PP 79/2021 mengatur tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) yang berfungsi menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas banding administratif dari pegawai ASN yang tidak puas dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). BPASN berkedudukan di bawah Presiden dan terdiri dari beberapa menteri sebagai anggotanya. PP ini mengatur tata cara pengajuan keber
Dokumen tersebut membahas tentang Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) yang berfungsi untuk menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas banding administratif yang diajukan oleh pegawai negeri sipil yang tidak puas dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian. BPASN diketuai oleh Menteri PAN dan RB dan anggotanya terdiri dari pejabat tinggi pemerintah. BPASN berwenang menet
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara pidana militer di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa hukum acara pidana militer diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 dan berlaku asas-asas yang sama dengan KUHAP. Dokumen ini juga mendefinisikan hukum acara pidana militer, menjelaskan subjek dan objeknya, serta tahapan-tahapan proses hukum mulai dari penyidikan, penahanan, hingga kekuasaan lemb
Dokumen tersebut membahas tentang kepentingan hukum yang dilindungi dalam KUHP terkait kejahatan terhadap tubuh dan negara. KUHP dimaksudkan untuk melindungi kepentingan perseorangan, masyarakat, dan negara, seperti nyawa, tubuh, harta, nama baik, dan ketertiban umum. Kejahatan terhadap tubuh dan negara diatur dalam Bab XIX dan XX KUHP.
A. Negara Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan
Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Sebagai bentk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan Negara sebagai objek kajian. Misalnya , ilmu politik, ilmu Negara, ilmu hukum kenegaraan, ilmu hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, dan ilmu administrasi pemerintahan (Public Administration).
Beberapa para ahli seperti O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold mengartikan Negara atau state sebagai : “An independent political society occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order“ dikatakan pula oleh Phillips, Jackson, dan Leopald: “No independent political society can be termed as state unless if professes to exercise both the function; but no modern state of any importance content itself with this narrow range of activity. As civililation becomes more complex, population increases and social conscience arises, the needs of the governed call for increased and social attention; taxes have to be livied to meet these needs; justice must be administered, commerce regulated, educational facilities and many other social services provided”
Selanjutnya dikemukan juga oleh ketiga para sarjana inggris tersebut: “A fully developed modern state is expected to deal with a vast mass of social problems, either by direct activity or by supervision, or regulation. In order to carry out these function, the state mustbhave agents or organs through which to aparate. The appointment or establishment of these agents or organs, the general nature of their function and power, their relation inter and between them and the privat citizen, form a large part of the constitution of a state”
Negara sebenarnya merupakan konstruksi lyang diciptakan oleh umat manusia (human creation) tentang pola hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.
Negara sebagai body politic itu oleh ilmu Negara dan ilmu politik sama-sam dijadikan sebagai objek kajianya. Sementara itu, ilmu hukum tata Negara mengkaji aspek hukum yang membentuk dan dibentuk oleh organisasi Negara itu. Ilmu politik melihat Negara sebagai a political society dengan memusatkan perhatian pada dua bidang kajian, yaitu teori politik (political theory) dan ogarnisasi politik (political organization). Seperti dikatakan oleh M.G.Clark: “ilmu politik hanya dapat dimengerti melalui perilaku para partisipannya yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan social, ekonomi, kelompok-kelompok rasial, dan sebagainya. Sedangkan dalam study ilmu hukum tentunya sangat berbeda khususnya ilmu hukum tata Negara (constitutional law). Dalam ilmu hukum ta
Dokumen tersebut membahas tentang Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) yang berfungsi untuk menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas banding administratif yang diajukan oleh pegawai negeri sipil yang tidak puas dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian. BPASN diketuai oleh Menteri PAN dan RB dan anggotanya terdiri dari pejabat tinggi pemerintah. BPASN berwenang menet
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara pidana militer di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa hukum acara pidana militer diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 dan berlaku asas-asas yang sama dengan KUHAP. Dokumen ini juga mendefinisikan hukum acara pidana militer, menjelaskan subjek dan objeknya, serta tahapan-tahapan proses hukum mulai dari penyidikan, penahanan, hingga kekuasaan lemb
Dokumen tersebut membahas tentang kepentingan hukum yang dilindungi dalam KUHP terkait kejahatan terhadap tubuh dan negara. KUHP dimaksudkan untuk melindungi kepentingan perseorangan, masyarakat, dan negara, seperti nyawa, tubuh, harta, nama baik, dan ketertiban umum. Kejahatan terhadap tubuh dan negara diatur dalam Bab XIX dan XX KUHP.
A. Negara Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan
Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Sebagai bentk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan Negara sebagai objek kajian. Misalnya , ilmu politik, ilmu Negara, ilmu hukum kenegaraan, ilmu hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, dan ilmu administrasi pemerintahan (Public Administration).
Beberapa para ahli seperti O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold mengartikan Negara atau state sebagai : “An independent political society occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order“ dikatakan pula oleh Phillips, Jackson, dan Leopald: “No independent political society can be termed as state unless if professes to exercise both the function; but no modern state of any importance content itself with this narrow range of activity. As civililation becomes more complex, population increases and social conscience arises, the needs of the governed call for increased and social attention; taxes have to be livied to meet these needs; justice must be administered, commerce regulated, educational facilities and many other social services provided”
Selanjutnya dikemukan juga oleh ketiga para sarjana inggris tersebut: “A fully developed modern state is expected to deal with a vast mass of social problems, either by direct activity or by supervision, or regulation. In order to carry out these function, the state mustbhave agents or organs through which to aparate. The appointment or establishment of these agents or organs, the general nature of their function and power, their relation inter and between them and the privat citizen, form a large part of the constitution of a state”
Negara sebenarnya merupakan konstruksi lyang diciptakan oleh umat manusia (human creation) tentang pola hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.
Negara sebagai body politic itu oleh ilmu Negara dan ilmu politik sama-sam dijadikan sebagai objek kajianya. Sementara itu, ilmu hukum tata Negara mengkaji aspek hukum yang membentuk dan dibentuk oleh organisasi Negara itu. Ilmu politik melihat Negara sebagai a political society dengan memusatkan perhatian pada dua bidang kajian, yaitu teori politik (political theory) dan ogarnisasi politik (political organization). Seperti dikatakan oleh M.G.Clark: “ilmu politik hanya dapat dimengerti melalui perilaku para partisipannya yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan social, ekonomi, kelompok-kelompok rasial, dan sebagainya. Sedangkan dalam study ilmu hukum tentunya sangat berbeda khususnya ilmu hukum tata Negara (constitutional law). Dalam ilmu hukum ta
Dokumen tersebut membahas tentang Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH selaku dosen yang mengajar beberapa mata kuliah seperti sistem hukum pidana, hukum pidana barat, hukum pidana adat, ciri-ciri hukum publik, asas-asas hukum pidana dalam KUHP, dan sistem hukum barat. Juga disebutkan bahwa Indonesia adalah negara bekas jajahan Belanda dan beragam suku bangsa.
Tindakan hukum pemerintah dapat berupa tindakan hukum privat maupun publik, yang bersifat umum atau individual, serta bertujuan mengatur kehidupan bermasyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
Politik hukum di Indonesia mengarah pada cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila untuk mencapai tujuan negara melindungi seluruh bangsa dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Kerangka dasar politik hukum nasional dipandu oleh nilai-nilai Pancasila dan sistem hukum Pancasila yang mengedepankan keseimbangan hukum. Prolegnas merupakan wadah perencanaan program pembentukan undang-undang.
Nhận viết luận văn đại học, thạc sĩ trọn gói, chất lượng, LH ZALO=>0909232620
Tham khảo dịch vụ, bảng giá tại: https://vietbaitotnghiep.com/dich-vu-viet-thue-luan-van
Luận văn thạc sĩ ngành luật: Pháp luật về công chức cấp xã ở Việt Nam hiện nay, cho các bạn tham khảo làm đề tài nghiên cứu
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat, jenis, hierarki, dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan memiliki dua pengertian yaitu proses pembentukan dan hasilnya. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Proses pembentukannya melibatkan berbagai lembaga neg
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Makalah ini membahas kasus peradilan kepegawaian yang dialami oleh Drs. Muh. Arsad, MM setelah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tanpa alasan yang sah. Kasus ini kemudian diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan keadilan.
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi, hak, dan struktur organisasi DPR RI. Fungsi utama DPR meliputi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR memiliki hak seperti hak interpelasi, angket, dan imunitas. Struktur organisasi DPR terdiri atas pimpinan, fraksi-fraksi, komisi-komisi, badan-badan seperti Badan Legislasi, dan alat kelengkapan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang sumpah pegawai, termasuk pengertian, peranan, dasar hukum, pihak yang mengangkat dan mengambil sumpah, serta tata cara pengambilan sumpah pegawai. Secara ringkas, sumpah pegawai adalah janji seorang pegawai kepada pemerintah untuk menjalankan tugas dengan baik, diatur dalam undang-undang dan diikrarkan di hadapan atasan.
Dokumen tersebut membahas prosedur penanganan administrasi pemberhentian PNS Sekretariat Negara dengan hak pensiun, meliputi pemberhentian atas permintaan sendiri (pensiun dini), karena mencapai batas usia pensiun, dan karena alasan lain seperti sakit atau adanya penyederhanaan organisasi. Terdapat persyaratan dan prosedur pengajuan serta penyiapan berkas yang harus dipenuhi.
Dokumen tersebut membahas tentang Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH selaku dosen yang mengajar beberapa mata kuliah seperti sistem hukum pidana, hukum pidana barat, hukum pidana adat, ciri-ciri hukum publik, asas-asas hukum pidana dalam KUHP, dan sistem hukum barat. Juga disebutkan bahwa Indonesia adalah negara bekas jajahan Belanda dan beragam suku bangsa.
Tindakan hukum pemerintah dapat berupa tindakan hukum privat maupun publik, yang bersifat umum atau individual, serta bertujuan mengatur kehidupan bermasyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
Politik hukum di Indonesia mengarah pada cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila untuk mencapai tujuan negara melindungi seluruh bangsa dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Kerangka dasar politik hukum nasional dipandu oleh nilai-nilai Pancasila dan sistem hukum Pancasila yang mengedepankan keseimbangan hukum. Prolegnas merupakan wadah perencanaan program pembentukan undang-undang.
Nhận viết luận văn đại học, thạc sĩ trọn gói, chất lượng, LH ZALO=>0909232620
Tham khảo dịch vụ, bảng giá tại: https://vietbaitotnghiep.com/dich-vu-viet-thue-luan-van
Luận văn thạc sĩ ngành luật: Pháp luật về công chức cấp xã ở Việt Nam hiện nay, cho các bạn tham khảo làm đề tài nghiên cứu
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat, jenis, hierarki, dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan memiliki dua pengertian yaitu proses pembentukan dan hasilnya. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Proses pembentukannya melibatkan berbagai lembaga neg
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Makalah ini membahas kasus peradilan kepegawaian yang dialami oleh Drs. Muh. Arsad, MM setelah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tanpa alasan yang sah. Kasus ini kemudian diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan keadilan.
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi, hak, dan struktur organisasi DPR RI. Fungsi utama DPR meliputi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR memiliki hak seperti hak interpelasi, angket, dan imunitas. Struktur organisasi DPR terdiri atas pimpinan, fraksi-fraksi, komisi-komisi, badan-badan seperti Badan Legislasi, dan alat kelengkapan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang sumpah pegawai, termasuk pengertian, peranan, dasar hukum, pihak yang mengangkat dan mengambil sumpah, serta tata cara pengambilan sumpah pegawai. Secara ringkas, sumpah pegawai adalah janji seorang pegawai kepada pemerintah untuk menjalankan tugas dengan baik, diatur dalam undang-undang dan diikrarkan di hadapan atasan.
Dokumen tersebut membahas prosedur penanganan administrasi pemberhentian PNS Sekretariat Negara dengan hak pensiun, meliputi pemberhentian atas permintaan sendiri (pensiun dini), karena mencapai batas usia pensiun, dan karena alasan lain seperti sakit atau adanya penyederhanaan organisasi. Terdapat persyaratan dan prosedur pengajuan serta penyiapan berkas yang harus dipenuhi.
Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara menjelaskan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Batas usia pensiun untuk pejabat pimpinan tinggi adalah 60 tahun, pejabat administrasi 58 tahun, dan ketentuan lain untuk pegawai yang sedang menjalani masa persiapan pensiun.
2632 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai neg...Winarto Winartoap
Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara menjelaskan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Batas usia pensiun untuk pejabat pimpinan tinggi adalah 60 tahun, pejabat administrasi 58 tahun, dan ketentuan lain untuk pegawai yang sedang menjalani masa persiapan pensiun.
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Yudhi Aldriand
Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional sesuai Pasal 239, Pasal 240, Pasal 354, dan Pasal 355 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Sosialisasi Peraturan BKN 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNSnop jaya
Dokumen tersebut merangkum peraturan BKN tentang tata cara pelaksanaan mutasi PNS. Ia menjelaskan definisi dan jenis-jenis mutasi serta prosedur yang harus dilalui, termasuk persyaratan pengajuan mutasi, pertimbangan teknis, dan pembiayaannya. Dokumen tersebut juga menguraikan aspek-aspek yang diperhatikan dalam mengusulkan mutasi PNS antar instansi maupun dalam satu instansi.
Dokumen tersebut menetapkan peraturan organisasi LSMP Noorwangsanegara tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaan diri pengurus. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran disiplin organisasi dan sanksi yang dapat diberikan seperti teguran, penghentian sementara, hingga pemberhentian. Dokumen tersebut juga mengatur mekanisme pemberian sanksi dan hak pembelaan diri bagi pengurus yang mendap
Sosialisasi p4 gn upaya mewujudkan asn bersinar_20jan22KutsiyatinMSi
Dokumen ini membahas upaya pemerintah daerah Jawa Timur dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba melalui program Bersih Narkoba. Dokumen ini menjelaskan tentang modus operasi pengedaran narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja.
Pointer webinar seri 3 bnn-komnasdik 2022KutsiyatinMSi
Webinar ini membahas upaya mewujudkan ASN yang bebas dari narkoba dengan mengundang narasumber dari BNNP Jatim dan Komnasdik Jatim. Materi membahas latar belakang ancaman narkoba di Indonesia khususnya di lingkungan kerja, pendidikan, dan masyarakat serta tugas bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai kenaikan pangkat PNS di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, jenis, alur dan proses kenaikan pangkat, serta ujian dinas dan penyesuaian kenaikan pangkat bagi PNS. Informasi disajikan melalui presentasi PowerPoint yang mencakup berbagai hal terkait kenaikan pangkat PNS.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Webinar ini membahas strategi pengembangan kompetensi diri dan berfikir kreatif bagi ASN tahun 2022, dengan menghadirkan narasumber dari John Robert Power untuk memberikan materi tentang pentingnya meningkatkan kompetensi secara terus-menerus. Webinar ini diikuti oleh 300 peserta ASN dari lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur.
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
1. Dokumen ini membahas kebijakan orientasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pelaksanaan workshop manajemen pelatihan.
2. Orientasi PPPK bertujuan untuk memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta nilai dan etika pada instansi pemerintah, dilaksanakan secara mandiri melalui online course selama 45 jam pelatihan.
3. Workshop manajemen pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pengelola pelati
The document profiles Dr. Ismarli Muis, who has degrees in psychology from UI and is a certified coach, trainer, and associate professor. He is the founder of PT MARLY OPTIMA INDONESIA, which provides organizational development, assessment, training, coaching, counseling, research, and human capital consulting services. The document then discusses work-life balance, defining it as balance between time spent working and personal life. It identifies challenges to achieving balance, such as multiple roles and long work hours, and factors that affect balance like gender, children, and social support. Finally, it provides tips for improving work-life balance, like setting boundaries, prioritizing health, and finding strategies that work personally.
Se menteri panrb_no_28_tahun_2021_tentang_pengembangan_kompetensiKutsiyatinMSi
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
10. peraturan menteri panrb no. 39 tahun 2020KutsiyatinMSi
"[Ringkuman]"
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, yang memiliki tugas melakukan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar pengelolaan sumber daya manusia. Jabatan ini terdiri atas 4 jenjang, yakni Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.
2. DASAR PEMBENTUKAN
Pasal 129 ayat (5) UU Nomor 5 tahun
2014 tentang ASN,
Upaya Administratif dan Badan
Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
3. PP 79 THN 2021
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : UPAYA ADMINISTRATIF
BAB III : BADAN PERTIMBANGAN ASN
BAB IV : HAK KEPEGAWAIAN
BAB V : PENDANAAN
BAB VI : KETENTUAN PENUTUP
4. KEDUDUKAN DAN TUGAS
BPASN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden
BPASN mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan
mengambil keputusan atas Banding Administratif yang
diajukan oleh Pegawai ASN karena tidak puas terhadap
Keputusan PPK (Keputusan pemberhentian sebagai PNS
dan Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK
5. ANGGOTA
BPASN
Menteri PAN dan RB
Ketua
Kepala BKN Wakil Ketua;
Menteri Sekretaris
Kabinet Anggota;
Jaksa Agung Anggota;
Kepala BIN Anggota;
Menkumham Anggota;
Ketua Dewan Pengurus
Nasional KORPRI
Anggota.
6. Peran Keanggotaan
1. Ketua memimpin sidang BPASN
2. Ketua mengambil keputusan setelah mempertimbangkan
pendapat dari anggota
3. Anggota memberikan pertimbangan kepada pimpinan
sidang BPASN sesuai TUSI masing-masing
4. Wakil ketua dapat memimpin sidang apabila ketua
berhalangan hadir
5. Dalam pelaksanaan sidang BPASN, ketua dapat mengundang
instansi lain pemerintah terkait jika dipandang perlu
7. SEKRETARIAT
1. Dalam pelaksanaan tugas, BPASN dibantu oleh
Sekretariat.
2. Sekretariat BPASN dipimpin oleh Kepala Sekretariat
BPASN
3. Sekretariat BPASN. dilaksanakan oleh unit kerja di
lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
4. Sekretariat BPASN bertugas memberikan dukungan
teknis dan administratif kepada BPASN
8. UPAYA
ADMINISTRATIF
1. PNS dapat mengajukan Keberatan kepada PPK
atas Keputusan PPK selain pemberhentian
sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan
perjanjian kerja sebagai PPPK.
2. PNS dapat mengajukan Keberatan kepada atasan
Pejabat atas Keputusan Pejabat.
Pegawai ASN dapat mengajukan banding
Adminstratif kepada BPASN atas keputusan
PPK yang berupa: Pemberhentian sebagai PNS
dan Pemutusan hubungan perjanjian kerja
sebagai PPPK
KEBERATAN
BANDING ADMINISTRATIF
9. Your Text Here
Your Text Here
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN ATAS KPTSN PEJABAT
10. Your Text Here
Your Text Here
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN ATAS
KPTSN PPK SELAIN PEMBERHENTIAN
11. BANDING ADMINISTRATIF
1. Pegawai ASN dapat mengajukan banding Adminstratif atas keputusan PPK yang berupa:
Pemberhentian sebagai PNS dan Pemutusan hubunga perjanjian kerja sebagai PPPK.
2. Diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.dan
tembusannya disampaikan kepada PPK.
3. Diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan PPK yang
diterima oleh pegawai ASN.
4. Dalam hal melebihi jangka waktu 14 hari kerja, BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat
diterima ditandatangani Kepala Sekretariat BPASN.
5. Dalam hal yang diajukan bukan merupakan keputusan PPK yang dapat diajukan Banding Administratif
(pemberhentian PNS atau Pemutusan hubungan kerja PPPK) maka dibuatkan surat penetapan tidak
dapat menerima Banding Administratif di tandatangani Kepala Sekretariat BPASN.
12. Lanjutan....
6. PPK harus memberikan tanggapan atas banding administratif kepada BPASN paling lama 21 (dua
puluh satu) hari kerja terhitung tanggal diterimanya tembusan banding administratif
7. Apabila PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja,
BPASN mengambil keputusan terhadap Banding Admnistratif berdasrkan bukti yang ada
8. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPASN berwenang meminta keterangan dan/atau data
tambahan dari pegawai ASN yang bersangkutan, pejabat, dan/atau pihak lain
9. BPASN wajib mengambil keputusan atas banding Administratif paling lama 65 (enam puluh lima)
hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonanan Banding Administratif
10.Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui sidang BPASN.
13. SIDANG BPASN
SIDANG
1. Sidang BPASN didahului dengan pra-Sidang BPASN
2. Pra-sidang dipimpin oleh wakil ketua BPASN dihadiri oleh paling
paling sedikit dihadiri oleh 3 (tiga) anggota BPASN
3. Dalam hal anggota BPASN berhalangan hadir, angggota BPASN
dapat menugaskan pejabat lain yang dapat memberikan
pertimbangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
4. Berdasarkan pelaksanaan pra-sidang , Wakil Ketua BPASN
merumuskan saran putusan pra-sidang untuk dibawa dalam sidang
BPASN.
1. Sidang BPASN dinyatakan sah jika dihadiri oleh ketua
dan/atau wakil ketua serta paling sedikit dihadiri oleh 3 (tiga)
anggota BPASN
2. Dalam hal anggota BPASN berhalangan hadir, angggota
BPASN dapat memberikan kuasa kepada pejabat di
lingkungannya paling rendah menduduki jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama
3. Sidang BPASN dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sebulan
PRA-SIDANG
14. KEPUTUSAN BPASN:
• Memperkuat
• Memperingan
• Memperberat
• Memperingan
• Mengubah, dan
• Membatalkan
Keputusan BPASN dapat diajukan gugatan ke PT.
TUN Jakarta dlm tempo 90 hari sejak SK diterima
16. “Tindakan PPK" adalah perbuatan PPK untuk melakukan
dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka
menjalankan kewenangannya untuk menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai
ASN.
17. HAK KEPEGAWAIAN PEGAWAI YANG MENGAJUKAN BANDING ADMINISTRATIF
Gaji dan tunjangan tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan mendapatkan izin untuk
melaksanakan tugas sampai ada keputusan BPASN
Izin melaksanakan tugas diajukan langsung kepada PPK.
Penentuan dapat atau tidaknya pegawai ASN melaksanakan tugas, ditetapkan oleh PPK atau pejabat
yang ditunjuk dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.
Dalam hal Pegawai ASN yang belum mencapai batas usia pensiun meninggal dunia sebelum ada
keputusan Banding Administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai ASN terhitung sejak
ahir bulan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia dan diberikan hak kepegawaiannya
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Pegawai ASN yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas banding administratif
dihentikan pembayaran gaji dan tunjangannya sampai dengan ditetapkannya keputusan Banding
Administratif.
Dalam hal pegawai ASN mencapai batas usia pensiun meninggal dunia sebelum ada keputusan
Banding Administratif maka diberhentikan dengan hormat terhitung mulai yang bersangkutan
mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan
Apabila keputusan banding administratif yang ditetapkan bersifat memperkuat atau memperingan
yang berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
setelah yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun maka hak pensiunnya diberikan terhitung
mulai tangal 1 (satu) bulan berikutnya yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.
18. KETENTUAN PENUTUP
1
• Keberatan yang telah diajukan kepada atasan Pejabat yang berwenang.
menghukum/pejabat yang berwenang menetapkan keputusan:atau
• Banding administratif yg telah diterima BAPEK tetapi belum diputus,
Penyelesaiannya dilakukan berdasarkan PP ini.
2
• Pada saat peraturan pemerintah ini berlaku , ketentuan pelaksanaan PP
Nomor 24 Tahun 2011 tentang BAPEK, tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
3
• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Pertimbangan Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..