SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
KEPAP - BAGIAN 3
Anggota Yang Berpraktik
Melayani Publik
(Seksi 300)
Materi
Seksi 310 : Benturan Kepentingan
Seksi 321 : Pendapat Kedua
Seksi 340 : Bujukan
Seksi 350 : Kustodi Aset Klien
Seksi 320 : Penunjukan Profesional
Seksi 330 : Imbalan & Jenis Remunerasi
Seksi 360 : Respons atas
Ketidakpatuhan thd Peraturan Per-UU
Seksi 310 : Benturan Kepentingan
Praktisi perlu mengidentifikasi
situasi yang dapat menimbulkan
benturan Kepentingan
Situasi tsb dapat menimbulkan
ancaman thp kepatuhan pada
prinsip utama etika profesi
Ancaman thd objektivitas atau kerahasiaan dpt terjadi
Ketika Praktisi memberikan Jasa Profesional utk klien yg
berkepentingan saling berbenturan atau kpd klien yg
sedang berselisih dlm suatu masalah
Pencegahan
Memberitahukan kpd Client mengenai setiap Kegiatan
Bisnis KAP yang dpt menimbulkan Benturan
Kepentingan
Memberitahukan semua pihak yang relevan yg
teridentifikasi mengenai pemberian jasa professional
oleh Praktisi kepada 2 atau lebih Klien yg
kepentingannya saling terbentur
Memberitahukan kpd Client mengenai pemberian jasa
professional oleh Praktisi secara tidak eksklusif untuk
suatu klien, dan memperoleh persetujuan dari klien
untuk bertindak demikian
Pencegahan Tambahan
Penggunaan tim yang terpisah dalam memberikan jasa professional kepada
klien yang kepentingannya saling berbentur
Penetapan prosedur untk mencegah akses informasi oleh pihak yang tidak
berhak
Penetapan pedoman bagi Anggota Tim mengenai keamanan dan kerahasiaan
data
Penggunaan perjanjian kerahasiaan (ttd Rekan dan Staf KAP)
Penelahaan secara berkala atas penerapan pencegahan oleh Pejabat Senior KAP
yang tidak terlibat dalam perikatan
Keadaan yg dpt Memunculkan Benturan Kepentingan
Memberikan berbagai jasa, baik kepada penjual maupun pembeli atas transaksi
yang sama
Mewakili dua klien yang sedang 1 dalam sengketa hukum satu sama lain,
seperti dalam proses perceraian atau pembubaran suatu persekutuan usaha
Memberikan advis kepada klien atas pembelian produk atau jasa, pada saat
bersamaan, Anggota tersebut juga memiliki perjanjian royalti atau komisi
dengan salah satu pemasok untuk produk atau jasa tersebut
Menyediakan jasa konsultansi untuk klien yang ingin mengakuisisi klien audit
dari Kantor, ketika Kantor telah mendapatkan informasi rahasia selama
pelaksanaan audit yang mungkin relevan dengan transaksi tersebut.
Jika benturan kepentingan menyebabkan
ancaman thd etika profesi TIDAK DAPAT
dihilangkan atau dikurangi melalui
pencegahan yang tepat
maka Praktisi HARUS menolak untuk
menerima perikatan atau bahkan
mengundurkan diri dari suatu perikatan
Praktisi harus mengidentifikasi situasi yang
menimbulkan benturan Kepentingan, karena dapat
menimbulkan ancaman thp Etika Profesi
Seksi 320 : Penunjukan Profesional
Sebelum menerima klien baru, Praktisi
perlu mempertimbangkan potensi terjadinya
ancaman thd Kepatuhan prinsip utama Kode
Etik (akibat diterimanya Klien tsb)
PENCEGAHAN YANG TEPAT
Pemahaman terhadap Klien, pemilik, manajer, dan pihak
yang bertanggung jawab atas Tata Kelola
Memastikan adanya komitmen dari Klien utk
meningkatkan praktik Tata Kelola dan SPI
Contoh :
Ancaman kepentingan pribadi thd kompetensi dapat
terjadi Ketika Tim Perikatan tdk memiliki kompetensi yg
diperlukan
Praktisi perlu mempertimbangkan menolak utk
menerima Klien, jika ancaman yang terjadi tdk dpaat
dikurangi ke tingkat yang dapat diterima.
Menugaskan personel perikatan dalam jumlah yang
memadai dengan berbagai kompetensi yang sesuai
dengan kebutuhan
Menyetujui suatu jangka waktu yang realistis untuk
melaksanakan perikatan.
Menggunakan tenaga ahli jika diperlukan.
Contoh tindakan yang dapat menjadi
pengamanan untuk mengatasi suatu ancaman
kepentingan pribadi
Penerimaan Penugasan / Perikatan
Pencegahan utk Mengurangi atau Menghilangkan Ancaman
terkait Penerimaan Penugasan
Mendapatkan pemahaman mengengai sifat dan kompleksitas Kegiatan bisnis klien,
syarat perikatan, Tujuan, sifat, dan lingkup pekerjaan yang dilakukan
Mendapatkan pengetahuan mengenai industry dan hal Pokok penugasan
Memiliki pengalaman mengenai peraturan atau persyaratan pelaporan yang relevan
Menugaskan staf yang memadai dengan kompetensi yang diperlukan
Menggunakan Tenaga Ahli, jika diperlukan
Jangka waktu Pelaksanaan perikatan yang realistis
Mematuhi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu
Praktisi diperkenankan utk memberikan jasa
profesionalnya jika memiliki kompetensi utk
melaksanakan penugasan
Dan mempertimbangkan ancaman terhadap kepatuhan
prinsip utam Etika Profesi
Perubahan dalam Penunjukan Praktisi dan KAP
Praktisi yg ditunjuk utk menggantikan
Praktisi lain yg sedang mengikuti tender
dgn calon Klien, harus menentukan
alasan professional utk tidak menerima
Perikatan tsb
Yaitu, hal yang dapat mengancam
kepatuhan thd prinsip dasar Etika Profesi.
Evaluasi thdp ancaman yang sinifikan
Praktisi pengganti berkomunikasi dengan Praktisi Pendahulu utk
memperoleh pemahaman latar belakang penggantian praktisi.
Jika ancaman merupakan ancaman signifikan, maka pencegahan
yang tepat perlu dilakukan:
1. Mendiskusikan hal yang berhubungan dengan Klien secara
lengkap dengan Praktisi Pendahulunya
2. Meminta Praktisi Pendahulu mengenai informasi yg
berhubungan dengan Klien. Sebelum praktisi pengganti
memutuskan utk menerima perikatan
Praktisi Pengganti memperoleh persetujuan dari Klien. Dan
Praktisi Pendahulu wajib menjaga rahasia
Seksi 321 : Pendapat Kedua
Ancaman thp Kepatuhan pd prinsip
utama Etika, dapat tjd ketika Praktisi
diminta untuk memberikan pendapat
kedua (second opinions) mengenai
penerapan akuntasi, auditing, standar,
utk keadaan tertentu oleh atau utk
kepentingan pihak selain Klien
Ketika diminta Pendapat Kedua, Praktisi
perlu mengevaluasi Ancaman, dan
mendesain pencegahan utk mengurangi
atau menghilangkan ancaman
Ancaman thpd kompetensi dan kehati-hatian dpat
terjadi Ketika Pendapat Kedua tidak berdasarkan fakta
yg disajikan kpd praktisi yg memberikan Pendapat
Pertama. Atau didasarkan bukti yg tidak memadai
Dengan izin dari klien, memperoleh informasi dari Anggota yang
sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu
Menjelaskan keterbatasan yang melingkupi setiap pendapat yang
diberikan ketika berkomunikasi dengan klien
Memberikan salinan pendapat Anggota yang sedang memberikan jasa
atau Anggota praktisi pendahulu
Contoh tindakan yang mungkin merupakan
pengamanan untuk mengatasi
ancaman kepentingan pribadi
Jika entitas yang meminta pendapat kedua dari Anggota tidak mengizinkan
Anggota tersebut untuk melakukan komunikasi dengan Anggota yang
memberikan pendapat pertama atau Anggota praktisi pendahulu, maka
Anggota tersebut harus menentukan apakah boleh memberikan pendapat
kedua dengan memperhatikan semua keadaan
Bentuk Pencegahan
Meminta persetujuan klien, untuk menghubungi
dengan Praktisi yang memberikan Pendapat Pertama
Menjelaskan ttg keterbatasan pendapat yang
diberikan kepada Klien
Memberikan Salinan pendapat kepada Praktisi yang
memberikan Pendapat Pertama
Seksi 330 : Imbalan & Jenis Remunerasi
Dalam melakukan negosiasi fee atas jasa profesional, Praktisi dapat
mengusulkan jumlah fee yang dipandang sesuai
Dalam implementasi sering kali ada perbedaan fee yang diusulkan,
tidak sama antar Praktisi, hal tersebut bukan merupakan pelanggaran
Kode Etik Profesi
Namun, ancaman thpd Kepatuhan pada prinsip dasar Etika Profesi
dapat terjadi, jika besaran fee yang diusulkan tidak sesuai (yang biasanya lebih
rendah)
Membuat Klien memahami syarat dan
kondisi perikatan, khususnya penentuan
besaran fee, jenis, lingkup jasa
profesional yang diberikan
Pencegahan
Mengalokasikan waktu yg memadai dan
menggunakan staf yang kompeten
dalam perikatan tsb
Sehubungan dengan ancaman kepentingan pribadi thdp
kompetensi, kecermatan, dan profesionalisme perlu
dilakukan Pencegahan
Dalam situasi tertentu, Praktisi dapat menerima fee
rujukan atau komisi dalam suatu perikatan.
Contoh : jika Praktisi tdk memberikan jasa profesional
tertentu yang dibutuhkan, maka fee dapat diterima
oleh Praktisi krn merujuk klien yg berkelanjutan tsb
kepada Tenaga Ahli atau Praktisi lain.
Sebaliknya, Praktisi dpt membayar fee rujukan utk
mendapatkan Klien. Pembayaran fee jasa professional
rujukan tsb dpt menimbulkan ancaman Kepentingan
Pribadi thd objektivitas dan profesionalisme
Praktisi tidak boleh membayar atau menerima fee rujukan, kecuali jika Praktisi telah
menerapkan pencegahan yg tepat, untuk mengurangi ancaman atau mengurangi ke
tingkat yang dapat diterima
Pencegahan yang dilakukan, antara lain :
• Mengungkapkan kpd Klien mengenai perjanjian pembayaran atau penerimaan fee
rujukan kepada Praktisi Lain atas suatu Perikatan
• Memperoleh persetujuan di muka Klien mengenai penerimaan komisi dari pihak
ketiga atas penjualan barang atau jasa kepada Klien
Seksi 340 :
Bujukan, Termasuk Hadiah dan Keramahtamahan
Bujukan adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk
memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk
memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut.
Bujukan dapat berupa : hadiah, keramahtamahan, hiburan,
sumbangan politik atau sosial, tawaran yang tidak pantas atas
persahabatan dan loyalitas, pemberian kerja atau kesempatan
komersial lainnya, perlakuan, hak, atau hak istimewa.
Bujukan yang Dilarang Oleh Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan perundang-undangan, seperti yang berkaitan dengan penyuapan
dan korupsi, melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam
keadaan tertentu.
Penyuapan: UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak
Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Pimpinan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
Korupsi: UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah terakhir dengan UU Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
Bujukan yang Tidak Dilarang
Oleh Peraturan Perundang-Undangan
Menawarkan atau menerima bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan
perundang-undangan mungkin masih memunculkan ancaman terhadap
kepatuhan pada prinsip dasar etika.
Bujukan dengan Intensi untuk
Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut
Anggota tidak boleh menawarkan/ menerima maupun mendorong pihak lain untuk
menawarkan bujukan apapun, atau penawaran bujukan yang kemungkinan akan disimpulkan
oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, dilakukan dengan
intensi untuk memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.
Penentuan apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku secara
tidak patut mensyaratkan penerapan pertimbangan profesional. Faktor yang relevan untuk
dipertimbangkan mungkin termasuk:
 Sifat, frekuensi, nilai, dan dampak kumulatif dari bujukan.
 Saat bujukan ditawarkan relatif terhadap tindakan atau keputusan apa pun yang mungkin
memengaruhi.
 Apakah bujukan adalah kebiasaan atau budaya dalam keadaan tersebut, sebagai contoh,
menawarkan hadiah pada hari raya keagamaan atau hari pernikahan.
 Apakah bujukan adalah bagian tambahan dari aktivitas profesional, sebagai contoh,
menawarkan atau menerima ajakan makan siang sehubungan dengan pertemuan bisnis
Pertimbangan Tindakan Lanjutan
Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman adanya
bujukan yang ditawarkan dengan intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi
perilaku secara tidak patut:
 Menginformasikan mengenai penawaran kepada Kantor atau pihak yang
bertanggungjawab atas tata kelola klien.
 Mengubah atau menghentikan hubungan bisnis dengan klien.
Bujukan Tanpa Intensi untuk
Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut
Jika bujukan tersebut bersifat biasa dan tidak penting, ancaman apapun yang muncul
akan berada pada level yang dapat diterima. Contoh keadaan ketika penawaran atau
penerimaan bujukan dapat memunculkan ancaman bahkan jika Anggota telah
menyimpulkan bahwa tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi
perilaku secara tidak patut termasuk:
 Ancaman kepentingan pribadi : Anggota ditawari keramahtamahan dari calon
pengakuisisi klien ketika memberikan jasa keuangan korporat kepada klien.
 Ancaman kedekatan : Anggota mengajak secara reguler calon klien dan klien ke acara
olahraga.
 Ancaman Intimidasi : Anggota menerima keramahtamahan yang sifatnya dianggap
tidak pantas jika diungkapkan kepada publik.
Terima Kasih
mohon maaf jika ada kesalahan
diskusi dan saran perbaikan akan sangat membantu kami

More Related Content

Similar to BUJUKAN DAN HADIAH

IESBA CODE OF ETHICS FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS (POWERPOINT TRANSLATE) KEL...
 IESBA CODE OF ETHICS FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS (POWERPOINT TRANSLATE) KEL... IESBA CODE OF ETHICS FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS (POWERPOINT TRANSLATE) KEL...
IESBA CODE OF ETHICS FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS (POWERPOINT TRANSLATE) KEL...Oktaviola Rifanda
 
Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan Publik
Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan PublikPrinsip Dasar Etika Profesi Akuntan Publik
Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan Publikfrawndy
 
Prinsip dasar etika profesi
Prinsip dasar etika profesiPrinsip dasar etika profesi
Prinsip dasar etika profesiapep_jafar
 
Etika Profesi Akuntansi Kelompok PPT B.Indonesia
Etika Profesi Akuntansi Kelompok PPT B.IndonesiaEtika Profesi Akuntansi Kelompok PPT B.Indonesia
Etika Profesi Akuntansi Kelompok PPT B.IndonesiaIrfan Sanjaya
 
Etikaprofesiakuntansib 131028141006-phpapp02
Etikaprofesiakuntansib 131028141006-phpapp02Etikaprofesiakuntansib 131028141006-phpapp02
Etikaprofesiakuntansib 131028141006-phpapp02Danang Wijaya
 
Power point kode etik
Power point kode etikPower point kode etik
Power point kode etikKarima Afifah
 
Presentation etika profesi akuntansi
Presentation etika profesi akuntansiPresentation etika profesi akuntansi
Presentation etika profesi akuntansiGunadarma University
 
TUGAS TRANSLATE ETIKA PROFESI AKUNTANSI (IESBA)
TUGAS TRANSLATE ETIKA PROFESI AKUNTANSI (IESBA)TUGAS TRANSLATE ETIKA PROFESI AKUNTANSI (IESBA)
TUGAS TRANSLATE ETIKA PROFESI AKUNTANSI (IESBA)Prastian Mornings
 
PPT Etika Profesi Materi 10 Kelompok 9.pptx
PPT Etika Profesi Materi 10 Kelompok 9.pptxPPT Etika Profesi Materi 10 Kelompok 9.pptx
PPT Etika Profesi Materi 10 Kelompok 9.pptxFadillahAbi1
 
Kerangka utk Perikatan Asurans - revisedx
Kerangka utk Perikatan Asurans - revisedxKerangka utk Perikatan Asurans - revisedx
Kerangka utk Perikatan Asurans - revisedxgisilowati
 
Iesba page 93 95
Iesba page 93 95Iesba page 93 95
Iesba page 93 95Al Haidi
 
Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).pptx
Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).pptxPrinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).pptx
Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).pptxRamadanRizky1
 
chapter 13 manajemen sumber daya manusia
chapter 13 manajemen sumber daya manusiachapter 13 manajemen sumber daya manusia
chapter 13 manajemen sumber daya manusiaRamaSiompu2
 
Pengauditan lanjutan (Etika Profesi Akuntan Publik) DR. YUDHI HERLIANSYAH, AK...
Pengauditan lanjutan (Etika Profesi Akuntan Publik) DR. YUDHI HERLIANSYAH, AK...Pengauditan lanjutan (Etika Profesi Akuntan Publik) DR. YUDHI HERLIANSYAH, AK...
Pengauditan lanjutan (Etika Profesi Akuntan Publik) DR. YUDHI HERLIANSYAH, AK...lely Wiaya
 
POWER POINT ETIKA PROFESI
POWER POINT ETIKA PROFESIPOWER POINT ETIKA PROFESI
POWER POINT ETIKA PROFESItavianikmldw
 
Slide kelompok translate
Slide kelompok translateSlide kelompok translate
Slide kelompok translateanisia_a
 
Slide kelompok translate
Slide kelompok translateSlide kelompok translate
Slide kelompok translateanisaagustya
 

Similar to BUJUKAN DAN HADIAH (20)

IESBA CODE OF ETHICS FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS (POWERPOINT TRANSLATE) KEL...
 IESBA CODE OF ETHICS FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS (POWERPOINT TRANSLATE) KEL... IESBA CODE OF ETHICS FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS (POWERPOINT TRANSLATE) KEL...
IESBA CODE OF ETHICS FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS (POWERPOINT TRANSLATE) KEL...
 
Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan Publik
Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan PublikPrinsip Dasar Etika Profesi Akuntan Publik
Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan Publik
 
Ts102809112 1
Ts102809112 1Ts102809112 1
Ts102809112 1
 
Prinsip dasar etika profesi
Prinsip dasar etika profesiPrinsip dasar etika profesi
Prinsip dasar etika profesi
 
Etika Profesi Akuntansi Kelompok PPT B.Indonesia
Etika Profesi Akuntansi Kelompok PPT B.IndonesiaEtika Profesi Akuntansi Kelompok PPT B.Indonesia
Etika Profesi Akuntansi Kelompok PPT B.Indonesia
 
Etikaprofesiakuntansib 131028141006-phpapp02
Etikaprofesiakuntansib 131028141006-phpapp02Etikaprofesiakuntansib 131028141006-phpapp02
Etikaprofesiakuntansib 131028141006-phpapp02
 
Power point kode etik
Power point kode etikPower point kode etik
Power point kode etik
 
Presentation etika profesi akuntansi
Presentation etika profesi akuntansiPresentation etika profesi akuntansi
Presentation etika profesi akuntansi
 
TUGAS TRANSLATE ETIKA PROFESI AKUNTANSI (IESBA)
TUGAS TRANSLATE ETIKA PROFESI AKUNTANSI (IESBA)TUGAS TRANSLATE ETIKA PROFESI AKUNTANSI (IESBA)
TUGAS TRANSLATE ETIKA PROFESI AKUNTANSI (IESBA)
 
4.kode etik-ppt
4.kode etik-ppt4.kode etik-ppt
4.kode etik-ppt
 
PPT Etika Profesi Materi 10 Kelompok 9.pptx
PPT Etika Profesi Materi 10 Kelompok 9.pptxPPT Etika Profesi Materi 10 Kelompok 9.pptx
PPT Etika Profesi Materi 10 Kelompok 9.pptx
 
1 Pppi 10 Kualifikasi Penilai
1 Pppi 10 Kualifikasi Penilai1 Pppi 10 Kualifikasi Penilai
1 Pppi 10 Kualifikasi Penilai
 
Kerangka utk Perikatan Asurans - revisedx
Kerangka utk Perikatan Asurans - revisedxKerangka utk Perikatan Asurans - revisedx
Kerangka utk Perikatan Asurans - revisedx
 
Iesba page 93 95
Iesba page 93 95Iesba page 93 95
Iesba page 93 95
 
Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).pptx
Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).pptxPrinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).pptx
Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).pptx
 
chapter 13 manajemen sumber daya manusia
chapter 13 manajemen sumber daya manusiachapter 13 manajemen sumber daya manusia
chapter 13 manajemen sumber daya manusia
 
Pengauditan lanjutan (Etika Profesi Akuntan Publik) DR. YUDHI HERLIANSYAH, AK...
Pengauditan lanjutan (Etika Profesi Akuntan Publik) DR. YUDHI HERLIANSYAH, AK...Pengauditan lanjutan (Etika Profesi Akuntan Publik) DR. YUDHI HERLIANSYAH, AK...
Pengauditan lanjutan (Etika Profesi Akuntan Publik) DR. YUDHI HERLIANSYAH, AK...
 
POWER POINT ETIKA PROFESI
POWER POINT ETIKA PROFESIPOWER POINT ETIKA PROFESI
POWER POINT ETIKA PROFESI
 
Slide kelompok translate
Slide kelompok translateSlide kelompok translate
Slide kelompok translate
 
Slide kelompok translate
Slide kelompok translateSlide kelompok translate
Slide kelompok translate
 

Recently uploaded

PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptwxmnxfm57w
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaarmanamo012
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxRito Doank
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaWahyuKamilatulFauzia
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISHakamNiazi
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptSalsabillaPutriAyu
 

Recently uploaded (19)

PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
 

BUJUKAN DAN HADIAH

  • 1. KEPAP - BAGIAN 3 Anggota Yang Berpraktik Melayani Publik (Seksi 300)
  • 2. Materi Seksi 310 : Benturan Kepentingan Seksi 321 : Pendapat Kedua Seksi 340 : Bujukan Seksi 350 : Kustodi Aset Klien Seksi 320 : Penunjukan Profesional Seksi 330 : Imbalan & Jenis Remunerasi Seksi 360 : Respons atas Ketidakpatuhan thd Peraturan Per-UU
  • 3. Seksi 310 : Benturan Kepentingan Praktisi perlu mengidentifikasi situasi yang dapat menimbulkan benturan Kepentingan Situasi tsb dapat menimbulkan ancaman thp kepatuhan pada prinsip utama etika profesi Ancaman thd objektivitas atau kerahasiaan dpt terjadi Ketika Praktisi memberikan Jasa Profesional utk klien yg berkepentingan saling berbenturan atau kpd klien yg sedang berselisih dlm suatu masalah
  • 4. Pencegahan Memberitahukan kpd Client mengenai setiap Kegiatan Bisnis KAP yang dpt menimbulkan Benturan Kepentingan Memberitahukan semua pihak yang relevan yg teridentifikasi mengenai pemberian jasa professional oleh Praktisi kepada 2 atau lebih Klien yg kepentingannya saling terbentur Memberitahukan kpd Client mengenai pemberian jasa professional oleh Praktisi secara tidak eksklusif untuk suatu klien, dan memperoleh persetujuan dari klien untuk bertindak demikian
  • 5. Pencegahan Tambahan Penggunaan tim yang terpisah dalam memberikan jasa professional kepada klien yang kepentingannya saling berbentur Penetapan prosedur untk mencegah akses informasi oleh pihak yang tidak berhak Penetapan pedoman bagi Anggota Tim mengenai keamanan dan kerahasiaan data Penggunaan perjanjian kerahasiaan (ttd Rekan dan Staf KAP) Penelahaan secara berkala atas penerapan pencegahan oleh Pejabat Senior KAP yang tidak terlibat dalam perikatan
  • 6. Keadaan yg dpt Memunculkan Benturan Kepentingan Memberikan berbagai jasa, baik kepada penjual maupun pembeli atas transaksi yang sama Mewakili dua klien yang sedang 1 dalam sengketa hukum satu sama lain, seperti dalam proses perceraian atau pembubaran suatu persekutuan usaha Memberikan advis kepada klien atas pembelian produk atau jasa, pada saat bersamaan, Anggota tersebut juga memiliki perjanjian royalti atau komisi dengan salah satu pemasok untuk produk atau jasa tersebut Menyediakan jasa konsultansi untuk klien yang ingin mengakuisisi klien audit dari Kantor, ketika Kantor telah mendapatkan informasi rahasia selama pelaksanaan audit yang mungkin relevan dengan transaksi tersebut.
  • 7. Jika benturan kepentingan menyebabkan ancaman thd etika profesi TIDAK DAPAT dihilangkan atau dikurangi melalui pencegahan yang tepat maka Praktisi HARUS menolak untuk menerima perikatan atau bahkan mengundurkan diri dari suatu perikatan Praktisi harus mengidentifikasi situasi yang menimbulkan benturan Kepentingan, karena dapat menimbulkan ancaman thp Etika Profesi
  • 8. Seksi 320 : Penunjukan Profesional Sebelum menerima klien baru, Praktisi perlu mempertimbangkan potensi terjadinya ancaman thd Kepatuhan prinsip utama Kode Etik (akibat diterimanya Klien tsb) PENCEGAHAN YANG TEPAT Pemahaman terhadap Klien, pemilik, manajer, dan pihak yang bertanggung jawab atas Tata Kelola Memastikan adanya komitmen dari Klien utk meningkatkan praktik Tata Kelola dan SPI Contoh : Ancaman kepentingan pribadi thd kompetensi dapat terjadi Ketika Tim Perikatan tdk memiliki kompetensi yg diperlukan Praktisi perlu mempertimbangkan menolak utk menerima Klien, jika ancaman yang terjadi tdk dpaat dikurangi ke tingkat yang dapat diterima.
  • 9. Menugaskan personel perikatan dalam jumlah yang memadai dengan berbagai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Menyetujui suatu jangka waktu yang realistis untuk melaksanakan perikatan. Menggunakan tenaga ahli jika diperlukan. Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi suatu ancaman kepentingan pribadi
  • 10. Penerimaan Penugasan / Perikatan Pencegahan utk Mengurangi atau Menghilangkan Ancaman terkait Penerimaan Penugasan Mendapatkan pemahaman mengengai sifat dan kompleksitas Kegiatan bisnis klien, syarat perikatan, Tujuan, sifat, dan lingkup pekerjaan yang dilakukan Mendapatkan pengetahuan mengenai industry dan hal Pokok penugasan Memiliki pengalaman mengenai peraturan atau persyaratan pelaporan yang relevan Menugaskan staf yang memadai dengan kompetensi yang diperlukan Menggunakan Tenaga Ahli, jika diperlukan Jangka waktu Pelaksanaan perikatan yang realistis Mematuhi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu Praktisi diperkenankan utk memberikan jasa profesionalnya jika memiliki kompetensi utk melaksanakan penugasan Dan mempertimbangkan ancaman terhadap kepatuhan prinsip utam Etika Profesi
  • 11. Perubahan dalam Penunjukan Praktisi dan KAP Praktisi yg ditunjuk utk menggantikan Praktisi lain yg sedang mengikuti tender dgn calon Klien, harus menentukan alasan professional utk tidak menerima Perikatan tsb Yaitu, hal yang dapat mengancam kepatuhan thd prinsip dasar Etika Profesi. Evaluasi thdp ancaman yang sinifikan Praktisi pengganti berkomunikasi dengan Praktisi Pendahulu utk memperoleh pemahaman latar belakang penggantian praktisi. Jika ancaman merupakan ancaman signifikan, maka pencegahan yang tepat perlu dilakukan: 1. Mendiskusikan hal yang berhubungan dengan Klien secara lengkap dengan Praktisi Pendahulunya 2. Meminta Praktisi Pendahulu mengenai informasi yg berhubungan dengan Klien. Sebelum praktisi pengganti memutuskan utk menerima perikatan Praktisi Pengganti memperoleh persetujuan dari Klien. Dan Praktisi Pendahulu wajib menjaga rahasia
  • 12. Seksi 321 : Pendapat Kedua Ancaman thp Kepatuhan pd prinsip utama Etika, dapat tjd ketika Praktisi diminta untuk memberikan pendapat kedua (second opinions) mengenai penerapan akuntasi, auditing, standar, utk keadaan tertentu oleh atau utk kepentingan pihak selain Klien Ketika diminta Pendapat Kedua, Praktisi perlu mengevaluasi Ancaman, dan mendesain pencegahan utk mengurangi atau menghilangkan ancaman Ancaman thpd kompetensi dan kehati-hatian dpat terjadi Ketika Pendapat Kedua tidak berdasarkan fakta yg disajikan kpd praktisi yg memberikan Pendapat Pertama. Atau didasarkan bukti yg tidak memadai
  • 13. Dengan izin dari klien, memperoleh informasi dari Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu Menjelaskan keterbatasan yang melingkupi setiap pendapat yang diberikan ketika berkomunikasi dengan klien Memberikan salinan pendapat Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu Contoh tindakan yang mungkin merupakan pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi Jika entitas yang meminta pendapat kedua dari Anggota tidak mengizinkan Anggota tersebut untuk melakukan komunikasi dengan Anggota yang memberikan pendapat pertama atau Anggota praktisi pendahulu, maka Anggota tersebut harus menentukan apakah boleh memberikan pendapat kedua dengan memperhatikan semua keadaan
  • 14. Bentuk Pencegahan Meminta persetujuan klien, untuk menghubungi dengan Praktisi yang memberikan Pendapat Pertama Menjelaskan ttg keterbatasan pendapat yang diberikan kepada Klien Memberikan Salinan pendapat kepada Praktisi yang memberikan Pendapat Pertama
  • 15. Seksi 330 : Imbalan & Jenis Remunerasi Dalam melakukan negosiasi fee atas jasa profesional, Praktisi dapat mengusulkan jumlah fee yang dipandang sesuai Dalam implementasi sering kali ada perbedaan fee yang diusulkan, tidak sama antar Praktisi, hal tersebut bukan merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi Namun, ancaman thpd Kepatuhan pada prinsip dasar Etika Profesi dapat terjadi, jika besaran fee yang diusulkan tidak sesuai (yang biasanya lebih rendah)
  • 16. Membuat Klien memahami syarat dan kondisi perikatan, khususnya penentuan besaran fee, jenis, lingkup jasa profesional yang diberikan Pencegahan Mengalokasikan waktu yg memadai dan menggunakan staf yang kompeten dalam perikatan tsb Sehubungan dengan ancaman kepentingan pribadi thdp kompetensi, kecermatan, dan profesionalisme perlu dilakukan Pencegahan
  • 17. Dalam situasi tertentu, Praktisi dapat menerima fee rujukan atau komisi dalam suatu perikatan. Contoh : jika Praktisi tdk memberikan jasa profesional tertentu yang dibutuhkan, maka fee dapat diterima oleh Praktisi krn merujuk klien yg berkelanjutan tsb kepada Tenaga Ahli atau Praktisi lain. Sebaliknya, Praktisi dpt membayar fee rujukan utk mendapatkan Klien. Pembayaran fee jasa professional rujukan tsb dpt menimbulkan ancaman Kepentingan Pribadi thd objektivitas dan profesionalisme
  • 18. Praktisi tidak boleh membayar atau menerima fee rujukan, kecuali jika Praktisi telah menerapkan pencegahan yg tepat, untuk mengurangi ancaman atau mengurangi ke tingkat yang dapat diterima Pencegahan yang dilakukan, antara lain : • Mengungkapkan kpd Klien mengenai perjanjian pembayaran atau penerimaan fee rujukan kepada Praktisi Lain atas suatu Perikatan • Memperoleh persetujuan di muka Klien mengenai penerimaan komisi dari pihak ketiga atas penjualan barang atau jasa kepada Klien
  • 19. Seksi 340 : Bujukan, Termasuk Hadiah dan Keramahtamahan Bujukan adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut. Bujukan dapat berupa : hadiah, keramahtamahan, hiburan, sumbangan politik atau sosial, tawaran yang tidak pantas atas persahabatan dan loyalitas, pemberian kerja atau kesempatan komersial lainnya, perlakuan, hak, atau hak istimewa.
  • 20. Bujukan yang Dilarang Oleh Peraturan Perundang-Undangan Peraturan perundang-undangan, seperti yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi, melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam keadaan tertentu. Penyuapan: UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Korupsi: UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan UU Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • 21. Bujukan yang Tidak Dilarang Oleh Peraturan Perundang-Undangan Menawarkan atau menerima bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan mungkin masih memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
  • 22. Bujukan dengan Intensi untuk Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut Anggota tidak boleh menawarkan/ menerima maupun mendorong pihak lain untuk menawarkan bujukan apapun, atau penawaran bujukan yang kemungkinan akan disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, dilakukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut. Penentuan apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku secara tidak patut mensyaratkan penerapan pertimbangan profesional. Faktor yang relevan untuk dipertimbangkan mungkin termasuk:  Sifat, frekuensi, nilai, dan dampak kumulatif dari bujukan.  Saat bujukan ditawarkan relatif terhadap tindakan atau keputusan apa pun yang mungkin memengaruhi.  Apakah bujukan adalah kebiasaan atau budaya dalam keadaan tersebut, sebagai contoh, menawarkan hadiah pada hari raya keagamaan atau hari pernikahan.  Apakah bujukan adalah bagian tambahan dari aktivitas profesional, sebagai contoh, menawarkan atau menerima ajakan makan siang sehubungan dengan pertemuan bisnis
  • 23. Pertimbangan Tindakan Lanjutan Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman adanya bujukan yang ditawarkan dengan intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku secara tidak patut:  Menginformasikan mengenai penawaran kepada Kantor atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola klien.  Mengubah atau menghentikan hubungan bisnis dengan klien.
  • 24. Bujukan Tanpa Intensi untuk Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut Jika bujukan tersebut bersifat biasa dan tidak penting, ancaman apapun yang muncul akan berada pada level yang dapat diterima. Contoh keadaan ketika penawaran atau penerimaan bujukan dapat memunculkan ancaman bahkan jika Anggota telah menyimpulkan bahwa tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku secara tidak patut termasuk:  Ancaman kepentingan pribadi : Anggota ditawari keramahtamahan dari calon pengakuisisi klien ketika memberikan jasa keuangan korporat kepada klien.  Ancaman kedekatan : Anggota mengajak secara reguler calon klien dan klien ke acara olahraga.  Ancaman Intimidasi : Anggota menerima keramahtamahan yang sifatnya dianggap tidak pantas jika diungkapkan kepada publik.
  • 25. Terima Kasih mohon maaf jika ada kesalahan diskusi dan saran perbaikan akan sangat membantu kami