Tahu merupakan salah satu sumber protein nabati yang murah dan mudah didapatkan. Perkembangan pesat industri tahu selain memberikan dampak positif terhadap perekonomian di sisi lain dapat menyumbang permasalahan terhadap kerusakan lingkungan. Rendahnya pengetahuan hingga minimnya sarana dan prasarana produksi menyebabkan pengrajin tahu membuang air limbahnya tanpa menyadari efek negatif yang akan ditimbulkan. Keberadaan Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Air Limbah Domestik merupakan payung hukum bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menegakkan peraturan terkait dengan pengendalian air limbah tahu. Permasalahan Penelitian: (1) Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan limbah industri tahu? (2) Bagaimana upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pengendalian limbah industri tahu? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi pustaka. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan sebuah kebijakan agar setiap industri tahu dan/atau industri pengolahan kedelai lainnya untuk melakukan pengelolaan air limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke media air. Hal ini kemudian direalisasikan dengan pembangunan IPAL Tahu Gunung Suluh secara komunal. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah melakukan serangkaian kegiatan antara lain berupa sosialisasi aturan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, serta pemberian sanksi sebagai upaya dalam mengendalikan limbah industri tahu. Akan tetapi dalam implementasinya ditemukan sejumlah faktor penghambat sehingga kebijakan tidak dapat berjalan secara optimal.

1. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI TAHU
Helena Dea Melinda
Mahasiswa Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Unila
Email: helenadeaa17@gmail.com
Muhammad Akib
Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Unila
Email: -
Sri Sulastuti
Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Unila
Email: -
Tahu merupakan salah satu sumber protein nabati yang murah dan mudah
didapatkan. Perkembangan pesat industri tahu selain memberikan dampak positif
terhadap perekonomian di sisi lain dapat menyumbang permasalahan terhadap
kerusakan lingkungan. Rendahnya pengetahuan hingga minimnya sarana dan
prasarana produksi menyebabkan pengrajin tahu membuang air limbahnya tanpa
menyadari efek negatif yang akan ditimbulkan. Keberadaan Perda No. 7 Tahun
2020 tentang Air Limbah Domestik merupakan payung hukum bagi Pemerintah
Kota Bandar Lampung dalam menegakkan peraturan terkait dengan pengendalian
air limbah tahu. Permasalahan Penelitian: (1) Bagaimana kebijakan Pemerintah
Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan limbah industri tahu? (2) Bagaimana
upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pengendalian limbah industri tahu?
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi
pustaka. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung
mengeluarkan sebuah kebijakan agar setiap industri tahu dan/atau industri
pengolahan kedelai lainnya untuk melakukan pengelolaan air limbah terlebih
dahulu sebelum dibuang ke media air. Hal ini kemudian direalisasikan dengan
pembangunan IPAL Tahu Gunung Suluh secara komunal. Pemerintah Kota Bandar
Lampung juga telah melakukan serangkaian kegiatan antara lain berupa sosialisasi
aturan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, serta pemberian sanksi sebagai
upaya dalam mengendalikan limbah industri tahu. Akan tetapi dalam
implementasinya ditemukan sejumlah faktor penghambat sehingga kebijakan tidak
dapat berjalan secara optimal.
Kata Kunci: Air Limbah, Industri Tahu, Kebijakan Pemerintah
ABSTRAK

2. I. PENDAHULUAN
Pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan amanat
Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kebutuhan masyarakat akan
kualitas dan kuantitas air bersih perlu mendapatkan atensi yang serius oleh
pemerintah setempat. Terlebih hal tersebut semakin menjadi urgensi sebagai akibat
dari perkembangan industrilisasi yang tidak berwawasan lingkungan. Berbicara
mengenai industri, tidak hanya industri dalam skala besar yang secara massif
aktivitasnya dapat berpotensi dalam merusak lingkungan. Industri pangan dalam
skala kecil seperti industri pengolahan kedelai seperti tahu pun dapat turut
menyumbang bagi ketidakstabilan ekosistem setempat.
Proses produksi yang mudah dengan peralatan yang digunakan cenderung
sederhana menyebabkan industri tahu berkembang secara signifikan di Kota Bandar
Lampung. Berikut merupakan jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) tahu dan
tempe di Kota Bandar Lampung:1
Tabel 1. Jumlah IKM tahu dan tempe binaan Dinas Perindustrian Kota Bandar
Lampung
No. Jenis Industri Jumlah
1. Industri tahu 63
2. Industri tempe 36
3. Industri oncom 10
Total 109
Angka tersebut tentu diluar dari industri tahu lain yang belum terdaftar sebagai IKM
Binaan Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung. Segala aktivitas atau kegiatan
yang dilakukan oleh manusia akan menghasilkan zat sisa atau buangan, begitu pula
dengan industri tahu yang dalam proses produksinya akan menghasilkan limbah,
baik berupa limbah padat maupun limbah cair.
Limbah tahu yang berbentuk padat atau yang dikenal dengan ampas tahu
merupakan hasil sisa perasan bubur kedelai yang masih dapat diolah kembali
1
Data IKM Tahu Tempe Binaan Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung 2023

3. menjadi bahan pakan ternak dan bahan dasar pembuatan tempe gembus. Sementara
itu limbah cair yang tahu dikenal dengan whey atau air dadih adalah cairan kental
yang terpisah dari gumpalan tahu yang dihasilkan sejak proses perendaman kedelai
hingga proses pencetakan2
merupakan limbah yang sukar untuk diolah kembali.
Sehingga diperlukan teknologi agar air limbah tahu dapat dikembalikan ke
lingkungan tanpa membawa polutan pencemar yang terkandung di dalamnya.
Maraknya industri tahu tanpa disertai dengan transfer of knowledge tentang
pengelolaan limbah yang baik dan benar, maka akan mengakibatkan permasalahan
di kemudian hari. Air limbah tahu memiliki kandungan bahan C-organik yang
cukup tinggi yang akan berdampak terhadap kadar BOD (Biological Oxygen
Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand). Apabila kedua kadar tersebut
menunjukan angka yang tinggi maka mengindikasikan buruknya kualitas air
buangan dan berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan dan berpengaruh
terhadap kehidupan biota perairan bila melampaui standar3
. Air limbah tahu yang
dibuang begitu saja tanpa adanya pengolahan akan mengalami perubahan seperti
bau yang busuk dan menyengat yang dapat menganggu kenyamanan dan estetika
lingkungan.
Melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2020
tentang Air Limbah Domestik Pemerintah sebagai organisasi yang bertugas dalam
menetapkan kebijakan memiliki kewenangan dalam mengendalikan pencemaran
air terkait dengan limbah yang dihasilkan oleh industri tahu. Rumusan masalah
yang akan diteliti adalah:
1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan
limbah industri tahu?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pengendalian
limbah industri tahu?
2
Henny Pagoray, Sulistyawati, dan Fitriyani, “Limbah Cair Industri Tahu dan Dampaknya
Terhadap Kualitas Air dan Biota Perairan”, Jurnal Pertanian Terpadu 9, no. 01 (2021): 53-65, 54,
https://doi.org/10.36084/jpt..v9i1.312.
3
ibid.

4. Metode penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan
empiris. Melalui studi lapangan dan studi pustaka, data yang telah diperoleh akan
diuraikan secara deskriptif kualitatif.
II. PEMBAHASAN
A. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Pengelolaan Limbah
Industri Tahu
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-
2026 menyatakan bahwa sungai-sungai yang berada di Kota Bandar Lampung
memiliki debit air yang kecil dan dalam kondisi yang telah terkontaminasi akibat
rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan air limbah, baik termasuk
limbah rumah tangga ataupun limbah usaha dan/atau kegiatan. Pencemaran
lingkungan akibat limbah industri tahu di Kota Bandar Lampung pernah terjadi
pada tahun 2019 di daerah Antasari. Hal ini diketahui dari laporan masyarakat
terkait adanya bau busuk dan menyengat di sepanjang aliran sungai. Pencemaran
limbah tahu tidak terjadi secara massif setiap tahun, tetapi tetap saja hal tersebut
akan menganggu kestabilan ekosistem air apabila tidak segera ditangani. Dalam
mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Bandar Lampung membuat sebuah
kebijakan dimana setiap industri tahu dan/atau industri pengolahan kedelai sebelum
membuang air limbah ke media lingkungan, seperti sungai atau kali, diwajibkan
untuk melakukan pengelolaan air limbah terlebih dahulu.
Peraturan terkait dengan pengelolaan air limbah tahu tidak secara eskplisit tertuang
dalam Perda Kota Bandar Lampung No. 7 Tahun 2020, oleh karena itu diperlukan
keberadaan kebijakan diperlukan sebagai sebuah solusi penyelesaian dikala sebuah
peraturan perundang-undangan belum mampu mengatasi permasalahan yang ada.
Sebuah kebijakan yang dibuat oleh para pemangku kepentingan haruslah
memberikan gambaran terkait situasi yang sedang dihadapi guna menentukan
langkah yang akan diambil kedepannya. Maka dari itu sebuah kebijakan harus
dirumuskan secara matang.
Analisis yang lazim digunakan dan telah diterima kalangan pemangku kepentingan
di lingkungan adalah metode pendekatan Driving Force-Pressure-State-Impact-

5. Response (DPSIR) Frame Work, yang dapat meggambarkan hubungan kausalitas
yang disebabkan oleh elemen-elemen yang ada mencakup drivers yaitu faktor
pendorong baik dalam bentuk alamiah maupun buatan manusia yang dapat
memberikan pressures (faktor lansung) bagi perubahan kondisi lingkungan hidup
(state), dimana perubahan tersebut dapat memberi dampak (impact) bagi
masyarakat, selanjutnya masyarakat memberikan response perubahan dan dampak
melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan4
.
Gambar 1. DPSIR Frame Work
Sehingga apabila terjadi pencemaran lingkungan akibat air limbah tahu,
berdasarkan kerangka kerja DPSIR, analisis yang dapat digunakan sebagai berikut:
driving force meliputi data jumlah industri tahu yang membuang air limbahnya
secara langsung ke badan air, pressure adalah masih banyak industri tahu yang tidak
melakukan pengolahan terhadap air limbahnya sehingga menyebabkan air sungai
tercemar (state), response yang diberikan berupa membuat sebuah kebijakan untuk
mendorong penataan industri agar membangun teknologi pengelolaan air limbah
melalui pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum, dimana jikalau hal
tersebut tidak segera dilakukan maka akan membahayakan kesehatan manusia dan
biota air (impact).
Dalam membuat sebuah kebijakan diperlukan perencanaan dasar mengenai
pengembangan sarana dan prasarana air limbah perlu diperhatikan agar dapat
4
Evy Hendriarianti, Atik Triwahyuni, dan Agnes Tyagita Ayudaningtyas, “Analisa Driving
Force, Pressure, State, dan Response Kualitas Air Studi Kasus di Kabupaten Malang”, Prosiding
Semsina 3 no. 02 (2022): 279-285; 282, doi: https://doi.org/10.36040/semsina.v3i2.5190
Driver
(Kebutuhan
manusia)
Pressures
(Aktivitas
manusia)
State
(Ekosistem)
Impact
(Kerusakan
lingkungan)
Response
(Kebijakan)

6. memberi gambaran mengenai arah, strategi, dan prioritas pengembangan sarana dan
prasarana air limbah tahu khususnya di Kota Bandar Lampung. Terdapat dua cara
yang dapat dilakukan dalam mengolah air limbah domestik, antara lain melalui:
a. Tersendiri, yang berarti bahwa dilakukan tanpa adanya penggabungan dengan
pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya; atau
b. Terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dari kegiatan lainnya ke dalam
satu sistem pengolahan air limbah
Pengolahan terhadap air limbah domestik secara tersendiri dapat terlihat dari
industri tahu yang telah beroperasi dalam skala yang cukup besar, dimana dalam
proses produksinya telah menggunakan peralatan yang modern yang dilengkapi
dengan kewajiban dalam pemilikan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bandar Lampung
mengeluarkan program guna menanggulangi dampak negatif yang dihasilkan air
limbah industri tahu melalui pengadaan teknologi pengelohan air limbah yang
bersifat ramah lingkungan, komunal, dan mampu dikelola oleh masyarakat.
Teknologi yang dikembangkan tersebut yakni Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL) Tahu secara komunal yang ditujukan bagi industri tahu yang telah
menghasilkan air limbah domestik tetapi disisi lain industri tersebut belum mampu
dan/atau tidak memiliki sistem pengelolaan air limbahnya
Komunal berarti dapat dimanfaatkan secara umum atau milik rakyat. Sehingga
sebagai sebuah sistem pengolahan air limbah, IPAL Tahu Komunal dapat
dioperasikan antara beberapa industri tahu dengan lokasi yang berdekatan satu
sama lain guna memproses limbah cair yang dihasilkannya agar aman dan sesuai
dengan baku mutu lingkungan. Dalam IPAL Tahu Komunal nantinya setiap pipa
industri tahu akan terhubung sistem perpipaan air limbah untuk dialirkan menuju
IPAL. IPAL Tahu Komunal bertujuan untuk menurunkan kadar pencemar sebelum
dibuang ke badan air, sehingga dinilai mampu secara efektif dan efisien dalam
mengatasi permasalahan dan pengolahan limbah tahu. Terlebih kapasitas IPALyang
akan dibangun nanti akan disesuaikan berdasarkan jumlah industri tahu yang
tersedia di lokasi tersebut. Pembangunan IPAL Tahu Komunal di Bandar Lampung
yang berlokasi di Kelurahan Gunung Sulah belum dapat menjadi solusi dalam

7. menanggulangi pencemaran limbah industri tahu. Perencanaan yang kurang matang
baik dalam hal penentuan lokasi maupun anggaran menjadi faktor-faktor gagalnya
pembangunan fasilitas tersebut untuk dapat dimanfaatkan sebagai sebuah teknologi
yang berkelanjutan bagi sentra industri tahu yang berada di lokasi tersebut. Hal ini
amat disayangkan karena realisasi penyediaan IPAL merupakan amanat
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 yang
mengemukakan bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik
yang berasal dari skala rumah tangga.
B. Upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Pengendalian Limbah
Industri Tahu
Pemerintah Kota Bandar Lampung melaksanakan serangkaian upaya guna
pengendalian limbah industri tahu, diantaranya meliputi:
1. Sosialisasi terhadap aturan kebijakan
Sosialisasi dalam hal ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan
dalam rangka penyebarluasan isi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan
pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk
didalamnya kelompok sasaran (target group) agar berkenan dan cakap menjalankan
perannya dalam pencapaian tujuan5
.
Gambar 2. Kedudukan Sosialisasi Dalam Proses Kebijakan Publik
5
Dian Herdiana, “Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar”, Jurnal
Ilmiah Wawasan Insan Akademik 1 no. 03 (2018): 13-26; 19, https://www.stiacimahi.ac.id/wp-
content/uploads/2019/12/2.-Dian-Herdiana.pdf.
Formulasi kebijakan Implementasi
Kebijakan
Evaluasi
Kebijakan
Sosialisasi
Kebijakan

8. Apabila diperhatikan pada gambar tersebut terlihat bahwa sosialisasi tidak termasuk
dalam rangkaian proses kebijakan publik. Tanpa sosialisasi sekalipun sebuah
kebijakan dapat terus berjalan. Akan tetapi sosialisasi memiliki andil penting dalam
terlaksananya sebuah implementasi kebijakan.
Sosialisasi mengenai kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam
pengelolaan limbah domestik dilakukan pada tahun 2020. Dimana melalui
workshop sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 7 Tahun 2020
tentang Air Limbah Domestik dan Peluncuran Strategi Komunikasi Perubahan
Perilaku Sanitasi Aman oleh Netherlands Development Organization, Walikota
Bandar Lampung yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah berharap dengan
adanya sosialisasi ini isi dan substansi sebagaimana yang termuat dalam Perda No.
7 Tahun 2020 dapat diserbarluaskan6
. Akan tetapi secara spesifik sosialisasi
kebijakan bagi para pelaku industri pengelohan kedelai, termasuk di dalamnya
industri tahu untuk melakukan pengelolaan terhadap air limbah yang dihasilkannya
terhambat sejak tahun 2020 hingga kini karena permasalahan anggaran yang terjadi
di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung
2. Pembinaan dan pengawasan
Industri Kecil dan Menengah (IKM) tahu di Kota Bandar Lampung merupakan
naungan dari Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung. Dalam mendorong IKM
tahu agar dapat bersaing secara kompetitif dengan tetap memperhatikan kelestarian
lingkungan, diperlukan kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar
Lampung dan Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung melalui bidang industri
agro, kimia, dan hasil hutan (IKAHH) dalam melakukan serangkaian kegiatan
pembinaan terutama dalam rangka mewujudkan pembangunan industri yang
berkelanjutan dengan penerapan prinsip industri hijau (green industry). Maka dari
itu dinas terkait dapat melakukan pembinaan kepada para pengrajin tahu di Kota
Bandar Lampung agar dapat melakukan efisensi terkait penggunaan air dan
menghadirkan sebuah modifikasi peralatan yang memiliki segresi air buangan
6
https://bandarlampungkota.go.id/new/berita-11757-Sosialisasi-Peraturan-Daerah-No-7-
Tahun-2020-Tentang-Pengelolaan-Air-Limbah-Domestik--ALD--dan-Peluncuran-Strategi-
Komunikasi-Perubahan-Perilaku--KPP--Sanitasi-Aman-Kota-Bandar-Lampung.html, diakses 2
Mei 2023.

9. sebagai alat untuk memisahkan air limbah dari proses produksi tahu7
. Hal ini
bertujuan agar proses produksi tahu menjadi lebih efisien dan dapat mengurangi,
menggunakan kembali atau mengolah kembali limbah yang telah dihasilkan.
Untuk itu salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung
dalam meminimalisasi dampak negatif yang dihasilkan dari home industri tahu
adalah dengan menegakkan peraturan di bidang pengawasan. Pengawasan sendiri
merupakan amanat sebagaimana yang termuat dalam Undang Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)
serta sebagai salah satu instrumen penegakan hukum. Pemantauan dilakukan guna
mencegah pelaku usaha dan/atau kegiatan menghindar dari tanggung jawabnya
dalam mengelola dan memelihara lingkungan hidup yang secara direct maupun
indirect berdampak pada usaha dan/atau kegiatannya.
Melalui Perda Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup tertulis bahwa Walikota melalui Perangkat Daerah
yang membidangi lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan terhadap
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Akan tetapi dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadi
kendala sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sementara tetap
menekankan pada pengawasan terhadap pelaku usaha yang wajib dan telah
memiliki AMDAL atau UKL-UPL. karena risiko terhadap lingkungan yang
ditimbulkan jauh lebih besar. Terkait dengan pengawasan industri tahu yang wajib
dan telah memiliki SPPL hingga kini Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar
Lampung masih belum dapat mengawasi home industri tahu secara keseluruhan dan
secara berkala. Pengawasan akan ditinjaklanjuti bila terdapat laporan yang
diperoleh dari masyarakat setempat yang terkena imbas akibat dari pencemaran
industri tahu. Adapun pemantauan bagi home industri tahu yang wajib SPPL di
wilayah Kota Bandar Lampung hanya sebatas penyuluhan dan verifikasi lokasi
usaha setelah pemrakarsa menyerahkan dokumen yang dibuat untuk SPPL.
7
Indi Viana, 2022, “Penerapan Industri Hijau (Green Industry) Dalam Produksi Tahu
Tempe di Kecamatan Sukamaju” Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN Palopo), hlm
93-94.

10. 3. Pemberian sanksi
Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh industri tahu dalam pencemaran
lingkungan maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif adalah
sanksi yang dijatuhkan kepada penanggung jawab perusahaan atau kegiatan karena
melanggar ketentuan izin lingkungan atau peraturan perundang-undangan yang
mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan. UUPLH menetapkan jenis-
jenis sanksi administratif sebagai bentuk sanksi berkelanjutan (continuously
administrative sanction) atau sanksi bertingkat, di mana satu jenis sanksi
mempersyaratkan jenis sanksi yang lainnya dalam penerapannya8
Sanksi
administratif yang dikenakan dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah
(bestuursdwang), denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan
pencabutan perizinan berusaha.
Faktor penghambat dari kurang maksimalnya upaya pengendalian limbah industri
tahu antara lain9
:
1. Orientasi pengrajin tahu terhadap laba atau profit tidak diimbangi dengan
kepedulian dalam melestarikan lingkungan setempat. Kesadaran dan
pengetahuan yang minim disertai dengan tak acuhnya pengrajin cenderung
dalam melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah tahu menjadikan
industri tahu berpotensi besar dalam mendukung pencemaran lingkungan.
2. Kurangnya sosialiasi yang diberikan kepada pengrajin tahu dan masyarakat
sekitar menjadikan IPAL tahu komunal yang telah dibangun tidak mendapatkan
perawatan secara maksimal. Pembenanan pembiayaan yang cukup mahal dalam
merawat IPAL secara berkala juga menjadi faktor penghambat selanjutnya.
3. Pemetaan lokasi yang tidak strategis tanpa memperhatikan jarak, topografi
lahan, dan jenis tanah menyebabkan pembangunan IPAL Tahu Gunung Sulah
tidak dapat dijadikan sebagai teknologi yang berkelanjutan dan tidak dapat
bertahan dalam jangka waktu yang lama.
8
Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.
227.
9
Hasil wawancara dengan Ibu Lena Maryana selaku salah satu staff pemeliharaan bidang
tata lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung pada hari Selasa 28
Februari 2023 pukul 10.00 WIB.

11. 4. Kurang terjalinnya koordinasi dan integrasi antara dinas-dinas terkait dalam
mengendalikan dampak negatif yang ditimbulkan dari limbah industri tahu.
5. Anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung yang minim
menyebabkan sosialisasi akan bahaya air limbah tahu dan tata cara pengelolaan
limbah tahu berhenti dan hingga kini belum dapat kembali direalisasikan.
6. Lemahnya pemberian sanksi bagi industri tahu yang tidak memiliki kelengkapan
dokumen lingkungan hidup dan/atau telah melakukan pencemaran kurang
memberikan efek jera bagi para pelanggar.
III. KESIMPULAN
Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan limbah industri
tahu adalah dengan mewajibkan setiap industri tahu dan/atau industri pengolahan
kedelai untuk melakukan pengelolaan air limbah terlebih dahulu sebelum dibuang
ke media lingkungan. Kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan melalui
pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Tahu komunal yang berada
di Gunung Sulah sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda No. 7 Tahun 2020.
Guna mendukung kebijakan tersebut Pemerintah Kota Bandar Lampung
mengeluarkan sejumlah program meliputi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)
dan Program Kali Bersih (Prokasih). Akan tetapi fakta dilapangan menunjukan
bahwa pembagunan IPAL Tahu Gunung Sulah belum dapat mengentaskan
permasalahan terkait dengan pencemaran air limbah tahu. Pemetaan lokasi yang
tidak strategis dan kurang diberdayakannya masyarakat setempat dalam merawat
fasilitas yang disediakan menjadikan teknologi tersebut tidak dapat dipakai secara
berkelanjutan (nirfungsi). Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah
Kota Bandar Lampung dalam pengendalian limbah industri tahu antara lain berupa
sosialisasi terhadap aturan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, serta pemberian
sanksi bagi home industri yang telah lalai mencemarkan lingkungan. Upaya
pengendalian tersebuat dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait sesuai dengan bidang,
tugas, dan fungsinya masing-masing

12. IV. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat peneliti berikan antara lain:
1. Untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung
a. Pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan secara komprehensif guna
menentukan langkah yang dapat diambil untuk kedepannya. Melalui penilaian
yang mendalam terhadap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil
(outcome) atau dampak (impact) dari berjalannya suatu kebijakan diharapkan
kebijakan yang dikaji dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang sedang
dihadapi.
b. Melakukan Forum Group Giscussion (FGD) antara Pemerintah Kota Bandar
Lampung dengan pengrajin tahu di Kota Bandar Lampung. Melalui sebuah
diskusi maka akan terjalin sebuah pemahaman dan persepsi yang selaras
mengenai latar belakang dan urgensi kebijakan yang akan segera diberlakukan
sehingga pengrajin tahu sebagai kelompok sasaran dari sebuah kebijakan dapat
memahami peran dan kedudukannya serta mendukung pemberdayaan
masyarakat agar lebih mandiri tanpa bergantung terhadap pemerintah setempat.
2. Untuk Home Industry Tahu Kota Bandar Lampung
Diwajibkan untuk melengkapi dokumen lingkungan hidup, tidak hanya sebagai
kelengkapan administratif melainkan juga untuk turut serta dalam pengendalian
pencemaran lingkungan akibat air limbah tahu

13. DAFTAR PUSTAKA
Data IKM Tahu Tempe Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung 2023.
Hasil wawancara dengan Ibu Lena Maryana selaku salah satu staff pemeliharaan
bidang tata lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar
Lampung pada hari Selasa 28 Februari 2023 pukul 10.00 WIB
Hendriarianti, Evy, Atik Triwahyuni, dan Agnes Tyagita Ayudaningtyas. (2022).
“Analisa Driving Force, Pressure, State, dan Response Kualitas Air Studi
Kasus di Kabupaten Malang”. Prosiding Semsina 3 no. 02: 279-285.
Pagoray, Henny, Sulistyawati, dan Fitriyani. (2021). Limbah Cair Industri Tahu dan
Dampaknya Terhadap Kualitas Air dan Biota Perairan”, Jurnal Pertanian
Terpadu 9, no. 01: 53-65.
Portal Kota Bandar Lampung, “Sosialisasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2020
Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (ALD) dan Peluncuran Strategi
Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) Sanitasi Aman Kota Bandar
Lampung,” accessed May 2, 2023,
https://bandarlampungkota.go.id/new/berita-11757-Sosialisasi-Peraturan-
Daerah-No-7-Tahun-2020-Tentang-Pengelolaan-Air-Limbah-Domestik--
ALD--dan-Peluncuran-Strategi-Komunikasi-Perubahan-Perilaku--KPP--
Sanitasi-Aman-Kota-Bandar-Lampung.html
Tjandra, Riawan. 2018. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Sinar Grafika,
Viana, Indi. 2022. “Penerapan Industri Hijau (Green Industry) Dalam Produksi
Tahu Tempe di Kecamatan Sukamaju” Skripsi: Institut Agama Islam Negeri
Palopo (IAIN Palopo), hlm 93-94.