Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Pada tahun 1795, Belanda dikuasai Prancis dan dibentuk Republik Bataaf. Pemerintahan di Hindia Belanda dijalankan oleh Daendels (1808-1811) dan Janssens (1811), namun akhirnya Jawa diserahkan kepada Inggris setelah Kapitulasi Tuntang pada 1811.
Mengevaluasi Penjajahan Pemerintah Hindia-Belandasyanin ayu
Komisaris Jenderal Belanda memilih jalan tengah dalam mengelola tanah jajahan di Hindia Belanda dengan mempertahankan eksploitasi oleh pemerintah kolonial untuk mendatangkan keuntungan bagi negeri induk, tetapi juga memberikan kebebasan berusaha kepada penduduk dan swasta. Namun kebijakan ini gagal menyelesaikan krisis keuangan pemerintah kolonial.
Raja Willem V ditempatkan oleh pemerintah Inggris di Kota
Kew. Dan ia mengeluarkan surat perjanjian yang terkenal dengan
“Surat-Surat Kew” yang isinya agar para penguasa di negri jajahan
Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada
Perancis. Dengan begitu phiak Inggris bergerak cepat menambil
alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang, Ambon, dan
Banda. Dan Inggris juga memeprkuat blokade terhadap Batavia.
Pihak Perancis dan Republik Bataaf juga tidak ingin ketinggalan.
Mereka mengambil alih seluruh daerah bekas jajahan VOC di
kepulauan Nusantara. Karena Republik Bataaf merupakan vassal
dari Perancis, maka kebijakan-kebijakan untuk mengatur
pemerintah Hindia Belanda masih terpengaruh oleh Perancis.
3.mengevaluasi penjajahan pemerintah hindia belandaWinda Rizkiana
Pemerintahan Daendels (1808-1811) berfokus pada pemerkuatan pertahanan, pembangunan jalan raya, dan peningkatan pajak. Namun, kekejaman dan otoritarianisme Daendels menimbulkan kebencian dan perlawanan dari masyarakat serta penarikannya oleh pemerintah Belanda pada 1811. Daendels digantikan Janssen yang kemudian menyerahkan Hindia Belanda ke penjajahan Inggris pada tahun yang sama.
Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan sistem tanam paksa untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perkebunan. Sistem ini mewajibkan petani untuk menanam komoditas tertentu seperti tembakau, kopi, teh, dan lainnya. Langkah ini diikuti dengan munculnya perusahaan-perusahaan perkebunan swasta yang memperkerjakan petani secara kontrak. Tanam paksa dan sistem kontrak ini berdampak buruk
Masa Pemerintahan Bataaf di Indonesia ditandai dengan kepemimpinan Herman Willem Daendels dari 1808-1811. Daendels melakukan berbagai reformasi administrasi, hukum, militer, dan ekonomi, namun sikap diktator dan penyelewengan keuangannya menimbulkan kebencian rakyat. Pemerintahan berikutnya di bawah Janssen lemah dan kalah dalam perang melawan Inggris sehingga menyerahkan kekuasaan di Indonesia.
MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA DI INDONESIAAini29
Pemerintahan Hindia Belanda didirikan setelah VOC dibubarkan pada 1799. Gubernur Jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811) memodernisasi pemerintahan tetapi menimbulkan perlawanan karena sikap otoriter. Jan Willem Janssen yang menggantikannya hanya menguasai sebagian Jawa karena kekalahan dari Inggris.
Masa Pemerintahan Hindia Belanda I di Indonesia diawali dengan jatuhnya VOC pada 1799 dan pengambilalihan kekuasaan oleh Kerajaan Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda I dimulai pada 1800 di bawah Gubernur Jenderal Daendels yang menerapkan politik kolonial liberal dengan melakukan berbagai reformasi administrasi, pertahanan, dan keuangan. Namun, pemerintahannya menimbulkan perlawanan dari raja-raja setempat karena kebijakann
Mengevaluasi Penjajahan Pemerintah Hindia-Belandasyanin ayu
Komisaris Jenderal Belanda memilih jalan tengah dalam mengelola tanah jajahan di Hindia Belanda dengan mempertahankan eksploitasi oleh pemerintah kolonial untuk mendatangkan keuntungan bagi negeri induk, tetapi juga memberikan kebebasan berusaha kepada penduduk dan swasta. Namun kebijakan ini gagal menyelesaikan krisis keuangan pemerintah kolonial.
Raja Willem V ditempatkan oleh pemerintah Inggris di Kota
Kew. Dan ia mengeluarkan surat perjanjian yang terkenal dengan
“Surat-Surat Kew” yang isinya agar para penguasa di negri jajahan
Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada
Perancis. Dengan begitu phiak Inggris bergerak cepat menambil
alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang, Ambon, dan
Banda. Dan Inggris juga memeprkuat blokade terhadap Batavia.
Pihak Perancis dan Republik Bataaf juga tidak ingin ketinggalan.
Mereka mengambil alih seluruh daerah bekas jajahan VOC di
kepulauan Nusantara. Karena Republik Bataaf merupakan vassal
dari Perancis, maka kebijakan-kebijakan untuk mengatur
pemerintah Hindia Belanda masih terpengaruh oleh Perancis.
3.mengevaluasi penjajahan pemerintah hindia belandaWinda Rizkiana
Pemerintahan Daendels (1808-1811) berfokus pada pemerkuatan pertahanan, pembangunan jalan raya, dan peningkatan pajak. Namun, kekejaman dan otoritarianisme Daendels menimbulkan kebencian dan perlawanan dari masyarakat serta penarikannya oleh pemerintah Belanda pada 1811. Daendels digantikan Janssen yang kemudian menyerahkan Hindia Belanda ke penjajahan Inggris pada tahun yang sama.
Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan sistem tanam paksa untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perkebunan. Sistem ini mewajibkan petani untuk menanam komoditas tertentu seperti tembakau, kopi, teh, dan lainnya. Langkah ini diikuti dengan munculnya perusahaan-perusahaan perkebunan swasta yang memperkerjakan petani secara kontrak. Tanam paksa dan sistem kontrak ini berdampak buruk
Masa Pemerintahan Bataaf di Indonesia ditandai dengan kepemimpinan Herman Willem Daendels dari 1808-1811. Daendels melakukan berbagai reformasi administrasi, hukum, militer, dan ekonomi, namun sikap diktator dan penyelewengan keuangannya menimbulkan kebencian rakyat. Pemerintahan berikutnya di bawah Janssen lemah dan kalah dalam perang melawan Inggris sehingga menyerahkan kekuasaan di Indonesia.
MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA DI INDONESIAAini29
Pemerintahan Hindia Belanda didirikan setelah VOC dibubarkan pada 1799. Gubernur Jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811) memodernisasi pemerintahan tetapi menimbulkan perlawanan karena sikap otoriter. Jan Willem Janssen yang menggantikannya hanya menguasai sebagian Jawa karena kekalahan dari Inggris.
Masa Pemerintahan Hindia Belanda I di Indonesia diawali dengan jatuhnya VOC pada 1799 dan pengambilalihan kekuasaan oleh Kerajaan Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda I dimulai pada 1800 di bawah Gubernur Jenderal Daendels yang menerapkan politik kolonial liberal dengan melakukan berbagai reformasi administrasi, pertahanan, dan keuangan. Namun, pemerintahannya menimbulkan perlawanan dari raja-raja setempat karena kebijakann
Dokumen tersebut membahas tentang imperialisme Prancis di Hindia Belanda pada tahun 1801-1811 dan pemerintahan Daendels. Daendels diangkat sebagai gubernur jenderal untuk mempertahankan Hindia Belanda dari serangan Inggris, namun kebijakannya menimbulkan banyak penderitaan dan perlawanan dari masyarakat lokal.
Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan.dinailmikamila
Kondisi masyarakat Indonesia selama masa penjajahan ditandai dengan eksploitasi tanah dan sumber daya alam oleh penjajah Barat dan Jepang. Berbagai sistem ekonomi seperti cultuurstelsel dan politik ekonomi liberal menyebabkan kemiskinan dan penderitaan bagi rakyat. Penjajah juga menerapkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan rakyat seperti kerja paksa dan larangan organisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang imperialisme, kolonialisme, dan pendirian VOC di Indonesia. Imperialisme dan kolonialisme berkembang karena berbagai faktor seperti pencarian kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama. VOC didirikan oleh Belanda untuk bersaing dengan pedagang lain dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Kekuasaan kolonial menyebabkan pengaruh ekonomi, sosial, dan budah di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda dan Inggris, mulai dari masa pemerintahan Herman Willem Daendels hingga penghapusan sistem tanam paksa. Beberapa kebijakan penting yang diambil antara lain pembentukan peradilan baru, pembagian Pulau Jawa menjadi sembilan daerah, dan pengenalan sistem tanam paksa untuk meningkatkan hasil ekspor. Sistem tanam paksa kemudian ditent
Kebijakan pemerintah kolonial di nusantaraAntoni081
Sistem Tanam Paksa yang memaksa rakyat menyerahkan hasil tanaman mereka kepada pemerintah Belanda menimbulkan kemiskinan dan penderitaan. Hal ini menyebabkan sistem ini dihapuskan secara bertahap dan digantikan dengan sistem liberal yang memberikan kebebasan berusaha bagi pengusaha swasta."
Pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda mengalami perubahan setelah invasi Prancis ke Belanda. Herman Willem Daendels dan Thomas Stamford Raffles kemudian ditunjuk sebagai gubernur jenderal untuk memerintah tanah jajahan dengan cara yang berbeda, termasuk dalam bidang pertahanan, pemerintahan, dan ekonomi.
Dokumen tersebut membahas sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda, mulai dari pemerintahan Bataaf, kepemimpinan Daendels dan Raffles, sistem tanam paksa yang diterapkan Belanda, serta akibat berakhirnya sistem tersebut.
Imperialisme dan kolonialisme barat di indonesiaGusti Arianzana
Dokumen tersebut membahas tentang imperialisme dan kolonialisme Barat di Indonesia, mulai dari definisi imperialisme dan kolonialisme, penjelajahan bangsa Eropa ke wilayah Indonesia, aktivitas Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC), dan respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme melalui perlawanan politik, dampak ekonomi, serta perkembangan sastra kritik.
Bab 1-perkembangan-kolonialisme-bangsa-barat-pasca-vockucingi
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat pasca VOC di Indonesia, termasuk kebijakan pemerintah kolonial Belanda dan Inggris di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya serta pengaruhnya, serta perlawanan rakyat Indonesia terhadap kekuasaan kolonial.
Dokumen tersebut menjelaskan kebijakan-kebijakan pemerintahan Hindia Belanda selama masa kolonial, mulai dari masa pemerintahan Daendels, Raffles, hingga masa liberalisasi ekonomi di bawah Van den Bosch. Beberapa kebijakan penting meliputi pembangunan infrastruktur, pembatasan kekuasaan raja-raja lokal, pengenalan sistem tanam paksa, hingga penghapusan berbagai pajak dan kerja
Dokumen tersebut meringkas kebijakan Herman Willem Daendels selama menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari 1808-1811. Daendels melakukan berbagai reformasi di bidang politik, ekonomi, dan militer, termasuk membatasi pengaruh kerajaan tradisional, membangun benteng pertahanan, dan mewajibkan rakyat bekerja untuk membiayai perang melawan Inggris. Ia digantikan oleh Jan Willem Janssen set
Dokumen tersebut membahas tentang imperialisme Prancis di Hindia Belanda pada tahun 1801-1811 dan pemerintahan Daendels. Daendels diangkat sebagai gubernur jenderal untuk mempertahankan Hindia Belanda dari serangan Inggris, namun kebijakannya menimbulkan banyak penderitaan dan perlawanan dari masyarakat lokal.
Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan.dinailmikamila
Kondisi masyarakat Indonesia selama masa penjajahan ditandai dengan eksploitasi tanah dan sumber daya alam oleh penjajah Barat dan Jepang. Berbagai sistem ekonomi seperti cultuurstelsel dan politik ekonomi liberal menyebabkan kemiskinan dan penderitaan bagi rakyat. Penjajah juga menerapkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan rakyat seperti kerja paksa dan larangan organisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang imperialisme, kolonialisme, dan pendirian VOC di Indonesia. Imperialisme dan kolonialisme berkembang karena berbagai faktor seperti pencarian kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama. VOC didirikan oleh Belanda untuk bersaing dengan pedagang lain dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Kekuasaan kolonial menyebabkan pengaruh ekonomi, sosial, dan budah di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda dan Inggris, mulai dari masa pemerintahan Herman Willem Daendels hingga penghapusan sistem tanam paksa. Beberapa kebijakan penting yang diambil antara lain pembentukan peradilan baru, pembagian Pulau Jawa menjadi sembilan daerah, dan pengenalan sistem tanam paksa untuk meningkatkan hasil ekspor. Sistem tanam paksa kemudian ditent
Kebijakan pemerintah kolonial di nusantaraAntoni081
Sistem Tanam Paksa yang memaksa rakyat menyerahkan hasil tanaman mereka kepada pemerintah Belanda menimbulkan kemiskinan dan penderitaan. Hal ini menyebabkan sistem ini dihapuskan secara bertahap dan digantikan dengan sistem liberal yang memberikan kebebasan berusaha bagi pengusaha swasta."
Pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda mengalami perubahan setelah invasi Prancis ke Belanda. Herman Willem Daendels dan Thomas Stamford Raffles kemudian ditunjuk sebagai gubernur jenderal untuk memerintah tanah jajahan dengan cara yang berbeda, termasuk dalam bidang pertahanan, pemerintahan, dan ekonomi.
Dokumen tersebut membahas sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda, mulai dari pemerintahan Bataaf, kepemimpinan Daendels dan Raffles, sistem tanam paksa yang diterapkan Belanda, serta akibat berakhirnya sistem tersebut.
Imperialisme dan kolonialisme barat di indonesiaGusti Arianzana
Dokumen tersebut membahas tentang imperialisme dan kolonialisme Barat di Indonesia, mulai dari definisi imperialisme dan kolonialisme, penjelajahan bangsa Eropa ke wilayah Indonesia, aktivitas Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC), dan respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme melalui perlawanan politik, dampak ekonomi, serta perkembangan sastra kritik.
Bab 1-perkembangan-kolonialisme-bangsa-barat-pasca-vockucingi
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat pasca VOC di Indonesia, termasuk kebijakan pemerintah kolonial Belanda dan Inggris di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya serta pengaruhnya, serta perlawanan rakyat Indonesia terhadap kekuasaan kolonial.
Dokumen tersebut menjelaskan kebijakan-kebijakan pemerintahan Hindia Belanda selama masa kolonial, mulai dari masa pemerintahan Daendels, Raffles, hingga masa liberalisasi ekonomi di bawah Van den Bosch. Beberapa kebijakan penting meliputi pembangunan infrastruktur, pembatasan kekuasaan raja-raja lokal, pengenalan sistem tanam paksa, hingga penghapusan berbagai pajak dan kerja
Dokumen tersebut meringkas kebijakan Herman Willem Daendels selama menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari 1808-1811. Daendels melakukan berbagai reformasi di bidang politik, ekonomi, dan militer, termasuk membatasi pengaruh kerajaan tradisional, membangun benteng pertahanan, dan mewajibkan rakyat bekerja untuk membiayai perang melawan Inggris. Ia digantikan oleh Jan Willem Janssen set
Similar to Sejarah Pemerintahan Republik Bataaf.pptx (20)
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
3. Idsejarah.net
Pada tahun 1795 di Belanda terjadi perubahan,
yaitu muncul kelompok yang menamakan dirinya
kaum patriot. Kaum patriot tersebut terpengaruh
oleh semboyan Revolusi Prancis, yaitu liberte
(kemerdekaan), egalite (persamaan), dan fraternite
(persaudaraan). Berdasarkan ide dan paham yang
digelorakan dalam Revolusi Prancis tersebut, kaum
patriot menghendaki perlunya negara kesatuan.
Bersamaan dengan keinginan tersebut, pasukan
Prancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan
diri ke lnggris dan Belanda dikuasai Prancis.
Selanjutnya, dibentuklah pemerintahan baru
sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan
Republik Bataaf (1795-1811) yang dipimpin oleh
Louis Napoleon (saudara Napoleon Bonaparte).
Penguasaan Belanda Atas Perancis
4. Idsejarah.net
Raja Willem V ( Willem van Oranye) di lnggris
oleh pemerintah Inggris ditempatkan di kota
Kew. Selanjutnya Raja Willem V
mengeluarkan perintah yang terkenal dengan
"Surat-Surat Kew" yang isinya agar para
penguasa di negeri jajahan Belanda
menyerahkan wilayahnya kepada lnggris dan
bukan kepada Prancis. Dengan perintah
tersebut, kemudian pihak Inggris bertindak
cepat dengan mengambil alih beberapa
daerah di Hindia seperti Padang pada tahun
1795 serta pada tahun 1796 menguasai
Ambon dan Banda. Inggris memperkuat
armadanya untuk melakukan blokade
terhadap Batavia.
Mandat Raja Willem V kepada Inggris
5. Idsejarah.net
Pihak Prancis dan Republik Bataaf juga tidak
ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih
seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di
kepulauan Nusantara. Oleh karena Republik
Bataaf ini merupakan vasal dari Prancis,
kebijakan-kebijakan Republik Bataaf dalam
mengatur pemerintahan di Hindia masih
terpengaruh oleh Prancis. Kebijakan utama
Prancis saat itu adalah memerangi Inggris.
Untuk mempertahankan kepulauan Nusantara
dari serangan Inggris diperlukan pemimpin
yang kuat. Kemudian, ditunjuk seorang muda
dari kaum patriot untuk memimpin Hindia.
Pemuda tersebut dikenal sebagai tokoh muda
yang revolusioner, yaitu Herman Willem
Daendels.
Tindakan Prancis atas Rencana Serangan Inggris
7. Tugas Daendels sebagai
gubernur jenderal di Indonesia
adalah memper-tahankan Pulau
Jawa dari serangan Inggris,
mengatur pemerintahan di
Indonesia, dan membereskan
keuangan. Berikut pembaruan-
pembaruan yang dilakukan
Daendels selama menjabat di
Indonesia.
Pemerintahan Herman Willem Daendels (1808-1811)
Idsejarah.net
8. Idsejarah.net
1. Membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Provinsi
Banten) sampai Panarukan (ujung timur Pulau Jawa) sepanjang
kurang Iebih 1.100 km.
2. Membangun benteng pertahanan seperti benteng Meester
Cornelis.
3. Membangun pangkalan Angkatan Laut di Anyer dan Ujungkulon
4. Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang
pribumi karena pada waktu ke Nusantara, Daendels tidak
membawa pasukan. Peningkatan tersebut dari 4.000 menjadi
18.000 orang.
Bidang Pertahanan dan Keamanan
9. Idsejarah.net
1. Kekuasaan raja-raja di Nusantara dibatasi secara ketat.
2. Daendels memerintah secara sentralistik yang kuat dengan membagi
Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar (hoofdafdeeling) yang kemudian
dikenal dengan keresidenan (residentie). Setiap keresidenan dapat
dibagi menjadi beberapa kabupaten (regentschap).
3. Berdasarkan dekret tanggal 18 Agustus 1808, Daendels merombak
Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur (wilayah yang
memiliki otoritas) dan 38 kabupaten. Terkait dengan hal tersebut, maka
Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan
sebagai wilayah pemerintahan kolonial.
4. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai
pemerintah (kolonial) yang digaji. Meskipun demikian, para bupati
tersebut masih memiliki hak-hak feodal tertentu.
Bidang Politik dan Pemerintahan
10. Idsejarah.net
1. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.
2. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya.
3. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran
dunia.
4. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak
dan penjualan tanah kepada swasta.
5. Memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan
Yogyakarta (melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam
wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon).
Bidang Ekonomi dan Keuangan
11. Idsejarah.net
1. Dalam bidang hukum, Daendels membentuk tiga jenis pengadilan,
yaitu pengadilan untuk orang Eropa, pengadilan untuk orang pribumi,
dan pengadilan untuk orang Timur Asing.
2. Melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk
terhadap bangsa Eropa. Akan tetapi, ternyata Daendels sendiri
melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada pihak
swasta.
Bidang Hukum dan Peradilan
14. Tugas Daendels sebagai
gubernur jenderal di
Indonesia adalah memper-
tahankan Pulau Jawa dari
serangan Inggris, mengatur
pemerintahan di Indonesia,
dan membereskan
keuangan. Berikut
pembaruan-pembaruan
yang dilakukan Daendels
selama menjabat di
Indonesia.
Pemerintahan Jan Willem Janssens (1811)
Idsejarah.net
15. Idsejarah.net
Pada bulan Mei 1811, Herman Willem Daendels dipanggil
pulang ke Belanda dan kemudian digantikan Jan Willem
Janssens. Jan Willem Janssens dikenal sebagai seorang
politikus yang berkebangsaan Belanda. Janssens sebelumnya
menjabat sebagai gubernur jenderal di Tanjung Harapan pada
tahun 1802-1806. Pada tahun 1806 Janssens terusir dari
Tanjung Harapan karena daerah tersebut jatuh ke tangan
Inggris. Pada tahun 1810, Janssens diperintah pergi ke Jawa
dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811.
Janssens berusaha memperbaiki keadaan yang telah
ditinggalkan Daendels.
Pemerintahan Jan Willem Janssens (1811)
16. Idsejarah.net
Perlu diingat bahwa beberapa daerah yang ada di Hindia sudah
jatuh ke tangan Inggris. Penguasa Inggris di India, Lord Minto
telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang
berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa.
Raffles pun segera mempersiapkan armadanya untuk
menyeberangi Laut Jawa.
Pemerintahan Jan Willem Janssens (1811)
17. Idsejarah.net
Pada tanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah
komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Pada
tanggal 26 Agustus 1811 Batavia akhirnya jatuh ke tangan Inggris.
Janssens berusaha menyingkir ke Semarang dan bergabung dengan
Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta dan
Surakarta. Namun, pasukan Inggris lebih kuat dan berhasil memukul
mundur Janssens dan pasukannya. Janssens mundur ke Salatiga dan
akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Janssens tersebut
secara resmi ke pihak Inggris dengan ditandai adanya Kapitulasi
Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Dalam
penandatanganan tersebut pihak Inggris diwakili oleh S. Auchmuty
dan dari pihak Belanda diwakili oleh Janssens.
Pemerintahan Jan Willem Janssens (1811)
18. 1. Seluruh Jawa dan sekitarnya
diserahkan kepada Inggris.
2. Semua tentara Belanda menjadi
tawanan Inggris.
3. Semua pegawai Belanda yang mau
bekerja sama dengan Inggris dapat
me-megang jabatannya terus.
4. Semua utang pemerintah Belanda
yang dahulu, bukan menjadi
tanggung jawab Inggris.
Kapitulasi Tuntang
Idsejarah.net