Gubernur Jenderal Herman Williem Daendels (1762-1818) memerintah Jawa pada tahun 1808-1811. Ia berupaya memperkuat pertahanan dengan membangun benteng dan jalan raya, tetapi kebijakannya yang otoriter dan kejam menimbulkan kebencian rakyat sehingga akhirnya ia ditarik pulang ke Belanda.

1. SEJARAH INDONESIA
Kebijakan Gubernur
Jenderal Herman Williem
Daendels

2. Latar Belakang
Herman Williem Daendels
(lahir di Hattem,
Gelderland, Republik
Belanda, 21 Oktobes 1762 –
meninggal di Elmina, Belanda
Pantai Emas, 2 Mei 1818
pada umur 55 tahun)

3. Ia merupakan Gubernur-Jenderal Hindia Belanda
ke-36 yang terkenal revolusioner, tugas utamanya
adalah memepertahankan pulau jawa agar tidak
dikuasi Inggris. Akibat sikapnya yang keras pada
masa pemerintahanya yang singkat yang dikenang
hanyalah kekejamanya saja.
Ia mendukung perubahan secara liberal
Ia juga berkeinginan memperbaiki kesejahteraan rakyat
dengan memajukan sistem pertanian dan perdagangan

4. Tindakan Daendels Saat
Memerintah Pulau Jawa
Bindang Pertahanan
Bidang Ekonomi dan Keuangan
Bidang Birokrasi Pemerintahan
Bidang Hukum dan Peradilan
Bidang sosial

5. Bidang Pertahanan
Memenuhi tugas mempertahankan jawa dari serangan
inggris, Daendels melakukan langkah – langkah :
1. Menambah jumlah pasukan dari 3.000 prajurit menjadi
20.000 prajurit.
2. Menigkatkan kesejahteraan prajurit.
3. Mendirikan pabrik senjata di Gresik dan Surabaya.
4. Membangun armada laut di Surabaya dan Ujung Kulon.
5. Mendirikan Benteng-benteng pertahanan baru.
6. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan,
Situbondo (Jatim) dengan panjang kira-kira 1.100 KM

6. Bidang Ekonomi dan Keuangan
1. Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara dan
melakukan pemberantasan korupsi dengan keras.
2. Mengeluarkan uang kertas.
3. Memeperbaiki gaji pegawai.
4. Pajak in natura dan sistem penyerahan wajib tetap
dilaksanakan bahkan diperberat.
5. Mengadakan monopoli perdagangan beras.
6. Mengadakan peminjaman paksa kepada orang –
orang yang dianggap mampu.
7. Kewajiban menanam kopi kepada penduduk
Priangan.
8. Menjual tanah-tanah negara kepada swasta (swasta
Belanda dan Cina)

7. Bidang Birokrasi Pemerintahan
1. Memindahkan pusat pemerintahanya
(Wetevreden) agak kedalam.
2.Dewan Hindia Belanda sebagai dewan penasihat
dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasihat.
3.Membentuk sekretariat negara.
4.Pulau jawa dibagi menjadi 9 perfectuur dan 31
kabupaten
5.Setiap perfectuur dipimpin oleh prefec
(residen) yang langsung dibawah kekuasaan wali
negara.
6.Setiap residen membawahi beberapa bupati.

8. Bidang Hukum dan Peradilan
Daendels membentuk 3 buah peradilan :
Peradilan untuk orang Eropa
Peradilan untuk orang Pribumi
Peradilan untuk orang Timur Asing
Pengadilan untuk pribumi ada pada setiap prefectuur dan prefec
sebagai ketua dan bupati sebagai anggota. Sistem hukum ini dilakukan
di wilayah kabupaten, kecuali untuk wilayah :
Batavia, Surabaya, dan Semarang diberlakukan Hukum Eropa

9. Bidang Sosial
Dalam bidang sosial Daendels melakukan
tindakan yang berlebihan :
1. Untuk menyambut menghapus upacara
residen,sunan, ataupun sultan.
2. Membuat jaringan pos distrik dengan
menggunakan kuda pos.

10. Akhir Kekuasaan Herman Williem
Daendels
Kejatuhan Daendels Disebabkan oleh:
1. Kekejaman dan kesewenang-wenangan Daendels
menimbulkan kebencian dikalangan rakyat pribumi maupun
orang – orang Eropa.
2. Sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten,
Yogyakarta, dan Cirebon menimbulkan pertentangan.
3. Penyelewengan dalam kasus penjualan tanah kepada pihak
swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor.
4. Keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan.

11. Louis Napoleon sebagai Raja Belanda akhirnya
menarik kembali Daendels dengan
pertimbangan Daendels telah berbuat secara
optimal di Indonesia. Penarikan Daendels ke
Belanda disertai dengan pengangkatanya
sebagai panglima perang yang kemudia dikirim
ke medan peperangan di Russia.