Petunuuk teknis

2. Dana bantuan Pemerintah Pusat yang
diberikan kepada sekolah binaan melalui
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
(LPMP) untuk penyelenggaraan
Pengembangan Sekolah Binaan SPMI.
1. BANTAH PENDAMPINGAN

3. 2. Mekanisme
• Dilaksanakan oleh Widyaiswara dan
Fasilitator Daerah(Asesor) pada saat
pelaksanaan Pendampingan
Implementasi SPMI
• Peserta : Kepala Sekolah, Guru dan
Tenaga Pendidik di Sekolah Binaan dan
Sekolah Imbas

4. -Fasilitasi Pendanaan pelaksanaan
pendampingan Implementasi SPMI di Sekolah
Binaan dan Imbas
-Fasilitasi Pendanaan Penyusunan Dokumen
Mutu 8 SNP di Sekolah Binaan dan Imbas

5. >>Bantah hanya di berikan kepada sekolah
Binaan
>>Setiap Sekolah BinaanMendapat Bantah 20Juta
Rupiah.

6. 1. Ditetapkan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi/Kab/Kota bersama2 dengan LPMP
Kalimantan Timur berdasarkan kuota ,
berdasarkan hasil Rakor PMP di ……
2. Kriteria:
a. Lokasi SD/SMP/SMA/SMK mudah dijangkau
b. Komitmen Melaksanakan SPMI
c. Sasaran Akreditasi Tahun 2020

7. • Swakelola dan partisipatif
• Transparan
• Akuntabel
• Demokratis
• Efektif dan efisien
• Tertib administrasi dan pelaporan
• Saling percaya
6. Prinsip Penggunaan Dana Bantah

8. • Membiayai kegiatan lain di luar ketentuan yang sudah disepakati
dalam Surat Perjanjian Penggunaan Dana dan Rencana Anggaran
Biaya;
• Melakukan korupsi, manipulasi, pemberian upeti, atau pemotongan
dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun, oleh siapapun dan
untuk kepentingan apapun;
• Melakukan pekerjaan tidak dengan swakelola, yaitu memborongkan
kepada pihak kontraktor/perusahaan;
• Membiayai kegiatan-kegiatan serupa yang telah dibiayai oleh dana
yang berasal dari RKAS, APBD Kabupaten/Kota dan APBD provinsi;
dan
• Memindahkan dana Bantuan Pemerintahdari rekening rutin sekolah
ke rekening pribadi untuk tujuan dan alasan apapun.
7. Larangan!

9. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan:
a. Kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan
b. Surat Menyurat : biaya pengiriman surat,
pembelian alat-alat pos
c. ATK pendukung kegiatan berupa : kertas, tinta
printer, alat tulis dan kelengkapan lainnya
d. Penggandaan Laporan
e. Komponen : pembelian bahan habis pakai

10. Bimtek Penguatan SPMI
a. Peserta :
• Kepala sekolah binaan
• Guru
• Kepala sekolah imbas
• Guru
b. Lokasi : Sekolah Binaan
c. Kegiatan : Penguatan SPMI(Pemetaan Mutu,
Penyusunan Perencanaan, Implementasi, Evaluasi)
dan Penyusunan Dokumen 8 SNP
d. Komponen : Atk, honor(panitia,narasumber), uang
harian(narasumber), transport(narasumber,peserta),
penginapan(narasumber) dan konsumsi(narasumber,
panitia, peserta)
e. Kegiatan dikoordinasi oleh sekolah binaan

11. Workshop Penyusunan Dokumen Mutu
a. Peserta :
• Kepala sekolah binaan
• Guru
• Kepala sekolah imbas
• Guru
b. Lokasi : Sekolah Binaan
c. Kegiatan : Praktek Implementasi SPMI dan Praktek
Penyusunan RPP dan Soal HOTS dan Review Dokumen
8 SNP
d. Komponen : Atk, honor(panitia,narasumber, transport
(narasumber,peserta), dan konsumsi (narasumber,
panitia, peserta)
e. Kegiatan dikoordinasi oleh sekolah binaan

12. Penyusunan Laporan Bantah
a. Laporan terdiri atas laporan kegiatan dan laporan
keuangan
b. Laporan terdiri dari 3 sub laporan(rincian setiap kegiatan,
Dari Persiapan Kegiatan, Pelaksanaan Bimtek Penguatan
SPMI dan Workshop Penyusunan Dokumen Mutu) dan
semuanya di muat dalam 1 laporan akhir (rekapitulasi dari
3 laporan)
c. Penyusun laporan : penanggung jawab setiap kegiatan
d. Lokasi : sekolah binaan
e. Kegiatan : penyusunan laporan
f. Komponen : honor
g. Kegiatan oleh sekolah binaan

13.  Dana Bansos digunakan sesuai dengan RAB;
 Seluruh pengeluaran dana Bansos harus dicatat
dalam Buku Kas tersendiri.
 Sekolah harus memungut pajak dari berbagai
transaksi (sesuai ketentuan perpajakan, dan langsung
menyetorkan ke kantor Pajak).
 Seluruh perangkat, bukti pengeluaran dan hasil
pelaksanaan kegiatan Bansos harus disimpan dengan
rapih dan aman, dengan batas waktu min. 3 tahun.

14.  Penarikan dilakukan secara bertahap
sesuai kebutuhan belanja
 Penyetoran Sisa dana bantah apabila tidak
habis pakai disetorkan ke rekening kas
negara melalui KPPN setempat dengan
blanko SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak).
Setoran dapat melalui BNI, BRI, bank
Mandiri dan Bank Mitra KPPN setempat
dengan terlebih dahulu melakukan
koordinasi dengan pihak LPMP Kalimantan
Timur

15.  Konsumsi
 Rumah Makan, pajak 0%
 Catering, konsumsi 1jt – 2jt (Ppn 10%)
 Catering, konsumsi diatas 2jt (Ppn + Pph 1,5%)
 ATK dan Penggandaan
 ATK dan Penggandaan antara 1jt – 2jt (Ppn 10%)
 ATK dan Penggandaan diatas 2jt (Ppn + Pph 1,5%)
 Honorarium
 Golongan IV, Pajak 15%
 Golongan III dan Tenaga Honor, Pajak 5%
 Transportasi
 Transportasi dalam kota (PP) Rp. 100.000,-

16. Penanggungjawab penerima bantuan sosial adalah
kepala sekolah. Apabila terjadi pergantian kepala
sekolah pada saat pelaksanaan program sedang
berjalan, maka pejabat lama wajib menyerahkan dan
mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan yang
sudah dilakukan yang dituangkan dalam berita acara
serah terima pekerjaan. Pejabat baru wajib
meneruskan seluruh program dan kegiatan sesuai
ketentuan yang sudah disepakati dengan pemberi
bantuan

17.  MOU dibuat 2 (dua) rangkap bermaterei Rp. 6000,-)
ditandatangani Pemberi dan Penerima Bantuan Pemerintah
dan dibubuhi stempel masing-masing institusi;
 Kwitansi dibuat 2(dua) rangkap, lembar pertama bermaterai
Rp. 6000,- ditandatangai pemberi dan penerima bantah.
 Rekening yang digunakan :
- Rekening atas nama sekolah bukan perorangan atau
yayasan.
- Pengambilan oleh 2 (dua) orang.
- Cek kebenaran pencatuman Nomor rekening dan alamat
pada Kwitansi dan MoU.
 Foto Copy kartu NPWP dan NPSN Sekolah
 Fotc Copy SK Pengangkatan Kepala Sekolah
 SK Pendirian Sekolah(Negeri)/Akte Pendirian Sekolah(Swasta)

18.  Penandatangan MoU dilakukan apabila :
 Rincian Anggaran Biaya (RAB) telah disetujui oleh LPMP dan Kepala
Sekolah dengan membubuhkan tandatangan kedua belah pihak
 Rincian Anggaran Biaya (RAB) dibuat 2 rangkap untuk LPMP dan untuk
sekolah
 Bagi yang Kepala Sekolah berhalangan hadir maka :
 MoU dan Kuitansi dibawa pulang ke Sekolah dan paling lambat 1 minggu
(7 hari setelah kegiatan) dikirimkan kembali ke alamat :
Kasi FPMP
LPMP KALIMANTAN TIMUR
Jl.Ciptomangunkusumo, Km 2 Samarinda
Seberang Kota Samarinda, Kalimantan Timur
75131

19. 1. Tercantum dalam SK Penerima Bantah
2. MOU
3. Kwitansi
4. SPTJM
5. Pakta Integritas
6. RAB Bantah
7. Action Plan
8. Lampiran (Foto Copy NPWP dan NPSN, Rekening
Aktif (dilegalisir), SK Pengangkatan Kepsek, SK
Pendirian Sekolah/Akte Pendirian Sekolah

20.  Laporan terdiri dari laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan terdiri
dari 3 sublaporan :
1. Persiapan Kegiatan
2. Laporan Kegiatan Bimtek Penguatan SPMI
3. Laporan Kegiatan Workshop Penyusunan Dokumen

21.  Sekolah wajib membuat laporan akhir
 Waktu pengiriman laporan ke LPMP dilaksanakan 1
(satu) kali, paling lambat diterima tanggal 31
Desember 2020.
 Peruntukan Laporan Keuangan:
- 1 (satu) berkas asli untuk arsip sekolah
- 1 (satu) berkas foto copy dikirimkan ke LPMP
- Tembusan ke Dinas Pendidikan Prov. Dan Dinas
Pendidikan Kab./Kota

22. Kepada Yth :
Kasi FPMP
LPMP KALIMANTAN TIMUR
Jl.Ciptomangunkusumo, Km 2 Samarinda
Seberang Kota Samarinda, Kalimantan Timur
75131