Dokumen tersebut membahas tentang kehidupan politik masa Orde Baru di Indonesia. Beberapa poin utama yang dijelaskan adalah: 1) Pembubaran PKI dan organisasi massanya setelah Gerakan 30 September 1965 untuk menjamin stabilitas politik. 2) Penyederhanaan sistem partai menjadi tiga partai besar untuk mencapai stabilitas dalam pembangunan ekonomi. 3) Pelaksanaan pemilu berlangsung teratur dengan tiga partai peserta sejak 1977.

1. Kehidupan Politik Masa Orde Baru
a. Penataan Stabilitas Politik Pembubaran PKI dan Organisasi
Massanya
Kita tentu mengetahui, Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu
partai yang dilarang oleh bangsa Indonesia. Selain bertentangan dengan
falsafah negara Pancasila, PKI juga dianggap bertanggung jawab atas
peristiwa Gerakan 30 September 1965. Oleh karena itu pula, langkah awal
Presiden Soeharto ialah membubarkan PKI beserta organisasi massanya.
Pembubaran PKI dan organisasi massanya dimulai sejak Letjen Soeharto
mendapat mandat Surat Perintah Sebelas Maret. Melalui legitimasi tersebut,
ia mengambil beberapa tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas
pemerintahan. Pada tanggal 12 Maret 1966, keluar surat keputusan yang
berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung
dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas di wilayah
Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan Keputusan
Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966.
Gambar kiri: demonstrasi mahasiswa angkatan 66’ menuntut Tritura salah satunya ialah
pembubaran PKI. Gambar kanan: berita media massa mengenai pembubaran PKI
Pada 18 Maret 1966, Letjen Soeharto mengamankan 15 mentri yang dinilai
terlibat dalam G30S/PKI. Setelah itu, ia memperbaharui Kabinet Dwikora
yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif, termasuk MPRS
dan DPRGR.

2. b. Penyederhanaan Partai Politik
Coba kalian tebak, berapa partai politik yang ada di Indonesia saat ini?
Tentu banyak bukan. Apakah kalian tahu bahwa dulu kita pernah hanya
memiliki 3 partai politik saja? Coba sebutkan partai apa saja itu? Kalian pasti
ingin tahu, mengapa ketika itu hanya ada 3 partai politik saja di Indonesia?
Bukan karena setiap orang tidak ingin membuat partai, tapi sistem 3 partai
merupakan salah satu kebijakan politik Presiden Soeharto dibidang politik,
kondisi ini bahkan berlangsung cukup lama dari tahun 1973 hingga 1999.
Partai Politik masa pemerintahan Orde Baru hasil penyederhanaan partai politik 1973
Penyederhanaan atau penggabungan (fusi) partai pada tahun 1973
merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik
kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dinggap menjadi syarat
utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Mengapa
demikian? Orde Baru diharapkan tidak lagi berorientasi pada Ideologi serta
politik, tetapi pada program ekonomi. Menurut pemerintah Orde Baru, tidak
stabilnya politik yang terjadi pada masa sebelumnya (Orde Lama)
disebabkan oleh sistem kepartaian. Diketahui juga partai politik saat itu
sangatlah banyak, sehingga menimbulkan banyak idiologi dan sekaligus
kepentingan. Partai politik sulit terkontrol dan akhirnya timbul gerakan-
gerakan yang membahayakan bangsa dan Negara. Hal tersebut yang
melatarbelakangi perlunya melakukan fusi terhadap kendaraan politik
tersebut. Fusi partai tahun 1973 oleh pemerintah tidak serta didasarkan
pada persamaan ideologi, tapi pada persamaan program. Sehingga
diharapkan dapat membantu pemerintah untuk bersama-sama membangun
Indonesia lebih baik. Apa saja sih partai-partai tersebut? Dan partai-partai
mana yang bergabung didalamnya? Jawaban tersebut dapat kita jelaskan
sebagai berikut:

3. 1. Partai Persatuan Pembangunan.
Partai ini berlandasakan nilai-nilai Islam, gabungan partai-partai ini antara
lain ialah NU, Parmusi, PSII, dan PERTI
2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Partai ini berlandaskan pada nasionalisme, gabungan partai ini antara lain
PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo
3. Golongan Karya
Organisasi ini sudah ada sejak 1964. Seperti namanya, Golongan Karya
dianggap sebagai wadah orang-orang yang dianggap tidak berpolitik dan
lebih mengedepankan karya tergantung latar belakang individu tersebut,
mulai dari sastrawan, petani, TNI dll.
Ketiga partai itulah yang menjadi kendaraan politik Indonesia dalam kurun
waktu 1973 hingga 1997.
c. Pemilihan Umum Masa Orde Baru
Kalian pasti sudah mengetahui, mengapa negara kita melaksanakan
Pemilihan Umum? Ya benar, Pemilihan Umum merupakan ciri utama suatu
negara yang berlandaskan demokrasi, seperti negara kita Indonesia.
Partai Politik masa pemerintahan Orde Baru hasil penyederhanaan partai politik 1973
(suasana Pemilihan Umum Pertama tahun 1971 pada masa Orde Baru)
Pemilu pada masa Orde Baru memiliki keunikan tersendiri dari pada pemilu
yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Seperti yang kalian pelajari diatas,
keunikan tersebut disebabkan oleh kebijakan fusi partai, sehingga pemilihan
umum sejak tahun 1977 hanya dikuti oleh 3 partai politik. Pelaksanaan
Pemilu sendiri pada masa orde baru berlangsung enam kali, yakni 1971,
1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu 1971, peserta partai politik
masih cukup banyak yakni 10 partai politik, pada pemilu ini Golongan Karya
meraih suara terbanyak. Pemilu selanjutnya dimulai sejak tahun 1977
hingga 1997 partai peserta pemilu diikuti oleh tiga partai politik yakni PPP,
Golongan Karya dan PDI, pada pelaksanaan pemilu itu pula Golongan Karya
meraih suara terbanyak.

4. d. Dwi Fungsi ABRI
Konsep Dwi Fungsi ABRI berawal dari konsep "jalan tengah" yang di
kemukakan oleh Jendral A.H.Nasution. Dwi Fungsi ABRI diterapkan untuk
memberi kesempatan yang luas kepada perwira tentara untuk berpartisipasi
dalam bidang non militer. Kebijakan ini bertujuan agar stabilitas politik tetap
berjalan dengan baik. Melalui dwi fungsi ABRI, para pewira militer
memegang posisi penting pada masa pemerintahan Orde Baru seperti
menjadi walikota, gubernur, duta besar, peradilan dll.

5. Contoh kegiatan ABRI Masuk Desa (AMD)
Peninggalan dwifungsi ABRI pun sampai saat ini masih dapat ditemukan,
meskipun pelaksanaan dan kebijakannya telah dihapus. Salah satu
peninggalan tersebut ialah banyaknya penamaan jalan terutama di daerah
yang menggunakan nama AMD. AMD sendiri merupakan singkatan dari ABRI
Masuk Desa. Salah satu program pemerintah yang berkaitan dengan
pembangunan desa dalam rangka mengabdi kepada masyarakat. Program
dwifungsi ABRI dihapus sejalan dengan agenda reformasi 98 yang menandai
berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru.
Pustekkom Kemdikbud © 2019