1. Disusun Oleh :
1.
Ivan Rohendi (A220120033)
2.
Derajat Muslimin (A220120034)
3.
Shiddiq Anwar (A220120040)
4.
Rezal Yuliawan (A220120051)
2. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa
“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak
yang melekat pada hakekat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerag-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi
oleh nagara, hukum, pemerintah dan setiap
orang, demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia
3. HAM
tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun
diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia
secara otomatis
HAM berlaku untuk semua orang tanpa
memandang jenis kelamin, ras, agam, etnis,
pandangan politik atau asal-usul social dan
bangsa
4. Masih kuatnya budaya korup
Kurang berfungsinya lembaga – lembaga penegak
hukum (polisi, jaksa dan pengadilan)
Ketidak
tahuannya
tentang
masalah
penghormatan HAM orang lain
5. Mengatur
mekanisme perlindungan HAM
secara terpadu
Memacu keberanian warga untuk melaporkan
bila ada pelanggaran HAM
Peningkatan penghayatan dan pembudayaan
HAM pada segenap elemen masyarakat
6. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan
seseorang atau kelompok orang termasuk
aparat Negara baik disengaja ataupun tidak
disengaja atau kelalaian yang secara hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi, dan
atau mencabut HAM seseorang atau
kelompok orang yang dijamin oleh UndangUndang ini, dan tidak didapatkan atau
dikhawatirkan tidak akan memperoleh
penyelesaian hukum yang berlaku (UU No.
26/2000 tentang pengadilan HAM)
8. Terjadinya
pengaiyaan pada praja STPDN
oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang
menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada
tahun 2003.
Para pedagang yang berjualan di trotoar
merupakan pelanggaran HAM terhadap para
pejalan kaki, sehingga menyebabkan para
pejalan kaki berjalan di pinggir jalan
sehingga sangat rentai terjadi kecelakaan.
