SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Perlidungan Upah Bagi Karyawan
Badan Usaha Milik Desa
Oleh : Idik Saeful Bahri
MENU
Menu Pembahasan
LATAR BELAKANG RUMUSAN MASALAH
KEASLIAN PENELITIAN FAEDAH PENELITIAN
TUJUAN PENELITIAN METODE PENELITIAN
HOME
Latar Belakang
• Penelitian tentang BUM Desa dalam sudut
pandang hukum ketenagakerjaan belum
banyak.
• Di internet, hanya ada satu artikel yang
membahas BUM Desa dari sudut pandang
Hukum Ketenagakerjaan, yaitu dari web
Partai Rakyat Pekerja dengan judul “UU
Desa dan Upah Ikhlas Pekerja BUMDes”.
• Artikel tsb masih hanya sebatas asumsi, tidak
didasarkan pada hasil penelitian.
• Inilah salah satu alasan mengapa penulis
tertarik meneliti BUM Desa dari aspek
ketenagakerjaan.
• ***
NEXT
BACK
Latar Belakang
• Apakah benar asumsi dari artikel Partai
Rakyat Pekerja?
• Penulis akan mengambil sampel di BUM
Desa X, Kec. Sewon, Kab. Bantul.
• Mengapa BUM Desa X?
• BUM Desa ini masuk 5 besar BUM Desa
percontohan tingkat nasional, dengan omzet
lebih dari Rp. 5 Milyar/tahun, dan jumlah
karyawan mencapai 77 orang.
• Penulis berpandangan, BUM Desa ini layak
dijadikan objek penelitian.
• ***
NEXT
BACK
Latar Belakang
• Hasil pra-penelitian:
• (1) Waktu kerja di BUM Desa X tidak tentu,
kadang pagi masuk, siang pulang, sore
masuk lagi.
• (2) Kadangkala dalam event tertentu, bisa
bekerja dari pagi sampai malam.
• (3) BUM Desa tdk mengenal waktu lembur,
berapa jam pun dihitung 1 hari kerja.
• (4) Setiap karyawan bisa dipindahkan ke unit
usaha lain sewaktu-waktu.
• (5) Status karyawan di BUM Desa dibagi 2:
karyawan kontrak; dan harian lepas.
• ***
NEXT
BACK
Latar Belakang
• (6) Ada beberapa pekerjaan BUM Desa bisa
dikerjakan di rumah.
• (7) Perjanjian kerja ada yg tertulis dan ada yg
lisan. 71 orang tertulis, 6 orang lisan.
• (8) Upah pekerja di BUM Desa berbeda-
beda, kisaran Rp.1juta hingga Rp.1,5juta.
(UMK Bantul 2019 = Rp.1.650k).
• (9) Karyawan bisa di PHK secara sepihak
oleh BUM Desa, jika pendapatan BUM Desa
tidak memenuhi target.
• ***
NEXT
BACK
Latar Belakang
• Oleh karena itu, penulis tertarik
mengangkat kasus ini menjadi
penelitian tesis dgn judul:
“Perlindungan Upah Bagi Karyawan
Badan Usaha Milik Desa Ditinjau
dari Hukum Ketenagakerjaan (Studi
Kasus BUM Desa X)”
***
NEXT
BACK
Rumusan Masalah
• (1) Bagaimana hubungan hukum
BUM Desa dengan para
karyawannya? Apakah hubungan
kerja?
• Untuk menjawab rumusan
masalah pertama, harus dikaji
dulu beberapa hal.
• ***
NEXT
BACK
Rumusan Masalah (1)
• Hubungan kerja lahir didasarkan pada
perjanjian kerja yang sah.
• Oleh karenanya, hal pertama yg dikaji
adalah apakah perjanjian antara BUM
Desa dengan karyawannya memenuhi
syarat sah perjanjian kerja di UU
Ketenagakerjaan dan juga memenuhi
unsur perjanjian kerja.
• Jika termasuk perjanjian kerja, apakah
masuk kategori PKWT atau PKWTT.
• ***
NEXT
BACK
Rumusan Masalah
• Bagaimana sistem
pengupahannya? Apakah telah
mendapatkan perlindungan
hukum?
• ***
NEXT
BACK
Rumusan Masalah (2)
• Perlindungan upah tidak hanya berbicara dari
sudut pandang upah minimum.
• Menurut Pasal 88 (3) UUK, ada 11 PU:
• upah minimum; upah kerja lembur; upah tidak
masuk kerja karena berhalangan; upah tidak
masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di
luar pekerjaannya; upah karena menjalankan hak
waktu istirahat kerjanya; bentuk dan cara
pembayaran upah; denda dan potongan upah;
hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
struktur dan skala pengupahan yang
proporsional; upah untuk pembayaran pesangon;
upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
• ***
NEXT
BACK
Keaslian Penelitian
• Tesis
Putri Raodah, 2018, “Status Badan Hukum dan
Pemisahan Kekayaan pada Permodalan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) Sebelum dan Setelah Berlakunya
Undang-Undang Momor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Studi di Kecamatan Sape dan Kecamatan Bolo
Kabupaten Bima)”, Tesis, Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
• Bagaimana status badan hukum BUM Desa sebelum
dan setelah UU Desa?
• Bagaimana pertanggungjawaban pengelola BUM
Desa kepada Pemerintah Desa atas pengelolaan
kekayaan desa yang dipisahkan?
• ***
BACK
Faedah Penelitian
• Manfaat teoretis
• Sebagai rujukan dan menjadi bahan kajian dalam
pembuatan peraturan perundang-undangan yang
mengatur aspek ketenagakerjaan di bidang BUM
Desa.
• Dapat dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian
selanjutnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan di
BUM Desa. Hasil penelitian ini jika sukses
menjabarkan secara konkret rumusan masalah yang
telah penulis buat diatas, bisa memunculkan isu-isu
lain dalam bidang hukum di BUM Desa, seperti
perlindungan hukum pekerja BUM Desa dari sudut
pandang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan
mengenai kepailitan BUM Desa.
• ***
NEXT
BACK
Faedah Penelitian
• Manfaat Praktis
• Dapat memberi kontribusi bagi BUM Desa dalam
mengambil langkah-langkah pengupahan bagi para
pekerjanya di unit usaha BUM Desa.
• Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi
para pekerja yang membutuhkan informasi
perlindungan hukum bagi dirinya yang bekerja di unit
usaha BUM Desa, sehingga bisa mengambil langkah-
langkah strategis jika terjadi penunggakan upah dan
hal lain dari BUM Desa.
• Dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum
seperti advokat, hakim, dan lainnya, sehingga bisa
menganalisa masalah-masalah di lapangan jika terjadi
sengketa antara pekerja dengan BUM Desa dalam
konflik upah.
• ***
NEXT
BACK
Tujuan Penelitian
• Tujuan Objektif
• Untuk mengetahui dan menganalisa tentang
hubungan hukum yang terjadi antara pihak BUM Desa
dengan para karyawannya.
• Untuk mengkaji dan menganalisa dapat tidaknya
penerapan konsep upah di bidang hukum
ketenagakerjaan bagi para karyawan di BUM Desa.
• Tujuan Subjektif
• Untuk memperoleh data guna menyusun tesis sebagai
salah satu syarat memperoleh gelar master dalam
bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada.
• ***
BACK
Metode Penelitian
• Sifat penelitian = deskriptif
• Jenis penelitian = pustaka dan
lapangan
• Lokasi penelitian = BUM Desa X,
Kec. Sewon, Kab. Bantul
• Teknik pengambilan sampel =
probability sampling, pendekatan
simple random sampling.
• ***
NEXT
BACK
Metode Penelitian
• Sampel harus memenuhi kriteria:
» sudah bekerja minimal 1 (satu) tahun;
» bekerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis
maupun secara lisan;
» bekerja di salah satu unit usaha BUM Desa X;
» tidak mendapatkan pemberian upah minimum.
***
NEXT
BACK
Metode Penelitian
• Responden = 1 pengurus BUM
Desa, 6 karyawan BUM Desa
yang memenuhi kriteria
• Narasumber = Darmawan, kepala
seksi pengupahan dan
kesejahteraan tenaga kerja,
Disnaker DIY
• ***
NEXT
BACK
Metode Penelitian
• Cara memperoleh data =
wawancara
• Bahan hukum = mulai dari UUD
NRI, KUHPerdata, UU
Ketenagakerjaan, UU Desa, PP
Pengupahan, Permendesa BUM
Desa, Permenaker Skala Upah,
Keputusan menteri tenaga kerja
ttg upah minimum dan PKWT.
• ***
NEXT
BACK

More Related Content

More from Idik Saeful Bahri

Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 

More from Idik Saeful Bahri (20)

Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
 
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)
 

Recently uploaded

pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 

Recently uploaded (10)

pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 

Perlindungan Upah bagi Karyawan Badan Usaha Milik Desa (Idik Saeful Bahri)

  • 1. Perlidungan Upah Bagi Karyawan Badan Usaha Milik Desa Oleh : Idik Saeful Bahri MENU
  • 2. Menu Pembahasan LATAR BELAKANG RUMUSAN MASALAH KEASLIAN PENELITIAN FAEDAH PENELITIAN TUJUAN PENELITIAN METODE PENELITIAN HOME
  • 3. Latar Belakang • Penelitian tentang BUM Desa dalam sudut pandang hukum ketenagakerjaan belum banyak. • Di internet, hanya ada satu artikel yang membahas BUM Desa dari sudut pandang Hukum Ketenagakerjaan, yaitu dari web Partai Rakyat Pekerja dengan judul “UU Desa dan Upah Ikhlas Pekerja BUMDes”. • Artikel tsb masih hanya sebatas asumsi, tidak didasarkan pada hasil penelitian. • Inilah salah satu alasan mengapa penulis tertarik meneliti BUM Desa dari aspek ketenagakerjaan. • *** NEXT BACK
  • 4. Latar Belakang • Apakah benar asumsi dari artikel Partai Rakyat Pekerja? • Penulis akan mengambil sampel di BUM Desa X, Kec. Sewon, Kab. Bantul. • Mengapa BUM Desa X? • BUM Desa ini masuk 5 besar BUM Desa percontohan tingkat nasional, dengan omzet lebih dari Rp. 5 Milyar/tahun, dan jumlah karyawan mencapai 77 orang. • Penulis berpandangan, BUM Desa ini layak dijadikan objek penelitian. • *** NEXT BACK
  • 5. Latar Belakang • Hasil pra-penelitian: • (1) Waktu kerja di BUM Desa X tidak tentu, kadang pagi masuk, siang pulang, sore masuk lagi. • (2) Kadangkala dalam event tertentu, bisa bekerja dari pagi sampai malam. • (3) BUM Desa tdk mengenal waktu lembur, berapa jam pun dihitung 1 hari kerja. • (4) Setiap karyawan bisa dipindahkan ke unit usaha lain sewaktu-waktu. • (5) Status karyawan di BUM Desa dibagi 2: karyawan kontrak; dan harian lepas. • *** NEXT BACK
  • 6. Latar Belakang • (6) Ada beberapa pekerjaan BUM Desa bisa dikerjakan di rumah. • (7) Perjanjian kerja ada yg tertulis dan ada yg lisan. 71 orang tertulis, 6 orang lisan. • (8) Upah pekerja di BUM Desa berbeda- beda, kisaran Rp.1juta hingga Rp.1,5juta. (UMK Bantul 2019 = Rp.1.650k). • (9) Karyawan bisa di PHK secara sepihak oleh BUM Desa, jika pendapatan BUM Desa tidak memenuhi target. • *** NEXT BACK
  • 7. Latar Belakang • Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat kasus ini menjadi penelitian tesis dgn judul: “Perlindungan Upah Bagi Karyawan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan (Studi Kasus BUM Desa X)” *** NEXT BACK
  • 8. Rumusan Masalah • (1) Bagaimana hubungan hukum BUM Desa dengan para karyawannya? Apakah hubungan kerja? • Untuk menjawab rumusan masalah pertama, harus dikaji dulu beberapa hal. • *** NEXT BACK
  • 9. Rumusan Masalah (1) • Hubungan kerja lahir didasarkan pada perjanjian kerja yang sah. • Oleh karenanya, hal pertama yg dikaji adalah apakah perjanjian antara BUM Desa dengan karyawannya memenuhi syarat sah perjanjian kerja di UU Ketenagakerjaan dan juga memenuhi unsur perjanjian kerja. • Jika termasuk perjanjian kerja, apakah masuk kategori PKWT atau PKWTT. • *** NEXT BACK
  • 10. Rumusan Masalah • Bagaimana sistem pengupahannya? Apakah telah mendapatkan perlindungan hukum? • *** NEXT BACK
  • 11. Rumusan Masalah (2) • Perlindungan upah tidak hanya berbicara dari sudut pandang upah minimum. • Menurut Pasal 88 (3) UUK, ada 11 PU: • upah minimum; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja karena berhalangan; upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; bentuk dan cara pembayaran upah; denda dan potongan upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; struktur dan skala pengupahan yang proporsional; upah untuk pembayaran pesangon; upah untuk perhitungan pajak penghasilan. • *** NEXT BACK
  • 12. Keaslian Penelitian • Tesis Putri Raodah, 2018, “Status Badan Hukum dan Pemisahan Kekayaan pada Permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Momor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Kecamatan Sape dan Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)”, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. • Bagaimana status badan hukum BUM Desa sebelum dan setelah UU Desa? • Bagaimana pertanggungjawaban pengelola BUM Desa kepada Pemerintah Desa atas pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan? • *** BACK
  • 13. Faedah Penelitian • Manfaat teoretis • Sebagai rujukan dan menjadi bahan kajian dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek ketenagakerjaan di bidang BUM Desa. • Dapat dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan di BUM Desa. Hasil penelitian ini jika sukses menjabarkan secara konkret rumusan masalah yang telah penulis buat diatas, bisa memunculkan isu-isu lain dalam bidang hukum di BUM Desa, seperti perlindungan hukum pekerja BUM Desa dari sudut pandang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mengenai kepailitan BUM Desa. • *** NEXT BACK
  • 14. Faedah Penelitian • Manfaat Praktis • Dapat memberi kontribusi bagi BUM Desa dalam mengambil langkah-langkah pengupahan bagi para pekerjanya di unit usaha BUM Desa. • Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pekerja yang membutuhkan informasi perlindungan hukum bagi dirinya yang bekerja di unit usaha BUM Desa, sehingga bisa mengambil langkah- langkah strategis jika terjadi penunggakan upah dan hal lain dari BUM Desa. • Dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum seperti advokat, hakim, dan lainnya, sehingga bisa menganalisa masalah-masalah di lapangan jika terjadi sengketa antara pekerja dengan BUM Desa dalam konflik upah. • *** NEXT BACK
  • 15. Tujuan Penelitian • Tujuan Objektif • Untuk mengetahui dan menganalisa tentang hubungan hukum yang terjadi antara pihak BUM Desa dengan para karyawannya. • Untuk mengkaji dan menganalisa dapat tidaknya penerapan konsep upah di bidang hukum ketenagakerjaan bagi para karyawan di BUM Desa. • Tujuan Subjektif • Untuk memperoleh data guna menyusun tesis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar master dalam bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. • *** BACK
  • 16. Metode Penelitian • Sifat penelitian = deskriptif • Jenis penelitian = pustaka dan lapangan • Lokasi penelitian = BUM Desa X, Kec. Sewon, Kab. Bantul • Teknik pengambilan sampel = probability sampling, pendekatan simple random sampling. • *** NEXT BACK
  • 17. Metode Penelitian • Sampel harus memenuhi kriteria: » sudah bekerja minimal 1 (satu) tahun; » bekerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis maupun secara lisan; » bekerja di salah satu unit usaha BUM Desa X; » tidak mendapatkan pemberian upah minimum. *** NEXT BACK
  • 18. Metode Penelitian • Responden = 1 pengurus BUM Desa, 6 karyawan BUM Desa yang memenuhi kriteria • Narasumber = Darmawan, kepala seksi pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, Disnaker DIY • *** NEXT BACK
  • 19. Metode Penelitian • Cara memperoleh data = wawancara • Bahan hukum = mulai dari UUD NRI, KUHPerdata, UU Ketenagakerjaan, UU Desa, PP Pengupahan, Permendesa BUM Desa, Permenaker Skala Upah, Keputusan menteri tenaga kerja ttg upah minimum dan PKWT. • *** NEXT BACK