SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Netralitas
Media Massa Pada
Pemilihan Presiden 2019
Roland Carolos 41716017
Pendahuluan
Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam kurun waktu 5
tahun sekali. Dalam 5 tahun sekali indonesia mengadakan pemilihan umum untuk
menentukan pemimpin indonesia setelah masa jabatan presiden sudah habis.
Pada era sekarang media memiliki peran yang cukup penting dalam dunia politik,
media menjadi sebuah wadah untuk menyampaikan visi misi atau tujuan sebuah
partai politik tertentu. Netralitas berakar kata netral (neutral). Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian netral adalah tidak berpihak (tidak
ikut atau tidak membantu salah satu pihak). Netralitas media artinya
ketidakberpihakan media.
Netralitas media menjadi sorotan banyak pihak pada pilpres 2019. Pada
pilpres 2019 lalu terjadinya isu mengenai netralitas media yang mengakibatkan
hasil dari Pilpres tidak diterima oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-
Sandi karena dianggap penuh dengan ketidakadilan, kecurangan, dan
kesewenang-sewenangan. Tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno membeberkan
sejumlah grup media yang diduga berafiliasi dengan tim Jokowi. Menurut tim
kuasa hukumnya, ada media yang tidak netral karena pemilikya berafiliasi kepada
penguasa dan dijadikan mesin propaganda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk
membahas permasalahan ini dalam artikel ini yang berjudul Netralitas Media
Massa Pada Pemilihan Presiden 2019.
Metode Penulisan
Metode penulisan yang digunakan dalam
penulisam ini adalah metode penulisan deskriptif.
Penulis menggunakan metode penulisan
deskriptif karena penulis mendeskripsikan data
yang didapatkan dari studi pustaka yang ada dan
berhubungan dengan Netralitas Media Massa
Pada Pemilihan Presiden 2019.
Pembahasan
Oxford Advanced Learner’s Dictionary menyebutkan, pengertian
netralitas adalah keadaan tidak membantu salah satu pihak dalam
ketidaksepakatan, kompetisi, dan sebagainya. Pada pemilihan Presiden
2019 lalu, Tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuduh ada kecurangan pemilu
berupa pembatasan media massa dan pers serta media kritis dibungkam,
sementara media yang pemiliknya berafiliasi kepada kekuasaan,
dijadikan media propaganda untuk kepentingan kekuasaan. Nasrullah
yang merupakan bagian dari tim kuasa hukum Prabowo-Sandi
mengatakan, pada kenyataannya, dalam Pilpres 2019 akses kepada
media tidak seimbang antara paslon 01 dengan paslon 02. Nasrullah juga
berpendapat bahwa Sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat paling
tidak 3 bos media besar yang menjadi bagian dari tim pemenangan
paslon 01, yaitu Surya Paloh yang membawahi Media Group, Hary Tanoe
pemilik group MNC dan Erick Thohir pemilik Mahaka Group.
Pembahasan
Namun, dibalik tuduhan yang dilontarkan oleh
pasangan Prabowo – Sandi tersebut, Ikatan Cendikiawan
Muslim Se-Indonesia (ICMI) dan G Communications merilis
hasil riset tentang sikap enam media massa di Pilpres 2019
yang dilakukan sebelum pilpres 2019, dimana Riset selama
bulan Maret 2019 tersebut, ICMI dan G Communications
menganalisis konten sebanyak 1.681 berita dari 3 media
cetak dan tiga media online, yakni Kompas, Republika, Jawa
Pos, Detik.com, Kompas.com dan Antaranews.com. Dan
walaupun pada akhirnya gugatan dari paslon 2 ditolak oleh
Mahkamah Konstitusi.
Jika dilihat dari segi kuantitas, porsi pemberitaan
tentang pasangan Jokowi-Ma'ruf di 6 media tersebut lebih
banyak daripada Prabowo-Sandiaga. Sepanjang 1-31 Maret
2019, ada 906 berita mengenai paslon 01, sedangkan
Prabowo-Sandiaga hanya 590 Sementara pemberitaan
mengenai kedua paslon atau berita umum seperti KPU dan
Bawaslu sebanyak 185 berita.
Pembahasan
Meskipun jumlah yang tidak seimbang tersebut,
menurut ICMI dan G Communications isi konten berita
yang diteliti tersebut sangat netral, adapun riset yang
digunakan memakai metode purposive sampling. Teknik
pengumpulan datanya menggunakan aplikasi Notify
(media online) dan RED (media cetak). Sedangkan
untuk media sosial memanfaatkan tools Buzzsumo,
Twitonomy, dan Brand24.
Terlepas dari isu netralitas media yang terjadi di
pemilihan presiden 2019 lalu, yang terpenting adalah
bahwa media massa harusnya berpihak kepada
masyarakat untuk menyampaikan informasi yang
seimbang dan benar agar dapat terpilihnya Pemimpin
yang tepat untuk Indonesia
Diskusi Online
Kesimpulan
Isu netralitas media massa yang terjadi
pada pemilihan presiden 2019 lalu menyatakan
bahwa peran media dalam politik sangat besar
dalam mempengaruhi opini publik. Oleh karena itu
pihak yang harus diutamakan dari media adalah
masyarakat bukan pada para pasangan calon
presiden. Agar visi misi dan tujuan yang ingin
disampaikan para pasangan calon melalui media
dapat tersampaikan secara benar kepada
masyarakat untuk menjadi pertimbangan dalam
memilih Presiden Indonesia.
Terima Kasih

More Related Content

Similar to kajian netralitas media massa di indonesia

Jurnal Fajar Setyaning Dwi Putra_Universitas Pendidikan Indonesia
Jurnal Fajar Setyaning Dwi Putra_Universitas Pendidikan IndonesiaJurnal Fajar Setyaning Dwi Putra_Universitas Pendidikan Indonesia
Jurnal Fajar Setyaning Dwi Putra_Universitas Pendidikan Indonesia
Fajar Setyaning
 
Digital Surya 11 Juli 2013
Digital Surya 11 Juli 2013Digital Surya 11 Juli 2013
Digital Surya 11 Juli 2013
Portal Surya
 
Bahan Demokrasi Digital.docx
Bahan Demokrasi Digital.docxBahan Demokrasi Digital.docx
Bahan Demokrasi Digital.docx
DeryDzaky1
 
analisis efek berita jangka pendek, jangka panjang pada kampanye pemilu 2024
analisis efek berita jangka pendek, jangka panjang pada kampanye pemilu 2024analisis efek berita jangka pendek, jangka panjang pada kampanye pemilu 2024
analisis efek berita jangka pendek, jangka panjang pada kampanye pemilu 2024
diparahmaa26
 
Laporan tahap 1 pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemula
Laporan tahap 1 pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemulaLaporan tahap 1 pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemula
Laporan tahap 1 pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemula
Nurul Hidayah
 
Laporan akhir pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemula
Laporan akhir pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemulaLaporan akhir pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemula
Laporan akhir pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemula
Nurul Hidayah
 
Indepth report lumpur lapindo dan persaingan politik 2014 satu_dunia
Indepth report lumpur lapindo dan persaingan politik 2014 satu_duniaIndepth report lumpur lapindo dan persaingan politik 2014 satu_dunia
Indepth report lumpur lapindo dan persaingan politik 2014 satu_dunia
SatuDunia Foundation
 
Merebaknya political hybrid
Merebaknya political hybridMerebaknya political hybrid
Merebaknya political hybrid
Rizky Faisal
 

Similar to kajian netralitas media massa di indonesia (20)

Buku pemilu damai lebih asyik
Buku pemilu damai lebih asyikBuku pemilu damai lebih asyik
Buku pemilu damai lebih asyik
 
Jurnal Fajar Setyaning Dwi Putra_Universitas Pendidikan Indonesia
Jurnal Fajar Setyaning Dwi Putra_Universitas Pendidikan IndonesiaJurnal Fajar Setyaning Dwi Putra_Universitas Pendidikan Indonesia
Jurnal Fajar Setyaning Dwi Putra_Universitas Pendidikan Indonesia
 
Power point makalah calon anggota panitia pengawas permilihan umum se sumatera
Power point makalah calon anggota panitia   pengawas permilihan umum se sumateraPower point makalah calon anggota panitia   pengawas permilihan umum se sumatera
Power point makalah calon anggota panitia pengawas permilihan umum se sumatera
 
Suara Pers, Suara Siapa?
Suara Pers, Suara Siapa?Suara Pers, Suara Siapa?
Suara Pers, Suara Siapa?
 
Bahan ajar new media dalam komunikasi politik
Bahan ajar new media dalam komunikasi politikBahan ajar new media dalam komunikasi politik
Bahan ajar new media dalam komunikasi politik
 
Digital Surya 11 Juli 2013
Digital Surya 11 Juli 2013Digital Surya 11 Juli 2013
Digital Surya 11 Juli 2013
 
Bahan Demokrasi Digital.docx
Bahan Demokrasi Digital.docxBahan Demokrasi Digital.docx
Bahan Demokrasi Digital.docx
 
Survei KedaiKOPI.pdf
Survei KedaiKOPI.pdfSurvei KedaiKOPI.pdf
Survei KedaiKOPI.pdf
 
Karya ilmiah PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI PEMILU 2014
Karya ilmiah PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI PEMILU 2014Karya ilmiah PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI PEMILU 2014
Karya ilmiah PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI PEMILU 2014
 
analisis efek berita jangka pendek, jangka panjang pada kampanye pemilu 2024
analisis efek berita jangka pendek, jangka panjang pada kampanye pemilu 2024analisis efek berita jangka pendek, jangka panjang pada kampanye pemilu 2024
analisis efek berita jangka pendek, jangka panjang pada kampanye pemilu 2024
 
Laporan tahap 1 pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemula
Laporan tahap 1 pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemulaLaporan tahap 1 pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemula
Laporan tahap 1 pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemula
 
Laporan akhir pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemula
Laporan akhir pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemulaLaporan akhir pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemula
Laporan akhir pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemula
 
Indepth report lumpur lapindo dan persaingan politik 2014 satu_dunia
Indepth report lumpur lapindo dan persaingan politik 2014 satu_duniaIndepth report lumpur lapindo dan persaingan politik 2014 satu_dunia
Indepth report lumpur lapindo dan persaingan politik 2014 satu_dunia
 
Teknik menulis berita online
Teknik menulis berita onlineTeknik menulis berita online
Teknik menulis berita online
 
Peran e government
Peran e governmentPeran e government
Peran e government
 
Merebaknya political hybrid
Merebaknya political hybridMerebaknya political hybrid
Merebaknya political hybrid
 
Strategi survei cakada
Strategi survei cakadaStrategi survei cakada
Strategi survei cakada
 
Media Berhaluan Liberal/Kapitalis, Media Berhaluan Partisan/Nasionalis
Media Berhaluan Liberal/Kapitalis, Media Berhaluan Partisan/NasionalisMedia Berhaluan Liberal/Kapitalis, Media Berhaluan Partisan/Nasionalis
Media Berhaluan Liberal/Kapitalis, Media Berhaluan Partisan/Nasionalis
 
001
001001
001
 
Makalah UTS ISBD
Makalah UTS ISBDMakalah UTS ISBD
Makalah UTS ISBD
 

Recently uploaded

Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
290165
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
PututJokoWibowo
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
gulieglue
 

Recently uploaded (10)

Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
 

kajian netralitas media massa di indonesia

  • 1. Netralitas Media Massa Pada Pemilihan Presiden 2019 Roland Carolos 41716017
  • 2. Pendahuluan Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Dalam 5 tahun sekali indonesia mengadakan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin indonesia setelah masa jabatan presiden sudah habis. Pada era sekarang media memiliki peran yang cukup penting dalam dunia politik, media menjadi sebuah wadah untuk menyampaikan visi misi atau tujuan sebuah partai politik tertentu. Netralitas berakar kata netral (neutral). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian netral adalah tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak). Netralitas media artinya ketidakberpihakan media. Netralitas media menjadi sorotan banyak pihak pada pilpres 2019. Pada pilpres 2019 lalu terjadinya isu mengenai netralitas media yang mengakibatkan hasil dari Pilpres tidak diterima oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo- Sandi karena dianggap penuh dengan ketidakadilan, kecurangan, dan kesewenang-sewenangan. Tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno membeberkan sejumlah grup media yang diduga berafiliasi dengan tim Jokowi. Menurut tim kuasa hukumnya, ada media yang tidak netral karena pemilikya berafiliasi kepada penguasa dan dijadikan mesin propaganda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam artikel ini yang berjudul Netralitas Media Massa Pada Pemilihan Presiden 2019.
  • 3. Metode Penulisan Metode penulisan yang digunakan dalam penulisam ini adalah metode penulisan deskriptif. Penulis menggunakan metode penulisan deskriptif karena penulis mendeskripsikan data yang didapatkan dari studi pustaka yang ada dan berhubungan dengan Netralitas Media Massa Pada Pemilihan Presiden 2019.
  • 4. Pembahasan Oxford Advanced Learner’s Dictionary menyebutkan, pengertian netralitas adalah keadaan tidak membantu salah satu pihak dalam ketidaksepakatan, kompetisi, dan sebagainya. Pada pemilihan Presiden 2019 lalu, Tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuduh ada kecurangan pemilu berupa pembatasan media massa dan pers serta media kritis dibungkam, sementara media yang pemiliknya berafiliasi kepada kekuasaan, dijadikan media propaganda untuk kepentingan kekuasaan. Nasrullah yang merupakan bagian dari tim kuasa hukum Prabowo-Sandi mengatakan, pada kenyataannya, dalam Pilpres 2019 akses kepada media tidak seimbang antara paslon 01 dengan paslon 02. Nasrullah juga berpendapat bahwa Sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat paling tidak 3 bos media besar yang menjadi bagian dari tim pemenangan paslon 01, yaitu Surya Paloh yang membawahi Media Group, Hary Tanoe pemilik group MNC dan Erick Thohir pemilik Mahaka Group.
  • 5. Pembahasan Namun, dibalik tuduhan yang dilontarkan oleh pasangan Prabowo – Sandi tersebut, Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dan G Communications merilis hasil riset tentang sikap enam media massa di Pilpres 2019 yang dilakukan sebelum pilpres 2019, dimana Riset selama bulan Maret 2019 tersebut, ICMI dan G Communications menganalisis konten sebanyak 1.681 berita dari 3 media cetak dan tiga media online, yakni Kompas, Republika, Jawa Pos, Detik.com, Kompas.com dan Antaranews.com. Dan walaupun pada akhirnya gugatan dari paslon 2 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jika dilihat dari segi kuantitas, porsi pemberitaan tentang pasangan Jokowi-Ma'ruf di 6 media tersebut lebih banyak daripada Prabowo-Sandiaga. Sepanjang 1-31 Maret 2019, ada 906 berita mengenai paslon 01, sedangkan Prabowo-Sandiaga hanya 590 Sementara pemberitaan mengenai kedua paslon atau berita umum seperti KPU dan Bawaslu sebanyak 185 berita.
  • 6. Pembahasan Meskipun jumlah yang tidak seimbang tersebut, menurut ICMI dan G Communications isi konten berita yang diteliti tersebut sangat netral, adapun riset yang digunakan memakai metode purposive sampling. Teknik pengumpulan datanya menggunakan aplikasi Notify (media online) dan RED (media cetak). Sedangkan untuk media sosial memanfaatkan tools Buzzsumo, Twitonomy, dan Brand24. Terlepas dari isu netralitas media yang terjadi di pemilihan presiden 2019 lalu, yang terpenting adalah bahwa media massa harusnya berpihak kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi yang seimbang dan benar agar dapat terpilihnya Pemimpin yang tepat untuk Indonesia
  • 8. Kesimpulan Isu netralitas media massa yang terjadi pada pemilihan presiden 2019 lalu menyatakan bahwa peran media dalam politik sangat besar dalam mempengaruhi opini publik. Oleh karena itu pihak yang harus diutamakan dari media adalah masyarakat bukan pada para pasangan calon presiden. Agar visi misi dan tujuan yang ingin disampaikan para pasangan calon melalui media dapat tersampaikan secara benar kepada masyarakat untuk menjadi pertimbangan dalam memilih Presiden Indonesia.