3. Seksi 310 : Benturan Kepentingan
Praktisi perlu mengidentifikasi
situasi yang dapat menimbulkan
benturan Kepentingan
Situasi tsb dapat menimbulkan
ancaman thp kepatuhan pada
prinsip utama etika profesi
Ancaman thd objektivitas atau kerahasiaan dpt terjadi
Ketika Praktisi memberikan Jasa Profesional utk klien yg
berkepentingan saling berbenturan atau kpd klien yg
sedang berselisih dlm suatu masalah
4. Pencegahan
Memberitahukan kpd Client mengenai setiap Kegiatan
Bisnis KAP yang dpt menimbulkan Benturan
Kepentingan
Memberitahukan semua pihak yang relevan yg
teridentifikasi mengenai pemberian jasa professional
oleh Praktisi kepada 2 atau lebih Klien yg
kepentingannya saling terbentur
Memberitahukan kpd Client mengenai pemberian jasa
professional oleh Praktisi secara tidak eksklusif untuk
suatu klien, dan memperoleh persetujuan dari klien
untuk bertindak demikian
5. Pencegahan Tambahan
Penggunaan tim yang terpisah dalam memberikan jasa professional kepada
klien yang kepentingannya saling berbentur
Penetapan prosedur untk mencegah akses informasi oleh pihak yang tidak
berhak
Penetapan pedoman bagi Anggota Tim mengenai keamanan dan kerahasiaan
data
Penggunaan perjanjian kerahasiaan (ttd Rekan dan Staf KAP)
Penelahaan secara berkala atas penerapan pencegahan oleh Pejabat Senior KAP
yang tidak terlibat dalam perikatan
6. Keadaan yg dpt Memunculkan Benturan Kepentingan
Memberikan berbagai jasa, baik kepada penjual maupun pembeli atas transaksi
yang sama
Mewakili dua klien yang sedang 1 dalam sengketa hukum satu sama lain,
seperti dalam proses perceraian atau pembubaran suatu persekutuan usaha
Memberikan advis kepada klien atas pembelian produk atau jasa, pada saat
bersamaan, Anggota tersebut juga memiliki perjanjian royalti atau komisi
dengan salah satu pemasok untuk produk atau jasa tersebut
Menyediakan jasa konsultansi untuk klien yang ingin mengakuisisi klien audit
dari Kantor, ketika Kantor telah mendapatkan informasi rahasia selama
pelaksanaan audit yang mungkin relevan dengan transaksi tersebut.
7. Jika benturan kepentingan menyebabkan
ancaman thd etika profesi TIDAK DAPAT
dihilangkan atau dikurangi melalui
pencegahan yang tepat
maka Praktisi HARUS menolak untuk
menerima perikatan atau bahkan
mengundurkan diri dari suatu perikatan
Praktisi harus mengidentifikasi situasi yang
menimbulkan benturan Kepentingan, karena dapat
menimbulkan ancaman thp Etika Profesi
8. Seksi 320 : Penunjukan Profesional
Sebelum menerima klien baru, Praktisi
perlu mempertimbangkan potensi terjadinya
ancaman thd Kepatuhan prinsip utama Kode
Etik (akibat diterimanya Klien tsb)
PENCEGAHAN YANG TEPAT
Pemahaman terhadap Klien, pemilik, manajer, dan pihak
yang bertanggung jawab atas Tata Kelola
Memastikan adanya komitmen dari Klien utk
meningkatkan praktik Tata Kelola dan SPI
Contoh :
Ancaman kepentingan pribadi thd kompetensi dapat
terjadi Ketika Tim Perikatan tdk memiliki kompetensi yg
diperlukan
Praktisi perlu mempertimbangkan menolak utk
menerima Klien, jika ancaman yang terjadi tdk dpaat
dikurangi ke tingkat yang dapat diterima.
9. Menugaskan personel perikatan dalam jumlah yang
memadai dengan berbagai kompetensi yang sesuai
dengan kebutuhan
Menyetujui suatu jangka waktu yang realistis untuk
melaksanakan perikatan.
Menggunakan tenaga ahli jika diperlukan.
Contoh tindakan yang dapat menjadi
pengamanan untuk mengatasi suatu ancaman
kepentingan pribadi
10. Penerimaan Penugasan / Perikatan
Pencegahan utk Mengurangi atau Menghilangkan Ancaman
terkait Penerimaan Penugasan
Mendapatkan pemahaman mengengai sifat dan kompleksitas Kegiatan bisnis klien,
syarat perikatan, Tujuan, sifat, dan lingkup pekerjaan yang dilakukan
Mendapatkan pengetahuan mengenai industry dan hal Pokok penugasan
Memiliki pengalaman mengenai peraturan atau persyaratan pelaporan yang relevan
Menugaskan staf yang memadai dengan kompetensi yang diperlukan
Menggunakan Tenaga Ahli, jika diperlukan
Jangka waktu Pelaksanaan perikatan yang realistis
Mematuhi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu
Praktisi diperkenankan utk memberikan jasa
profesionalnya jika memiliki kompetensi utk
melaksanakan penugasan
Dan mempertimbangkan ancaman terhadap kepatuhan
prinsip utam Etika Profesi
11. Perubahan dalam Penunjukan Praktisi dan KAP
Praktisi yg ditunjuk utk menggantikan
Praktisi lain yg sedang mengikuti tender
dgn calon Klien, harus menentukan
alasan professional utk tidak menerima
Perikatan tsb
Yaitu, hal yang dapat mengancam
kepatuhan thd prinsip dasar Etika Profesi.
Evaluasi thdp ancaman yang sinifikan
Praktisi pengganti berkomunikasi dengan Praktisi Pendahulu utk
memperoleh pemahaman latar belakang penggantian praktisi.
Jika ancaman merupakan ancaman signifikan, maka pencegahan
yang tepat perlu dilakukan:
1. Mendiskusikan hal yang berhubungan dengan Klien secara
lengkap dengan Praktisi Pendahulunya
2. Meminta Praktisi Pendahulu mengenai informasi yg
berhubungan dengan Klien. Sebelum praktisi pengganti
memutuskan utk menerima perikatan
Praktisi Pengganti memperoleh persetujuan dari Klien. Dan
Praktisi Pendahulu wajib menjaga rahasia
12. Seksi 321 : Pendapat Kedua
Ancaman thp Kepatuhan pd prinsip
utama Etika, dapat tjd ketika Praktisi
diminta untuk memberikan pendapat
kedua (second opinions) mengenai
penerapan akuntasi, auditing, standar,
utk keadaan tertentu oleh atau utk
kepentingan pihak selain Klien
Ketika diminta Pendapat Kedua, Praktisi
perlu mengevaluasi Ancaman, dan
mendesain pencegahan utk mengurangi
atau menghilangkan ancaman
Ancaman thpd kompetensi dan kehati-hatian dpat
terjadi Ketika Pendapat Kedua tidak berdasarkan fakta
yg disajikan kpd praktisi yg memberikan Pendapat
Pertama. Atau didasarkan bukti yg tidak memadai
13. Dengan izin dari klien, memperoleh informasi dari Anggota yang
sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu
Menjelaskan keterbatasan yang melingkupi setiap pendapat yang
diberikan ketika berkomunikasi dengan klien
Memberikan salinan pendapat Anggota yang sedang memberikan jasa
atau Anggota praktisi pendahulu
Contoh tindakan yang mungkin merupakan
pengamanan untuk mengatasi
ancaman kepentingan pribadi
Jika entitas yang meminta pendapat kedua dari Anggota tidak mengizinkan
Anggota tersebut untuk melakukan komunikasi dengan Anggota yang
memberikan pendapat pertama atau Anggota praktisi pendahulu, maka
Anggota tersebut harus menentukan apakah boleh memberikan pendapat
kedua dengan memperhatikan semua keadaan
14. Bentuk Pencegahan
Meminta persetujuan klien, untuk menghubungi
dengan Praktisi yang memberikan Pendapat Pertama
Menjelaskan ttg keterbatasan pendapat yang
diberikan kepada Klien
Memberikan Salinan pendapat kepada Praktisi yang
memberikan Pendapat Pertama
15. Seksi 330 : Imbalan & Jenis Remunerasi
Dalam melakukan negosiasi fee atas jasa profesional, Praktisi dapat
mengusulkan jumlah fee yang dipandang sesuai
Dalam implementasi sering kali ada perbedaan fee yang diusulkan,
tidak sama antar Praktisi, hal tersebut bukan merupakan pelanggaran
Kode Etik Profesi
Namun, ancaman thpd Kepatuhan pada prinsip dasar Etika Profesi
dapat terjadi, jika besaran fee yang diusulkan tidak sesuai (yang biasanya lebih
rendah)
16. Membuat Klien memahami syarat dan
kondisi perikatan, khususnya penentuan
besaran fee, jenis, lingkup jasa
profesional yang diberikan
Pencegahan
Mengalokasikan waktu yg memadai dan
menggunakan staf yang kompeten
dalam perikatan tsb
Sehubungan dengan ancaman kepentingan pribadi thdp
kompetensi, kecermatan, dan profesionalisme perlu
dilakukan Pencegahan
17. Dalam situasi tertentu, Praktisi dapat menerima fee
rujukan atau komisi dalam suatu perikatan.
Contoh : jika Praktisi tdk memberikan jasa profesional
tertentu yang dibutuhkan, maka fee dapat diterima
oleh Praktisi krn merujuk klien yg berkelanjutan tsb
kepada Tenaga Ahli atau Praktisi lain.
Sebaliknya, Praktisi dpt membayar fee rujukan utk
mendapatkan Klien. Pembayaran fee jasa professional
rujukan tsb dpt menimbulkan ancaman Kepentingan
Pribadi thd objektivitas dan profesionalisme
18. Praktisi tidak boleh membayar atau menerima fee rujukan, kecuali jika Praktisi telah
menerapkan pencegahan yg tepat, untuk mengurangi ancaman atau mengurangi ke
tingkat yang dapat diterima
Pencegahan yang dilakukan, antara lain :
• Mengungkapkan kpd Klien mengenai perjanjian pembayaran atau penerimaan fee
rujukan kepada Praktisi Lain atas suatu Perikatan
• Memperoleh persetujuan di muka Klien mengenai penerimaan komisi dari pihak
ketiga atas penjualan barang atau jasa kepada Klien
19. Seksi 340 :
Bujukan, Termasuk Hadiah dan Keramahtamahan
Bujukan adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk
memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk
memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut.
Bujukan dapat berupa : hadiah, keramahtamahan, hiburan,
sumbangan politik atau sosial, tawaran yang tidak pantas atas
persahabatan dan loyalitas, pemberian kerja atau kesempatan
komersial lainnya, perlakuan, hak, atau hak istimewa.
20. Bujukan yang Dilarang Oleh Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan perundang-undangan, seperti yang berkaitan dengan penyuapan
dan korupsi, melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam
keadaan tertentu.
Penyuapan: UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak
Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Pimpinan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
Korupsi: UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah terakhir dengan UU Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
21. Bujukan yang Tidak Dilarang
Oleh Peraturan Perundang-Undangan
Menawarkan atau menerima bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan
perundang-undangan mungkin masih memunculkan ancaman terhadap
kepatuhan pada prinsip dasar etika.
22. Bujukan dengan Intensi untuk
Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut
Anggota tidak boleh menawarkan/ menerima maupun mendorong pihak lain untuk
menawarkan bujukan apapun, atau penawaran bujukan yang kemungkinan akan disimpulkan
oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, dilakukan dengan
intensi untuk memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.
Penentuan apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku secara
tidak patut mensyaratkan penerapan pertimbangan profesional. Faktor yang relevan untuk
dipertimbangkan mungkin termasuk:
Sifat, frekuensi, nilai, dan dampak kumulatif dari bujukan.
Saat bujukan ditawarkan relatif terhadap tindakan atau keputusan apa pun yang mungkin
memengaruhi.
Apakah bujukan adalah kebiasaan atau budaya dalam keadaan tersebut, sebagai contoh,
menawarkan hadiah pada hari raya keagamaan atau hari pernikahan.
Apakah bujukan adalah bagian tambahan dari aktivitas profesional, sebagai contoh,
menawarkan atau menerima ajakan makan siang sehubungan dengan pertemuan bisnis
23. Pertimbangan Tindakan Lanjutan
Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman adanya
bujukan yang ditawarkan dengan intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi
perilaku secara tidak patut:
Menginformasikan mengenai penawaran kepada Kantor atau pihak yang
bertanggungjawab atas tata kelola klien.
Mengubah atau menghentikan hubungan bisnis dengan klien.
24. Bujukan Tanpa Intensi untuk
Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut
Jika bujukan tersebut bersifat biasa dan tidak penting, ancaman apapun yang muncul
akan berada pada level yang dapat diterima. Contoh keadaan ketika penawaran atau
penerimaan bujukan dapat memunculkan ancaman bahkan jika Anggota telah
menyimpulkan bahwa tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi
perilaku secara tidak patut termasuk:
Ancaman kepentingan pribadi : Anggota ditawari keramahtamahan dari calon
pengakuisisi klien ketika memberikan jasa keuangan korporat kepada klien.
Ancaman kedekatan : Anggota mengajak secara reguler calon klien dan klien ke acara
olahraga.
Ancaman Intimidasi : Anggota menerima keramahtamahan yang sifatnya dianggap
tidak pantas jika diungkapkan kepada publik.
25. Terima Kasih
mohon maaf jika ada kesalahan
diskusi dan saran perbaikan akan sangat membantu kami