari kekayaan budaya masyarakat
sendiri.
• Nilai itu bukan keyakinan sekelompok
orang, tetapi hasil kesepakatan.
• Isinya tidak langsung operasional.

36. DIMENSI IDEOLOGI TERBUKA DAN
DINAMIS
• Dimensi Realitas
Nilai-nilai ideologi bersumber dari nilai-nilai riil yang hidup di
dalam masyarakat Indonesia. Merupakan nilai dasar yang abadi
dan tidak boleh diubah.
• Dimensi Idealitis
Ideologi selain memberi penafsiran atau pemahaman atas
kenyataan, juga mempunyai sifat futuristik yaitu memberi
gambaran akan masa depan yang ingin diwujudkan.
• Dimensi Fleksibilitas
Memiliki keluwesan yang memungkinkan untuk pengembangan
pemikiran-pemikiran baru yang relevan tanpa menghilangkan
atau mengingkari hakikat dan jati diri yang terkandung dalam
nilai-nilai dasarnya.

37. IDEOLOGI TERTUTUP
• Nilai-nilai yang terkandung
merupakan cita-cita suatu
kelompok orang untuk mengubah
dan memperbaharui masyarakat,
bukan berasal dari masyarakat
• Berlakunya nilai ideologi
dipaksakan di masyarakat.
• Isinya bukan hanya nilai-nilai dan
cita-cita tertentu, melainkan atas
tuntutan-tuntutan yang konkret,
operasional dan diajukan dengan
mutlak.

38. MAKNA NILAI PANCASILA
• Nialai Ketuhanan
Adanya pengakuan dan keyakinan bangsa
terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam
semesta. Bangsa Indonesia merupakan bangsa
yang religius bukan bangsa yang ateis. Adanya
pengakuan akan kebebasan untuk memeluk
agama, menghormati kemerdekaan beragama,
tidak ada paksaan serta tidak berlaku
diskriminatif antar umat beragama.
• Nilai Kemanusiaan
Kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan
nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar
tuntutan hati nurani. Manusia perlu
diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya
sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya
dan sama hak dan kewajiban asasinya.

39. • Nilai Persatuan
Usaha kearah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk
membina rasa nasionalisme dalam NKRI. Mengakui dan
menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang
dimiliki bangsa Indonesia. Menghayati semboyan Bhineka
Tunggal Ika.
• Nilai Kerakyatan
Suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-
lembaga perwakilan. Demokrasi yang lebih mengutamakan
pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.
• Nilai Keadilan
Sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu terciptanya
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara
lahiriah ataupun batiniah. Negara Indonesia yang
berkeadilan.

40. Pancasila selain berkedudukan
sebagai Staatsfundamentalnorm,
juga sebagai Cita Hukum (rechtidee)
yang menguasai hukum dasar negara
baik tertulis maupun tidak tertulis,
dan merupakan gagasan, pikiran, rasa
dan cipta mengenai hukum yang
seharusnya diinginkan masyarakat.
yang menguasai hukum dasar negara
baik tertulis maupun tidak tertulis.

41. 2 (dua) fungsi Pancasila sebagai cita
hukum
• Fungsi regulatif , artinya cita hukum
menguji apakah hukum yang dibuat adil
atau tidak bagi masyarakat;
• Fungsi konstitutif, artinya fungsi yang
menentukan bahwa tanpa dasar cita
hukum maka hukum yang dibuat akan
kehilangan maknanya sebagai hukum.

42. Pengamalan Pancasila Dalam Kehidupan
Bernegara
• Pengamalan secara obyektif : dengan
melaksanakan dan mentaati peraturan
perundang-undangan sebagai norma hukum
negara yang berlandaskan pada Pancasila;
• Pengamalan secara subyektif : dengan
menjalankan nilai-nilai Pancasila yang berwujud
norma etik secara pribadi atau kelompok
dalam bersikap dan bertingkah laku pada
kehidupan berbangsa dan bernegara.

43. 3 (tiga) faktor yang membuat Pancasila semakin
sulit dan marginal dalam semua perkembangan
yang terjadi :
1. Pancasila terlanjur tercemar karena kebijakan
rezim ORBA yang menjadikan Pancasila sebagai
alat politik untuk mempertahankan status quo
kekuasaannya;
2. Liberalisasi politik dengan penghapusan
ketentuan tentang Pancasila sebagai satu-satunya
asas setiap organisasi.
3. Desentralisasi dan otonomisasi daerah yang
sedikit banyak mendorong pengutan sentiment
kedaerahan, sehingga Pancasila kian kehilangan
posisi sentralnya.

44. Radikalisasi (Ruh Baru) Pancasila
(1). Mengembalikan Pancasila sesuai dengan jati
dirinya (memberi visi kenegaraan), yaitu
sebagai ideologi dan dasar negara;
(2). Mengganti persepsi dari Pancasila sebagai
ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu;
(3). Mengusahakan Pancasila mempunyai
konsistensi dengan produk-produk
perundangan, koherensi antar sila, dan
korespondensi dengan realitas sosial, dan;
(4). Pancasila yang semula melayani kepentingan
vertikal menjadi Pancasila yang melayani
kepentingan horizontal.

45. 45
1. Buat contoh kasus dan peristiwa yang selaras
dan tidak selaras dengan visi, misi dan
kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Buat contoh upaya bela negara dalam berbagai
bidang profesi kecuali militer dan polisi.
3. Jelaskan apakah dengan adanya Internet dan
penggunaannya dapat mengancam Ketahanan
Nasional.
LATIHAN PENGUASAAN KONSEPLATIHAN PENGUASAAN KONSEP
DAN PEMECAHAN MASALAHDAN PEMECAHAN MASALAH

46. 46
1. Buat contoh kasus dan peristiwa yang selaras
dan tidak selaras dengan visi, misi dan
kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Buat contoh upaya bela negara dalam berbagai
bidang profesi kecuali militer dan polisi.
3. Jelaskan apakah dengan adanya Internet dan
penggunaannya dapat mengancam Ketahanan
Nasional.
LATIHAN PENGUASAAN KONSEPLATIHAN PENGUASAAN KONSEP
DAN PEMECAHAN MASALAHDAN PEMECAHAN MASALAH

47. REFERENSI PENGANTAR
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
1. Udin S. Winataputra, H., (2004). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana psiko-
pedagogis untuk mewujudkan masyarakat madani. Makalah Bahan Sajian dan Diskusi
Dalam Lokakarya
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta : Dirjen Dikti-
Depdiknas. 21-22
September 2004.
2. UU. No. 20. tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. SKep. Dirjen DIKTI – Depdiknas, No. 38/DIKTI/Kep/2002. tentang Rambu-rambu
pelaksanaan Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
4. Sudargo Gautama. (1997). Warga Negara dan Orang Asing. Bandung : Alumni.
5. Sharp, Gene. (1997). Menuju Demokrasi tanpa Kekerasan. Terjemahan: Sugeng
Bahagiyo. Jakarta : Pustaka Sinar Haraoan.
6. Bondan Gunawan S. (2000). Apa itu Demokrasi . Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
7. Beetham, David & Boyle, Kevin. (1995). Demokrasi . Terjemahan : Bern. Hidayat.
Yogyakarta : Kanisius.
8. Saafroedin Bahar dan A.B. Tangdililing. (Penyunting). ( 1996). Intergrasi Nasional :
Teori, Masalah dan Strategi. Jakarta : Ghalia Indonesia.
9. F. Isjwara. (1982). Ilmu Politik. Bandung : Angkasa.
10.Tim Dirjen Dikti-Dep Diknas. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama.
11.Tim Lemhannas. (1994). Kewiraan untuk Mahasiswa. Jakarta : Gramedia Pustaka
Utama.