Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (11)
Similar to Kekuasaan Bangsa Belanda di Indonesia
Similar to Kekuasaan Bangsa Belanda di Indonesia (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Kekuasaan Bangsa Belanda di Indonesia
- 1. KEKUASAAN BELANDA DI INDONESIA • Kezia Geofany • Novia THS • Fitri Rahma SM • Fenita A • Nurlita SM • Astri S • Isna M • Sisca M • Rheeva AM • Grace Putri C
- 2. KEDATANGAN BELANDA Pada bulan April 1595 dengan empat buah kapal dibawah pimpinan Cornelis de Houtman (Banten – Bali) Pada bulan November 1598 dengan delapan buah kapal rempah – rempah dibawah pimpinan Jacob van Neck dan Van Waerwyck (3 Banten – 5 Maluku)
- 3. Tujuan dibentuknya VOC adalah : 1.Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda. 2.Untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan, baik dengan sesama bangsa Eropa, maupun dengan bangsa-bangsa Asia. 3.Untuk mendapatkan monopoli perdagangan, baik impor maupun ekspor
- 4. • hak monopoli perdagangan • hak octrooi, yaitu hak untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri • hak ekstirpasi, yaitu hak untuk mengurangi hasil produksi rempah- rempah • hak mengadakan perjanjian, memungut pajak, memiliki angkatan perang, mendirikan benteng, dan hak untuk menjajah. Hak istimewa VOC
- 5. Hak Oktori a. Hak memonopoli perdagangan. b. Hak memiliki angkatan perang, berperang, mendirikan benteng- benteng dan menjajah. c. Hak mengadakan perjanjian dengan raja atau penguasa setempat atas nama pemerintah Belanda. d. Hak mencetak dan mengedarkan uang. e. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai. f. Hak menjalankan kekuasaan kehakiman. g. Hak mengadakan pemerintahan sendiri. h. Hak melakukan pungutan pajak. i. Menjadi wakil pemerintah Belanda di Asia.
- 6. Keruntuhan 1. VOC mengalami krisis keuangan 2. Luasnya daerah kekuasaan VOC 3. Persaingan dengankongsi dagang lain 4. Perdagangan gelap yang dilakukan pedagang Indonesia
- 7. Peninggalan VOC Benteng Vredeburg 1765FORT ROTTERDAM 1765 Gerbang Amsterdam
- 8. MASA DAENDLES Profile • Herman Willem Daendels • Hattem, 21 Oktober 1762 • Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1808 – 1811) • meninggal pada tahun 1818
- 9. Bidang Pertahanan dan Keamanan • Membangun benteng baru • Membangunpangkalan angkatan laut di Anyer • Meningkatkan jumlah tentara (Pribumi) • Membangun Jalan Raya Anyer sampai Panarukan
- 10. • Kekuasaan raja – raja di Nusantara dibatasi sec ara ketat • Pulau Jawa dibagi menjadi 9 wilayah • Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai kolonial yang digaji • Kerajaan Bantendan Cirebon dihapus Bidang Pemerintahan
- 11. • Peradilah atas orang Eropa, Timur dan pribumi • Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu Bidang Peradilan
- 12. Bidangekonomidankeuangan • 1. Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene Rekenkaer) dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras. • 2. Mengeluarkan uang kertas. • 3. Memperbaiki gaji pegawai. • 4. Pajak in natura (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (Verplichte Leverantie) yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan. • 5. Mengadakan monopoli perdagangan beras. • 6. Mengadakan Prianger Stelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor (seperti kopi).
- 13. • Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya mlakukan penggabungan banyak daerah dalam wilayah pemerintah kolonial • Meningkakan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak • Meningkatjan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia • Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertanian • Melakukan penjualan tanah – tanah kepada pihak swasta • Rakyat dipaksa melakukan kerja paksa (rodi) untuk membangun jalan Anyer- Panarukan. • Perbudakkan dibiarkan berkembang. • Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, atau sultan. • Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos. BidangSosial
- 14. • 1. Kekejaman dan kesewenang- wenangan Daendels menimbulkan kebencian di kalangan rakyat pribumi maupun orang-orang Eropa. • 2. Sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, dan Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan. • 3. Penyelewengan dalam penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor. • 4. Keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan
- 16. MASA JANSSEN PROFILE • Jan Willem Janssen • Nijmegen, 12 Oktober 1762 • Gubernur – Jendral Hindia Belanda ke-37 • Menggantikan Daendles pada 1811 • Meninggal pada Mei 1838
- 17. MASA RAFLES PROFILE • Thomas Stamford Bingley Raffles • Lahir pada Juli 1781 • Seorang Warga Negara Inggris • Gubernur-Jendral Hindia Belanda Terbesar • Meninggal pada Juli 1826
- 18. Kontrak ( Sultan Hamengkubowono III dengan Inggris ) • Sultan Raja Secara Resmi ditetapkan sebagai Sultah Hamengkubawa II dan Pangeran Natakusuka ditetapkan sebagai penguasa tersendiri diw wilayah bagian dari Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Paku Alam O • Sultan Hamengkubuwana II dengan Putranya Mangkudiningrat di Asingkan ke Penang • Semua harta milik Sultan Sepuh selama menjabat sebagai sultan dirampas menjadi milik pemerintah Inggris
- 19. Bidang Ekonomi • Pelaksanaan sistem sewa tanah • Penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi • Penghapusan kerja rodi dan pembudakan • Penghapusan sistem monopoli • Pelatakan desa sebagai unit administrasi penjajahan
- 20. Peninggalan Masa Raffles Museum Nasional 1778
- 21. HINDIA-BELANDA Tanam Paksa Latar belakang • Di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan- peperangan pada masa kejayaan Napoleon Bonaparte sehingga menghabiskan biaya yang amat besar. • Terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. • Terjadi Perang Diponegoro (1825-1830) yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Perang Diponegoro menghabiskan biaya sekitar 20.000.000 gulden. • Kas Negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup berat. • Pemasukkan uang dari penanaman kopi tidak banyak. • Gagal mempraktikkan gagasan liberal (1816-1830) berarti gagal juga mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan yang besar pada Belanda.
- 22. HINDIA-BELANDA Tanam Paksa • Persetujuan menyerahkan sebagian tanah (1/5) • Waktu untuk bekkerja tanam paksa tidak melebihi waktu untuk pekerjaan mennam padi • Bebas pajak tanah • Keuntungan diberikan kepaa rakyat • Dilakukan dibawah pengawsan kepala desa • Yang tidak memiliki tanah, wajib kerja 66 hari
- 23. Reaksi terhadap Tanam Paksa Pribumi • Perlawanan dari petani dari Pasuruan ( 1833) • Perusakan tenaman temmbakau (1846) Belanda • Edward Douwes Dekker dalam bukunya yang berjudul “Max Havelaar” • Baron van Houvel
- 24. Peninggalan Hindia-Belanda Lawang sewu 1904 Jalur Kereta Api Banjar – Cijulang 1898 Villa Isola 1933
- 25. Politik Ekonomi Liberal Latar Belakang • Pelaksanaan system tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi, tetapi hanya memberikan keuntungan kepada pihak Belanda secara besar-besaran. • Berkembangnya paham liberalism sehingga system tanam paksa tidak sesuai lagi untuk diteruskan. • Kemenangan Partai Liberal dalam Parlemen Belanda mendesak pemerintah Belanda menerapkan system ekonomi liberal di Indonesia. Tujuannya agar para pengusaha Belanda sebagai pendukung Partai Liberal dapat menanamkan modalnya di Indonesia. • Adanya traktar Sumatera (1871) yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Sebagai imbalannya, Inggris meminta Belanda menerapkan system ekonomi liberal di Indonesia agar pengusaha Inggris dapat menanamkan modalnya di Indonesia.
- 26. Politik Ekonomi Liberal UU GULA • Tebu tidak boleh diangkut keluar Indonesia • Pabrik gula milik pemerintah diganti dengan pihak swasta • Pihak swasta bebas mendirikan pabrik gula
- 27. Politik Ekonomi Liberal UU Agraria 1870 • Tanah milik penduduk pribumi dapat disewa dalam waktu 5 tahun atau 30 tahun • Tanah milik negara dapat disewa jalam jangka waktu 75 tahun • Tanah di Indonesia dibedakan atas tanah rakyat dan tanah pemerintah. • Tanah rakyat dibedakan atas tanah milik yang bersifat bebas dan tanah desa tidak bebas. • Tanah tidak bebas adalah tanah yang dapat disewakan kepada pengusaha swasta. • Tanah rakyat tidak boleh dijual kepada orang lain.
- 29. POLITIK ETIS Triologi van Deventer • Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan- pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian • Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi • Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan
- 30. PENINGGALAN POLITIK ETIS DOOR DUISTERNIS TOT LICHT, buku karya Mr. J.H. Abendanon yang berisi surat-surat R.A. Kartini yang di kirimkan kepadanya.
- 31. TERIMAKASIH