INDONESIA PADA MASA ORDE BARU

2. A. Latar Belakang
 Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an
berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil.
 Ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik.
 Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan
Demokrasi Terpimpin memperparah kondisi ini dengan
memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan
Partai Komunis Indonesia, yang kala itu berniat mempersenjatai diri
 Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah,
sehingga lahirlah supersemar.

3.  Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret
(Supersemar) pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar
legalitasnya.
 Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan
rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.
 Kelahiran Supersemar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada
tanggal 11 Maret 1966.
 Saat itu, Sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang
dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung.
 Di tengah acara, ajudan presiden melaporkan bahwa di sekitar
istana terdapat pasukan yang tidak dikenal.

4.  Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Presiden Soekarno
menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri
(Waperdam) II Dr. Johannes Leimena dan berangkat menuju Istana
Bogor, didampingi oleh Waperdam I Dr Subandrio, dan Waperdam II
Chaerul Saleh.
 Leimena sendiri menyusul presiden segera setelah sidang berakhir.
 Di tempat lain, tiga orang perwira tinggi, yaitu Mayor Jenderal Basuki
Rachmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir
Machmud bertemu dengan Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri
Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk
meminta izin menghadap presiden.

5.  Segera setelah mendapat izin, di hari yang sama tiga perwira tinggi
ini datang ke Istana Bogor dengan tujuan melaporkan kondisi di
ibukota Jakarta meyakinkan Presiden Soekarno bahwa ABRI,
khususnya AD, dalam kondisi siap siaga.
 Namun, mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil
tindakan untuk mengatasi keadaan ini.
 Menanggapi permohonan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan
surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto
selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan
dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas
pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik
Indonesia
 Perumusan surat perintah ini sendiri dibantu oleh tiga perwira tinggi
ABRI, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Brigadir Jenderal M.
Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Machmud, dan Brigadir Jenderal
Subur, Komandan Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa.
 Surat perintah inilah yang kemudian dikenal sebagai
Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar.

6. B. KEHIDUPAN POLITIK INDONESIA MASA
ORDE BARU
 Dikenal dengan masa pemerintahan Soeharto
 Orba diawali dengan terbitnya Supersemar (Surat
Perintah 11 Maret 1966);
Isi supersemar adalah Presiden Soekarno
memerintahkan Letjend Soeharto untuk segera
memulihkan keamanan Negara.
o Dalam hal demokrasi pemerintah Orba berhasil
menyelenggarakan pemilu pada 1971, 1977, 1982, 1987,
1992 dan 1997

7. o Menerapkan demokrasi pancasila, yaitu demokrasi yang
mengutamakan musyawarah dan mufakat yang
penerapannya memiliki beberapa ciri-ciri :
1. pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi
2. pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali
3. penghargaan terhadap HAM dan adanya perlindungan
tehadap hak-hak minoritas
o Demokrasi pancasila mendudukkan MPR sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi negara, tugasnya yaitu menetapkan Garis
Besar Haluan Negara (GBHN), serta memilih dan mengangkat
presiden dan wakilnya.

8. Setelah dilantik menjadi presiden kedua RI pada 12 Maret
1967, Presiden Soeharto menerapakan sejumlah kebijakan
politik sbb :
a. Penyederhanaan Partai Politik
 Melaksanakan pemilu pertama pada 3 Juli 1971.
berdasarkan SK Presiden No. 43 yg dikeluarkan pada 23
Mei 1970, organisasi politik yang dapat mengikuti pemilu
adalah parpol yang pada saat pemilu sudah ada dan
diakui, serta mempunyai wakil di DPR/DPRD.
Jumlah organisasi/parpol peserta pemilu pada saat itu ada
10 :
1. IPKI 6. Parkindo
2. Murba 7. Partai Muslimin Indonesia
3. NU 8. PNI
4. PI. Perti 9. PSII
5. Partai katolik 10. Golkar

9.  Pemilu pertama dimenangi oleh Golkar.
 Golkar selalu meraih suara terbanyak dalam setiap pemilu
dan selalu mengusulkan Soeharto sebagai presiden.
 Total pemilu ada 6 kali pada masa orba, yaitu pada 1971,
1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
 Pada 1971, pemerintah melakukan penyederhanaan
parpol dengan sistem dwi partai. Sehingga terbentuklah
dua parpol dan satu golongan karya, yaitu :
Partai Persatuan
Pembangunan (PPP)
Partai Demkrasi
Indonesia (PDI)
Golkar
NU, PMI, PI Perti, PSII
PNI, Partai Katolik, IPKI, Parkindo
Organisasi yang semula bernama
Sekber Golkar

10. b. Pelaksanaan Pemilu yang berkesinambungan
 Pemilu secara berkesinambungan sebanyak 6 kali (1971,
1977, 1982, 1987, 1992, 1997)
 Didominasi oleh golkar dan Soeharto tetap menjadi presiden
selama periode tersebut.
c. Peran ganda atau dwifungsi ABRI
 ABRI tidak hanya berperan sebagai aparatur pemerintah
yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara
tetapi juga ikut aktif dalam politik negara.
 Banyak anggota ABRI yang menjadi MPR, DPR, DPRD dll.

11. d. Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (P-4)
o Pemerintah membuat rancangan P4 dan disahkan oleh MPR pada 21
Maret 1978
o Pemerintah membentuk komisi penasehat Presiden mengenai P4
dipimpin oleh Dr. Roeslan Abdulgani
o Menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan
berorganisasi.
e. Penataan Politik Luar Negeri Indonesia
o 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB
o Indonesia berperan aktif dalam organisasi regional ataupun
internasional, seperti OKI, APEC, OPEC dan ASEAN.