Artikel ini membahas potensi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Alor. Potensi IMB yang belum dioptimalkan antara lain pada tahun 2010 sebesar Rp. 12,531 miliar, tahun 2011 sebesar Rp. 12,529,85 miliar, dan tahun 2012 sebesar Rp. 12,529,36 miliar. Realisasi IMB tahun 2010 sebesar 9,89%, tahun 2011 sebesar 21

1. JAKAJURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN DAN AUDIT
JAKA VOLUME 2 NO. 2 DESEMBER 2017 ISSN 2528-0651
JAKA VOLUME 2 NO. 2 HAL. 75 - 158
KUPANG,
DESEMBER 2017
ISSN
2528-0651

2. PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL ILMIAH
Untuk pustaka acuan
yang berupa buku,
Untuk pustaka acuan yang berupa jurnal,
Untuk pustaka
acuan dari internet berupa karya individual
I. Artikel ilmiah hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara berurutan berisi hal-hal
sebagai berikut:
1. Artikel harus bersifat ilmiah orisinal dari hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan
atau dikirim kejurnal atau majalah lainnya.
2. Artikeldalam bahasa Indonesia,abstrak ditulis dalam bahasaIndonesia dan bahasa Inggris.
3. Panjang tulisan sudah termasuk tabel/grafik/gambar minimal 15 halaman dan maksimal 22
halaman diketik dengan spasi gandamenggunakan kertasA4.
4. Bentuk artikel terdiri dari: judul; abstrak; kata kunci; pendahuluan; metode penelitian; hasil
dan pembahasan; kesimpulan; ucapan terima kasih (bila perlu) dan daftar pustaka dengan
penjelasan sebagaiberikut:
a. Judul: singkat jelas dan informatif (16pt), dibawah judul dicantumkan nama penulis tanpa
disertaigelarakademik (12pt),nama jurusan dan alamat lembaga (pt).
b. Abstrak: memuat inti permaslahan, meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, dan
hasil/kesimpulan penelitian maksimum 250 kata(italic 11pt).
c. Pendahuluan: memuat latar belakang masalah, tujuan dan harapan tentang aplikasi hasil
penelitian, landasan teori (12pt)
d. Metode penelitian: memuat alat dan objek yang akan diteliti, cara kerja penelitian,
parameteryang diamati,rancangan yang digunakan, teknik analisis yang dipakai(12pt).
e. Hasil dan pembahasan: memuat hasil-hasil utama, sesuai dengan parameter yang diamati,
sertapembahasan ilmiah dan argumentasipendukung (12pt).
f. Kesimpulan: memuat pernyataan singkat tentang hasil penelitian yang diperoleh
sehubungan dengan tujuan penelitian. Saran kalau ada diajukan berkaitan dengan hasil
penelitian yang diperoleh untuk pemantapan dan pengembangan lebih lanjut (12pt).
g. Daftar pustaka: ditulis secara kronologis menurut abjad nama akhir pengarang acuan yang
tidak dikenal pengarangnya, di tulis dengan anonymous/anonim.
unsur-unsurnya secara berurutan yaitu nama penulis, tahun terbit,
judul buku, tempat terbit, dan penerbit.
unsur-unsur secara beruntun yaitu nama penulis, tahun terbit, judul artikel, nama
jurnal/publikasi, nomor publikasi (tahun dan nomor edisi) dan halaman.
dengan urutan nama penulis, tahun, judul
diikuti dengan penjelasan dalam kurung ( , alamat disertai dengan tanggal dan bulan
sertatahun pengaksesan dengan penempatan didalam kurung.
II. Naskah artikel diketik dengan berspasi ganda; menggunakan
kertasA4; dengan font 12pt.
III. Naskah dikirim/dibawah langsung ke redaksi Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit (JAKA)
Politeknik Negeri Kupang Jl. Adisucipto Penfui, P.O. Box 139 (0380) 826246 dan telah diterima
redaksipaling lambat1 bulan sebelum bulan penerbitan.
IV. Setiap penulis dibebankan biaya ongkos cetak sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu
rupiah)setiap edisi.
Pengelola/tim penyunting akan diberitahukan kepada penulis secara tertulis tentang kepastian
penolakan/pemuatan naskah.
online)
Microsoft Word,
Times News Romans
Pelindung
Penanggung Jawab
Penasehat
Redaktur
Mitra Bestari
Penyunting/Editor
Desain Grafis
Sekretariat
: Direktur Politeknik Negeri Kupang
: Pudir I Politeknik Negeri Kupang
: Ketua Jurusan Akuntansi
: Selfesina Samadara SE., MSA
:
1. DR. Jaswadi, SE, M.Si, Ak
2. DR. Nining Hendarman, SH, MH
:
1. Munawar, SE., MSA
2. Robin Tibuludji, SE., MM
3. Zainudin A.Djaha, SE.,MM
4. DR.Donny Junias, SE.,MM
5. Meyulinda A.Elim, SE.,Msi,Ak
6. Hapsa Usman, SE., MM
7. Jennie S. Sir, SE.,MSA,Ak
:
1. Janri Ratukadja, SE.,Msi
2. Ones Sivorus Miramangi, S.ST
:
Vemy Rassi, SE1.
SUSUNAN REDAKSI
JURNALAKUNTANSI KEUANGAN DAN AUDIT (JAKA)

3. KATA PENGANTAR
Salam Sejahtera,
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
atas bimbinganNya dan pertolonganNya sehingga Jurnal JAKA ini
dapat kami terbitkan, kendatipun sedikit mengalami keterlambatan.
Jurnal JAKA ini merupakan edisi kedua pada bulan Desember
2017, kami sangat mengharapkan saran, kritik serta dukungan dari
berbagai pihak, khususnya kepada para penyunting ahli yang telah
memberikan dukungan dalam perbaikan isi maupun tata cara penulisan
artikel agar mutu jurnal ini akan lebih baik lagi pada masa yang akan
datang.
Terbitan kedua yakni Nomor 2 Desember 2017, memuat
6 (enam) artikel yang terdiri dari hasil penelitian, semoga terbitan ini
dapat berguna bagi masyarakat ilmiah. Akhirnya Tim redaksi
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu
terbitnya jurnal ini.
Kupang, Desember 2017
Ketua Penyunting

4. J A K A
JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN DAN AUDIT
Volume 2 Nomor 2 Desember 2017 Halaman 75 – 158
Halaman
1. OPTIMIZATION OF POTENCY OF RETRIBUTION PERMIT TO
ESTABLISH BUILDING IN INCREASING REAL REGIONAL INCOME IN
ALOR REGENCY ........................................................................................... 75 – 83
Zainudin Adang Djaha
2. SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA KUPANG
(STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KUPANG
DAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KUPANG) ................................ 84 – 110
Ayu Audina Mello, Jasintha Dessy Tapatfeto & Sulche Ifone Nafi
3. ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN ........................................................................................ 111 - 118
Marlen Sanu, Deetje W. Manuain & Selfesina Samadara
4. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA KEDURU
KECAMATAN SABU TIMUR KABUPATEN SABU RAIJUA ..................... 119 - 127
Selfesina Samadara, Jandri P.Z Ratukadja, Mery Afliani Udju
5. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MUSI
BANYUASIN ................................................................................................... 128 – 142
Sunanto
6. PENERAPAN PROSEDUR PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENGELOLA
DAN TUTOR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI
BANYUASIN....................................................................................................
143 - 152
Endang
7. EFEKTIVITAS PROSEDUR PENCAIRAN DANA PERJALANAN DINAS
DALAM DAN LUAR DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN ................................. 153 - 158
Masri Ermawijaya

5. OPTIMIZATION OF POTENCY OF RETRIBUTION PER-
MIT TO ESTABLISH BUILDING IN INCREASING REAL
REGIONAL INCOME IN ALOR REGENCY
Zainudin Adang Djaha
Abstract :
As The fundamental reason for this research is that many people who do not have Building
Permit (IMB) in Alor district is Rp. 12,553,100,000. Realization of Building Permit License by
Local Government ofAlor Regency through Local Revenue and Asset Service in 2010 amounted
to 37.23%. This data shows that local government effort in realizing IMB retribution is still very
low or not yet optimal. The research question is How is Potential Levy of Building Establishment
(IMB) to Local Own Revenue (PAD) in Alor Regency, How to Optimalize Potential Levy of
Building Establishment Permit (IMB) (PAD) in Alor Regency. The purpose of this research is to
know Potential Levy of Building Establishment Permit (IMB), to knowOptimalization of Potential
Levy of Building Establishment Permit (IMB). The results showed that local government efforts
in realizing IMB retribution is still very low or not optimal. In addition, the potential of IMB levy
that has not been optimized, among others, in 2010 amounted to Rp. 12,531,000,000, in 2011
amounting to Rp 12,529,850,000 and in 2012 the potential of IMB levy not yet optimized is Rp.
12,529,360,000. The realization of IMB levy for 2010 amounted to 9.89%, realization of IMB
levy for 2011 amounted to 21.69% and the realization of IMB levy for the year 2012 amounted to
22.49%. From this achievement, it can be concluded that the local government of Alor Regency
has not maximized the realization of IMB levy. IMB levy that has not been optimized for 2010
amounted to 90.11%, the realization of IMB levy that has not been optimized for the year 2011
amounted to 79.16% and the realization of IMB levy that has not been optimized for the year
2012 amounted to 79.62%. From this achievement, it can be concluded that the district government
of Alor has not yet optimized the IMB levy. The building owner does not have Building Permit
because the requirements set by the Office of Spatial Planning and BuildingAlor regency contained
in Local Regulation No. 12 of 1998 on the License of Building Establishment is not yet complete.
The majority of building owners still do not know about the procedures for the construction of
building permit due to lack of socialization provided by the government.
Keywords: Optimization, IMB, PAD.
PENDAHULUAN
Salah satu bentuk optimalisasi potensi
sumber penerimaan daerah di Kabupaten Alor
adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Retribusi IMB. Alasan mendasar untuk
dilakukan penelitian ini adalah masih banyak
Djaha, Dosen Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Kupang
75

6. penduduk yang belum memiliki Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) di Kabupaten Alor sebesar Rp.
12.553.100.000. Realisasi Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Alor melalui
Dinas Pendapatan dan Aset Daerah dalam tahun
2010 sebesar 37,23%), realisasi IMB ditahun
2011 38,76% dan realisasi IMB ditahun 2012
sebesar 41,97%. Data ini menunjukkan upaya
pemerintah daerah dalam merealisasikan
retribusi IMB masih sangat rendah atau belum
optimal.
Pertanyaan penelitian yang akan dibahas
dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai
berikut :
1.Bagaimana Potensi Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kabupaten Alor ?
2.Bagaimana Optimalisasi Potensi Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten
Alor?
3.Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi
pemerintah daerah dalam optimalisasi Potensi
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
Kabupaten Alor?
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian
ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
a.Untuk mengetahui Potensi Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten
Alor.
b.Untuk mengetahui Optimalisasi Potensi
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
Kabupaten Alor.
c.Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang
dihadapi pemerintah daerah dalam optima-
lisasi Potensi Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kabupaten Alor.
TINJAUAN PUSTAKA
1. Retribusi
Menurut Munawir (1997), Retribusi
merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat
dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat
ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis
karena siapa saja yang tidak merasakan jasa
balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan
iuran itu.
Retribusi daerah berdasarkan pasal 1 ayat
28 UU. No. 34 tahun 2000 adalah pungutan dae-
rah sebagai pembayaran atas jasa atau izin
tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi-
kan oleh Pemda untuk kepentingan orang pri-
badi atau badan. Memperhatikan ketentuan
tersebut menurut Fauzan (206:239), maka
retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang
berasal dari usaha- usaha Pemda untuk menye-
diakan sarana dan prasarana yang ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik
individu maupun badan atau korporasi dengan
kewajiban memberikan pengganti berupa uang
sebagai pemasukan kas daerah. Retribusi
Daerah terdiri atas 3 (tiga) golongan, yaitu :
a.Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa
yang disediakan atau diberikan oleh
pemerintah daerah (Pemda) untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
b.Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa
yang disediakan oleh Pemda dengan menganut
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat
pula disediakan oleh sektor swasta.
Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi
atas kegiatan tertentu Pemda dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan
yang dimaksudkan untuk pembinaan, penga-
turan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana,
atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.
 76 JAKA Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Vol. 2 No. 2 Desember 2017

7. 2.Ijin Mendirikan Bangunan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah
pembayaran atas pemberian ijin mendirikan
bangunan termasuk mengubah/membongkar
bangunan oleh Pemerintah kepada orang pribadi
atau badan. Sebagai ganti atas jasa pemerintah
yang sudah menerbitkan ijin mendirikan
bangunan, orang pribadi atau badan yang
mengajukannya perlu membayar retribusi.
Retribusi ini secara umum berbeda-beda di
tiap daerah dan biasanya dihitung berdasarkan
luas bangunan yang akan didirikan. Retribusi
ini juga dimaksudkan sebagai pemasukan
daerah. Syarat-syarat untuk dapat diberikannya
ijin mendirikan bangunan kepada pemohon
adalah :
a.Bangunan yang didirikan harus sesuai perun-
tukan dengan Rencana Tata Ruang.
b. Luas bangunan harus sesuai dengan ketentuan
BCR (Building Coverage Ratio), yaitu perban-
dingan antara luas bangunan (tutupan yang
tidak resap air) dengan total luas resapan
lahan.
c.Ketinggian bangunan tidak melebihi aturan
yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan
tata ruang kecuali telah dilakukan pengkajian
teknik terlebih dahulu atau izin khusus.
3. Pendapatan Asli Daerah
Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Penda-
patan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan
yang diperoleh daerah yang dipungut berdasar-
kan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Menurut Kadjatmiko
(2002:77), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
adalah penerimaan yang diperolah daerah dari
sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang
dipungut berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pendapatan asli daerah ini merupakan
bagian terpenting dari penerimaan Daerah.
Semakin tinggi sumber pendapatan asli daerah
akan semakin tinggi kemampuan daerah dalam
menyelenggarakan otonomi daerah. Pendapatan
Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh
dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri
yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah
sesuai dengan peraturan-peraturan perundang -
- undangan yang berlaku. Sumber pendapatan
asli daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
salah satu komponen sumber pendapatan daerah
sebagaimana yang diatur dalam UU No. 34
tahun 2000 tentang pajak daerah. Dalam
penjelasan UU No. 34 tahun 2000 disebutkan
bahwa PAD merupakan segala sesuatu yang
diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur
dengan uang karena adanya kewenangan yang
diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak
daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan
milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah
serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Penjelasan undang-undang juga mengisya-
ratkan bahwa di dalam penyelenggaraan fungsi-
fungsi pemerintahan daerah, kepala daerah
kabupaten/kota diharapkan dapat mengelolah
dan memanfaatkan seluruh sumber pendapatan
daerah yang dimilikinya secara optimal, dengan
kata lain bahwa kepala daerah kabupaten/kota
dalam menyelenggarakan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan daerah tidak terus-
menerus menggantungkan anggaran dari
pemerintah pusat melalui dana perimbangan.
Lebih lanjut di dalam administrasi keuangan
daerah, PAD adalah pendapatan daerah yang
diurus dan diusahakan sendiri oleh daerah yang
dimaksudkan sebagai sumber PAD guna
pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan
dan definisi tersebut di atas, maka PAD dapat
disimpulkan sebagai berikut:
a.PAD merupakan sumber pendapatan daerah
dengan mengelolah dan memanfaatkan
potensi daerah.
b.Di dalam mengelolah dan memanfaatkan
potensi daerah, PAD dapat berupa pajak,
retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir dapat dilihat dalam
gambar berikut ini :
 77Djaha, Optimization Of Potency Of Retribution Permit To Establish Building In Increasing Real Regional
Income In Alor Regency

8. Potensi
Retribusi IMB
Optimalisasi Potensi
retribusi IMB
1. Sosialisasi Perda No. 16 Thn
2010
2. Implementasi Perda No.16 Thn
2010
Dari
Pemerintah
Hambatan
yang dihadapi
Waktu
Dari
Masarakat
Sosialisasi
Peraturan
Perilaku
Aparat
Persyaratan
Biaya
Perizinan
Retribusi IMB
P A D
Gambar. 01
Kerangka Berpikir
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif
bertujuan untuk menggambarkan secara tepat
sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau
kelompok tertentu untuk menentukan adanya
suatu gejala dengan gejala lain dalam masya-
rakat. Taylor (Moleong,2000:3), mendefinisikan
penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang dalam
perilaku yang dapat diamati. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan data-data berdasarkan keadaan
yang ada, hasil wawancara langsung dengan
informan dan dari dokumen-dokumen yang
tersedia sesuai keperluan penelitian.
Populasi Dan Sampel
a. Populasi
Yang menjadi populasi dalam penelitian ini
adalah masyarakat Alor yang belum memiliki
Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) sebanyak
28.450 yang tersebar di 17 Kecamatan.
b.Sampel
1). Sampling Wilayah
Teknik penarikan sampel wilayah adalah
menggunakan teknik simple random sam-
pling yakni peneliti mengambil sampel
wilayah secara sederhana dengan pertim-
bangan waktu, dana dan kemudahan
pengambilan data. Wilayah kecamatan
yang dijadikan sebagai sampel dalam
penelitian ini adalah Kecamatan Teluk
Mutiara dan Kecamatan Alor Barat Laut.
2). Sampling Responden
Teknik penarikan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Sampling
 78 JAKA Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Vol. 2 No. 2 Desember 2017

9. Aksidental ( Sugiono 2002 : 63 ) yakni
teknik penarikan sampel berdasarkan
kebetulan yaitu siapa saja yang secara
kebetulan bertemu dengan peneliti dapat
digunakan sebagai sampel bila dipandang
orang tersebut cocok sebagai sumber data
(orang tersebut penduduk Asli Kecamatan
yang dijadikan sampel dan tidak memiliki
IMB. Maksimal responden yang diwawan-
carai adalah 25 orang per kecamatan ) .
Selain itu juga ada informen yang diwa-
wancarai yakni Camat di dua wilayah
penelitian, kepala dinas perizinan dan
bidang lain yang terkait. Dengan demikian
jumlah responden dalam penelitian ini
sebanyak 53 orang.
Metode Analisis Data
a. Analsis Potensi Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan :
Penerimaan RetribusiIzinMendirikanBangunan(IMB)
RetribusiIMB =-----------------------------------------------------------------------X100%
Target Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
PenerimaanRetribusiIzinMendirikanBangunan(IMB)
Potensi Retribusi IMB = ----------------------------------------------------------------------- X100%
PotensiPenerimaanRetribusi IzinMendirikanBangunan
1).Analisis Realisasi Retribusi IMB
2).Analisis Potensi Retribusi IMB yang hilang
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
1. Data Potensi Retribusi dan Realisasi IMB
Berikut ini penulis tampilkan data penelitian
tentang potensi retribusi Izin Mendirikan
Bangunan ( IMB ), realisasi IMB dan potensi
retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )
yang belum dioptimalkan dalam tahun 2010 ,
2011 dan 2012 :
Tabel 1. Data Potensi dan Realisasi IMB
Sumber : Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Alor
Tahun Potensi
Retribusi
IMB
Realisasi
Retribusi IMB
%
Realisasi
Retribusi
IMB
Potensi Retribusi
IMB yang belum
dioptimalkan
% Potensi
Retribusi IMB
yang belum
dioptimalkan
2010 12,553,100,000 1,241,100,000.00
37.23
7,879,850,000 62.77
2011 13,065,200,000 2,723,250,000.00 38.76 8,001,055,000 61.24
2012 13,853,100,000 2,823,740,000.00 41.97 8,038,550,000 58.03
2.Analisis Potensi Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan
a.Analisis Realisasi Retribusi IMB
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
dalam tiga tahun terakhir yakni tahun 2010,
2011 dan tahun 2012 dapat dihitung sebagai
berikut :
Tahun Realisasi IMB Potensi IMB % Realisasi
2010 1,241,100,000.00 12,553,100,000 9.89
2011 2,723,250,000.00 13,065,200,000 21.69
2012 2,823,740,000.00 13,853,100,000 22.49
Tabel 2. Realisasi Retribusi IMB Kabupaten Alor Tahun 2010-2012
Sumber : Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Alor
 79Djaha, Optimization Of Potency Of Retribution Permit To Establish Building In Increasing Real Regional
Income In Alor Regency

10. Berdasarkan perhitungan realisasi retri-
busi selama tiga tahun di atas menunjukkan
bahwa realisasi retribusi IMB untuk tahun
2010 sebesar 9,89%, realisasi retribusi IMB
untuk tahun 2011 sebesar 21,69% dan reali-
sasi retribusi IMB untuk tahun 2012 sebesar
22,49%. Dari capaian ini dapat disimpulkan
bahwa Pemda Kabupaten Alor belum
maksimal melakukan realisasi retribusi
IMB.
b.Analisis Optimalisasi Penerimaan
Retribusi IMB
Optimalisasi pungutan retribusi ijin
mendirikan bangunan oleh Dinas tata ruang
dan bangunan diatur oleh Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin
Mendirikan Bangunan yang sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Daerah. Optimalisasi
retribusi ijin mendirikan bangunan sangat
penting karena berhubungan dengan sumber
pendapatan daerah guna untuk meningkat-
kan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
yang sesuai target dan telah ditetapkan oleh
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Alor.
Untuk mengetahui optimalisasi potensi
retribusi Izin Mendirikan Bangunan
( IMB ) selama tiga tahun terakhir yakni
tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012,
maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 3. Prosentase Realisasi IMB dan Retribusi IMB yang belum dioptimalkan
Sumber : Data sekunder olahan penulis Tahun 2013
Tahun
Potensi Retribusi
IMB
Realisasi Retribusi IMB
Potensi Retribusi
IMB yang belum
dioptimalkan
% Retribusi IMB
yang belum
dioptimalkan
2010 12,553,100,000 1,241,100,000.00 11,312,000,000 90.11
2011 13,065,200,000 2,723,250,000.00 10,341,950,000 79.16
2012 13,853,100,000 2,823,740,000.00 11,029,360,000 79.62
Berdasarkan perhitungan optimalisasi
retribusi selama tiga tahun di atas
menunjukkan bahwa retribusi IMB yang
belum di optimalisasi untuk tahun 2010
sebesar 90,11%, realisasi retribusi IMB
yang belum di optimalisasi untuk tahun
2011 sebesar 79,16% dan realisasi retribusi
IMB yang belum di optimalisasi untuk
tahun 2012 sebesar 79,62%. Dari capaian
ini dapat disimpulkan bahwa Pemda
Kabupaten Alor belum melakukan optima-
lisasi retribusi IMB.
3.Analisis Optimalisasi Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan di Kabupaten Alor
a.Sosialisasi Perda No. 12 Thn 1998 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Sosialisasi Perda No. 12 Tahun 1998 ten-
tang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
di Kabupaten Alor pelaksanaannya sangat
diperlukan karena bertujuan untuk menge-
tahui bagaimana setiap kegiatan yang telah
dilakukan sesuai dengan rencana yang ada,
selain itu setiap organisasi pasti memerlukan
adanya suatu kegiatan pelaksanaan karena
dengan adanya pelaksanaan maka kegiatan
yang ada akan dapat di nilai kembali. Selain
itu juga sosialisasi dimaksudkan untuk
memberikan pengetahuan dan pemahaman
kepada masyarakat tentang persyaratan Izin
Mendirikan Bangunan, prosedur perizinan,
biaya perizinan terutama manfaat perizinan
diantaranya adalah peningkatan Pendapatan
Asli Daerah ( PAD ).
Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh
mana sosialisasi Perda No. 16 Tahun 2010
tentang IMB, maka telah dilakukan wawan-
cara dengan 53 responden yang tersebar di
 80 JAKA Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Vol. 2 No. 2 Desember 2017

11. 2 kecamatan dengan hasil wawancara
sebagaimana dalam tabel berikut ini :
Tabel 4. Sosialisasi Perda Nomor 16 Tahun 2010
Sumber : Data primer olahan penulis tahun 2013
Catatan :
Pernah : 16/53 x100% = 30,19%
Tidak pernah : 37/53x100% = 69,81%
Item Pertanyaan
Jawaban Responden
Pernah Tidak Pernah
Jumlah % Jumlah %
Apakah saudara pernah mendapat Sosialisasi
Perda No. 16. Tahun 2010 tentang Retribusi
IMB dari petugas pemerintah
16 30,19%% 37 69,81%
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat
bahwa sebanyak 37 responden atau 69,81%
responden mengemukakan bahwa mereka
belum pernah mendapat sosialisasi atau
penjelasan tentang Perda No.12 Tahun 1998
tentang Izin Mendirikan Bangunan. Seba-
nyak 16 responden ( 30,19% ) berpendapat
bahwa pernah mendapat penjelasan di
kantor Dinas Perijinan pada saat hendak
mengurus IMB dan juga dari siaran radio
serta Pos Kupang, sampai sekarang belum
mendapat izin karena masih ada beberapa
syarat yang belum dipenuhi yakni gambar
rencana bangunan dan denah jalan masuk.
Hasil wawancara dengan Kepala Dinas
Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Alor
mengakui adanya kendala keuangan,
sumber daya dan fasilitas dalam melaksana-
kan sosialisasi Perda, sehingga sosialisasi
baru dilakukan terhadap aparat desa dan
petugas pada Dinas Perijinan untuk menso-
sialisasikan Perda tersebut ke pada masya-
rakat, juga beberapa kali disampaikan
melalui siaran radio dan Koran.
Berdasarkan jawaban responden baik dari
masyarakat maupun informen dapat disim-
pulkan bahwa sosialisasi Perda Nomor 12
Tahun 1998 belum dilaksanakan secara
maksimal kepada masyarakat sehingga
banyak masyarakat yang belum mengetahui
dan memahami isi Perda tersebut, akibatnya
banyak masyaraakat yang belum mengurus
IMB.
b. Media Sosialisasi Perda No. 12 Thn 1998
tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan
Untuk menyampaikan informasi (sosiali-
sasi) kepada masyarakat tentang Perda
Nomor 12 Tahun 1998 maka, pemerintah
menggunakan berbagai media seperti tatap
muka langsung, melalui radio dan melalui
Koran.
Catatan :
Prosentasi tatap muka = 8/16 x 100% = 50%
Prosentasi melalui Radio = 2/16 x 100% = 12%
Prosentasi Melalui Koran = 6/16 x100% = 38%
Item Pertanyaan Tatap muka Radio Koran
Jlh % Jlh % Jlh %
Media apa yang digunakan
pemerintah dalam melaksanakan
sosialisasi
8 50% 2 12% 6 38%
Tabel 5. Media yang digunakan dalam sosialisasi Perda No. 12 Tahun 1998
 81Djaha, Optimization Of Potency Of Retribution Permit To Establish Building In Increasing Real Regional
Income In Alor Regency

12. Hasil wawancara dengan 16 responden
yang telah mengetahui sosialisasi Perda
menunjukkan bahwa sebanyak 8 orang
(50%) responden mengetahui Perda melalui
tatap muka dan sebanyak 2 responden (12
%) responden mengetahui Perda melalui
media masa ( Alor Pos ).
Hasil wawancara dengan informen yakni
kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan
menunjukkan bahwa benar sosialisasi
sudah dilakukan melalui media seperti radio
dan Alor Pos selama beberapa kali saja
karena terkendala dengan biaya sosialisasi.
Dari hasil wawancara di atas diperoleh
informasi bahwa pemerintah sudah
melakukan sosialisasi Perda No. 12 tahun
1998, akan tetapi kendala yang dihadapi
adalah tidak semua masyarakat mempunyai
radio dan juga keinginan masyarakat untuk
membeli Koran rendah sehingga media
tersebut juga dinilai belum efektif untuk
menyampaikan sosialisasi kepada
masyarakat
4.Faktor-Faktor Yang Menghambat
Pelaksanaan Optimalisasi Pungutan
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Di
Kabupaten Alor
Dinas Tata Ruang dan Bangunan adalah
sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah
Daerah yang melaksanakan sebagian urusan
rumah tangga daerah di bidang perijinan.
Dalam hal penarikan pungutan retribusi ijin
mendirikan bangunan maka banyak
hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas
Tata Ruang dan Bangunan. Hambatan-
hambatan dan solusi dapat dilihat dalam tabel
berikut ini :
Tabel 6. Hambatan Pemerintah dalam Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 1998 dan Solusinya
Hambatan Pemerintah Solusi
1 Media yang digunakan untuk
sosialisasi Perda 12 Tahun 1998
masih minim
Disarankan agar pemerintah Kabupaten Alor memperbanyak
media sosialisasi Perda Nomor 12 Tahun 1998 sehingga
masyarakat bisa mengetahui persyaratan IMB
2 Sumber daya manusia untuk
sosialisasi masih minim
Disarankan agar pemerintah Kabupaten Alor dapat menambah /
memperbanyak SDM untuk kepentingan sosialisasi
3 Ketersediaan dana untuk sosialisasi
Perda No. 12 Tahun 1998 masih
belum maksimal
Disarankan agar pemerintah Kabupaten Alor mengalokasikan
dana dalam APBD untuk sosialisasi Perda Nomor 12 Tahun
1998
4 Aparat penegak hukum belum
mampu melaksanakan sangsi
hukum bagi masyarakat yang
melanggar Perda Nomor 12 Tahun
1998
Disarankan pemerintah Kabupaten Alor dapat membekali
aparat penegak hukum agar memberikan sanksi hukum bagi
masyarakat yang melanggar ketentuan Perda Nomor 12 Tahun
1998
5 Jumlah staf yang mengurus IMB
masih kurang
Disarankan agar pemerintah Kabupaten Alor dapat
meningkatkan jumlah staf yang mengurus IMB sehingga tidak
terjadi keterlambatan pengurusan
6 Keterbatasan personil untuk
mendata bangunan disetiap
wilayah kecamatan
Disarankan agar pemerintah dapat meningkatkan personil untuk
mendata bangunan disetiap wilayah yang belum memiliki IMB
untuk selanjutnya dilakukan pengurusan IMB
7 Kekurangan tenaga ahli dalam
pengurusan IMB
Disarankan agar pemerintah Kabupaten Alor dapat merekrut
tenaga ahli dalam pengurusan IMB sehingga proses pengurusan
bisa cepat dan kesalahan dapat diminimalisir
8 Fasilitas menunjang kunjungan
lapangan seperti kendaraan dinas
belum mencukupi untuk
menjangkau semua daerah
Disarankan agar pemerintah Kabupaten Alor dapat mengadakan
Fasilitas menunjang kunjungan lapangan seperti kendaraan
dinas yang belum mencukupi untuk menjangkau semua daerah
Sumber : Data primer olahan penulis Tahun 2013
 82 JAKA Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Vol. 2 No. 2 Desember 2017

13. KESIMPULAN
1.Media yang digunakan untuk sosialisasi Perda
No. 12 Tahun 1998 masih minim sehingga
informasi perda belum diketahui oleh
masyarakat secara maksimal.
2.Sumber daya manusia untuk sosialisasi masih
minim sehingga banyak potensi Pendapatan
Asli daerah yang belum dikelola secara
maksimal.
3.Ketersediaan dana untuk sosialisasi Perda No.
12 Tahun 1998 masih belum maksimal
sehingga banyak masyarakat yang belum
terjangkau oleh petugas untuk memberikan
sosialisasi.
4.Kekurangan tenaga ahli dalam pengurusan
IMB, sehingga pemerinta mengalami kesulitan
untuk membantu masyarakat dalam hal
gambar / sket bangunan yang sebagai salah
satu syarat pengurusan IMB.
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Yani, 2002, Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Belanja Negara (APBD) Guna Mendukung
Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus
Pemerintahan Daerah Kota Bogor),
Universitas Indonesia.
Burgin, Burhan. 2001. Metode Penelitian
Kualitatif . Raja Wali Pers. Surabaya.
Devas, Nick et. al. 1989. (Peny.). Keuangan
Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia.
Davey, K.J., 1988, Pembiayaan Pemerintahan
Daerah, UI-Press, Jakarta.
Gibson, James L, dkk, 1987. Organisasi dan
Manajemen : Perilaku Struktur, Proses,
Jakarta : Penerbit Erlangga.
Halim, Abdul (2004), Bunga Rampai Mana-
jemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi, UPP
AMP YKPN, Yogyakarta.
Handayaningrat, Soewarno. 1983. Pengantar
Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta.
Gunung Agung.
Hanurawan dan Muhammad. 2005. Manajeman
Sumber Daya Manusia. Jakarta. Bina
Aksara Lubis, Solly. 2007. Kebijakan
Publik. Mandar Maju. Bandung.
Muhammadreza, 14 September 2008. Kenali
IMB Hindari Masalah. Press released
Multiply.
Kaho, Josef, Riwo, 2003. Prospek Otonomi
Daerah di Negara Republik Indonesia.
Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12
Tahun 1998. Tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.
Peraturan Pemerintah RI, Nomor 65 Tahun
2001 Tentang Pajak Daerah.
 83Djaha, Optimization Of Potency Of Retribution Permit To Establish Building In Increasing Real Regional
Income In Alor Regency

14. SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KOTA KUPANG
(STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KUPANG
DAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KUPANG)
Ayu Audina Mello1
, Jasintha Dessy Tapatfeto2
, Sulche Ifone Nafi3
Abstrak :
KeberhasilanAPBD bertumpu pada para pedagang yang menjadi sumber penerimaan retribusi,
mengingat retribusi pasar sebagai sumber pendapatan asli daerah yang potensial. Untuk mendukung
hal tersebut tentunya diperlukan sebuah sistem dan prosedur pemungutan retribusi pasar yang
jelas dan transparan yaitu berdasarkan standar pemerintah yaitu Kepmendagri Nomor 21 Tahun
2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar
dalam Meningkatkan PendapatanAsli Daerah di Kota Kupang. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif
menggunakan teknik analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi pasar, dan Formulir
atau catatan akuntansi yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pemungutan
rertibusi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang belum sepenuhnya menggunakan standar
pemerintah menurut Kepmendagri Nomor 21 Tahun 2011. Hal ini terlihat 1).Adanya Pembuatan
Dokumen SKR oleh pihak PD. Pasar, yang mana seharusnya Pembuatan Dokumen SKR
berdasarkan Kepmendagri Nomor 21 tahun 2011 dilakukan oleh Kepala SKPD/ Pengguna
Anggaran. 2). Dari pihak PD. Pasar juga hanya memberikan Laporan Rekapitulasi dan SPJ kepada
Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang selaku SKPD, sedangkan berdasarkan Kepmendagri Nomor
21 Tahun 2011 Dokumen yang harus diserahkan untuk dipertanggungjawabkan adalah BKU
Penerimaan , Buku Pembantu, Buku Rekapitulasi dan SPJ. Dampak dari hal ini ialah menimbulkan
adanya peluang untuk melakukan kecurangan yang akan berdampak pada penerimaan Retribusi
Pasar.
Kata Kunci : Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah.
PENDAHULUAN
Upaya menciptakan kemandirian daerah,
PAD menjadi faktor yang sangat penting,
dimana PAD akan menjadi sumber dana dari
daerah sendiri. Namun demikian, realitas
menunjukkan bahwa PAD hanya mampu
Mello1
, Tapatfeto2
, Nafi3
, Adalah Dosen Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Kupang
84
membiayai belanja pemerintah daerah yang
paling tinggi sebesar 20% (Kuncoro, 2007:2).
Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001
tentang Retribusi Daerah, retribusi dikelola oleh
pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai
dengan objek-objek retribusi daerah yang telah

15. ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan. Objek-objek retribusi yaitu Retribusi
Jasa Umum, Jasa Usaha dan Jasa Perizinan
Tertentu. Salah satu objek retribusi yang dikelola
oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang yaitu
Retribusi Jasa Umum. Dalam Peraturan Dae-
rah Kota Kupang, terdapat 10 jenis Retribusi
jasa umum, salah satunya yaitu Retribusi
Pasar, sebagaimana terdapat dalam Peraturan
Daerah Kota Kupang Nomor 12 tahun 2006.
Keberhasilan APBD bertumpu pada peda-
gang yang menjadi sumber penerimaan retribusi
pasar. Usaha kecil yang dijalankan oleh pemilik
usaha harus bekerja keras untuk tahu apa yang
akan dikerjakan dihari esok, demi tercapainya
tujuan yang akan diperoleh dimasa yang akan
datang. Setiap usaha bertujuan memperoleh
penghasilan dan dari penghasilan tersebut akan
dikurangi dengan biaya yang diperkenankan
oleh UU perpajakan. Menurut Adriani, ( Ilmu
Hukum Pajak; 2002), pajak didefenisikan
sdebagai iuran rakyat kepada Negara ( yang
dapat dipaksakan) yang terutang dan wajib
membayarnya menurut peraturan dengan tidak
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat
ditunjuk dan digunakan dengan tugas Negara
untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD
pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang
setiap tahun semakin menurun dan tidak menca-
pai target yang di tetapkan. Hal ini disebabkan
oleh faktor-faktor yang ada dilapangan dan ini
sangat berdampak pada penerimaan PAD.
Mengingat pentingnya Sistem dan prosedur
pemungutan yang jelas dan transparan perlu
adanya perbandingan antara sistem yang diguna-
kan Pemerintah Daerah Kota Kupang yaitu
menurut Sistem yang ada pada PD. Pasar dengan
Teori Sistem Akuntansi Pemerintah yaitu menu-
rut Kepmendagri No 21 Tahun 2011, apakah
Sistem yang digunakan pada pelaksanaannya
dilapangan dan sesuai dengan sistem akuntansi
pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut
maka Pemerintah Daerah Kota Kupang perlu
memikirkan secara serius masalah-masalah
yang erat kaitannya dengan retribusi pelayanan
pasar, dan berusaha melakukan upaya demi
mengoptimalkan Sistem dan Prosedur yang ada
agar dapat meningkatkan PAD.
Berkenan dengan Peranan Retribusi Pasar
yang berorientasi PAD dalam menunjang pelak-
sanaan otonomi daerah Kota Kupang, maka
masalah yang akan dibahas dalam tesis ini
adalah :
1.Bagaimanakah Sistem pemungutan Retribusi
dan Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar di
Kota Kupang ?
2.Bagaimanakah Perbandingan antara Sistem
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar
Berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan
yaitu menurut Kepmendagri Nomor 21 Tahun
2011 dengan Sistem Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Pasar di PD. Pasar Kota Kupang ?
Tujuan Penelitian adalah :
1.Untuk Mengetahui Sistem dan Prosedur
Pemungutan Retribusi Pasar di Kota Kupang.
2.Untuk Mengetahui Perbandingan antara
Sistem Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Pasar Berdasarkan Sistem Akuntansi
Pemerintahan menurut Kepmendagri Nomor
21 Tahun 2011 dengan Sistem Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Pasar di PD. Pasar
Kota Kupang.
LANDASAN TEORI
1.PengertianAkuntansi Keuangan Daerah
Menurut Halim (2007:42) Akuntansi
keuangan daerah adalah aplikasi keuangan di
bidang keuangan Negara (Public Finance)
khususnya pada tahap pelaksanaan anggaran
termasuk segala pengawasan yang ditimbul-
kan baik bersifat seketika maupun parmanen
pada semua tingkatan dan unit pemerintahan.
Sedangkan Menurut Halim (2010: 35)
memberikan definisi akuntansi pemerintah
daerah yang disebutnya sebagai Akuntansi
Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan
 85Mello1
, Tapatfeto2
, Nafi3
, Sistem Dan Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Dan
Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang

16. Daerah adalah Proses pengidentifikasian,
pengukuran, pencatatan, dan pelaporan
transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas
pemerintah daerah (Kabupaten, Kota atau
Provinsi) yang dijadikan informasi dalam
rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh
pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang
memerlukan.
Jadi Akuntansi Pemerintahan atau Akun-
tansi Keuangan Daerah meliputi kegiatan
penganalisahan, pencatatan, penyimpulan,
pelaporan, dan penginterprestasian transaksi–
transaksi unit organisasi pemerintah atau
daerah.
Tujuan pelaporan Keuangan Akuntansi
Pemerintah atau Daerah adalah menunjukkan
kesesuaian aktivitas dengan Undang–Undang
dan peraturan lainnya.
2. Pengertian Sistem dan Prosedur
Menurut Mulyadi (2001:5) Sistem adalah
suatu jaringan prosedur yang dibuat
menurut pola yang terpadu untuk
melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.
Prosedur adalah suatu urutan kegiatan
klerikal, biasanya melibatkan beberapa
orang dalam satu departemen atau lebih,
yang dibuat untuk menjamin penanganan
secara seragam transaksi perusahaan yang
terjadi berulang-ulang. Sedangkan menurut
Winarmo (2006:114) Sistem adalah
sekumpulan komponen yang saling bekerja
sama mencapai tujuan tertentu. Prosedur
adalah Suatu urutan-urutan pekerjaan kerani
(clerical) biasanya melibatkan beberapa
orang dalam suatu bagian atau lebih.
Disusun untuk menjamin adanya perlakuan
yang seragam terhadap transaksi-transaksi
perusahaan yang sering terjadi (Baridwan,
2007 : 3).
Sistem adalah kumpulan atau rangkaian
komponen-komponen yang saling
berhubungan dan bekerja sama untuk
mencapai tujuan, sedangkan Prosedur
merupakan suatu urutan yang tersusun yang
biasanya melibatkan beberapa orang dalam
suatu bagian departemen atau lebih, yang
disusun untuk menjamin pena-nganan
secara seragam terhadap transaksi-transaksi
perusahaan yang terjadi berulang-ulang.
3. Sistem Akuntansi
Sistem akuntansi adalah organisasi
formulir, catatan dan laporan yang
dikoordinasi sedemikian rupa untuk
menyediakan informasi keuangan yang
dibutuhkan oleh manajemen guna memu-
dahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi,
2001: 3) .
Menurut Baridwan (2002:4) Sistem
akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-
catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat
untuk mengelolah data mengenai suatu
usaha kesatuan ekonomis dan tujuan untuk
menghasilkan umpan balik dalam bentuk
laporan-laporan yang diperlukan oleh
manajemen untuk mengawasi usahanya, dan
bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan
sebagai pemegang saham kreditor dan
lembaga-lembaga pemerintahan untuk
menilai hasil operasi
Dari pengertian diatas dapat disimpul-
kan Sistem akuntansi adalah metode dan
prosedur untuk mengumpulkan (formulir-
formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur
dan alat-alat) yang digunakan untuk
mengelola data dan melaporkan informasi
operasi dan keuangan perusahaan.
4. Tujuan Sistem Akuntansi
Tujuan umum pengembangan sistem
akuntansi menurut Mulyadi, (2001: 19)
adalah sebagai berikut:
a.Menyediakan informasi bagi pengelo-
laan kegiatan usaha baru.
b.Memperbaiki informasi yang dihasilkan
oleh sistem yang sudah ada, baik
mengenai mutu, ketepatan penyajian,
maupun struktur informasinya.
c.Memperbaiki pengendalian akuntansi dan
pengecekan intern, yaitu untuk
memperbaiki tingkat keandalan (relia-
bility) informasi akuntansi dan untuk
menyediakan catatan lengkap mengenai
 86 JAKA Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Vol. 2 No. 2 Desember 2017

17. pertanggungjawaban dan perlindungan
kekayaan perusahaan.
d.Mengurangi biaya klerikal dalam
penyelenggaraan catatan akuntansi.
5. Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Menurut Mardiasmo (2009:132)
menyatakan bahwa PAD adalah
penerimaan yang diperoleh dari sektor
pajak daerah, retribusi daerah, hasil
perusahaan milik daerah, hasil penge-
loalaan kekayaan daerah yang dipisah-
kan, dan lain-lain pendapatan asli dae-rah
yang sah. PAD dipisahkan menjadi empat
jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah,
retribusi daerah, hasil perusahaan milik
daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan
milik daerah yang dipisahkan, lain-lain
PAD yang sah (Halim,2009:67). PAD
sebagai penda-patan yang bersumber dan
dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.
Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah,
restribusi daerah, laba dari badan usaha
milik daerah (BUMD), dan pendapatan
asli daerah lainnya yang sah”.
a.Tujuan Prosedur Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Menurut Bastian (2006 : 76), tujuan
dari penyusunan Prosedur Pendapatan
Asli Daerah secara umum adalah:
1.Memberikan prosedur yang baku atas
aktivitas yang berkaitan dengan
perolehan informasi mengenai PAD,
mulai dari pengakuan sampai pada
proses pencatatannya.
2.Memberikan informasi yang tepat
maupun produktif mengenai jumlah
pendapatan yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah, sehingga dapat
diperhitungkan seberapa besar dana
yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
untuk membiayai kegiatan rutinitas
Daerah seperti yang dianggarkan.
b.Prosedur Akuntansi
Proses atau prosedur akuntansi meli-
puti: Mengumpulkan transaksi–tran-
saksi keuangan menganalisis tran-
saksi–transaksi keuangan dan formulir–
formulir, mencatat transaksi–transaksi
keuangan dalam formulir tadi ke dalam
buku–buku pembantu.
Sedangkan menurutAzhar (2007:264)
Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau
kegiatan yang dilakukan secara
berulang-ulang dengan cara yang sama.
Proses atau prosedur akuntansi meli-
puti: Mengumpulkan transaksi–tran-
saksi keuangan menganalisis tran-
saksi–transaksi keuangan dan formulir–
formulir, mencatat transaksi–transaksi
keuangan dalam formulir tadi ke dalam
buku–buku pembantu.
Prosedur dan proses akuntansi dapat
dilihat pada gambar dibawah ini:
 87Mello1
, Tapatfeto2
, Nafi3
, Sistem Dan Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Dan
Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang
Transaksi
Dokumen-
Dokumen
Jurnal
Buku
Besar
Neraca
Saldo
Laporan
Keuangan
Gambar 1.
Prosedur dan Proses Akuntansi

18. Jadi kesimpulannya bahwa prosedur
akuntansi adalah suatu urutan-urutan
pekerjaan yang melibatkan beberapa
orang atau bagian dalam suatu
pekerjaan dalam suatu Dinas Instansi
atau organisasi tertentu dengan tujuan
agar pelaksanaan tersebut dapat
diselesaikan dengan baik dan benar.
c.Sistem dan Prosedur Akuntansi
Pendapatan Asli Daerah
Prosedur akuntansi adalah tahap–
tahap atau urutan–urutan pekerjaan
dalam pelaksanaan Laporan Perhi-
tungan (PAD) pada Dinas Pendapatan
Kota Kupang antara lain: mengumpul-
kan transaksi–transaksi, penggolongan
bukti–bukti (PAD), menganalisis tran-
saksi–transaksi keuangan (PAD), men-
catat bukti–bukti transaksi–transaksi
(PAD), serta membuat bagan alir
(Flowchart) (PAD) yang sesuai dengan
sistem dan prosedur akuntansi yang
berlaku.
Semua PAD dilaksanakan melalui
rekening kas umum daerah, dimana
setiap pendapatan tersebut harus didu-
kung oleh bukti yang lengkap dan sah.:
1).Setiap SKPD yang memungut PAD
wajib mengidentifisikasikan pemu-
ngutan atas pendapatan yang menjadi
wewenang dan tanggungjawabnya.
2).SKPD dilarang melakukan pungutan
selain dari yang ditetapkan dalam
peraturan daerah.
3).Komisi, rabat, potongan, atau penda-
patan lain dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang dapat dinilai
dengan uang baik secara langsung
sebagai akibat dari penjualan, tukar–
menukar, hibah, asuransi, ada atau
pengadaan barang dan jasa termasuk
pendapatan bunga, jasa giro, atau
pendapatan lain-lain sebagai akibat
penyimpanan dana anggaran pada
bank serta pendapatan dari hasil
pemanfaatan barang Daerah atau
kegiatan lainnya merupakan PAD.
4).Pengembalian atas kelebihan penda-
patan dilakukan dengan membeban-
kan pada pendapatan yang bersang-
kutan untuk pengembalian penda-
patan yang terjadi dalam tahun yang
sama.
5).Untuk pengembalian kelebihan pen-
dapatan yang terjadi pada tahun–
tahun sebelumnya dibebankan pada
belanja tidak terduga.
6).Pengembalian harus didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah.
7).Semua pendapatan dana perim-
bangan dan pendapatan lain–lain Dae-
rah yang sah dilaksanakan melalui
rekening kas umum daerah dan
dicatat sebagai PAD.
d.Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas
dari Pendapatan Asli Daerah
1.Penerimaan PAD antara lain diperoleh
dari transaksi:
a).Pajak Daerah.
b).Retribusi Daerah.
c).Penerimaan Lain-lain PAD antara
lain meliputi penjualan aset daerah
yang dipisahkan, penerimaan bunga
deposito, penerimaan jasa giro,
denda keterlambatan pelaksanaan
kegiatan. Jaringan prosedur yang
membentuk sub sistem ini terdiri
dari prosedur penerimaan, penye-
toran kas dan pencatatan. Prosedur
penerimaan, penyetoran kas dan
pencatatan merupakan uraian
pelaksanaan kegiatan yang terdiri:
fungsi/ pihak yang terkait, dokumen
yang digunakan, catatan yang
digunakan, dan deskripsi prosedur.
2.Prosedur Penerimaan, Penyetoran
Kas, dan Pencatatan Pendapatan Asli
Daerah.
Pendapatan Daerah Melalui Benda-
hara Penerimaan Semua penerimaan
daerah dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintah daerah dikelola
dalam APBD. Setiap SKPD yang
mempunyai tugas memungut dan/atau
 88 JAKA Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Vol. 2 No. 2 Desember 2017

19. menerima pendapatan daerah wajib
melaksanakan pemungutan dan/atau
penerimaan berdasarkan keten-tuan
yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan. Penerimaan
SKPD dilarang digunakan langsung
untuk membiayai pengeluaran,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan. Penerimaan
SKPD berupa uang atau cek harus
disetor ke rekening kas umum daerah
paling lama 1 (satu) hari kerja. Untuk
daerah yang kondisi geografisnya sulit
dijangkau dengan komunikasi dan
transportasi sehingga melebihi batas
waktu penyetoran maka hal ini akan
ditetapkan dalam peraturan kepala
daerah. Bendahara Penerimaan wajib
menyelenggarakan penatausahaan
terhadap seluruh penerimaan dan
penyetoran yang menjadi tanggung-
jawabnya. Tata cara pelaksanaan
penerimaan daerah yang dikelola oleh
Bendahara Penerimaan diatur dalam
Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedo-
man Pengelolaan Keuangan Daerah.
Secara adminstratif, Bendahara Pene-
rimaan bertanggungjawab pada
Kepala SKPD atas pengelolaan uang
yang menjadi tugasnya, namun secara
fungsional Bendahara Penerimaan
SKPD bertanggungjawab pada
PPKD.
Menurut Kepmendagri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Pedoman Penge-
lolaan Keuangan Daerah, fungsi/
pihak yang terkait dalam prosedur
penyetoran kas, dan pencatatan pada
sistem penerimaan pendapatan asli
daerah melalui bendahara penerimaan
sebagai berikut.
1).Fungsi/Pihak yang Terkait
a.Kepala SKPD/Pengguna Ang-
garan Dalam prosedur kegiatan
ini, Kepala SKPD berfungsi/
berwenang untuk:
1.Menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD dan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD).
2.Menandatangani SPJ yang
berasal dari PPK-SKPD yang
selanjutnya SPJ tersebut
diserahkan kepada PPKD.
b.Bendahara Penerimaan Dalam
prosedur kegiatan ini, Bendahara
Penerimaan berfungsi/ berwe-
nang untuk:
1.Menerima sekaligus mencocok-
kan uang yang disetorkan oleh
Wajib Pajak/Retribusi sesuai
dengan yang tertera pada
SKPD/SKRD.
2.Membuat Tanda Bukti Pemba-
yaran (TBP)/Bukti lain yang
sah dan menyerahkan kepada
Wajib Pajak/Retribusi.
3.Menyetorkan uang yang diteri-
manya setiap hari ke Bank
beserta Surat Tanda Setoran
(STS) yang telah dibuat.
4.Membuat dan menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban
untuk penerimaan satu bulan
paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya kepada PPKD.
c.PPK-SKPD
Dalam prosedur kegiatan ini,
PPK-SKPD berfungsi/ berwe-
nang untuk:
1.Memverifikasi, mengevaluasi,
dan mencocokkan Laporan
Pertanggungjawaban yang
berasal dari Bendahara Pene-
rimaan. Apabila dinyatakan
tidak cocok maka dikembalikan
lagi kepada Bendahara Pene-
rimaan.
2.Menandatangani Laporan Per-
tanggungjawaban yang telah
dinyatakan cocok.
 89Mello1
, Tapatfeto2
, Nafi3
, Sistem Dan Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Dan
Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang

20. d.PPKD
Dalam prosedur kegiatan ini,
PPKD berfungsi/berwenang
untuk:
1.Membandingkan antara SPJ
yang berasal dari Kepala SKPD
dengan Nota Kredit dari Bank.
Apabila tidak sesuai maka
dikembalikan kepada Kepala
SKPD.
2.Membuat Surat Pengesahan
SPJ yang kemudian disam-
paikan kepada PPK-SKPD.
e.Fungsi Akuntansi di Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD). Dalam prosedur
kegiatan ini, Fungsi Akuntansi-
SKPKD berfungsi/ berwenang
untuk:
1.Menjurnal pendapatan berda-
sarkan LPJ yang diterima dari
PPKD ke dalam Buku Jurnal
Penerimaan Kas.
2.Memposting rekening penda-
patan ke dalam Buku Besar dan
Buku Besar Pembantu.
f. Fungsi Akuntansi di Pejabat
Penatausahaan Keuangan-Satuan
Kerja Perangkat Daerah (PPK-
SKPD). Dalam prosedur kegiatan
ini, Fungsi Akuntansi PPK-SKPD
berfungsi/ berwenang untuk:
1.Menjurnal pendapatan berda-
sarkan LPJ yang diterima dari
PPKD ke dalam Buku Jurnal
Penerimaan Kas.
2.Memposting rekening penda-
patan ke dalam Buku Besar dan
Buku Besar Pembantu.
Menurut Kepmendagri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Keu-
angan Daerah, dokumen-doku-
men yang Digunakan dalam
prosedur penyetoran kas, dan
pencatatan pada sistem pene-
rimaan pendapatan asli daerah
melalui bendahara penerimaan
sebagai berikut.
2).Dokumen yang Digunakan
a.Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD)/ Surat Ketetapan
Retribusi (SKRD).
Dokumen ini digunakan seba-
gai pedoman bagi wajib pajak/
retribusi dalam menentukan
jumlah rupiah yang wajib dise-
tor kepada Bendahara Pene-
rimaan.
b.Tanda Bukti Penerimaan
(TBP).
Dokumen ini digunakan seba-
gai tanda terima atas uang yang
disetor oleh wajib pajak/retri-
busi kepada Bendahara Pene-
rimaan.
c.Surat Tanda Setoran (STS).
Dokumen ini digunakan untuk
menyetorkan penerimaan dae-
rah dari Bendahara Penerimaan
Kas Daerah di Bank.
d.Nota Kredit Bank.
Bank menggunakan dokuman
ini untuk memberitahukan
adanya transfer ke rekening kas
daerah.
Menurut Kepmendagri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Keu-
angan Daerah, catatan-catatan
yang digunakan dalam prosedur
penyetoran kas, dan pencatatan
pada sistem penerimaan penda-
patan asli daerah melalui benda-
hara penerimaan sebagai
berikut.
3).Catatan Yang Digunakan
Catatan yang digunakan dalam
prosedur penerimaan, penyetoran
kas dan pencatatan pada Sub
Sistem Penerimaan Pendapatan
Asli Daerah melalui Bendahara
Penerimaan adalah:
 90 JAKA Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Vol. 2 No. 2 Desember 2017

21. a.Buku Kas Umum, merupakan
catatan untuk merekapitulasi
penerimaan dan pengeluaran
kas harian yang dilakukan oleh
Bendahara Penerimaan.
b.Buku Rekapitulasi Penerimaan
Harian, merupakan catatan
yang digunakan oleh Bendahara
Penerimaan untuk merekapi-
tulasi penerimaan dan penye-
toran kas yang telah dilakukan.
Buku ini nantinya dijadikan
lampiran dalam Laporan Per-
tanggungjawaban.
c.Buku Pembantu Rincian
Obyek, merupakan catatan yang
digunakan oleh Bendahara
Penerimaan untuk mencatat
penerimaan kas secara detail
sesuai dengan obyeknya.
d.Buku Jurnal Penerimaan Kas,
merupakan buku yang diguna-
kan oleh Fungsi Akuntansi di
Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD) untuk mencatat dan
menggolongkan transaksi atau
kejadian yang mengakibatkan
terjadinya penerimaan kas dan
penyetoran kas ke rekening Kas
Daerah berdasarkan Laporan
Pertanggungjawaban.
e.Buku Besar, merupakan buku
untuk meringkas transaksi
penerimaan kas ke dalam
rekening yang terkait dengan
penerimaan Pendapatan Asli
Daerah, yang telah dicatat
dalam Jurnal Penerimaan Kas.
Selain itu juga untuk meringkas
penyetoran kas dari Bendahara
Penerimaan ke rekening Kas
Daerah.
f. Buku Besar Pembantu, meru-
pakan catatan akuntansi yang
berfungsi memberikan infor-
masi rinci dari suatu rekening
yang terkait dengan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah dan
penyetoran kas dari Satuan
Kerja ke rekening Kas Daerah,
yang diringkas dalam Buku
Besar berdasarkan Rekap
Setoran atau bukti pendukung
lainnya yang sah. Pencatatan
dalam buku pembantu diurai-
kan berdasarkan rincian obyek
pendapatan (digit).
g.Register Penerimaan dan
Pengeluaran Kas, merupakan
buku PPKD yang digunakan
untuk mencatat sisa/saldo
penerimaan dan pengeluaran
kas daerah yang dikelola oleh
PPKD.
Menurut Kepmendagri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,
deskripsi prosedur yang diguna-
kan dalam prosedur penyetoran
kas, dan pencatatan pada sistem
penerimaan pendapatan asli
daerah melalui bendahara pene-
rimaan sebagai berikut.
4).Deskripsi Prosedur
a.Kepala SKPD/Pengguna Ang-
garan menerbitkan Surat Kete-
tapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi Dae-
rah (SKRD). Dokumen tersebut
dibuat rangkap 2 (dua). Lam-
piran 1 disampaikan kepada
wajib pajak/wajib retribusi,
sedangkan lampiran 2 disam-
paikan kepada Bendahara
Penerimaan.
b.Pihak Ketiga melakukan pem-
bayaran pajak/retribusi Daerah
sesuai dengan Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKP-D) untuk
pajak daerah atau Surat
 91Mello1
, Tapatfeto2
, Nafi3
, Sistem Dan Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Dan
Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang

22. Ketetapan Retribusi (SKR)
untuk retribusi daerah.
Pembayaran pajak/retribusi
daerah langsung ke Bendahara
Penerimaan.
c.Bendahara Penerimaan menco-
cokkan uang yang disetor oleh
wajib pajak dengan SKPD/
SKRD. Kemudian membuat
Tanda Bukti Penerimaan (TBP)
dan menyerahkan kepada wajib
pajak/wajib rertribusi.
d.Bendahara Penerimaan menye-
torkan semua uang yang dite-
rima setiap harinya, beserta
Surat Tanda Setoran (STS) yang
dibuat rangkap 2 (dua), sebagai
bukti telah melakukan penye-
toran uang ke rekening Kas
Umum Daerah di Bank.
e.Bank mencocokkan STS
dengan uang yang disetorkan.
Apabila tidak cocok maka Bank
akan mengembalikan, apabila
cocok maka Bank akan mem-
buat Nota Kredit. STS lampiran
1 akan diserahkan kepada
Bendahara Penerimaan,
sedangkan lampiran 2 disimpan
oleh Bank. Nota Kredit disam-
paikan Bank kepada PPKD.
f. Berdasarkan STS, arsip SKPD/
SKRD dan arsip TBP
Bendahara Penerimaan
mencatat pada Buku Kas Umum
(BKU), Buku Rekapitulasi dan
Buku Pembantu Rincian
Obyek.
g.Bendahara Penerimaan mem-
buat Laporan Pertanggung-
jawaban (SPJ) untuk pene-
rimaan 1 bulan dan paling lam-
bat tanggal 10 bulan berikutnya
untuk disampaikan kepada
PPK-SKPD.
h.PPK-SKPD kemudian memve-
rifikasi, mengevaluasi dan
mencocokkan Laporan Pertang-
gungjawaban yang disampaikan
oleh Bendahara Penerimaan.
Setelah dinyatakan cocok maka
ditandatangani. Apabila tidak
cocok maka dikembalikan. SPJ
lampiran 1 disampaikan kepada
Kepala SKPD/Pengguna Ang-
garan, sedangkan SPJ lampiran
2 diserahkan kepada Fungsi
Akuntansi SKPD.
i. Kepala SKPD/Pengguna Ang-
garan menandatangani SPJ
yang diajukan oleh PPK-SKPD
dan menyerahkan kepada
PPKD.
j. PPKD membandingkan SPJ
dengan Nota Kredit. Apabila
cocok maka PPKD membuat
Surat Pengesahan SPJ dan
mencatat dalam Register Kas.
Surat Pengesahan kemudian
diserahkan kepada PPK-SKPD.
Sedangkan Nota Kredit diarsip.
Selanjutnya SPJ diserahkan
kepada Fungsi Akuntansi-
SKPKD.
k.Fungsi Akuntansi–SKPKD
mencatat Penerimaan Kas ke
dalam Jurnal Penerimaan Kas
berdasarkan SPJ yang diterima
dari PPKD. Memposting ke
Buku Besar dan mencatat ke
Buku Besar Pembantu.
l. Fungsi Akuntansi–SKPD men-
catat Penerimaan Kas ke dalam
Jurnal Penerimaan Kas berda-
sarkan SPJ yang diterima dari
PPK-SKPD. Memposting ke
Buku Besar dan mencatat ke
Buku Besar Pembantu.
Menurut Kepmendagri No 21
Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
 92 JAKA Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Vol. 2 No. 2 Desember 2017

23. 6. Retribusi Daerah
a.Pengertian Retribusi Daerah
Retribusi menurut Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepen-
tingan orang pribadi atau Badan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000, Retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan atau diberi-
kan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau umum.
Retribusi daerah merupakan pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan
oleh pemerintah untuk kepentingan
pribadi atau badan (Yani ,2002:55).
Sehingga dapat dikatakan bahwa
retribusi daerah adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.
b.Subyek Retribusi Daerah
Subyek Retribusi Daerah menurut
Madiasmo, 2009:17) Subyek retribusi
daerah sebagai berikut:
1.Retribusi Jasa Umum adalah orang
pribadi atau badan yang mengguna-
kan/menikmati pelayanan jasa umum
yang bersangkutan.
2.Retribusi Jasa Usaha adalah orang
pribadi atau badan yang mengguna-
kan/menikmati pelayanan jasa usaha
yang bersangkutan.
3.Retribusi Perizinan Tertentu adalah
orang pribadi atau badan yang mem-
peroleh izin tertentu dari Pemerintah
Daerah.
c.Obyek Retribusi Daerah
Obyek retribusi daerah menurut Saidi
(2011:36) terdiri dari:
1.Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan
yang disediakan atau diberikan oleh
pejabat retribusi untuk tujuan kepen-
tingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang atau
badan.
2.Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan
yang disediakan oleh pejabat
retribusi dengan menganut prinsip
komersial.
3.Perizinan Tertentu, yaitu pelayanan
perizinan oleh pejabat retribusi
kepada orang pribadi atau badan
yang dimaksudkan untuk pengaturan
dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan
sumber daya alam, barang prasarana,
sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.
7. Retribusi Pasar
a.Pengertian Retribusi Pasar
Berdasarkan penjelasan Peraturan
Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang
dimaksud Retribusi pelayanan pasar
adalah fasilitas pasar tradisional atau
sederhana berupa pelataran, los yang
dikelola pemerintah daerah, yang
khusus disediakan untuk pedagang,
tidak termasuk yang dikelola oleh
Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak
Swasta.
Menurut Peraturan Daerah Kota
Kupang Nomor 12 Tahun 2006 Retri-
busi Pasar adalah pembayaran retribusi
atas penggunaan pelayanan pasar di
tempat yang disediakan. Retribusi pasar
merupakan fasilitas pasar yang berupa
pelataran, los yang di kelola pemerintah
daerah yang di pungut pembayarannya
atas pelayanan yang disediakan.
 93Mello1
, Tapatfeto2
, Nafi3
, Sistem Dan Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Dan
Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang

24. b.Subyek dan Obyek Retribusi Pasar
Menurut Peraturan Daerah Kota
Kupang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 4,
menerangkan bahwa Subyek Retribusi
adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan atau menikmati fasilitas
pasar. (ayat 2) menerangkan bahwa
Obyek Retribusi adalah setiap
pemanfaatan fasilitas pasar berupa kios,
los bangsal, dan pelataran pasar yang
disediakan oleh pemerintah daerah.
c.Prosedur Pemungutan
Menurut Santoso (2002:65) Prosedur
adalah tahap-tahap untuk menyelesai-
kan suatu usaha aktivitas atau cara kerja
dengan menggunakan metode atau
sistem yang lazim, langkah demi lang-
kah secara pasti demi menyelesaikan
suatu problem. Pemungutan retribusi
pasar, prosedur atau cara menjalankan-
nya memiliki peranan yang sangat
penting agar memperoleh hasil yang
maksimal sesuai dengan yang diharap-
kan. Unit-unit organisasi yang akan
menjalankannya adalah harus mampu
dan sesuai dengan keahliannya, serta
bertanggungjawab. Terutama dalam
masalah sistem kerjanya harus sesuai
dengan sistem akuntansi yang lazim dan
transparan.
Prosedur pemungutan terdiri atas
mekanisme pemungutan, unit-unit
organisasi yang terkait dalam proses
pemungutan, mekanisme pencatatan,
serta aliran dokumen yang digunakan
dalam proses pemungutan. Keempat
unsur tersebut harus dijalankan sesuai
dengan apa yang telah ditetapkan
berdasarkan sistem akuntansi yang
lazim sehingga dapat mengurangi
terjadinya kecurangan atau penyele-
wengan dana yang tentunya berdampak
pada hasil penerimaan yang tidak
mencapai target yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah.
8. Mekanisme Penagihan Retribusi Pasar
Menurut Supratman (2002:54) Meka-
nisme Penagihan adalah suatu rangkaian
kegiatan untuk melakukan penagihan
retribusi terhadap para pedagang yang
menggunakan sarana pasar dengan meli-
batkan aparatur daerah yang terlibat
secara langsung, dalam hal ini Dinas dae-
rah yang di kenal dengan Unit Pelaksa-
naan Teknis Dinas (UPTD) pasar.
Retribusi pasar digolongkan sebagai
retribusi jasa umum dan dalam mene-
tapkan jenis retribusi kedalam golongan
retribusi jasa umum dapat juga digunakan
kriteria sebagai berikut :
1.Retribusi atas jasa tersebut tidak
bertentangan dengan kebijaksanaan
nasional mengenai penyelenggaraan
jasa tersebut.
2.Retribusi tersebut dapa dipungut secara
efektif dan efisien serta merupakan
salah satu pendapatan daerah yang
potensial.
3.Memungkinkan penyediaan jasa
tersebut dan tingkat serta kualitas
pelayanan yang memadai.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan
tarif retribusi pasar didasarkan pada biaya
administrasi, penyediaan fasilitas pasar,
biaya kebersihan, biaya pembinaan, jenis
usaha, tempat usaha dengan memperha-
tikan aspek keadilan dan kemampuan
masyarakat.
Besarnya pungutan retribusi pasar ber-
dasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang
Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah No. 02. Tahun 2005
tentang Retribusi Pelayanan Pasar, pada
Pasal 9 yaitu sebagai berikut :
1.Pasar Kasih Naikotan I dan Pasar Oeba.
a.Kios Bangunan Pemerintah Daerah
ukuran 3,5 m x 3 m sebesar
Rp. 1.750.000,- /tahun,
b.Kios swadaya pedagang ukuran 4 m
x 3 m sebesar Rp. 1.000.000,- /tahun,
c.Los bangsal ukuran 1,75 m x 2 m
sebesar Rp. 1000,- /hari ,
 94 JAKA Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Vol. 2 No. 2 Desember 2017

25. d.Pelataran Terbuka Tetap ukuran 2 m
x 2 m sebesar Rp. 750,- /hari,
e.Pelataran Terbuka Tidak Tetap sebe-
sar Rp. 750,- /hari .
2.Pasar Oebobo, Pasar Koenino dan Pasar
Kolhua
a.Kios Bangunan Pemerintah Daerah
ukuran 3,5 m x 3 m sebesar
Rp. 600.000,- /tahun,
b.Kios swadaya pedagang ukuran 4 m
x 3 m sebesar Rp. 500.000,- /tahun,
c.Los bangsal ukuran 1,75 m x 2 m
sebesar Rp. 1000,- /hari ,
d.Pelataran Terbuka Tetap ukuran 2 m
x 2 m sebesar Rp. 750,- /hari,
e.Pelataran Terbuka Tidak Tetap sebe-
sar Rp 750,- /hari .
3.Pasar / Kios Stadion Merdeka
1).Lantai I kios ukuran 3,5 m x 3 m
sebesar Rp. 2.000.000,- /tahun,
2).Lantai II kios ukuran 6m x 3,5 m
sebesar Rp. 1.750.000,- /tahun,
3).Kios Udayana ukuran 3 m x 3 m
sebesar Rp.1.200.000,-/tahun.
4.Setiap orang atau badan yang menja-
jakan barang jualan tidak dikenakan
golongan retribusi sebagaimana dise-
butkan pada 1, 2, dan 3 dikenakan retri-
busi pelataran terbuka sebesar Rp.
1000,-/hari.
9. Mekanisme Pencatatan Retribusi Pasar
Menurut Supratman (2002:65) Setiap
transaksi keuangan yang terjadi diotori-
sasi oleh fungsi yang memiliki wewenang
untuk itu. Otorisasi terjadinya transaksi
dilakukan dengan membubuhkan tandata-
ngan oleh yang memiliki wewenang untuk
itu pada dokumen sumber maupun doku-
men pendukungnya. Setiap transaksi yang
terjadi dicatat dalam catatan akuntansi
melalui prosedur pencatatan tertentu,
dengan demikian karena setiap transaksi
penagihan yang terjadi diotorisasi oleh
fungsi yang berwewenang dan dicatat
melalui prosedur pencatatan tertentu,
maka penerimaan daerah dari retribusi
pasar ini dijamin akan memenuhi target
yang ditetapkan karena data akuntansi
yang dicatat terjamin ketelitian dan
keandalannya.
Kerangka Berpikir
Penilitian ini mengkaji tentang perban-
dingan antara Sistem dan Prosedur Pemungutan
Retribusi Pasar Menurut Sistem Akuntansi
Pemerintah yaitu Menurut Kepmendagri No 21
Tahun 2002 dengan Sistem dan Prosedur
Pemungutan Retribusi Pasar di PD. Pasar Kota
Kupang, dengan demikian bagan kerangka
berpikir dalam penelitian ini adalah :
METODE PENELITIAN
1. Lokasi Dan Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Dinas Penda-
patan Daerah Kota Kupang yang beralamat di
Jl. Timor Raya, No. 124, Kupang-NTT. Telp/Fax
: +62380821947. Dan Perusahaan Daerah Pasar
Kota Kupang yang beralamat di Jl. R.W
Monginsidi III No. 3 Kupang-NTT. Telp (0380)
830820.
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah
Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi
Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota
Kupang dan PD. Pasar Kota Kupang.
2. Jenis dan Sumber Data
2.1. Jenis Data :
Data Kualitatif
Data kualitatif yang diperoleh dari
kantor/instansi seperti sejarah berdirinya
kantor, visi misi kantor, struktur organi-
Sistem dan Prosedur
Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi pasar menurut
Sistem Akuntansi
Pemerintah yaitu menurut
Kepmendagri No 21 Tahun
2011
Sistem dan Prosedur
Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi pasar di PD. Pasar
Kota Kupang
Gambar 2.
Kerangka Berpikir
 95Mello1
, Tapatfeto2
, Nafi3
, Sistem Dan Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Dan
Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang

26. sasinya dan pernyataan serta hasil wawan-
cara dengan pegawai pada Perusahaan
Daerah Pasar Kota Kupang.
2.2. Sumber Data
Data menurut sumber yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer
dan data sekunder.
a.Data Primer
Data primer yang diperoleh antara lain
sejarah berdirinya kantor, visi misi
kantor, struktur organisasinya dan data
yang diperoleh langsung melalui obser-
vasi ataupun wawancara dengan pega-
wai yang terkait dengan pendapatan asli
daerah dan belanja daerah pemerintah
Kota Kupang pada Perusahaan Daerah
Pasar Kota Kupang.
b.Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini
seperti data kantor, struktur organisasi,
data dari pedagang yang ada dipasar
atau data yang berupa literature yang
berkaitan dengan retribusi pasar.
2.3. Teknik Pengumpulan Data
2.3.1. Penelitian Kepustakaan
Penelitian Kepustakaan yaitu peneliti
memperoleh data dari teori-teori melalui
buku-buku penunjang atau pedoman.
2.3.2. Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan yaitu peneliti mem-
peroleh data langsung dari lokasi pene-
litian dengan teknik pengumpulan datanya
adalah sebagai berikut :
a.Wawancara
Wawancara yaitu peneliti melakukan
wawancara langsung dengan Pegawai
dan Direktur I PD Pasar Kota Kupang.
b.Observasi
Observasi yaitu peneliti melakukan
pengamatan langsung terhadap aktivitas
penagihan yang dilakukan di lapangan.
2.4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.
Menurut Sugiyono (2013:78), teknik analisis ini
menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan
data yang terkumpul secara sistematis, faktual
dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antara fenomena atau permasalahan
yang diteliti.
Metode analisis yang digunakan untuk
menganalisis Sistem dan Prosedur Pemungutan
Retribusi Pasar adalah :
a.Sistem Pemungutan Retribusi Pasar
Sistem dan prosedur dalam pemungutan
retribusi pasar pada:
1). Sistem dan prosedur Penerimaan Retri-
busi Pasar oleh Dinas Pendapatan Daerah
2). Formulir atau catatan akuntansi yang
digunakan.
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
1.Gambaran Umum Dinas Pendapatan
Daerah Kota Kupang dan PD. Pasar
1.1. Sejarah Singkat
A.Dinas Pendapatan Daerah Kota
Kupang
Dinas Pendapatan Daerah Kota
Kupang, yang selanjutnya disingkat
Dispenda Kota Kupang, merupakan
entitas Koordinator dan Pengelola
Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Kota
Kupang. Dinas ini terbentuk berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor, KUPD.7/12/
A-101 Tahun 1978. Awalnya Dinas
Pendapatan Kota Kupang berstatus
sebagai Suku Dinas Pendapatan Kota
Kupang yang pada saat itu bergabung
dengan Dinas Pendapatan Kabupaten
Kupang. Selanjutnya status Suku Dinas
Pendapatan Kota Kupang diganti menjadi
cabang Dinas Pendapatan Kota
Administrasi yang tetap ada dalam dana
pengurusan APBD.
 96 JAKA Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Vol. 2 No. 2 Desember 2017

27. Sejak pembentukan Kota Administrasi
Kupang menjadi Kotamadya Daerah Ting-
kat II Kupang sesuai Undang-Undang No.
5 Tahun 1996 maka dibentuklah Dinas
Pendapatan Daerah Kota Kupang dengan
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I NTT No. 20 Tahun 1996. Pada
perkembangannnya diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah Daerah
Kota Kupang Nomor 34 Tahun 2002 ten-
tang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah
Kota Kupang sekaligus memberikan porsi
tanggungjawab kepada Dispenkeu dalam
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) diwilayah Kota Kupang bekerja
sama dengan kantor pelayanan PBB
Kupang.
Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang
telah dan sedang melaksanakan beberapa
kegiatan besar antara lain: Pekan Pela-
yanan PBB, Sosialisasi Perda tentang
pajak dan retribusi daerah, Studi Banding
Persiapan Pengalihan PBB menjadi Pajak
Daerah, Komputerisasi Sistem Perpa-
jakan, dan lain-lain.
B.Perusahaan Daerah Pasar (PD. Pasar)
Secara de jure, PD. Pasar Kota Kupang
sebagai Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) yang berbadan hukum dibentuk
pada tanggal 27 November 2002
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Kupang No 53 Tahun 2002 dan secara de
fakto mulai beraktifitas sejak pelantikan
dewan Direksi PD.Pasar Kota Kupang
tanggal 27 Desember 2002, maka
persiapan-persiapan peralihan dari Dinas
Pendapatan Daerah Kota Kupang
dilakukan dan baru terlaksana pada
tanggal 1 April 2003.
Dalam melaksanakan kegiatan usahanya
PD. Pasar Kota Kupang berlandaskan
pada peraturan daerah Kota Kupang
Nomor 53 tahun 2002 tentang pemben-
tukan perusahaan daerah pasar Kota
Kupang yang berisikan hal-hal yang
menyangkut tugas pokok dan fungi dari
PD. Pasar Kota Kupang.
Untuk Pengoperasiannya lembaga PD.
Pasar Kota Kupang dilengkapi dengan
Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 02
Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan
Pasar.
C.PD. Pasar Kota Kupang
Badan usaha milik daerah ini memiliki
struktur organisasi yang terdiri dari Badan
Pengawas dan Direksi, yang dalam
pengelolaan hariannya oleh sejumlah
pegawai yang diangkat dan diberhentikan
berdasarkan Surat Keputusan Direksi.
Struktur organisasi Perusahaan Daerah
Pasar Kota Kupang yang terdiri dari:
1.Badan Pengawas
a.Bernadus Benu,SH,M.Hum/Sekda
Kota Kupang sebagai ketua.
b.Daniel Zacharias, S.Sos,M.Si/Kabag
Ekonomi Pembangunan sebagai
Sekertaris.
c.S.J Seubelan, SH sebagai anggota.
2.Direksi
Direksi masing-masing :
a.Direktur Utama : Drs. Alexsander
Lende Bayo
b.Direktur I : Marthen Ndapa
c.Direktur II : Mell Saudale, SH
3.Staf
Data karyawan terdiri dari karyawan
tetap (Direksi) dan karyawan tidak tetap
pada PD.
Demi menjaga keamanan dan
ketertiban khususnya di pasar Kasih
Naikoten, maka PD. Pasar Kota Kupang
mengangkat 6 (enam) orang anggota
satpam.
 97Mello1
, Tapatfeto2
, Nafi3
, Sistem Dan Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Dan
Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang

28. 4.1.2.Tugas Pokok dan Fungsi
A.Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan
Daerah
Tugas dan Fungsi menurut PP No. 53
Tahun 2010 dan Peraturan Daerah No.06
Tahun 2008 Dinas Pendapatan Daerah
Kota Kupang.
1.Tugas Pokok
Tugas Dinas Pendapatan Daerah
adalah melaksanakan sebagian urusan
pemerintah daerah dibidang Penda-
patan berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan.
2.Fungsi
1.Perumusan kebijakan teknis di bidang
pendapatan.
2.Penyelenggaraan urusan pemerin-
tahan dan pelayanan umum dibidang
pendapatan.
3.Pembinaan dan pelaksanaan tugas
dibidang pendapatan.
4.Pembinaan unit pelaksana teknis
dinas.
5.Pelaksanaan administrasi ketatausa-
haan yang meliputi urusan umum,
perlengkapan, keuangan, kepega-
waian dan pelaporan.
6.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh walikota dibidang pendapatan.
I. Kepala Dinas
A.Tugas Pokok :
Menyelenggarakan sebagian Tugas
dari Walikota Kupang di Bidang Penda-
patan Daerah.
B.Fungsi :
1.Merumuskan dan menyiapkan kebi-
jakan teknis dibidang Pendapatan
Daerah.
2.Memberikan Bimbingan, Pembinaan,
Petunjuk, Pengawasan dan Pengenda-
lian di Bidang Pendapatan Daerah.
3.Melakukan Koordinasi dan Konsul-
tasi Tugas dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Lembaga Pemerin-
tah Pusat dan pihak-pihak terkait guna
menjalin kerjasama yang baik dalam
pelaksanaan tugas.
4.Koordinasi Teknis dalam Lingkup
maupun antar satuan organisasi sesuai
bidang tugas.
II.Sekertaris
A. Tugas Pokok :
Mengkoordinir Pelayanan Adminis-
trasi dan Tata Usaha kepada seluruh
satuan Organisasi dalam lingkup Dinas
Pendapatan Daerah.
B. Fungsi :
1.Pengelolaan Administrasi Umum dan
perlengkapan.
2.Pengelolaan Administrasi Kepega-
waian.
3.Pengelolaan Administrasi Keuangan.
4.Melaksanakan perencanaan Program
dan Evaluasi.
5.Membuat Laporan Pertanggung-
jawaban Walikota di bidang Penda-
patan Daerah.
6.Membuat Laporan Bulanan Dinas
setiap Bulan.
7.Melakukan Konsultasi Pelaksanaan
Kegiatan dengan unit/instansi atau
lembaga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
 98 JAKA Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Vol. 2 No. 2 Desember 2017
Ka. Unit Pasar kasih Ka. Unit Pasar Oeba
Ka. Unit Pasar
Kolhua
Ka. Unit Pasar Penfui
Ka. Unit Pasar
Oebobo
Ka. Unit Stadion
Merdeka
Ka. Unit Pasar
Koenino
Ka. Unit Udayana
Gambar 3. Struktur organisasi PD. Pasar Kota Kupang

29. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub.
Bagian :
1.Subag Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
Mempunyai Tugas :
a.Menyusun Rencana Kerja Bidang
Pendapatan Daerah.
b.Membuat Rencana Peningkatan
Sumber Daya Aparatur di Bidang
Perpajakan Daerah.
c.Menyusun Rencana Penertiban Admi-
nistrasi Pungutan dan Penyetoran
PBB, BPHTB dan PAD.
d.Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
Dinas.
e.Membuat laporan Berkala dan
Bulanan Dinas.
f. Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi atau
lembaga terkait untuk mendapat
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
2.Subag Umum dan Kepegawaian
Mempunyai Tugas :
a.Melaksanakan Urusan Surat Menyu-
rat, Kearsipan dan Rumah Tangga
Dinas.
b.Melaksanakan Pengelolaan Adminis-
trasi Kepegawaian.
c.Melaksanakan urusan Pembayaran
Gaji Pegawai.
d.Menelaah Peraturan Perundang-
undangan di bidang Kepegawaian.
e.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi atau
lembaga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
3.Subag Umum dan Perlengkapan
Mempunyai Tugas :
a.Melaksanakan Pengelolaan Adminis-
trasi Keuangan dan Perlengkapan
b.Merencanakan pengelolaan keuangan
Dinas.
c.Memverifikasi Pertanggungjawaban
Keuangan Dinas.
d.Penggandaan, Pengadaan dan Peme-
liharaan Perlengkapan Dinas
e.Menelaah Peraturan Perundang-
undangan tentang Keuangan dan
Perlengkapan.
f. Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi atau
lembaga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
III. Kepala Bidang Pendaftaran dan
Pendataan
A.Tugas Pokok :
Melaksanakan kegiatan pendaftaran
dan pendataan Wajip Pajak Daerah,
Wajib Retribusi Daerah, Pendataan
Objek Pajak Daerah, Objek Retribusi
Daerah baik itu PBB, BPHTB dan PAD.
B.Fungsi :
1.Melaksanakan pendaftaran Wajib
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
melalui formulir pendaftaran serta
menghimpun dan mengelola data
objek dan sumber pajak dan retribusi
daerah melalui formulir surat pem-
beritahuan (SPT) serta pemeriksaan
lokasi/lapangan atas tembusan surat
dari Dinas dan Instansi lainnya.
2.Menyusun daftar induk Wajib Pajak
dan Wajib Retribusi Daerah.
3.Pelaksanaan penyampaian SPOP PBB
kepada Wajib Pajak serta menerima
kembali isian SOP tersebut dari Wajib
Pajak.
4.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi atau
lembaga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
Bidang Pendaftaran dan Pendataan
terdiri dari 3 (tiga) Seksi
1.Kepala Seksi Pendaftaran
Mempunyai Tugas :
a.Mendistribusikan dan menerima
kembali formulir pendaftaran yang
 99Mello1
, Tapatfeto2
, Nafi3
, Sistem Dan Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Dan
Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang

30. telah diisi oleh Wajib Pajak dan Wajib
Retribusi.
b.Membuat Laporan tentang formulir
pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib
Retribusi yang belum diterima
kembali.
c.Mencatat nama dan alamat Wajib
Pajak dan Wajib Retribusi.
d.Menetapkan Nomor Pokok Wajib
Pajak Daerah (NPWPD).
e.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan denga unit/instansi atau
lembaga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
2.Kepala Seksi Pendataan
Mempunyai Tugas :
a.Menghimpun, mengelola dan menca-
tat objek dan subjek Pajak dan Retri-
busi Daerah.
b.Melakukan pemeriksaan lapangan/
lokasi dan melaporkan hasilnya.
c.Membuat daftar mengenai formulir
SPT yang belum diterima kembali.
d.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan denga unit/instansi atau
lembaga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
3.Kepala Seksi Dokumentasi dan
Pengolahan Data
Mempunyai Tugas :
a.Membuat dan memelihara daftar
induk Wajib Pajak dan Wajib
Retribusi Daerah.
b.Mendokumentasikan Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
c.Menyimpan arsip surat Perpajakan
dan Retribusi Daerah yang berkaitan
dengan Pendaftaran dan Pendataan.
d.Membantu melakukan penyampaian
SOP PBB kepada Wajib Pajak serta
menerima kembali isian SPOP PBB
dari Wajib Pajak.
e.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi atau
lembaga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
IV. Kepala Bidang Penetapan
A. Tugas Pokok :
Melaksanakan Perhitungan dan
Penetapan Jumlah Pajak dan Retribusi
Daerah yang terhutang serta menghi-
tung besarnya angsuran atas Permo-
honan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi
Daerah.
B.Fungsi :
1.Pelaksanaan Perhitungan Penetapan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.Pelaksanaan perhitungan Jumlah
Angsuran Pungutan/Pembayaran/
Penyetoran atas permohonan Wajib
Pajak dan Wajib Retribusi Daerah
yang disetuju.
3.Penerbitan dan Pendistribusian serta
penyimpanan arsip surat Perpajakan
dan Retribusi Daerah yang berkaitan
dengan Penetapan.
4.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi atau
lembaga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
Bidang Penetapan Terdiri Dari 3 (tiga)
Seksi :
1.Kepala Seksi Perhitungan
Mempunyai Tugas :
a.Melaksanakan Perhitungan Pene-
tapan PBB, BPHTB dan PAD.
b.Melaksanakan Penetapan secara
jabatan dan penetapan tambahan
Pajak dan Retribusi Daerah baik itu
PBB, BPHTB dan PAD.
c.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi atau
lembaga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
 100 JAKA Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Vol. 2 No. 2 Desember 2017

31. 2.Kepala Seksi Penerbitan Surat
Ketetapan
Mempunyai Tugas :
a.Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
(SKP), Surat Ketetapan Retribusi
(SKR) dan Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang (SPPT).
b.Menerbitkan Surat Perjanjian
Angsuran dan Surat-surat Ketetapan
Pajak lainnya.
c.Mendistribusikan dan menyimpan
arsip Surat Perpajakan dan Retribusi
Daerah.
d.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi atau
lembaga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
3.Kepala Seksi Angsuran
Mempunyai Tugas :
a.Menerima Surat Permohonan
angsuran dari Wajib Pajak dan Wajib
Retribusi.
b.Menyiapkan Surat Perjanjian ang-
suran dan surat Penolakan angsuran.
c.Melaksanakan pemungutan/pemba-
yaran/penyetoran Pajak dan Retribusi
Daerah.
d.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan denga unit/instansi atau
lembaga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
V. Kepala Bidang Penagihan
A.Tugas Pokok :
Mengkoordinir Pelaksanaan Pena-
gihan Pajak dan Retribusi Daerah yang
telah melampaui batas waktu jatuh
tempo, melayani keberatan dan permo-
honan banding serta mengumpulkan
dan mengelola data sumber-sumber
penerimaan lainnya diluar Pajak
Daerah.
B. Fungsi :
1.Pelaksanaan Kegiatan Penagihan dan
Retribusi Daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
2.Pelaksanaan Pelayanan Keberatan
dan Permohonan banding sesuai batas
kewenangan.
3.Pengumpulan dan pengelolaan data
sumber-sumber penerimaan dan
Retribusi Daerah.
4.Menyusun Produk-produk Hukum
menyangkut Paja, Retribusi dan PBB
5.Merencanakan dan menyusun jadwal
Penyuluhan Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan PBB.
6.Pelaksanaan Pengendalian Opera-
sional Penagihan Pajak dan Retribusi
Daerah serta PBB.
7.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi atau
lembaga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
Bidang Penagihan Terdiri dari 3 (tiga)
Seksi :
1.Kepala Seksi Penagihan dan
Pengendalian Operasional
Mempunyai Tugas :
a.Menyiapkan dan mendistribusikan
surat-menyurat dan dokumentasi yang
berhubungan dengan Penagihan.
b.Mengendalikan Sistem Operasional/
Penagihan Pajak dan Retribusi
Daerah serta Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB).
c.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi atau
lembaga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
2.Kepala Seksi Keberatan
Mempunyai Tugas :
a.Menerima dan melayani Surat Kebe-
ratan dan Surat Permohonan Banding
(SPB) atas materi Penetapan Pajak
dan Retribusi Daerah.
 101Mello1
, Tapatfeto2
, Nafi3
, Sistem Dan Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Dan
Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang

32. b.Menyiapkan Keputusan menerima
atau menolak keberatan dan mene-
ruskan penyelesaian Permohonan
Banding ke Majelis Perimbangan
Pajak (MPP).
c.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi atau
lembaga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
3.Kepala Seksi Penyuluhan dan
Perundang-Undangan
Mempunyai Tugas :
a.Memberikan bimbingan dan petunjuk
teknis tentang sistem dan mekanisme
pungutan PBB dan PAD kepada
aparat pemungut.
b.Merencanakan dan membuat jadwal
penyuluhan tentang pungutan PBB
dan PAD kepada Wajib Pajak dan
Wajib Retribusi.
c.Membuat rencana Sosialisasi Per-
aturan Daerah danAturan-aturan serta
Produk Hukum lainnya mengenai
Pendapatan Asli Daerah.
d.Membuat Rancangan Peraturan
Daerah dan Produk Hukum lainnya
mengenai Pendapatan Asli Daerah.
e.Merumuskan masalah-masalah Pen-
dapatan Daerah, mengkaji dan
mencari penyelesaiannya.
f. Merumuskan, menata dan menyam-
paikan Peraturan Daerah dan Produk
Hukum lainnya.
g.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi atau
lembaga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
VI. Kepala Bidang Pembukuan dan
Pelaporan
A.Tugas Pokok :
Mengkoordinir pelaksanaan Pembu-
kuan dan Pelaporan mengenai Realisasi
Penerimaan dan Tunggakan Pajak,
Retribusi Daerah dan PBB serta Pengo-
lahan Benda Berharga.
B. Fungsi :
1.Melaksanakan pencatatan mengenai
penetapan dan penerimaan dari
pemungut/pembayar/penyetor Pajak
dan Retribusi Daerah kedalam kartu
jenis Pajak dan Retribusi Daerah dan
Kartu Wajib Pajak serta Katru
Persediaan Benda Berharga.
2.Melaksanakan pencatatan mengenai
penerimaan dan pengeluaran benda
berharga suatu penerimaan uang dari
hasil pemungutan benda berharga
kedalam kartu persediaan barang.
3.Menyiapkan laporan realisasi peneri-
maan dan tunggakan pemungutan/
pembayaran/penyetoran Pajak dan
Retribusi Daerah, realisasi peneri-
maan, pengeluaran dan sisa perse-
diaan benda berharga secara periodik.
4.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi atau
lembaga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
Bidang Pembukuan dan Pelaporan
terdiri dari 3 (tiga) Seksi
1.Kepala Seksi Pembukuan Penerimaan
Mempunyai Tugas :
a.Menerima dan mencatat semua surat
ketetapan Pajak dan surat ketetapan
Retribusi serta surat-surat ketetapan
Pajak lainnya.
b.Menerima dan mencatat semua surat
ketetapan Pajak dan surat ketetapan
Retribusi yang telah dibayar lunas.
c.Mencatat Penerimaan/Pembayaran/
Penyetoran serta menghitung tung-
gakannya.
d.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi atau
lembaga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
 102 JAKA Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Vol. 2 No. 2 Desember 2017

33. 2.Kepala Seksi Pembukuan Persediaan
Mempunyai Tugas :
a.Menerima dan mencatat tanda terima
benda berharga, bukti penerimaan
benda berharga, bukti pengeluaran/
pengambilan benda berharga.
b.Menghitung jumlah penerimaan uang
hasil pemungutan dengan penggunaan
benda berharga.
c.Menghitung dan merinci sisa
persediaan benda berharga.
d.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi/
lembaga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
3.Kepala Seksi Pelaporan
Mempunyai Tugas :
a.Menyiapkan Laporan secara periodik
mengenai realisasi penerimaan Pajak
Daerah, Retribusi Daerah dan PBB
serta tunggakannya.
b.Menyiapkan Laporan Berkala menge-
nai realisasi Penerimaan dan Perse-
diaan Benda Berharga.
c.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi/lem-
baga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
VII.Kepala Bidang Bagi Hasil Pajak dan
Non Pajak
A. Tugas Pokok :
Mengkoordinir pelaksanaan perhi-
tungan Bagi Hasil Pajak dan Bukan
Pajak sesuai dengan Prosentasi Hak
yang diperoleh baik dari Propinsi
maupun Pemerintah Pusat.
B. Fungsi :
1.Menghimpun seluruh Objek Bagi
Hasil Pajak dan Bukan Pajak
2.Menghimpun dan mencatat seluruh
realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak
dan Bukan Pajak.
3.Menelaah peraturan Perundang-
Undangan di bidang Bagi Hasil Pajak
dan Non Pajak.
4.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi/
lembaga terkait untuk mendapat
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak
terdiri dari 3 (tiga) Seksi
1.Kepala Seksi Bagi Hasil Pajak
Mempunyai Tugas :
a.Menerima SPPT PBB beserta DHKP
PBB dan dokumen PBB lainnya yang
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
PBB serta mendistribusikan kepada
Wajib Pajak.
b.Mencatat semua pembayaran PBB
sesuai Laporan Bank Persepsi PBB
kedalam buku DHKP dan buku
Pengawasan.
c.Mencatat dan membuat laporan
realisasi penerimaan PBB dan Bagi
Hasil Pajak lainnya serta tunggakan.
d.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi atau
lembaga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
2.Kepala Seksi Bagi Hasil Non Pajak
a.Mencatat semua penerimaan Bagi
Hasil Non Pajak.
b.Membuat Laporan Realisasi Pene-
rimaan Bagi Hasil Pajak Non Pajak.
c.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi atau
lembaga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
3.Kepala Seksi Pendapatan Lain-Lain
a.Mengumpulkan dan mengolah data
sumber-sumber penerimaan lainnya
diluar Pajak dan Retribusi daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.
 103Mello1
, Tapatfeto2
, Nafi3
, Sistem Dan Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Dan
Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang

34. b.Mereka dan melaporkan hasil
Penerimaan Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat dari Dinas Pelaksana.
c.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi atau
lembaga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
VIII. UPTD (Unit Pelaksana Teknis
Dinas) Dinas Pendapatan Daerah
Kota Kupang.
A. Kepala UPTD
1.Tugas Pokok.
Melaksanakan sebagian Tugas dari
Kepala Dinas Pendapatan dan Penge-
lolaan Keuangan Kota Kupang di
Bidang Pendapatan sesuai Kewe-
nangan yang diberikan.
2.Fungsi.
a.Membantu Kepala Dinas Penda-
patan dan Pengelolaan Keuangan
Kota Kupang dalam Pengelolaan
Pendapatan Daerah di wilayah
Kecamatan.
b.Mengawasi, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas
petugas penagihan/juru pungut
PBB Kelurahan dalam wilayah
Kecamatan kepada Kepala Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Kota Kupang.
c.Membantu kepala Dinas dalam
koordinasi pelaksanaan tugas
dengan Camat dan Lurah.
B. Kepala Tata Usaha
1.Tugas Pokok :
Melaksanakan Pelayanan Adminis-
trasi dan Tata Usaha kepada seluruh
satuan Organisasi UPTD Pendapatan
Kecamatan.
2.Fungsi :
a.Melaksanakan Pengelolaan Admi-
nistrasi Umum, Kepegawaian,
Keuangan dan perlengkapan.
b.Melaksanakan perencaanaan Pro-
gram dan Evaluasi.
c.Membuat Laporan Bulanan dan
Pertanggungjawaban pelaksanaan
Tugas UPTD kepada Kepala Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Kota Kupang.
d.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi atau
lembaga terkait Tingkat Kecamatan
untuk mendapatkan masukan dalam
rangka kelancaran pelaksanaan
tugas.
C.Kepala Seksi Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan
1. Tugas Pokok :
Melaksanakan Kegiatan Pendaf-
taran dan Pendataan Wajib Pajak Dae-
rah, Wajib Retribusi Daerah, Penda-
taan Obyek Pajak Daerah, Obyek
Retribusi Daerah, membantu melaku-
kan pendataan obyek/subyek PBB
yang dilaksanakan oleh Direk-torat
jenderal Pajak.
2.Fungsi :
1.Melaksanakan Pendaftaran Wajib
Pajak Daerah dan wajib Retribusi
Daerah melalui formulir pendaf-
taran serta menghitung dan mengo-
lah data obyek dan subyek pajak dan
retribusi daerah melalui formulir
surat pemberitahuan (SPT) serta
pemeriksaan lokasi/lapangan atas
tembusan surat dinas dari instansi
lainnya.
2.Menyusun Daftar Induk Wajib
Pajak dan Wajib Retribusi Daerah.
3.Membantu pelaksanaan penyam-
paian SPOP PBB yang diterbitkan
oleh Direktorat Jenderal Pajak
kepada para Wajib Pajak serta
menerima kembali isian SPOP
tersebut dari Wajib Pajak.
 104 JAKA Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Vol. 2 No. 2 Desember 2017

35. 4.Penertiban dan Pendistribusian
serta penyimpanan arsip surat per-
pajakan dan retribusi Daerah yang
berkaitan dengan penetapan.
5.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi atau
lembaga terkait tingkat Kecamatan
untuk mendapatkan masukan dalam
rangka kelancaran pelaksanaan
tugas.
D. Kepala Seksi Penagihan
1. Tugas Pokok :
Membantu Melaksanakan Pena-
gihan Pajak dan Retribusi Daerah
yang telah melampaui batas waktu
jatuh tempo, melayani keberatan dan
permohonan banding serta mengum-
pulkan dan mengolah data sumber-
sumber penerimaan lainnya diluar
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di
wilayah Kecamatan.
2. Fungsi :
1.Membantu Pelaksanaan Kegiatan
Penagihan dan Retribusi Daerah
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
2.Membantu Pelaksanaan Pelayanan
Keberatan dan Permohonan
banding sesuai batas kewenangan.
3.Membantu Pengumpulan dan
pengolahan data sumber-sumber
penerimaan dan Retribusi Daerah.
4.Merencanakan dan menyusun
jadwal Penyuluhan Pajak, Retribusi
dan PBB di wilayah Kecamatan.
5.Melaksanakan Pengendalian Ope-
rasional Penagihan Pajak dan Retri-
busi Daerah serta PBB di Tingkat
Kecamatan.
6.Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi atau
lembaga terkait tingkat Kecamatan
untuk mendapatkan masukan dalam
rangka kelancaran pelaksanaan
tugas.
IX. Kelompok Jabatan Fungsional
A. Tugas Pokok.
Melakukan Kegiatan Teknis Dinas
Pendapatan Daerah di bidang Keahlian
masing-masing.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri
dari :
1.Bendahara Pengeluaran
Mempunyai Tugas :
a.Membuat SPUM keuangan Dinas
dan SPUM Gaji Pegawai.
b.Menyimpan dan mengeluarkan
Uang sesuai DPA – SKPD Dinas.
c.Membuat Pembukuan Keuangan.
d.Membuat Laporan Pertanggung-
jawaban Keuangan Dinas.
2.Bendahara Pengeluaran Pembantu
Mempunyai Tugas :
a.Menyiapkan Kwitansi pembayaran.
b.Melakukan pembayaran sesuai
ketentuan yang berlaku.
c.Membuat SPUM Jatah Beras
Pegawai.
3.Bendahara Penerimaan
Mempunyai Tugas :
a.Menyiapkan Kwitansi Penerimaan
dan Penyetoran.
b.Menerima setoran PAD dari Dinas/
Badan/Kantor/Bagian dan Instansi
pelaksana.
c.Menyetor Penerimaan PAD setiap
hari ke Kas Daerah.
4.Bendahara Barang
Mempunyai Tugas :
a.Mencatat dan membukukan
Inventaris Barang Dinas.
b.Menginventarisir kebutuhan sarana
dan prasarana Dinas.
c.Bertanggungjawab terhadap
pemeliharaan inventaris barang.
5.Operator Komputer
Mempunyai Tugas ;
a.Mengetik konsep surat-surat Dinas.
 105Mello1
, Tapatfeto2
, Nafi3
, Sistem Dan Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Dan
Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang

36. b.Bertanggungjawab terhadap peng-
operasian computer
c.Bertanggungjawab terhadap peme-
liharaan dan perawatan computer
melaksanakan tugas kedinasan
lainnya yang diperintahkan.
B. Tugas dan Fungsi PD. Pasar
1.Tugas Pokok
Sebagai suatu Perusahaan Daerah,
PD. Pasar Kota Kupang memiliki
tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. Tugas
Membina, mengelola, mengem-
bangkan, dan menyelenggarakan
kegiatan-kegiatan di bidang perpa-
saran yang diarahkan kepada pela-
yanan masyarakat dan pemberian
jasa dengan melaksanakan prinsip-
prinsip sebagai suatu perusahaan
yang dapat mempertahankan hidup
dan pengembangannya.
b.Fungsi
1).Perencanaan. Pelaksanaan dan
pemeliharaan bangunan pasar.
2).Pelaksanaan pengelolaan pasar
beserta sarana perlengkapannya.
3).Pelaksanaan pembinaan para
pedagang dipasar.
4).Peningkatan kelancaran distri-
busi barang dan jasa dipasar.
2.Lingkup Kerja dan Objek
Pengelolaan
a.Lingkup Kerja
PD. Pasar berwewenang menge-
lola 8 pasar tradisional yang berada
di wilayah hukum pemerintah Kota
Kupang, pasar tersebut adalah:
1).Pasar Kasih
2).Pasar Fatubesi
3).Pasar Oebobo
4).Pasar Kuanino
5).Pasar BTN Kolhua
6).Pasar Stadion Merdeka
7).Pasar jalan Udayana
8).Pasar Kelurahan Penfui
b.Objek Pengelolaan
Objek pengelolaan yang dikelolai
oleh PD. Pasar Kota Kupang adalah:
1).Los Bangsal
2).Pelataran Terbuka
3).Pelataran Terbuka Tidak Tetap
4).Kios Pemerintah
5).Kios Swadaya
6).MCK
7).Kebersihan
8).Parker
9).Keamanaan
3.Sumber Pendapatan
Sebagai pengelola jasa pasar, PD.
Pasar mengumpulkan dan mengelola
retribusi dari para pedagang yang
memanfaatkan lokasi pasar yang ada
untuk menjual barang-barang
dagangan mereka.
Manajemen PD. Pasar Kota Kupang
juga menyediakan fasilitas persewaan
lokasi dan areal dalam wilayah pasar
untuk dimanfaatkan para pedagang
secara lebih efektif.
Sumber-sumber pendapatan terse-
but diperoleh dari :
a).Retribusi Harian
b).Retribusi Kontrak Kios Pemerintah
c).Retribusi Kontrak Tanah Kios
Swadaya
d).Retribusi MCK
e).Retribusi Kebersihan
f).Retribusi Parkir
g).Iuran Keamanan
4.Pelaksanaan Program Kerja
a.Program Kerja
Program kerja yang dibuat dan
dilaksanakan adalah dengan mele-
takan dasar yang lebih kuat dalam
jangka pendek untuk mendukung
program kerja jangka panjang.
Program kerja yang dimaksud
adalah :
1). Bidang administrasi dan
Keuangan.
 106 JAKA Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Vol. 2 No. 2 Desember 2017

37. 2). Penataan administrasi perkan-
toran berupa surat masuk, surat
keluar, kearsipan dan perben-
daharaan.
3). Pendidikan dan latihan staf.
4). Pengawasan, pengarahan, dan
bimbingan kepada staf.
5). Bidang Operasional.
Bidang operasional ini berdasar-
kan kondisi lapangan, maka
program kerjanya meliputi :
1). Penataan pasar.
2). Penertiban pemakaian lahan
pasar.
3). Kebersihan dan keamanan
pasar.
4). Pemeliharaan & perawatan
serta pengembangan sarana
pasar.
b.Pelaksanaannya
1).Bidang Administrasi
a). Pencatatan surat masuk, surat
keluar dapat terlaksana dan
terkontrol.
b).Kearsipan dapat terlaksana.
c).Administrasi pembukuan
keuangan teratur.
d).Pengawasan dan bimbingan
kerja staf terus dilaksanakan.
2).Bidang Operasional
a).Penertiban pemakaian peng-
gunaan lahan pasar.
b).Pembersihan sampah dalam
areal pasar.
c).Pengaturan arus lalu lintas
dalam pasar.
4. 2. Analisis dan Pembahasan
Penelitian ini menggunakan teknik analisis
data sebagai berikut :
1.Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi
Pasar
Prosedur Penagihan Retribusi Pasar Berda-
sarkan Peraturan Daerah Kota Kupang No. 02
Tahun 2005 dan perubahan No. 12 Tahun
2006 dapat dilihat pada gambar berikut:
a.Mekanisme penagihan
PD. Pasar memiliki 8 unit pasar yang
dikelola. Masing-masing unit memiliki
petugas juru pungut yang akan melakukan
penagihan. Penagihan dilakukan dengan
cara menagih dengan memberikan karcis
kepada wajib retribusi. Juru pungut bertugas
menagih ke padagang los bangsal, kios-kios,
pedagang daging dan pelataran tidak tetap.
Setelah penagihan dilakukan karcis-karcis
dimasukan ke bendahara di setiap unit pada
masing-masing pasar, dan menyetorkan
uang hasil pemungutan kepada bendahara
di unit masing-masing. Bendahara disetiap
unit akan menyetorkan hasil retribusi pasar
ke bendahara umum PD. Pasar, pada setiap
harinya.
Sejak April 2003, pasar dikendalikan
langsung oleh PD. Pasar. Berdasarkan
Peraturan Daerah No. 53 Tahun 2002 yang
mengatur Tentang PD. Pasar dalam
Mengelola Pasar, dengan memberikan jasa
kepada para pedagang dalam retribusi
pelayanan. Pada Bab 9, pasal 35 mengatur
tentang 35% dari hasil laba Perusahaan di
stor ke PAD. Realisasinya akan dilihat pada
akhir tahun dimana bendaharawan PD Pasar
 107Mello1
, Tapatfeto2
, Nafi3
, Sistem Dan Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Dan
Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang
PD PASAR
PETUGAS
LAPANGAN
KARCIS
WAJIB
RETRIBUSI
ADMIN
BENDAHARA
PD. PASAR
BANK
UNIT PASAR
PAD
Gambar 4. Prosedur penagihan retribusi pasar,
2015