Download as ODP, PPTX
Uploaded byHendra Fillan
kejahatan komputer / cybercrime
Dokumen ini membahas kejahatan komputer atau cybercrime, yang mencakup berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan melalui teknologi komputer, seperti pencurian data, akses ilegal, dan penyebaran informasi ilegal. Terdapat definisi dari berbagai organisasi dan karakteristik serta jenis-jenis cybercrime yang dijelaskan, termasuk motivasi pelaku dan hukum yang mengatur di Indonesia. Selain itu, ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk berbagai tindak pidana juga diuraikan secara rinci.
More Related Content
Similar to kejahatan komputer / cybercrime
kejahatan komputer / cybercrime
- 1. KEJAHATAN KOMPUTER Yusapril Eka Putra PCR KAJK 2012
- 2. Pendahuluan ● Kemajuan teknologi komputer dan komunikasi • Muncul dampak positif dan negatif • Dampak positif: akses informasi yang luas, cepat dan mudah. • Dampak negatif: muncul perusakan, pencurian, akses ilegal dan lainnya • Kejahatan komputer lebih dikenal dengan istilah cybercrime
- 3. CYBERCRIME ● The U.S. Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai: “…any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution”. • Organization of European Community Development, yang mendefinisikan computer crime sebagai: “any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data • Adapun Andi Hamzah (1989) dalam tulisannya “Aspek-aspek Pidana di Bidang komputer”, mengartikan kejahatan komputer sebagai: ”Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal”
- 4. Karakteritik Cybercrime • Kejahatankonvensional – Kejahatan kerah biru (blue collar crime) • Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokkan, pencurian, pembunuhan dan lain-lain. – Kejahatan kerah putih (white collar crime) • Kejahatan jenis ini terbagi dalam empat kelompok kejahatan, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu.
- 5. Kejahatan CyberCrime... • KarakteristikCybercrime – Ruang lingkup kejahatan – Sifat kejahatan – Pelaku kejahatan – Modus Kejahatan – Jenis kerugian yang ditimbulkan
- 6. Jenis Cybercrime • Unauthorized Access • Memasuki dan menyusup secara tidak sah, tanpa izin • Contoh probing dan port • Illegal Contents • Memasukkan data/informasi tentang tidak benar, tidak etis, yang melanggar hukum/ketertiban umum • Contoh penyebaran pornografi • Penyebaran virus secara sengaja • Data Forgery • Memalsukan data • •
- 7. Jenis Cybercrime... • Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion • Espionage: memata-matai • Sabotage dan Extortion: gangguan, perusakan, penghancuran data/program/jaringan • Cyberstalking • Mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer • Carding • Pencurian kartu kredit
- 8. Jenis Cybercrime... • Hacker dan Cracker • Individu yang mempuyai minat besar mempelajari sistem komputer secara detail • Cybersquatting and Typosquatting • Cybersauatting: mendaftarkan domain perusahaan orang lain dan berusaha menjualnya ke perusahaan tersebut • Hijacking • Pembajakan • Contoh software piracy
- 9. Jenis Cybercrime... • CyberTerorism – Suatu website yang dinamai Club Hacker Muslim diketahui menuliskan daftar tip untuk melakukan hacking ke Pentagon. – Seorang hacker yang menyebut dirinya sebagai DoktorNuker diketahui telah kurang lebih lima tahun melakukan defacing atau mengubah isi halaman web dengan propaganda anti-American, anti-Israel dan pro-Bin Laden.
- 10. Cybercrime Berdasarkan Motif •Sebagai kejahatan murni kriminal – Bermotif kejahatan – Misal: carding, penyebaran illegal content, spamming • Sebagai kejahatan abu-abu – Bermotif lebih kearah untuk mempelajarai – Contoh: portscanning.
- 11. CyberCrime dalam UUITE • Pidana 1 tahun dan denda Rp 1 miliar – Pasal 26: Setiap orang dilarang menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi, pornoaksi, perjudian, dan atau tindak kekerasan melalui komputer atau sistem elektronik. • Pidana empat tahun penjara dan denda Rp 1 miliar – Pasal 27 (1): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer dan atau sistem elektronik.
- 12. • Pidana enambulan dan denda Rp 100 juta – Pasal 22: (1) Penyelenggara agen elektronik tertentu wajib menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi. – Pasal 25: Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data tentang hak pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
- 13. CyberCrime dalam UUITE • Pidana enam bulan atau denda Rp 100 juta – Pasal 23 (2): Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. (Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana)
- 14. CyberCrime dalam UUITE • Pidana delapan tahun penjara dan denda Rp 2 miliar – Pasal 27 (3): menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap Negara dan atau hubungan dengan subyek hukum internasional. – Pasal 28 (1): Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah, komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi negara menjadi rusak. – Pasal 30 ayat (1): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik pemerintah yang dilindungi secara tanpa hak. – Pasal 30 ayat (2): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan komputer dan atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak
- 15. CyberCrime dalam UUITE – Pasal 30 ayat (3): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan komputer dan atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak. – Pasal 30 ayat (4): Setiap orang dilarang mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya komputer dan atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah. – Pasal 33 ayat (2): Setiap orang dilarang menyebarkan, memperdagangkan, dan atau memanfaatkan kode akses (password) atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos komputer dan atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan komputer dan atau sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah. – Pasal 34: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.
- 16. • Pidana 20tahun dan denda Rp 10 miliar – Pasal 27 (2): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi.
- 17. CyberCrime dalam UUITE • Pidana 10 tahun dan denda Rp 2 miliar – Pasal 31 (1): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya. – Pasal 31 (2): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan. – Pasal 33 (1): Setiap orang dilarang menyebarkan, memperdagangkan, dan atau memanfaatkan kode akses (password) atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos komputer dan atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri.