8 perbandingan pengaturan keppres

1,923 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,923
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
116
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

8 perbandingan pengaturan keppres

  1. 1. LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN PERBANDINGAN KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 DAN KEPPRES NO. 18 TAHUN 2000MenuUtama SETYA BUDI ARIJANTA, SH. KN BAPPENAS 2004
  2. 2. LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN PERBANDINGAN KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 DAN KEPPRES NO. 18 TAHUN 2000 I. Latar belakang penyusunan Keppres No. 80 Tahun 2003. II. Tujuan penyusunan Keppres No. 80 Tahun 2003. III. Perbandingan Pengaturan Keppres No. 18/2000 dan Keppres No. 89/2003.
  3. 3. I. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 1. Besarnya pembelanjaan uang APBN/APBD yang dibelanjakan/dikeluarkan dengan pengadaan barang/jasa. 2. Masih tingginya tingkat kebocoran dalam pelaksanaan APBN/APBD. 3. Adanya ketidakjelasan pengaturan dan benturan aturan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. 4. Beratnya tantangan ke depan (Pasar bebas).
  4. 4. II. TUJUAN PENYUSUNAN KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 1. Mengurangi ekonomi biaya tinggi dan untuk meningkatkan efisiensi. 2. Meningkatkan persaingan sehat. 3. Penyederhanaan prosedur. 4. Melindungi dan memperluas peluang usaha kecil/koperasi kecil. 5. Mendorong penggunaan produksi/jasa dalam negeri. 6. Meningkatkan profesionalisme SDM pelaksana dan pengelola proyek. 7. Pembentukan LPKPP.
  5. 5. III. RUANG LINGKUP KEPPRES NO. 80/2003Pasal 7 Ayat (1) :1. Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana sebagian/seluruhnya dibiayai dari dana APBN/APBD.2. Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana sebagian/seluruhnya pinjaman/hibah luar negeri sepanjang tidak bertentangan atau tidak bertentang dengan ketentuan dari pemberi pinjaman/hibah luar negeri.3. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BI, BHMN, BUMN, BUMD, yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan dari dana APBN/APBD. (PP 12 TAHUN 1998)
  6. 6. TABEL KELEMBAGAANN KRITERIA KOMISI DEP/LPND BLU BHMN BUMN/BUMD BADAN USAHA YAYASANO SWASTA1 Perintah pembentukan UU Keppres PP PP UU Akta Notaris Akta Notaris2 Sumber pembiayaan APBN APBN APBN/APBD Dana BHMN Dana Dana badan Dana sendiri terpisah BUMN/BUMD usaha swasta yayasan/sumba dari sendiri terpisah ngan) APBN/APBD dari APBN/APBD3 Status pegawai * Anggota komisi PNS PNS Pegawai BHMN Pegawai Pegawai swasta Pegawai :Swasta BUMN/BUMD yayasan * Sekretariat : PNS4 Profit atau tidak Non profit Non profit Non profit Non profit Profit Profit Non profit Boleh profit Boleh profit langsung asal bentuk disetorkan ke bandan usaha kas dulu negara/daerah5 Kewenangan pengelolaan Tidak ada Tidak ada Tidak boleh Megelola aset Megelola aset Megelola aset Megelola aset pendapatan kelola sendiri dan keuangan dan keuangan dan keuangan dan keuangan harus disetorkan sendiri sendiri sendiri sendiri ke kas negara/daerah6 Pedoman Pengadaan KEPPRES 80/2003 KEPPRES KEPPRES Diatur dengan Diatur dengan SK Diatur dengan Diatur dengan 80/2003 80/2003 SK Pimpinan Pimpinan SK Pimpinan SK Pimpinan masing/masing masing/masing masing/masing masing/masing Tunduk Tunduk Keppres Tunduk Keppres Tunduk Keppres Keppres No. 80 No. 80 kalau ada No. 80 kalau ada No. 80 kalau kalau ada unsur unsur ada unsur unsur APBN/APBD APBN/APBD APBN/APBD APBN/APBD
  7. 7. IV. PERBANDINGAN KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 DAN KEPPRES NO. 18 TAHUN 2000 A. Perubahan Sistematika Pengaturan. B. Perubahan dan Penambahan Peristilahan. C. Perubahan dan Penambahan Pengaturan.
  8. 8. A. Perubahan Sistematika Pengaturan KEPPRES NO. 18 TAHUN 2000 KEPPRES NO. 80 TAHUN 20031. Sistematika pengaturannya tidak berdasarkan alur proses pelaksanaan pengadaan 1. Sistematika pengaturannya berdasarkan alur barang/jasa. proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.2. Tidak membedakan secara tegas pelaksanaan 2. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dibedakan pengadaan barang/jasa. menjadi dua yaitu : a. Pelaksanaan pengadaan melalui penyedia barang/jasa. b. Pelaksanaan pengadaan dengan swakelola. 3. Bentuk pengaturan berupa keputusan presiden3. Bentuk pengaturannya : yang terdiri dari : a. Keputusan Presiden. a. Pengaturan dalam Batang Tubuh dan penjelasan b. SKB Menteri Keuangan dan Meneg. Keppres. PPN/Kepala Bappenas (petunjuk teknis). b. Lampiran Keppres (petunjuk teknis).
  9. 9. B. Perubahan dan Penambahan Peristilahan KEPPRES NO. 18 TAHUN 2000 KEPPRES NO. 80 TAHUN 20031. Istilah “pengguna barang/jasa” dirubah 1. Pengguna barang/jasa : kepala kantor/satuan definisinya. kerja/ pimpro/ pimbagpro/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu.2. Penyedia barang/jasa : perusahaan/mitra kerja 2. Penyedia barang/jasa : badan usaha/orang yang melaksanakan pengadaan barang/jasa perseorangan yang kegiatan usahanya yang terdiri dari kontraktor, pemasok, menyediakan barang/jasa. konsultan, usaha kecil, koperasi, perguruan tinggi, lembaga ilmiah pemerintah, dan LSM.3. Panitia Pengadaan : panitia pelelangan/panitia pemilihan langsung/panitia penunjukan 3. Panitia Pengadaan : tim yang diangkat oleh langsung yang ditugasi untuk melaksanakan pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa oelah kepala pemilihan penyedia barang/jasa. kantor/satuan kerja/pimpro/pimbagpro/ pejabat yang disamakan/ditunjuk.
  10. 10. PENGGUNA BARANG/JASA UNTUK PEMERINTAH DAERAH PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT YANG DISAMAKAN DAERAH 1. Seseorang yang diusulkan kepada kepala daerah oleh kepala dinas/ kepala1. Kepala Dinas. kantor/kepala badan sebagai pengguna barang/jasa2. Kepala Kantor. pemerintah.3. Kepala Badan. 2. Penamaannya terserah daerah : DKI : Pengguna anggaran cabang
  11. 11. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PRESIDEN PENGGUNA ANGGARAN (Menteri/Kepala LPND) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Satuan Kerja)PEJABAT PEMBUAT Pejabat Verivikator Bendahara Pengeluaran Pejabat KOMITMEN Penandatangan SPM (Sebagai Pengguna Barang/Jasa) Bendahara Pembantu
  12. 12. STRUKTUR ORGANISASI DAERAH KEPALA DAERAH PENGGUNA ANGGARAN (SATUAN KERJA : Sekda/Kep. Dinas/Kep. Badan) Bisa Sebagai Pengguna Barang/JasaPEJABAT PEMBUAT Pejabat Verivikator Bendahara Pengeluaran Pejabat KOMITMEN Penandatangan SPM (Sebagai Pengguna Barang/Jasa) Bendahara Pembantu
  13. 13. STRUKTUR ORGANISASI PENGADAAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA /KEPALA DAERAH Pengguna Barang/Jasa A Pengguna Barang/Jasa B Pengguna Barang/Jasa C Panitia pengadaan I A Panitia pengadaan I C/D (khusus barang) (khusus barang) Panitia pengadaan II A (khusus konsultansi) Panitia pengadaan II C/D (khusus konsultan) Panitia pengadaan III A (khusus konstruksi) Panitia pengadaan III C/D (khusus konstruksi) Pejabat pengadaan A Pejabat pengadaan C/D
  14. 14. KEDUDUKAN UNIVERSITAS, YAYASAN, LEMBAGA ILMIAH PEMERINTAH BENTUK LEMBAGA PENYEDIA B/J PELAKSANA SWK1. UNIVERSITAS NEGERI: 1) Badan Usaha 1) Universitas sebagai pelaksana a. BHMN (Kalau tenaga ahlinya PNS /Peg. swakelola (tidak ada profit). BHMN maka dia harus cuti). cuti). 2) Pelaksana swakelola tidak perlu 2) Individual konsultan (PNS /Peg. cuti. cuti. BHMN maka dia harus cuti). cuti). 3) Diberikan honor pelaksana swakelola bukan sebagai individual konsultan. konsultan. Individual konsultan dan harus harus 4) Kalau sebagai tim swakelola tidak b. Non BHMN cuti. cuti. perlu cuti. cuti.2. YAYASAN : a. Universitas Swasta 1) Badan Usaha 1) Universitas sebagai pelaksana (Kalau tenaga ahlinya PNS /Peg. swakelola. swakelola. BHMN maka dia harus cuti). cuti). 2) Diberi honor pelaksana swakelola 2) Individual konsultan (PNS /Peg. (Tidak ada profit) . BHMN maka dia harus cuti). cuti). 1) LSM/Yayasan sebagai pelaksana LSM/Yayasan b. LSM/Yayasan lain LSM/Yayasan 1) Badan usaha swakelola. swakelola. 2) Individual konsultan. konsultan. 2) Diberi honor pelaksana swakelola (tidak profit).3. Lembaga Pemerintah Dilarang menjadi penyedia barang/jasa Sebagai pelaksana swakelola. swakelola.
  15. 15. KEPPRES NO. 18 TAHUN 2000 KEPPRES NO. 80 TAHUN 20034. Istilah “pejabat pengadaan” tidak ada. 4. Pejabat pengadaan : personil yang diangkat oeleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai s/d Rp. 50 juta.5. Istilah “pemilihan penyedia barang/jasa” tidak 5. Pemilihan penyedia barang/jasa : kegiatan ada. untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.6. Istilah “Sistem pengadaan” tidak ada. 6. Sistem pengadaan barang/jasa : metoda pemilihan, metoda penyampaian penawaran, metoda evaluasi, jenis kontrak.7. Istilah “Sertifikat keahlian pengadaan 7. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa barang/jasa pemerintah” tidak ada. pemerintah : tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan sesorang untuk diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan.8. Istilah “Pakta Integritas” tidak ada. 8. Pakta Integritas : pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.9. Istilah “Pekerjaan kompleks ” tidak ada. 9. Pekejaan kompleks : pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
  16. 16. C. Perubahan dan Penambahan Pengaturan Perubahan/Penambahan Pengaturan Pasal Keppres No. 80/20031. Pengumuman rencana pengadaan barang/jasa. 1. Pasal 4 huruf h : Pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.2. Penyusunan pedoman pelaksanaan Keppres. 2. Pasal 7 ayat (2) dan (3) : Ayat (2) : Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/Pemimpin Lembaga/Panglima TNI/Kapolri/Direksi BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini. Ayat (3) : Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBD harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini.
  17. 17. Perubahan/Penambahan Pengaturan Pasal Keppres No. 80/20033. Kewajiban penyediaan biaya administrasi 3. Pasal 8: proyek. Departemen/Kementerian/Lembaga/TNI/Polri /Pemerintah Daerah/BI/BHMN/BUMN/ BUMD wajib menyediakan biaya administrasi proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yaitu : a. honorarium pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, bendaharawan, dan staf proyek; b. pengumuman pengadaan barang/jasa; c. penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dan/atau dokumen prakualifikasi; d. administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 4. Pasal 9 huruf d4. Persyaratan pengguna barang/jasa huruf d : pemerintah Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
  18. 18. Perubahan/Penambahan Pengaturan Pasal Keppres No. 80/20035. Pembentukan panitia/pejabat pengadaan. 5. Pasal 10 ayat (1) dan (2): Ayat (1) Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ayat (2) Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan.6. Asal keanggotaan panitia pengadaan. pengadaan. 6. Pasal 10 ayat (3) : Anggota panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya.7. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa 7. Pasal 10 ayat (5) huruf f : pemerintah untuk anggota panitia/pejabat pengadaan. pengadaan. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.
  19. 19. Perubahan/Penambahan Pengaturan Pasal Keppres No. 80/20038. Jumlah keanggotaan panitia/pejabat 8. Pasal 10 ayat (6) dan ayat (7): pengadaan. Ayat (6) : Panitia berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan. Ayat (7) Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan. Lampiran Keppres Bab I huruf B, 1.a dan b : Angka 1.a : Panitia berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya : a. Jasa pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan nilai < 500 juta panitia berjumlah min : 3 orang. b. Jasa konsultansi dengan nilai < 200 juta panitia berjumlah min : 3 orang. Angka 1.b : a. Jasa pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan nilai > 500 juta panitia berjumlah min : 5 orang. b. Jasa konsultansi dengan nilai > 200 juta panitia berjumlah min : 5 orang.
  20. 20. PEMBENTUKAN PANITIA/PEJABATPENGADAAN a. Jumlah PANITIA/PEJABAT JENIS PENGADAAN PENGADAAN B/JP/JL JK Pejabat 0 - 50 Juta 1 - 50 Juta Panitia Min 3 Orang 0 - 500 Juta 0 - 200 Juta Panitia Min 5 Orang > 500 Juta > 200 Juta b. Unsur-unsur Kepanitian Pengadaan Seseorang yang memahami tata cara pengadaan Seseorang yang memahami substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan Seseorang yang memahami hukum perjanjian/kontrak
  21. 21. Perubahan/Penambahan Pengaturan Pasal Keppres No. 80/2003 9. Pasal 11 ayat (1)9. Persyaratan penyedia barang/jasa pemerintah Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut : a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa; b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29; f. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa; h. tidak masuk dalam daftar hitam; i. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; j. khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f.
  22. 22. SERTIFIKASI BADAN USAHA TAHAPAN BIDANG USAHA NON KONSTRUKSI KONSTRUKSII. Pendirian Badan Usaha Peraturan ijin usaha : Peraturan ijin usaha dan UU 1. Ijin usaha : SIUP, dll No. 18/1999 jasa konstruksi: 1. Ijin usaha : IUJK Syarat IUJK : Sertifikat badan Usaha (SBU)II. Tahap Mengikuti Syarat menjadi penyedia Syarat menjadi penyedia barang/jasa : Pengadaan barang/jasa a. sesuai Keppres No. 80/2003 (Prakualifikasi/Pascaku pasal 11. alifikasi) : a. Pasal 11 Keppres No. b. PP No. 29/2000 80/2003 pasal 11 (Penyelenggaraan Jasa b. Tidak boleh disyaratkan Konstruksi) : disyaratakan Badan usaha harus teregister di Sertifikat Badan Usaha). Lembaga (bukti register adalah c. Dilarang menambah SBU). persyaratan yg c. Dilarang menambah persyaratan diskriminatif. yg diskriminatif.III. Penetapan calon Dilakukan verivikasi nyata Dilakukan verivikasi nyata pemenang Lelang :
  23. 23. SEGMENTASI PASAR JENIS PENGADAAN NON KONSTRUKSI KONSTRUKSIJasa Pengadaan 1. Kecil :<1M 1. Masa Transisi : 31 DesBarang/Jasa 2005:pemborongan/jasa 2. Di luar Kecil : > 1 M a. Kecil :<1Mlainnya b. Menengah : 1 - 3 M 2. Setelah Masa Transisi : a. Kecil : <1 M b. Di luar kecil : >1MJasa Konsultansi Tidak ada penggolongan kecil 1. Masa Transisi : 31 Des dan di luar kecil (bebas) 2005: a. Kecil : < 200 Jt b. Di luar Kecil : > 200 Jt 2. Setelah Masa Transisi : Tidak ada penggolongan kecil dan di luar kecil (bebas)
  24. 24. KRITERIA USAHA KECILPenjelasan Pasal 1 angka 18 Keppres No. 80/2003 :1. Omset pertahun < 1 M atau memiliki kekayaan bersih < 200 Juta (di luar bangunan dan tanah untuk usaha, dan2. Milik WNI, dan3. Berdiri Sendiri, atau4. Koperasi kecilPembuktian dilihat dari ijin usaha dan verivikasi nyata.
  25. 25. Perubahan/Penambahan Pengaturan Pasal Keppres No. 80/200310. Larangan menjadi penyedia 10. Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4): barang/jasa pemerintah. Ayat (3) : Pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara/BI/BHMN/BUMN/ BUMD. Ayat (4) : Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa.11. Jadwal pelaksanaan pengadaan 11. Pasal 12 : barang/jasa. Pengguna barang/jasa wajib mengalokasikan waktu yang cukup untuk penayangan pengumuman, kesempatan untuk pengambilan dokumen, kesempatan untuk mempelajari dokumen, dan penyiapan dokumen penawaran.
  26. 26. PENYUSUNAN JADUAL PELAKSANAAN PENGADAAN a. Pelelangan Umum Dengan Prakualifikasi (tidak terjadi sanggahan) Hari Kerja Ke-No Uraian Kegiatan Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 351 Pengumuman Prakulifikasi 7 hari2 Pendaftaran dan pengambilan 9 hari dokumen prakualifikasi3 Pemasukan dokumen prakualifikasi 9 hari4 Evaluasi dokumen prakualifikasi tidak diatur5 Pengumuman hasil prakualifikasi tidak diatur6 Masa sanggah atas hasil tidak diatur prakualifikasi7 Undangan Lelang tidak diatur8 Pengambilan dokumen pemilihan tidak diatur lama penyedia pengambilan9 Penjelasan (Aanwijzing) min 7 hr sejak pengumuman10 Pemasukan dokumen penawaran 7 hari11 Pembukaan dokumen penawaran hari terakhir pemasuk- kan dok. penawaran12 Evaluasi dokumen penawaran tidak diatur13 Penetapan pemenang tidak diatur14 Pengumuman pemenang surat penetapan diterima panitia15 Masa sanggah maks 5 hr sejak pengumuman16 Penunjukan pemenang (SPPBJ) paling lambat 5 hr sejak pengumuman17 Penandatanganan kontrak paling lambat 14 hr sejak SPPBJ
  27. 27. b. Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Hari Kerja Ke-No Uraian Kegiatan Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 231 Pengumuman lelang min 7 hari2 Pendaftaran dan pengambilan 13 hari dokumen3 Penjelasan (Aanwijzing) paling cepat 7 hr sejak tanggal pengumuman4 Pemasukan penawaran min 7 hari5 Pembukaan dokumen penawaran hari terakhir pemasuk- kan dok. penawaran6 Evaluasi dokumen penawaran tidak diatur7 Penetapan pemenang tidak diatur8 Pengumuman pemenang maks 2 hr setelah surat penetapan9 Masa sanggah maks 5 hr sejak pengumuman10 Penunjukan pemenang (SPPBJ) paling lambat 5 hr sejak pengumuman11 Penandatanganan kontrak paling lambat 14 hr sejak SPPBJ
  28. 28. Perubahan/Penambahan Pengaturan Pasal Keppres No. 80/200312. Kewajiban pelaksanaan pascakualifikasi. 12. Pasal 14 ayat (3) : Panitia/pejabat pengadaan wajib melakukan pascakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa.13. Kewajiban pelaksanaan prakualifikasi. 13. Pasal 14 ayat (4) : Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi dan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang menggunakan metoda penunjukan langsung untuk pekerjaan kompleks, pelelangan terbatas, pelelangan terbatas dan pemilihan langsung. Pasal 14 ayat (5) : Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang kompleks.
  29. 29. TABEL PENILAIAN KUALIFIKASI JENIS PENGADAAN KOMPLEKSITAS PEKERJAAN Kompleks Tidak Kompleks1 Jasa Pengadaan Barang/Pemborongan/Ja sa Lainnya a. Pelelangan Umum Pascakualifikasi/ Pascakualifikasi Prakualifikasi b. Pelelangan Terbatas Prakualifikasi Prakualifikasi c. Pemilihan Langsung Prakualifikasi Prakualifikasi d. Penunjukan Langsung Prakualifikasi -2 Jasa Pengadaan Konsultansi : a. Seleksi Umum Prakualifikasi Prakualifikasi b. Seleksi Terbatas Prakualifikasi Prakualifikasi c. Seleksi Langsung Prakualifikasi Prakualifikasi d. Penunjukan Langsung Prakualifikasi Prakualifikasi
  30. 30. Perubahan/Penambahan Pengaturan Pasal Keppres No. 80/2003 14. Pasal 14 ayat (6) :14. Larangan menambah persyaratan kualifikasi. Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.15. Penyederhanaan proses penilaian 15. Pasal 14 ayat (8) dan (9) : kualifikasi. Ayat (8) : Pengguna barang/jasa wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa. Ayat (9) : Penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat pernyataan di atas meterai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar, dan apabila diketemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, serta diancam dituntut secara perdata dan pidana.
  31. 31. Perubahan/Penambahan Pengaturan Pasal Keppres No. 80/200316. Larangan pembatasan wilayah. 16. Pasal 14 ayat (10) : Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon peserta pengadaan barang/jasa dari luar propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan barang/jasa.17. Larangan prakualifikasi massal. 17. Pasal 14 ayat (11) : Departemen/Kementerian/Lembaga /TNI/Polri /Pemerintah Daerah/BI/BHMN/ BUMN/BUMD dilarang melakukan prakualifikasi massal yang berlaku untuk pengadaan dalam kurun waktu tertentu.18. Larangan pemungutan biaya apapun dalam 18 Pasal 14 ayat (12) : proses penilaian kualifikasi. Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa, pengguna barang/jasa/ panitia/pejabat pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia barang/jasa, kecuali biaya penggandaan dokumen pengadaan.
  32. 32. Perubahan/Penambahan Pengaturan Pasal Keppres No. 80/200319. Pemaketan untuk pemaksimalan penggunaan 19. Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3): produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan usaha kecil dan koperasi kecil. Ayat (2) : Dalam menyusun rencana dan penentuan paket pengadaan, pengguna barang/jasa bersama dengan panitia, wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil, koperasi kecil, dan masyarakat. Ayat (3) : Dalam menetapkan sistem pengadaan, pengguna barang/ jasa: a. wajib menyediakan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas, dan kemampuan teknis usaha kecil; b. dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing; c. dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil; d. dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif.
  33. 33. Perubahan/Penambahan Pengaturan Pasal Keppres No. 80/200320. Kriteria penetapan metoda pemilihan 20. Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 , Bab I penyedia barang/jasa pemborongan/ jasa huruf C. angka 1.a: lainnya. Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya : a.Semua pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum. b.Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas. c. Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
  34. 34. Perubahan/Penambahan Pengaturan Pasal Keppres No. 80/2003 d. Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut : 1) Keadaan tertentu, yaitu: (1) penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam, dan/atau; (2) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden, dan/atau; (3) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan : (a) untuk keperluan sendiri; dan/atau (b) teknologi sederhana; dan/atau (c) resiko kecil; dan/atau (d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil. 2) Pengadaan barang/jasa khusus yaitu : (1) pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau (2) pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau (3) merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau (4) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.
  35. 35. TABEL PERBANDINGAN METODA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN/JASA LAINNYA Pelelangan Umum Pelelangan Terbatas Pemilihan Langsung Penunjukan Langsung 1. Tunjuk langsung ke 11. Diumumkan secara 1. Lelang sulit 1. Lelang sulit penyedia barang/jasa. luas. dilaksanakan karena dilaksanakan/Tid penyedia yang ak akan 2. Dilakukan negosiasi2. Untuk menciptakan mampu mencapai teknis dan harga. persaingan sehat. mengerjakan sasaran. diyakini terbatas. 2. Membandingkan Kriteria Penujukan3. Semua pengadaa penawaran dari Langsung: prinsipnya harus 2. Diumumkan secara beberapa 1. Keadaan Tertentu : dilelang luas dengan penyedia yg mencantumkan memenuhi a. Darurat yang tidak bisa penyedia syarat. ditunda. barang/jasa yang 3. Dilakukan b. Pekerjaan rahasia seijin Presiden. diyakini mampu negosiasi teknis c. Pekerjaan dengan nilai < melaksanakan dan harga secara 50 jujta rupiah. pekerjaan. bersaing 2. Keadaan Khusus : . Kriteria Pelelangan Terbatas : Kriteria Pemilihan a. Tarif resmi pemerintah. b. Pekerjaan spesifik Langsung : (penyedia tunggal, 1. Penyedia yang pabrikan, dan pemegang mampu Pekerjaan dengan nilai < hak paten). mengerjakan 100 juta rupiah c. Pekerjaan kompleks yg penyedia yg mampu diyakini terbatas. mengerjakan hanya satu. d. Merupakan hasil produksi 2. Pekerjaan Kompleks usaha kecil yg mempunyai pasar dan harga yg stabil. e. Pengadaan logistik untuk PILKADA SEBELUM JULI 2005 yang segera tidak dapat ditunda (PERPRES 32 Thn 2005 Perubahan II Keppres No. 80 Thn 3003)
  36. 36. TABEL PERBANDINGAN METODA PENGADAAN JASA KONSULTANSI SELEKSI UMUM SELEKSI TERBATAS SELEKSI LANGSUNG PENUNJUKAN LANGSUNG1. Diumumkan secara 1. Pekerjaan kompleks 1. Seleksi sulit 1.Tunjuk langsung ke 1 luas. dan penyedia yang dilaksanakan/Tidak penyedia barang/jasa. mampu akan mencapai2. Untuk menciptakan mengerjakan sasaran. 2. Dilakukan negosiasi persaingan sehat. diyakini terbatas. teknis dan harga. 2. Membandingkan3. Semua pengadaan 2. Diumumkan secara penawaran dari Kriteria Penujukan jasa konsultansi luas dengan beberapa penyedia yg Langsung: dilakukan melalui mencantumkan memenuhi syarat. seleksi umum penyedia jasa yang 1. Keadaan Tertentu : diyakini mampu 3. Dilakukan negosiasi4. Dilakukan negosiasi melaksanakan teknis dan harga a. Darurat yang tidak teknis dan harga pekerjaan. secara bersaing bisa ditunda. secara bersaing b. Pekerjaan rahasia 3. Dilakukan negosiasi seijin Presiden. teknis dan harga Kriteria Seleksi c. Pekerjaan dengan secara bersaing Langsung : nilai < 50 juta rupiah. d. Pekerjaan yang penyedia jasanya Pekerjaan dengan nilai < Kriteria Seleksi tunggal. 100 juta rupiah Terbatas : e. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan 1. Penyedia yang pemegang hak paten mampu atau pihak yang telah mengerjakan mendapat ijin diyakini terbatas. f. Pengadaan jasa penilaiaan aset ex aset 2. Pekerjaan Kompleks BPPN (KEPPRES No. 61 Tahun 2004 Perubahan I atas 12/8/2005 Keppres No. 80 Thn 2003)
  37. 37. Perubahan/Penambahan Pengaturan Pasal Keppres No. 80/200321. Kriteria penetapan metoda pemilihan 21. Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 , Bab I penyedia jasa konsultansi. huruf C. angka 1.b : b. Metoda Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi : 1) Semua pengadaan jasa konsultansi pada prinsipnya dilakukan dengan seleksi umum. 2) Untuk pekerjaan jasa konsultansi yang kompleks dan jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda seleksi terbatas. 3) Seleksi langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  38. 38. Perubahan/Penambahan Pengaturan Pasal Keppres No. 80/2003 4) Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai beriku: a) penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau b) penyedia jasa tunggal; dan/atau c) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau d) pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau e) pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin.
  39. 39. Perubahan/Penambahan Pengaturan Pasal Keppres No. 80/200322. Pembayaran uang muka. 22. Pasal 33 ayat (1) : (1) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa sebagai berikut : a. Untuk usaha kecil setinggi-tingginya 30% (tiga puluh per seratus) dari nilai kontrak; b. Untuk usaha selain usaha kecil setinggi-tingginya 20% (dua puluh per seratus) dari nilai kontrak.23. Masa Pemeliharaan. Pemeliharaan. 23. Pasal 36 ayat (5) : Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaan permanen 6 (enam) bulan untuk pekerjaan semi permanen 3 (tiga) bulan dan masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.
  40. 40. Perubahan/Penambahan Pengaturan Pasal Keppres No. 80/200324. Sanksi keterlambatan. 24. Pasal 37 : (1) Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1 o/oo (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak. (2) Bila terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayaran karena semata-mata kesalahan atau kelalaian pengguna barang/jasa, maka pengguna barang/jasa membayar kerugian yang ditanggung penyedia barang/jasa akibat keterlambatan dimaksud, yang besarannya ditetapkan dalam kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (3) Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian pengguna barang/jasa dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.
  41. 41. Perubahan/Penambahan Pengaturan Pasal Keppres No. 80/200325. Jenis Kontrak 25. Pasal 30 ayat (1) : (1) Kontrak pengadaan barang/jasa dibedakan atas: a. berdasarkan bentuk imbalan: 1) lump sum; 2) harga satuan; 3) gabungan lump sum dan harga satuan; 4) terima jadi (turn key); 5) persentase. b. berdasarkan jangka waktu pelaksanaan: 1) tahun tunggal; 2) tahun jamak. c. berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa: 1) kontrak pengadaan tunggal; 2) kontrak pengadaan bersama.
  42. 42. Perubahan/Penambahan Pengaturan Pasal Keppres No. 80/200326. E-Procurement. 26. Lampiran I Bab IV Huruf D : D. PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN E- PROCUREMENT Dalam menyikapi era globalisasi, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat menggunakan sarana elektronik (internet, Electronic Data Interchange dan e-mail). Pelaksanaan e-procurement disesuaikan dengan kepentingan pengguna barang/jasa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan e-Procurement adalah : a. Memudahkan sourcing, proses pengadaan, dan pembayaran; b. Komunikasi On-line antara Buyers dengan Vendors; c. Mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan; d. Menghemat biaya dan mempercepat proses.
  43. 43. Perubahan/Penambahan Pengaturan Pasal Keppres No. 80/200327. Pelaksanaan swakelola. 27. Pasal 39 ayat (2) : Swakelola dapat dilaksanakan oleh : a. pengguna barang/jasa; b. instansi pemerintah lain; c. kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah.28. Kriteria pekerjaan swakelola 28. Pasal 39 ayat (3) : Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola : a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa; dan/atau b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau c. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau g. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah; h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan.
  44. 44. Perubahan/Penambahan Pengaturan Pasal Keppres No. 80/200329. Prosedur swakelola 29. Pasal 39 ayat (4): Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan di lapangan dan pelaporan.30. Batasan keikutsertaan perusahaan asing. asing. 30. Pasal 42 ayat (1) : Perusahaan asing dapat ikut serta di dalam pengadaan barang/jasa dengan nilai : a. Untuk jasa pemborongan di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); b. Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); c. Untuk jasa konsultansi di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).31. Pemaketan untuk usaha kecil termasuk 31. Pasal 45 ayat (1) : koperasi kecil. kecil. Nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil
  45. 45. Perubahan/Penambahan Pengaturan Pasal Keppres No. 80/200332. Penyimpanan dokumen pelaksanaan pengadaan 32. Pasal 48 ayat (3): barang/jasa. Pengguna barang/jasa wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan/seleksi.33. Tanggapan atas pengaduan masyarakat. masyarakat. 33. Pasal 48 ayat (6) dan (7) : Ayat (6) : Pengguna barang/jasa wajib memberikan tanggapan/informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalam batas kewenangannya kepada peserta pengadaan/masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan. Ayat (7) : Masyarakat yang tidak puas terhadap tanggapan atau informasi yang disampaikan oleh pengguna barang/jasa dapat mengadukan kepada Menteri/Panglima TNI/Kapolri/ Pemimpin Lembaga/ Gubernur/ Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/ Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/ BUMD.
  46. 46. Perubahan/Penambahan Pengaturan Pasal Keppres No. 80/200334. Pengembangan kebijakan pengadaan 34. Pasal 50 : barang/jasa pemerintah . (1) Pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LPKPP) yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri. (2) LPKPP sudah terbentuk paling lambat pada tanggal 1 Januari 2005. (3) Langkah-langkah persiapan pembentukan LPKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.35. Pengaturan pola kerjasama pemerintah dengan badan usaha. usaha. 35. Pasal 51: Ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pola kerjasama pemerintah dengan badan usaha, diatur dengan Keputusan Presiden tersendiri.
  47. 47. Perubahan/Penambahan Pengaturan Pasal Keppres No. 80/200336. Masa transisi penghapusan pengolongan 36. Pasal 52 ayat (3) : penyedia barang/jasa. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, di bidang jasa konstruksi diberlakukan ketentuan pemaketan sebagai berikut : a. Pengadaan dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), diperuntukan bagi usaha menengah jasa pelaksanaan konstruksi, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha menengah; b. Pengadaan dengan nilai sampai dengan 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diperuntukan bagi usaha kecil jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi untuk pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp., kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil;
  48. 48. SETYA BUDI ARIJANTA, SH. KNDIREKTORAT SISTEM DAN PROSEDUR PENDANAANPEMBANGUNAN BAPPENASJL. TAMAN SUROPATI NO. 2 JAKARTA PUSATGEDUNG B. LANTAI VITELP : 021 31934247 FAX. 021 3101924HP : 08128138569Email : sbarianta@hotmail.com atau sbarianta@plasa.comWEB BAPPENAS : www.bappenas.go.idWEB SEKNEG : www.ri.go.id
  49. 49. • Kepada Yth.Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan BappenasSelaku Ketua Tim Pelaksana Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahJl. Taman Suropati No. 2 Jakarta PusatWeb. www.lpkpp.go.id

×