1. Terdapat tiga jenis keruntuhan pondasi yaitu geser umum, geser lokal, dan penetrasi. 2. Teori Terzaghi menjelaskan rumus perhitungan daya dukung tanah dan pondasi. 3. Beberapa faktor mempengaruhi daya dukung tanah seperti beban, kedalaman air tanah, dan lebar pondasi.
Perkerasan Jalan Raya Lentur dan Kaku, metode Analisis dan Manual
ANGGOTA KELOMPOK :
DHANES PRABASWARA ( I 0112029)
AYU ISMOYO SOFIANA ( I 0113021)
MUHAMMAD BUDI SANTOSO( I 0113080)
RAKE ADIUTO ( I 0113105)
SITI DWI RAHAYU ( I 0113124)
Perkerasan Jalan Raya Lentur dan Kaku, metode Analisis dan Manual
ANGGOTA KELOMPOK :
DHANES PRABASWARA ( I 0112029)
AYU ISMOYO SOFIANA ( I 0113021)
MUHAMMAD BUDI SANTOSO( I 0113080)
RAKE ADIUTO ( I 0113105)
SITI DWI RAHAYU ( I 0113124)
Perbandingan Pondasi Sumuran dan Pondasi Tiang Pancang Beton Kasus : Abutmen...ikhsan setiawan
Pembangunan jembatan yang berlokasi di desa Gunungsari, Kecamatan
Arjosari Kabupaten Pacitan dengan ukuran panjang 110 meter dan lebar 8
meter yang terbagi dalam 4 segmen yaitu bentang utama 40 meter dan bentang
tambahan 20+25+25 meter. Konstruksi bangunan atas dipakai balok pratekan
dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh produsen. Dalam skripsi ini akan
dibahas perencanan pondasi jembatan dengan tiang pancang atau dengan
sumuran mana yang lebih efektif. Dan efisien dari segi biaya pembangunan
jembatan tersebut lebih murah jika menggunakan pondasi pancang
dibandingkan dengan pondasi sumuran.
Kata kunci : Pondasi sumuran, pondasi pancang, evaluasi
Seminar Nasional UnderGround Structure - Sesi Materi TerowonganAzka Napsiyana
Materi Seminar Underground Structure sesi Terowongan
disampaikan oleh
Ir. Agita Widjajanto, M.Sc
pada Seminar Nasional Underground Structure di Universitas SIliwangi Tasikmalaya tahun 2012
Materi Unsur Pengembangan Profesi dan Unsur Penunjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa seperti
1. Penulisan Karya Tulis Ilmiah
2. Penyusunan Pentunjuk Teknis
3. Penerjemahan/Penyaduran Buku Barang/Jasa
Pengantar Penilaian Kinerja dan Standar Kualitas Hasil Kerja Kegiatan Tugas Jabatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Menjelaskan penilaian angka kredit beda lintas jenjang.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Pengembanngan Profesi dan Penunjang PPBJ.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Kegiatan, Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Merincikan Kegiatan Penunjang atau pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pengelola PBJ
Menjelaskan tentang Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa seperti pihak-pihak yang terlibat dan proses penilaian angka kredit.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta pelatihan pengadaan
barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Khusus. Modul pelatihan ini juga dapat digunakan para peserta yang kelak menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau Kelompok Kerja Pemilihan ketika melaksanakan perencanaan/persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya dalam konteks pengadaan khusus.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Dharma Nursani dan Inamawati Mastuti Dewi.
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia. Materi dalam modul ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Arif Rachman, ST.MT.MM
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Persiapan Pengadaan dalam modul ini dengan mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Ir. Hardi Afriansyah, M.Si dan Tri Susanto, S.Hut, M.E.
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Perencanaan Pengadaan, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam perencanaan PBJ, dan menjadi referensi dalam menyusun perencanaan
PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Hestri Rokayah dan Rakhma Kusuma Wardhani
Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pelaku Pengadaan dapat mengimplementasikan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik, memahami terkait dengan SDM dan Kelembagaan dalam Proses PBJ dan juga mekanisme terkait dengan pengawasan di dalam PBJ, pengaduan, penggunaan layanan penyelesaian sengketa, pengenaan sanksi serta pemberian pembinaan kepada Penyedia.
Isi modul ini dengan mengacu pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Raden Ari Widianto dan Budi Bowo Laksono
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Vina Da’watul Aropah
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa.
Materi dalam modul ini mengacu pada tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Beta Romadiyanti, M.Sc
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Ketentuan Umum PBJ, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam ketentuan umum PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Yosi Febriani
1. Tipe Keruntuhan Pondasi
Keruntuhan Geser Umum (General Shear Failure)
Bidanglongsoryangterbentukberupalengkungdangarislurusyangberkembanghinggapermukaantanah,saatkeruntuhanterjadigerakanmassatanahkearahluardankeatas.Keruntuhanterjadidalamwaktuyangsingkatdiikutidenganpenggulinganpondasi
Penurunan
Beban
A
B
B
C
C
6. -Pengaruh Beban Merata di Permukaan Tanah
D
B
qo
Qu= c.Nc+ (po+qo).Nq + 0,5.g.B.Ng
= c.Nc+ (D.g+qo).Nq + 0,5.g.B.Ng
Pondasi menerus
7. -Pengaruh Muka Air Tanah
a. Muka Air Tanah jauh di bawah dasar pondasi ; z > B
Nilai gpada suku ke-2 adalah gbatau gdjika tanahnya kering
D
B
z
8. b. Muka Air Tanah di bawah dasar pondasi ; z < B
Nilai gpada suku ke-3 adalah grt(Berat Volume Rata-rata)
D
B
z
grt = g’ + (z/B) (gb-g’)
Nilai gpada suku ke-2 adalah gbatau gdjika tanahnya kering
9. c. Muka Air Tanah di atas atau sama dengan dasar pondasi
Nilai gpada suku ke-3 adalah g’(Berat Volume Effektif)
D
B
d
g’= gsat–gw ; gw= Berat Volume Air = 1 t/m3
Nilai popada suku ke-2 adalah
po= g’(D-d) + gb. d
10. -Daya Dukung Ultimit Netto (Qun)
Qun= Qu–D.g
Qun= c.Nc+ D.g.(Nq-1) + 0,5.g.B.Ng
Qun= c.Nc+ po.(Nq-1) + 0,5.g.B.Ng
Adalah Nilai Intensitas Beban Pondasi saat tanah akan mengalami keruntuhan geser
-Tekanan Pondasi Total (Q)
Adalah Nilai Intensitas Tekanan Total pada tanah di dasar pondasi, setelah struktur selesai dibangun dengan pembebanan penuh
-Tekanan Pondasi Netto (Qn)
Qn= Q –D.g
Pondasi menerus
11. -Faktor Keamanan (F)
-Daya Dukung Aman (Qs)
Adalah Tekanan Pondasi Total ke dalam tanah maksimum yang tidak mengakibatkan keruntuhan
F =
Qun
Qn
Q –D.g
Qu–D.g
=
1
Qs=
Qun
D.g
+
F
F
Qs=
[c.Nc+ po.(Nq-1) + 0,5.g.B.Ng]+ D.g
13. Daya Dukung dengan menganggap lebar pondasi fiktif
Untuk Pondasi Bujur Sangkar dan Lingkaran harus disesuaikan menurut faktor bentuk pondasi
Untuk Pondasi Persegi Panjang (B x L)
Quf= c2Nc+ g1.(D+H)Nq+ 0,5.g2.Bf.Ng
Qu=
(Quf–g1H)
Bf
B
Untuk Pondasi Memanjang
Qu=
(Quf–g1H)
Bf Lf
BL
Qun= Qu–g1H
Qs=
Qun
g1H
+
F
D
B
H
Bf= B + H
Tanah Lap. 1
C1; g1; f1
Tanah Lap. 2
C2; g2; f2
2
1
14. Gaya Angkat ke atas yang bekerja pada pondasi ditahan oleh gesekan sepanjang tepi tanah yang terangkat ditambah dengan berat pondasinya sendiri dan berat tanah
Gaya Angkat T = W+Fr
W
Fr
Fr
Gaya Angkat T = W
W
q
Tu= Wp+ Wt + Fr
15. Tu: Tahanan Ultimit Pondasi terhadap gaya tarik vertikal ke atas
Wp: Berat Plat Pondasi
Wt: Berat Prisma Tanah
Fr: Tahanan Gesek di Sepanjang Tanah yang tergeser
: 0,5 D.g .A . Ko. tg f(Tanah Granuler)
: c.A (Tanah Kohesif)
A : Luas selimut prisma tanah yang tertarik ke atas
D : Kedalaman Pondasi
g: Berat Volume Tanah
Ko: Koefisien Tekanan Tanah Lateral saat diam = 1 –sin f
c : Kohesi