Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...viviokta3
Dokumen tersebut membahas tentang identifikasi pelanggaran HAM dan nilai-nilai Pancasila dalam Tragedi Trisakti 1998. Dibahas pengertian HAM, ruang lingkupnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan sejarah terjadinya Tragedi Trisakti beserta latar belakangnya.
Dokumen tersebut membahas tentang hak-hak warga negara dalam proses demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hak yang disebutkan antara lain hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, persamaan kedudukan di depan hukum, kebebasan berpendapat dan berserikat, serta hak atas pendidikan dan pekerjaan yang layak.
Dokumen tersebut membahas tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia, mulai dari pengertian HAM, sejarahnya, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia seperti kasus Marsinah dan Munir, faktor penyebabnya, upaya penanganannya melalui lembaga seperti Komnas HAM, dan tantangan penegakkannya.
Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...viviokta3
Dokumen tersebut membahas tentang identifikasi pelanggaran HAM dan nilai-nilai Pancasila dalam Tragedi Trisakti 1998. Dibahas pengertian HAM, ruang lingkupnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan sejarah terjadinya Tragedi Trisakti beserta latar belakangnya.
Dokumen tersebut membahas tentang hak-hak warga negara dalam proses demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hak yang disebutkan antara lain hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, persamaan kedudukan di depan hukum, kebebasan berpendapat dan berserikat, serta hak atas pendidikan dan pekerjaan yang layak.
Dokumen tersebut membahas tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia, mulai dari pengertian HAM, sejarahnya, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia seperti kasus Marsinah dan Munir, faktor penyebabnya, upaya penanganannya melalui lembaga seperti Komnas HAM, dan tantangan penegakkannya.
[Ringkasan]
Laporan ini mengeksplorasi tren dan tantangan kunci di Indonesia terkait kebebasan berekspresi di internet, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut sesuai dengan standar internasional. Laporan ini juga membahas regulasi konten, undang-undang yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, serta isu-isu seperti akses internet dan inklusi digital. Rekomendasi utama adalah meninjau kembali undang-undang terkait
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencakup segala aspek terkait pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer informasi menggunakan perangkat keras dan lunak. TIK telah ada sejak zaman dahulu dan berkembang pesat seiring penemuan telegram, telepon, komputer, internet, hingga web. TIK memiliki kelebihan seperti memudahkan akses informasi dan komunikasi jarak jauh, namun juga berisiko menyebabkan komunikasi
Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mencakup peralatan untuk memproses dan menyampaikan informasi, termasuk teknologi informasi dan komunikasi. TIK berkembang setelah perpaduan antara teknologi komputer dan komunikasi pada abad ke-20. TIK memberikan dampak positif seperti mempercepat aliran informasi namun juga berpotensi dampak negatif seperti kecanduan pornografi dan kesenjangan pengetahuan.
1. Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia meliputi pembunuhan Munir dan Marsinah yang merupakan aktivis, penculikan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, penembakan mahasiswa di Trisakti, pembantaian di Santa Cruz dan Tanjung Priok, serta pembantaian sipil di Rawagede.
Hambatan dan Tantangan dalam penegakan HAM di Indonesiaani anjaswati
Dokumen tersebut membahas partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM di Indonesia, termasuk berbagai cara partisipasi masyarakat. Dokumen juga menjelaskan hambatan dan tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia, seperti faktor sosial budaya, komunikasi, kebijakan pemerintah, perangkat perundangan, dan aparat penegak hukum. Tantangan utama yang dihadapi adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
Bab 1 membahas substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung dalam sila-silanya. Di Indonesia, pelanggaran HAM berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai insiden yang mengakibatkan korban jiwa. Kasus pelanggaran HAM internasional umumnya dise
Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasicalonmayat
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia. Materi utama mencakup pengertian warga negara, sistem demokrasi, hak warga negara seperti bidang politik, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya, kewajiban warga negara, fungsi dan tanggung jawab warga negara, serta pelanggaran hak warga negara.
Dokumen tersebut membahas tentang macam-macam hak asasi manusia, peran serta upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia, hambatan dan tantangan dalam upaya tersebut, serta instrumen hukum dan peradilan internasional HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.
Makalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasiSyifa Lailatul
Makalah ini membahas tentang fungsi dan tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi di Indonesia. Secara garis besar, makalah ini menjelaskan pengertian tanggung jawab, warga negara, dan demokrasi. Kemudian juga membahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia serta tanggung jawab-tanggung jawab yang harus dilaksanakan warga negara dalam mendukung proses demokrasi di tanah air."
Teks tersebut membahas praktik pemblokiran dan penapisan konten internet di berbagai negara dan kontroversinya. Secara umum, teks tersebut menjelaskan bahwa praktik ini dinilai melanggar hak asasi manusia namun dilakukan dengan berbagai alasan oleh negara-negara.
Masalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukumRahmat Inggi
Dokumen tersebut membahas masalah privasi dan kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan etika dan hukum dalam teknologi informasi. Dibahas pengertian privasi dan kebebasan berekspresi, contoh pelanggaran privasi seperti pemalsuan situs internet banking, serta prinsip-prinsip etika dalam berkomunikasi.
[Ringkasan]
Laporan ini mengeksplorasi tren dan tantangan kunci di Indonesia terkait kebebasan berekspresi di internet, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut sesuai dengan standar internasional. Laporan ini juga membahas regulasi konten, undang-undang yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, serta isu-isu seperti akses internet dan inklusi digital. Rekomendasi utama adalah meninjau kembali undang-undang terkait
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencakup segala aspek terkait pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer informasi menggunakan perangkat keras dan lunak. TIK telah ada sejak zaman dahulu dan berkembang pesat seiring penemuan telegram, telepon, komputer, internet, hingga web. TIK memiliki kelebihan seperti memudahkan akses informasi dan komunikasi jarak jauh, namun juga berisiko menyebabkan komunikasi
Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mencakup peralatan untuk memproses dan menyampaikan informasi, termasuk teknologi informasi dan komunikasi. TIK berkembang setelah perpaduan antara teknologi komputer dan komunikasi pada abad ke-20. TIK memberikan dampak positif seperti mempercepat aliran informasi namun juga berpotensi dampak negatif seperti kecanduan pornografi dan kesenjangan pengetahuan.
1. Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia meliputi pembunuhan Munir dan Marsinah yang merupakan aktivis, penculikan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, penembakan mahasiswa di Trisakti, pembantaian di Santa Cruz dan Tanjung Priok, serta pembantaian sipil di Rawagede.
Hambatan dan Tantangan dalam penegakan HAM di Indonesiaani anjaswati
Dokumen tersebut membahas partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM di Indonesia, termasuk berbagai cara partisipasi masyarakat. Dokumen juga menjelaskan hambatan dan tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia, seperti faktor sosial budaya, komunikasi, kebijakan pemerintah, perangkat perundangan, dan aparat penegak hukum. Tantangan utama yang dihadapi adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
Bab 1 membahas substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung dalam sila-silanya. Di Indonesia, pelanggaran HAM berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai insiden yang mengakibatkan korban jiwa. Kasus pelanggaran HAM internasional umumnya dise
Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasicalonmayat
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia. Materi utama mencakup pengertian warga negara, sistem demokrasi, hak warga negara seperti bidang politik, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya, kewajiban warga negara, fungsi dan tanggung jawab warga negara, serta pelanggaran hak warga negara.
Dokumen tersebut membahas tentang macam-macam hak asasi manusia, peran serta upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia, hambatan dan tantangan dalam upaya tersebut, serta instrumen hukum dan peradilan internasional HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.
Makalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasiSyifa Lailatul
Makalah ini membahas tentang fungsi dan tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi di Indonesia. Secara garis besar, makalah ini menjelaskan pengertian tanggung jawab, warga negara, dan demokrasi. Kemudian juga membahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia serta tanggung jawab-tanggung jawab yang harus dilaksanakan warga negara dalam mendukung proses demokrasi di tanah air."
Teks tersebut membahas praktik pemblokiran dan penapisan konten internet di berbagai negara dan kontroversinya. Secara umum, teks tersebut menjelaskan bahwa praktik ini dinilai melanggar hak asasi manusia namun dilakukan dengan berbagai alasan oleh negara-negara.
Masalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukumRahmat Inggi
Dokumen tersebut membahas masalah privasi dan kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan etika dan hukum dalam teknologi informasi. Dibahas pengertian privasi dan kebebasan berekspresi, contoh pelanggaran privasi seperti pemalsuan situs internet banking, serta prinsip-prinsip etika dalam berkomunikasi.
Situasi kerentanan kebebasan berekspresi termasuk jurnalis dalam konteks digitalDamar Juniarto
Dalam konteks digital, kerja-kerja jurnalis menghadapi sejumlah tantangan baru yang menambah kerentanan. Presentasi ini mengungkap apa saja situasi terkini yang dihadapi jurnalis dan media di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pencemaran nama baik melalui internet beserta aspek hukum yang mengatur permasalahan tersebut. Dibahas pula pengertian, faktor, contoh kasus, dan undang-undang terkait pencemaran nama baik secara online."
Tugas SIM, MUHAMMAD MUGHNY ALI RASYID, PUTRA YANANTO MIHADI, implemetasi/impl...AliRasyid2
Dokumen tersebut membahas tentang etika dalam penggunaan teknologi informasi. Secara garis besar membahas tentang pengertian etika teknologi informasi, masalah-masalah etika yang sering muncul seperti privasi, akurasi, hak kekayaan intelektual, dan akses informasi, serta jenis-jenis etika yang berlaku dalam teknologi informasi seperti etika profesi TI di lingkungan perguruan tinggi.
Pengekangan Kebebasan Ekspresi Online di Asia TenggaraDamar Juniarto
Dokumen tersebut membahas tentang pengekangan kebebasan ekspresi online di Asia Tenggara. Beberapa negara di kawasan tersebut melakukan pengaturan ketat terhadap internet dan media sosial untuk mengontrol informasi dan pendapat yang beredar. Regulasi hukum seperti undang-undang anti-hoax digunakan untuk membatasi ekspresi publik. Namun, pendekatan hak asasi manusia yang proporsional dan tidak membatasi kebebasan berekspresi perlu
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media SosialPakar SEO Indonesia
Dokumen tersebut membahas strategi yang dapat dilakukan Polri dalam menghadapi opini publik di media sosial. Polri perlu memberikan prioritas besar terhadap media sosial namun dengan paradigma baru yang berbeda dari relasi dengan media massa tradisional. Counter opinion di media sosial perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk membangun komunitas di dunia maya."
Makalah ini membahas tentang cybercrime dan cyberlaw di Indonesia. Cybercrime adalah kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan, seperti penyerangan sistem komputer dan pencurian data. Cyber terrorism adalah serangan siber yang dilakukan untuk tujuan politik dan menyebabkan kerusakan. Cyberlaw adalah hukum yang mengatur tindakan kriminal di dunia maya. Makalah ini menjelaskan berbagai jenis cybercrime dan bagaimana Indonesia menangani masalah ini melal
ID IGF 2016 - Hukum 2 - Cybersecurity dan HAMIGF Indonesia
Presented by Wahyudi Djafar (ELSAM)
ID IGF 2016
Sesi Hukum 2 - Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia dalam Pelembagaan Kebijakan Keamanan Dunia Maya: Tawaran Bagi Indonesia
Jakarta, 15 November 2016
Dokumen tersebut membahas implikasi etika dalam teknologi informasi. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa etika, moral, dan hukum memiliki hubungan erat dalam penggunaan teknologi informasi dan menentukan perilaku yang baik atau buruk. Dokumen juga memberikan contoh kasus pelanggaran etika seperti penyebaran berita bohong, penggunaan bahasa kasar, hacking, dan plagiarisme dalam konteks teknologi inform
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
2. Kaitan internet dan hak asasi manusia
• Pada dasarnya HAM merupakan hak dasar yang
melekat pada diri manusia sebagai anugra tuhan. HAM
dalam artian modern berakar dalam Universal
Declaration of Human Right (1948), Dokumen yang
dirumuskan didorong oleh tragedi perang dunia II.
Deklarasi universal HAM ini menandai permulaan
transformasi HAM dari imperatif moran dan filosofis
menuju hak – hak yang secara hukum diakui secara
internasional. Pada kenyataannya, HAM berada dalam
masyarakat yang mengindahkan martabat sesama,
yang bersifat politik dan moral serta dilindungi hukum.
3. Hak setiap orang atas kebebasan
untuk:
• Mengeluarkan pendapat dan kebebasan
berseriakat (Pasal 28E, Ayat 3)
• Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan linkungan sosial
dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia ( Pasal 28F)
• Perlindungan diri pribadi, rasa aman, dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 28G
ayat 1)
• Mengembangkan kehidupan (Pasal 28A)
4. TANTANGAN INTERNET BAGI HAK
ASASI MANUSIA
• Internet menimbulkan sejumlah tantangan baru,
termasuk ancaman dari cyber crime maupun
berbagai penyakit sosial dunia maya. Tantangan
tersebut akan berdampak secara signifikan pada
kemampuan individu untuk melindungi hak atas
perlindungan diri pribadi serta hak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
Dampak samping dari penggunaan internet
misalnya pencemaran nama baik, yang
merupakan pelanggaran penghormatan atas hak
dan kebebasan orang lain.
5. • Potensi pelanggaran hak asasi manusia akibat
pengangguran internet dapat meluas pada
hak – hak lain yang telah diartikulasikan dalam
Bab XA tentang Hak asasi manusia dalam
undang – undang dasar 1945. Pada akhirnya,
diperlukan penyadaran untuk menggunakan
internet dengan segudang manfaat terdapat
sekeranjang mudharat, termasuk
penggunaannya dalam kaitan dengan hak
asasi manusia di Indonesia.
6. KESIMPULAN
• Pengguna internet di Indonesia menunjukkan persepsi positif
berhubungan keberdaan internet telah menyediakan ruan bagi
kebebasan berekspresi yang mengembangkan kehidupan
manusiawi. Pada giliranya, keberadaan internet dengan tantangan
cyber crime berpeluang untuk memperluas bentang Hak asasi
manusia dari wilayah induvidual, interaksi sosial hingga komunitas
global. Lebih lanjut, diperlukan sikap bijak para pengguna internet
untuk pedoman pada etika dunia maya (Cyber-ethis) sehingga
mendukung dialog berkelanjutan antara kearifan lokal dan budaya
global
• Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2012 oleh
Internet Society, 83% dari lebih dari 10.000 responden dari dua
puluh negara yang berbeda setuju bahwa 'Akses ke internet harus
dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar'