tentang Keputusan Fiktif Positif berdasarkan Perma Nomor 5 tahun 2015

1. KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF
PERMA NO. 5 TAHUN 2015
M.NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, SH.,MH.
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
DISAMPAIKAN PADA
PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA)
02 APRIL 2016
KERJASAMA PERADI BANJARMASIN
DAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN
2/29/2024 1
M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

2. (Ps. 53 UU AP)
Permohonan kpd
Pejabat utk
menerbitkan
Kept/Tindakan
Pejabat
Tidak menyelesaikan
Batas waktu
10 H
Yang
ditentukan
Perat
Diangga
Anggapan Hukum
=>Dikabulkan Permohon
Berwenag:
Memutus
Permohonan
(21 H)
PTUN
2/29/2024 2
M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

3. KRITERIA KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN
FIKTIF POSITIF
Pejabat yang bersangkutan mempunyai wewenang
Permohonan diterima secara lengkap
Ada batas waktu kewajiban untuk menetapkan
keputusan dan/atau melakukan tindakan atau tidak
melakukan tindakan
Jika batas waktu kewajiban tidak diatur, Badan
dan/atau Pejabat AP, Paling lama 10 hari kerja wajib
menetapkan keputusan.
Lewat 10 hari kerja, permohonan dianggap
dikabulkan secara hukum.
2/29/2024 3
M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

4. Permohonan Ke PTUN
• Permohonan adalah Permohonan ke PTUN untuk
memperoleh “Putusan”.
• Alasan permohonan: Karena Pejabat tidak
mengeluarkan Keputusan/tdk dilakukan tindakan
yang dimohon dalam waktu yang telah
ditentukan untuk itu
• Waktu menerbitkan keputusan/melakukan
tindakan oleh Pejabat: Yt waktu yang ditentukan
dalam peraturan per uu-an atau setelah lewat 10
hari jika waktunya tidak ditentukan dalam perat
per uu-an.
4
2/29/2024 M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

5. Pemohon dan Termohon
• Pemohon: pihak yang permohonannya
dianggap dikabulkan secara hukum karena
tidak ditetapkan keputusan atau dilakukan
tindakan atas permohonannya.
• Termohon: Badan/Pejabat yang berkewajiban
menerbitkan keputusan/melakukan tindakan
2/29/2024 5
M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

6. Syarat Surat Permohonan
• Identitas Pemohon Perorangan meliputi:
- Nama
- Kewarganegaraan
- Tempat, tanggal lahir, umur
- Tempat tinggal
- Alamat
- Nomor telp/ email/ Telp seluler/HP/ surat
elektronik lainnya
2/29/2024 6
M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

7. Identitas Pemohon
• Dalam hal Pemohon Badan Hukum,
Identitasnya:
- Nama Badan Hukum atau Badan
pemerintahan
- Tempat Kedudukan
- Nomor Telp/ email/ HP/ surat elektronik
lainnya
7
2/29/2024 M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

8. Dasar Permohonan
• Kewenangan PTUN (Pasal 53 UU AP)
• Kedudukan hukum Pemohon => Dalam
kaitannya dengan tidak diterbitkannya
keputusan/tindakan
• Kewenangan Badan/Pejabat TUN, prosedur,
substansi penerbitan Keputusan/tindakan.
8
2/29/2024 M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

9. Hal yang dimohon (Petitum)
• Agar permohonan dikbulkan
• Agar diperintahkan Badan/Pejabat
menetapkan Keputusan/melakukan tindakan
sesuai dengan yang dimohon
• Agar biaya Permohonan dibebankan kepada
Termohon
2/29/2024 9
M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

10. Kelengkapan Permohonan
• Permohonan ditandatangani oleh Pemohon
• Jika permohonan dilakukan melalui kuasa,
permohonan ditandatangani kuasa hukumnya
• Identitas Kuasa Hukum harus dilengkapi sebagaumana
identitas Pemohon
• Identitas Kuasa Pemohon ditulis setelah uraian
identitas Pemohon (prinsipal)
• Surat Kuasa dan Cofy kartu Advocad wajib dilampirkan
pada surat permohonan
• Surat permohonan dibuat secara tertulis dan dimuat
dalam format digital.
10
2/29/2024 M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

11. Yurisdiksi Pengadilan ?
• Surat Permohonan diajukan ke Pengadilan
yang wilayah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Termohon
• Jika Termohon berkedudukan di LN,
permohonan diajukan ke Pengadilan TUN di
Jakarta
11
2/29/2024 M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

12. Penelitian Administrasi
• Dilakukan oleh Panitera (Yang ditugaskan pada
Kepaniteraan)
• Dokumen yang diteliti/diperiksa:
- KTP Pemohon (perorangan)
- Akte Pendirian (Badan Hukum)
- Peraturan Terkait (Instansi Pemerintah)
• Bukti surat/tulisan yang berkaitan dg
permohonan kepada Badan/Pejabat (Termohon)
• Daftar Calon Saksi
• Daftar Bukti lainnya.
12
2/29/2024 M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

13. Konsekuensi Permohonan
Yang Tidak Lengkap.
• Panitera Wajib memberitahu kekurangannya
• Diberitahukan agar dilengkapi paling lama
dalam waktu 7 hari sejak dierimanya
pemberitahuan.
• Jika dlm waktu 7 hari tidak dilengkapi,
diberitahuna kpd Pemohon bhw
permohonannya tdk diregister.
• Berkas Permohonan yang tdk diregister
dikembalikan.
13
2/29/2024 M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

14. Permohonan Baru (Ulang)
• Jika berkas permohonan telah dikembalikan,
pemohon dapat mengajukan permohonan
yang baru dengan melengkapi berkas.
• Jika permohonan telah lengkap, permohnan
diregister setelah dilakukan pembayaran biaya
permohonan.
• Panitera menerbitkan Akta Penerimaan Berkas
Permohonan.
14
2/29/2024 M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

15. Pencabutan Permohonan
• Permohonan dapat dicabut oleh (Pemohon setiap saat)
• Pencabitan Sebelum Pemeriksaan:
- Atas Pencabutan permohonan, Panitera
menerbitkan Akta Pencabutan yang diikuti dg
pemberitahuan dan pengembalian berkas kepada
Pemohon.
• Pencabutan dalam pemeriksaan persidangan:
- Ditetapkan oleh Majelis Hakim dan salinan
Penetapan disampaikan kepada pihak
- Penetapan Pencabutan diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum.
15
2/29/2024 M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

16. Penanganan Permohonan
(Ditangan Ketua Pengadilan)
• Setelah permohonan diregisterasi, berkas
permohonan diajukan kepada Ketua
Pengadilan dalam waktu paling lama 2 hari
kerja (sejak diregister)
• Sejak berkas permohonan diterima Ketua
Pengadilan, ditunjuk Hakim Majelis yang
menangani Permohonan dalam waktu paling
lama 2 hari kerja.
16
2/29/2024 M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

17. Penanganan Permohonan
(Ditangan Majelis Hakim)
• Setelah Ketua Majelis menerima Berkas
Permohonan, dalam waktu paling lama 3 hari
harus menetapkan persidangan dan emnentukan
jadwal persidangan.
• Hari persidangan dan jadwal persidangan yang
ditetapkan Ketua Majelis diberitahukan kepada
Pemohon dan Termohon.
• Jadwal Persidangan bersifat mengikat (jika
dilanggar tanpa alasan yang sah, dapat
mengakibatkan hilangnya hak piha-pihak)
2/29/2024 17
M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

18. Pemerikasaan Permohonan
• Pemerikasaan Permohonan dilakukan tanpa
melalui Proses Dismissal dan Pemeriksaan
Persiapan.
• Pemerikasaan Permohonan dilakukan dalam
persidangan yang terbuka Untuk Umum
(kecuali terdapat alasan menurut hukum)
• Tanggapan permohonan dapat dilengkapi
dengan bukti tertulis dan daftar nama
saksi/ahli
18
2/29/2024 M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

19. Permohonan Gugur
• Jika Pemohon tidak hadir dua kali berturut-
turut pada persidangan pertama dan kedua
dengan alasan yang tidak sah atau Pemohon
dipandang tidak serius, maka Majelis Hakim
dapat memutus perkara dengan menyatakan
permohonan “gugur”
19
2/29/2024 M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

20. Ruang Linkup Pemeriksaan
Pemeriksaan meliputi:
• Pokok Permohonan
• Tanggapan atas permohonan
• Bukti surat atau tulisan
• Saksi/ahli
• Bukti lain berupa rekaman elektronik
20
2/29/2024 M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

21. Alat Bukti
• Jenis Alat Bukti, selain yang disebut dalam Pasal
100 UU TUN juga ditambahkan alat bukti lain
berupa alat bukti elektronik atau dokumen
elektronik.
• Yang termasuk alat bukti elektronik adalah:
- Rekaman data/informasi yg dapat
dilihat/dibaca/didengar yg dikeluarkan dengan
batuan/tanpa bantuan sarana
- Yang dituangkan dalam kertas/non kertas,
rekaman, tulisan, gambar, peta, foto, tanda
yang memiliki makna.
21
M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

22. Pertimbangan dalam Putusan
Yang perlu diuji/dipertimbangkan hakim adalah:
1. Kewenangan Pengadilan
2. Legal standing Pemohon
3. Kelayakan waktu mengajukan permohonan
4. Kewenangan Termohon untuk menerbitkan
keputusan atau melakukan tindakan
5. Prosedur/substansi permohonan
2/29/2024 22
M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

23. Alat uji Hukum
• Pengujian permohonan dilakukan dengan
menggunakan instrumen hukum:
- Peraturan Perundang-undangan (terkait)
- AUPB
2/29/2024 23
M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

24. Diktum Putusan
• Jika Permohonan dikabulkan:
- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk
seluruhnya
- Mewajibkan Termohon (Badan/Pejabat)
untuk menerbitkan keputusan dan/atau
melakukan tindakan sesuai permohonan
pemohon.
2/29/2024 24
M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

25. Diktum……..
• Jika Permohonan tidak memenuhi syarat formal,
Pemohon tidak mempunyai legal standing, atau
Pengadilan tidak berwewenang:
“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat
diterima”
• Jika Permohonan tidak beralasan hukum.
- “Menyatakan permohonan ditolak”
• Jika Pemohon tidak hadir 2 x berturut2 pd sidang
pertama dan kedua:
- “Menyatakan Permohonan Pemohon gugur”
2/29/2024 25
M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

26. Upaya Hukum
• Mengajukan Pendaftaran Kembali:
Jika Permohonan tidak dilengkapi dalam
waktu 7 hari sejak diajukan.
• Tidak ada upaya hukum:
Jika perkara sudah diputus oleh Majelis
hakim. (bersifat final)
2/29/2024 26
M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.

27. 2/29/2024 27
M.Noor Halim Perdana Kusuma, SH.,MH.