SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
PENYITAAN DALAM PERKARA
PERDATA
Oleh :
KURNIA YANI DARMONO
PENGERTIAN SITA
Penyitaan berasal dari terminologi BESLAG
(Belanda), istilah Indonesia Beslah, tetapi
istilah bakunya ialah Sita atau Penyitaan.
Penyitaan berarti menempatkan harta
tersita dibawah penjagaan pengadilan
untuk memenuhi kepentingan penggugat
atau kreditor.
MACAM-MACAM SITA
1. Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag)
2. Sita Jaminan (Conversatoir Beslag)
3. Sita Harta Bersama (Marital Beslag)
4. Sita Eksekusi (Executorial Beslag)
Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag)
 Dasar Hukum pasal 226 ayat (1) HIR dan
pasal 260 ayat (1) R.Bg
 Revindicatoir berasal dari perkataan
revindiceer yang artinya mendapatkan.
Perkataan Revindicatoir Beslag
mengandung pengertian penyitaan untuk
mendapatkan hak kembali. Maksudnya
penyitaan ini adalah agar barang yang
digugat itu jangan sampai dihilangkan
selama proses berlangsung
 sita revindikasi mempunyai kekhususan
terutama terletak pada obyek barang
tersita dan kedudukan penggugat atau
barang yaitu :
- hanya terbatas barang bergerak yang ada
di tangan orang lain (tergugat);
- barang itu berada di tangan orang lain
tanpa hak;
- permintaan sita diajukan oleh pemilik agar
dikembalikan kepadanya.
 Syarat atau alasan pokok sita revindikasi
adalah adanya obyek sengketa barang
bergerak, terdapat pemohon pemilik
barang, permohonan diajukan kepada
Ketua Pengadilan dan Barang dikuasai
tergugat tanpa hak.
Sita Jaminan (Conversatoir Beslag)
 Dasar Hukum pasal 227 HIR
 Perkataan conservatoir beslag adalah
berasal dari perkataan conserveren yang
berarti menyimpan. Makna conversatoir
beslag ialah untuk menyimpan hak-hak
seorang untuk menjaga agar penggugat
tidak dirugikan oleh perbuatan tergugat
 Syarat-syarat utama sita jaminan adalah :
1. Harus ada sangka yang beralasan, bahwa
tergugat sebelum putusan dijatuhkan
atau dilaksanakan akan menggelapkan
atau menghilangkan barang-barangnya;
2. Barang yang disita itu berupa kepunyaan
yang terkena sita, artinya bukan milik
penggugat;
3. Permohonan diajukan kepada
KetuaPengadilan yang memeriksa perkara
tersebut;
4. Dapat dilakukan atau diletakkan baik
tehadap barang bergerak atau yang tidak
bergerak.
Ciri-ciri sita jaminan adalah sebagai
berikut :
 Sita jaminan diletakkan atas harta yang
disengketakan status kepemilikannya atau
terhadap harta kekayaan tergugat dalam
sengketa utang piutang atau juga dalam
sengekta dan tututan ganti rugi.
 Obyek sita bisa barang bergerak atau
tidak bergerak, bisa berwujud atau tidak
berwujud.
 Pembatasan sita jaminan bisa hanya
barang-barang tertentu atau seluruh harta
kekayaan tergugat.
 Tujuan penyitaan untuk menjamin
gugatan agar tidak hampa (illusoir)
Berdasar SEMA RI No. 5 Tahun 1975 Tanggal 09
Desember 1975, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
sita jaminan:
 Barang yang disita nilainya jangan melampaui
nilai gugat;
 Barang yang disita didahulukan benda yang
bergerak, jika tidak mencukupi baru benda
yang tidak bergerak;
 Barang yang disita tetap dalam
penguasaan/pemeliharaan sitersita;
 Perhatikan ketentuan pasal 198 dan 199
HIR/213 dan 214 RBg.
Sita Harta Bersama (Marital Beslag)
 Dasar hukum Pasal 24 ayat (2) huruf c PP
No. 9 tahun 1975 dan Reglemen Acara
Perdata/RV (Reglement Op De
Rechtsvordering Staatsblad 1847 No. 52
juncto 1849 No. 63
Tujuan Sita Harta Bersama
membekukan harta bersama suami istri melalui
penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak
ketiga selama proses perkara perceraian atau
pembagian harta bersama berlangsung.
Karakteristik penerapan yang melekat pada sita
harta bersama meliputi seluruh harta bersama
yang dikuasai oleh para pihak, bukan hanya
yang ada di tangan tergugat saja tetapi juga
yang ada pada penggugat atau pihak ketiga
Sita Eksekusi (Executorial Beslag)
 Dasar hukum pasal 197 HIR atau pasal208
R.Bg.
 Sita eksekusi adalah sita yang berhubungan
dengan masalah pelaksanaan suatu putusan
karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
tersebut secara sukarela meskipun Pengadilan
telah memperingatkan agar putusan tersebut
dilaksanakan secara sukarela sebagaimana
mestinya
 Sita eksekusi ini biasa dilakukan terhadap
putusan yang mengharuskan penggugat
membayar sejumlah uang;
 Sekiranya sudah diletakkan sita jaminan,
tidak diperlukan lagi Sita Eksekusi karena
sita jaminan menurut asasnya otomatis
beralih menjadi sita eksekusi pada saat
perkara yang bersangkutan mempunyai
putusan yang berkekuatan hukum tetap
Ada dua macam sita eksekusi :
1. Sita Eksekusi Langsung; yakni sita eksekusi
yang langsung diletakkan atas barang
bergerak dan barang tidak bergerak milik
debitur atau pihak yang kalah.
2. Sita Eksekusi yang Tidak Langsung; adalah
sita eksekusi yang berasal dari sita jaminan
yang telah dinyatakan sah dan berharga
dan dalam rangka eksekusi otomatis
berubah menjadi sita eksekusi
TERIMA KASIH
Sampai jumpa di lain waktu

More Related Content

Similar to Penyitaan-Dalam-Perkara-Perdata-inm1.ppt

JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDITJAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDITRachardy Andriyanto
 
materipertemuan_ke_2_a_hidayat.pptx
materipertemuan_ke_2_a_hidayat.pptxmateripertemuan_ke_2_a_hidayat.pptx
materipertemuan_ke_2_a_hidayat.pptxSutanWijaya1
 
Azas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam PerikatanAzas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam PerikatanFair Nurfachrizi
 
Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumEga Jalaludin
 
Hukum. Benda kuh Perda ta.pdf
Hukum. Benda kuh Perda ta.pdfHukum. Benda kuh Perda ta.pdf
Hukum. Benda kuh Perda ta.pdfsyhrulalam
 
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGHAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGFair Nurfachrizi
 
Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Ricco Survival Yubaidi
 
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptx
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptxI.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptx
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptxdonihasmanto
 
Perjanjian Penitipan.pptx
Perjanjian Penitipan.pptxPerjanjian Penitipan.pptx
Perjanjian Penitipan.pptxRIDHOYANSAH
 
EMLI Training-Hukum Jaminan
EMLI Training-Hukum JaminanEMLI Training-Hukum Jaminan
EMLI Training-Hukum JaminanEMLI Indonesia
 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar alsalcunsoed
 
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112Ismail Fahmi
 
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112Ismail Fahmi
 

Similar to Penyitaan-Dalam-Perkara-Perdata-inm1.ppt (20)

Hukum Jaminan Kebendaan
Hukum Jaminan KebendaanHukum Jaminan Kebendaan
Hukum Jaminan Kebendaan
 
Hukum jaminan sudjito
Hukum jaminan   sudjitoHukum jaminan   sudjito
Hukum jaminan sudjito
 
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDITJAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
 
UNTITLED.pptx
UNTITLED.pptxUNTITLED.pptx
UNTITLED.pptx
 
materipertemuan_ke_2_a_hidayat.pptx
materipertemuan_ke_2_a_hidayat.pptxmateripertemuan_ke_2_a_hidayat.pptx
materipertemuan_ke_2_a_hidayat.pptx
 
Azas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam PerikatanAzas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam Perikatan
 
Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukum
 
Hukum. Benda kuh Perda ta.pdf
Hukum. Benda kuh Perda ta.pdfHukum. Benda kuh Perda ta.pdf
Hukum. Benda kuh Perda ta.pdf
 
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
 
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGHAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
 
Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akad Fidusia - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
 
Hukum jaminan
Hukum jaminanHukum jaminan
Hukum jaminan
 
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptx
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptxI.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptx
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptx
 
Perjanjian Penitipan.pptx
Perjanjian Penitipan.pptxPerjanjian Penitipan.pptx
Perjanjian Penitipan.pptx
 
Jaminan (Kafalah)
Jaminan (Kafalah)Jaminan (Kafalah)
Jaminan (Kafalah)
 
EMLI Training-Hukum Jaminan
EMLI Training-Hukum JaminanEMLI Training-Hukum Jaminan
EMLI Training-Hukum Jaminan
 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar
 
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112
 
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112
 
Ijarah muntahia bit tamlik
Ijarah muntahia bit tamlikIjarah muntahia bit tamlik
Ijarah muntahia bit tamlik
 

Penyitaan-Dalam-Perkara-Perdata-inm1.ppt

  • 1. PENYITAAN DALAM PERKARA PERDATA Oleh : KURNIA YANI DARMONO
  • 2. PENGERTIAN SITA Penyitaan berasal dari terminologi BESLAG (Belanda), istilah Indonesia Beslah, tetapi istilah bakunya ialah Sita atau Penyitaan. Penyitaan berarti menempatkan harta tersita dibawah penjagaan pengadilan untuk memenuhi kepentingan penggugat atau kreditor.
  • 3. MACAM-MACAM SITA 1. Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag) 2. Sita Jaminan (Conversatoir Beslag) 3. Sita Harta Bersama (Marital Beslag) 4. Sita Eksekusi (Executorial Beslag)
  • 4. Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag)  Dasar Hukum pasal 226 ayat (1) HIR dan pasal 260 ayat (1) R.Bg  Revindicatoir berasal dari perkataan revindiceer yang artinya mendapatkan. Perkataan Revindicatoir Beslag mengandung pengertian penyitaan untuk mendapatkan hak kembali. Maksudnya penyitaan ini adalah agar barang yang digugat itu jangan sampai dihilangkan selama proses berlangsung
  • 5.  sita revindikasi mempunyai kekhususan terutama terletak pada obyek barang tersita dan kedudukan penggugat atau barang yaitu : - hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain (tergugat); - barang itu berada di tangan orang lain tanpa hak; - permintaan sita diajukan oleh pemilik agar dikembalikan kepadanya.
  • 6.  Syarat atau alasan pokok sita revindikasi adalah adanya obyek sengketa barang bergerak, terdapat pemohon pemilik barang, permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan dan Barang dikuasai tergugat tanpa hak.
  • 7. Sita Jaminan (Conversatoir Beslag)  Dasar Hukum pasal 227 HIR  Perkataan conservatoir beslag adalah berasal dari perkataan conserveren yang berarti menyimpan. Makna conversatoir beslag ialah untuk menyimpan hak-hak seorang untuk menjaga agar penggugat tidak dirugikan oleh perbuatan tergugat
  • 8.  Syarat-syarat utama sita jaminan adalah : 1. Harus ada sangka yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan akan menggelapkan atau menghilangkan barang-barangnya; 2. Barang yang disita itu berupa kepunyaan yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat;
  • 9. 3. Permohonan diajukan kepada KetuaPengadilan yang memeriksa perkara tersebut; 4. Dapat dilakukan atau diletakkan baik tehadap barang bergerak atau yang tidak bergerak.
  • 10. Ciri-ciri sita jaminan adalah sebagai berikut :  Sita jaminan diletakkan atas harta yang disengketakan status kepemilikannya atau terhadap harta kekayaan tergugat dalam sengketa utang piutang atau juga dalam sengekta dan tututan ganti rugi.  Obyek sita bisa barang bergerak atau tidak bergerak, bisa berwujud atau tidak berwujud.
  • 11.  Pembatasan sita jaminan bisa hanya barang-barang tertentu atau seluruh harta kekayaan tergugat.  Tujuan penyitaan untuk menjamin gugatan agar tidak hampa (illusoir)
  • 12. Berdasar SEMA RI No. 5 Tahun 1975 Tanggal 09 Desember 1975, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sita jaminan:  Barang yang disita nilainya jangan melampaui nilai gugat;  Barang yang disita didahulukan benda yang bergerak, jika tidak mencukupi baru benda yang tidak bergerak;  Barang yang disita tetap dalam penguasaan/pemeliharaan sitersita;  Perhatikan ketentuan pasal 198 dan 199 HIR/213 dan 214 RBg.
  • 13. Sita Harta Bersama (Marital Beslag)  Dasar hukum Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 tahun 1975 dan Reglemen Acara Perdata/RV (Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No. 52 juncto 1849 No. 63
  • 14. Tujuan Sita Harta Bersama membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. Karakteristik penerapan yang melekat pada sita harta bersama meliputi seluruh harta bersama yang dikuasai oleh para pihak, bukan hanya yang ada di tangan tergugat saja tetapi juga yang ada pada penggugat atau pihak ketiga
  • 15. Sita Eksekusi (Executorial Beslag)  Dasar hukum pasal 197 HIR atau pasal208 R.Bg.  Sita eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela meskipun Pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya
  • 16.  Sita eksekusi ini biasa dilakukan terhadap putusan yang mengharuskan penggugat membayar sejumlah uang;  Sekiranya sudah diletakkan sita jaminan, tidak diperlukan lagi Sita Eksekusi karena sita jaminan menurut asasnya otomatis beralih menjadi sita eksekusi pada saat perkara yang bersangkutan mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap
  • 17. Ada dua macam sita eksekusi : 1. Sita Eksekusi Langsung; yakni sita eksekusi yang langsung diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur atau pihak yang kalah. 2. Sita Eksekusi yang Tidak Langsung; adalah sita eksekusi yang berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dan dalam rangka eksekusi otomatis berubah menjadi sita eksekusi
  • 18. TERIMA KASIH Sampai jumpa di lain waktu