Tujuan dari Aministrasi publik adalah untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan. Pandangan melalui 6 dimensi inilah diharapkan pejabat publik dapat mempercepat dalam pengambilan setiap kebijakan publik secara tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan publik.
Tujuan dari Aministrasi publik adalah untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan. Pandangan melalui 6 dimensi inilah diharapkan pejabat publik dapat mempercepat dalam pengambilan setiap kebijakan publik secara tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan publik.
Disampaikan pada Pembukaan Pelatihan Manajemen Krisis,
diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN-RI
Jakarta, 26 Oktober 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian AgamaAbdillah Mt
Materi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian Agama yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama pada Rapimnas di gedung Kementerian Agama Jalan M. H. Thamrin, Jakarta.
Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
http://inovasi.lan.go.id
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media SosialPakar SEO Indonesia
Media sosial tak kalah penting. Melalui ini, Polri dapat berinteraksi dengan warga secara langsung. Bahkan, hingga level personal. Oleh karenanya, korps Bhayangkara perlu memiliki ragam akun media sosial. Seperti, facebook, twitter, instagram, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Polri dan masyarakat menjadi tak bersekat. Akses dari warga menuju Polri sudah lancar dan terbuka 24 jam.
Disampaikan pada Pembukaan Pelatihan Manajemen Krisis,
diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN-RI
Jakarta, 26 Oktober 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian AgamaAbdillah Mt
Materi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian Agama yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama pada Rapimnas di gedung Kementerian Agama Jalan M. H. Thamrin, Jakarta.
Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
http://inovasi.lan.go.id
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media SosialPakar SEO Indonesia
Media sosial tak kalah penting. Melalui ini, Polri dapat berinteraksi dengan warga secara langsung. Bahkan, hingga level personal. Oleh karenanya, korps Bhayangkara perlu memiliki ragam akun media sosial. Seperti, facebook, twitter, instagram, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Polri dan masyarakat menjadi tak bersekat. Akses dari warga menuju Polri sudah lancar dan terbuka 24 jam.
Artikel jurnal "Jejak Digital dan Jejaring Kritik Pemerintahan Jokowi 2014-2018" mengkaji jejak digital dan wacana kritik yang berkembang seputar pemerintahan Jokowi di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2018. Penelitian ini menggali bagaimana media digital berfungsi sebagai platform untuk dukungan sekaligus kritik terhadap pemerintah, mencerminkan interaksi dinamis antara demokrasi dan kemajuan media digital. Studi ini menggunakan Analisis Jaringan Wacana (DNA) dan analisis wacana untuk memahami sifat kritik terhadap pemerintahan Jokowi, menyoroti peran media digital dalam membentuk wacana publik dan dinamika politik di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar kritik tidak bersifat substantif, dengan proporsi signifikan berasal dari rival politik. Artikel ini menekankan dampak transformatif media digital terhadap lanskap politik Indonesia, menekankan perannya dalam partisipasi demokratis dan pembentukan wacana
JURNAL PANCASILA KELOMPOK 2 MANAJEMEN FEB UNS 2017 DI PUBLIKASIKAN DI https://pancasilamanajemena.com JIKA ANDA MENGINKAN SALINAN DARI FILE INI SILAHKAN KUNJUNGI WEBSITE KAMI DI https://pancasilamanajemena.com
KELOMPOK 1: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-1
KELOMPOK 2: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-2
KELOMPOK 3: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-3
KELOMPOK 4: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-4
KELOMPOK 5: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-5
KELOMPOK 6: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-6
KELOMPOK 7: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-7
Pengekangan Kebebasan Ekspresi Online di Asia TenggaraDamar Juniarto
Dipresentasikan dalam acara "Membincang Demokrasi dan HAM di Asia" yang diselenggarakan oleh Asia Democracy Network, INFID dan Human Rights Working Group Indonesia, 29 Juni 2018.
3. “DEMOKRASI BUKAN SEKEDAR NARASI”
October 2023 NEWSUPDATE
Anda benar, demokrasi bukan sekadar narasi atau retorika. Demokrasi
adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik ada pada
rakyat atau warga negara, yang dapat mengambil bagian dalam proses
pembuatan keputusan politik. Ini melibatkan lebih dari sekadar kata-
kata atau konsep-konsep.
D E M O K R A S I
4. NEWSUPDATE
Semua otoriter itu jatuh. Irak, Syria, semua pada belajar ke Indonesia. Kita bersyukur sistem kita
demokrasi, punya toleransi. Kita perlu menguatkan ekonomi, sehingga bisa berhenti bergantung
dari luar. sistem demokrasi mengutamakan suara rakyat. Hal ini pula yang membuat sebuah aturan
tidak bisa berlaku selamanya dan bisa mengalami perubahan. Aturan di Indonesia sudah cukup baik
dan mengikuti perkembangan zaman. Sayangnya, praktik dari aturan itu masih belum sempurna.
Salah satunya, masih terjadi praktik korupsi.
pinterest.com
A p a k a h D e m o k r a s i a d a l a h S i s t e m
Te r b a i k ?
"Demokrasi pun bukan sistem yang terbaik, tapi hanya sistem yang
minim masalah,“ Ujar Jusuf Kalla
sistem komunisme, otoriter, dan lain-lain tidak ada yang sangat
sempurna. Namun Indonesia memilih demokrasi karena sistem ini
memiliki sedikit masalah. rakyat harus bersyukur karena Indonesia
menganut sistem demokrasi. Saat ini, banyak negara yang
pemerintahannya jatuh karena tidak menganut sistem tersebut.
h
5. E m a n g M a s a l a h a p a a j a
s i h y a n g m e n g h a m b a t
D e m o k r a s i ?
NEWSUPDATE
Korupsi adalah salah satu masalah serius yang dapat
menghambat demokrasi. Ketika pejabat pemerintah atau
pemimpin politik memanfaatkan kekuasaan mereka untuk
keuntungan pribadi, itu merusak kepercayaan publik dan
mengganggu integritas sistem.
Kenapa Korupsi tidak boleh dianggap sebagai budaya dan
diterima oleh masyarakat kita?
Merusak Integritas dan Moral: Korupsi melibatkan tindakan-
tindakan ilegal atau tidak etis, seperti menerima suap atau
memanfaatkan jabatan publik untuk keuntungan pribadi.
Menerima atau melestarikan budaya korupsi akan merusak
integritas moral dan nilai-nilai yang penting dalam
masyarakat.
Ketidaksetaraan: Budaya korupsi cenderung
memberi keuntungan kepada mereka yang
memiliki sumber daya dan koneksi yang kuat,
sementara mereka yang tidak memiliki akses
serupa merasa terpinggirkan. Hal ini dapat
meningkatkan ketidaksetaraan dalam
masyarakat.
6. Menghambat Investasi dan
Pertumbuhan Ekonomi: Negara-
negara yang dikenal dengan budaya
korupsi seringkali kurang menarik
bagi investor, karena risiko korupsi
dapat mempengaruhi kinerja bisnis
dan keuntungan. Hal ini dapat
menghambat pertumbuhan ekonomi
jangka panjang.
Merugikan Pembangunan: Korupsi
dapat menghambat pembangunan
ekonomi dan sosial. Dana yang
seharusnya digunakan untuk proyek-
proyek publik atau layanan sosial
sering kali disalahgunakan atau
dicuri, yang merugikan masyarakat
luas.
7. Perpecahan Sosial
Kerusakan pada Kepercayaan
Publik
Hambatan Terhadap
Pembangunan Demokrasi :
Demokrasi yang sehat memerlukan
pemerintahan yang bersih dan
akuntabel. Budaya korupsi dapat
menghambat perkembangan
demokrasi dengan melemahkan
lembaga-lembaga demokratis.
8. Oleh karena itu, penting untuk memerangi
korupsi dan mempromosikan budaya yang
menjunjung tinggi integritas, transparansi,
dan akuntabilitas. Ini memerlukan kerja
sama dari semua sektor masyarakat,
termasuk pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat sipil, untuk memerangi
praktik-praktik korupsi dan menciptakan
lingkungan yang mendukung prinsip-
prinsip pemerintahan yang baik.
EDUKASI
1. Perkuat Partisipasi Publik:
2. Perbaiki Transparansi
3. Perkuat Lembaga Demokratis
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia
5. Pendidikan Demokrasi
6. Kontrol Terhadap Kebebasan Pers dan
Media
7. Reformasi Hukum Pemilihan
8. Konsolidasi Sistem Partai Politik
9. Keterlibatan Masyarakat Sipil
Jadi Meningkatkan indeks demokrasi Indonesia
adalah tujuan penting untuk memperkuat
sistem demokrasi negara ini. Indeks demokrasi
mengukur berbagai aspek demokrasi salah
satunya dengan Bekukan Praktik Korupsi:
• Lanjutkan dan perluas upaya penegakan
hukum terhadap korupsi di semua tingkatan
pemerintahan.
• Perkuat mekanisme pelaporan dan
perlindungan bagi para pengadu yang
melaporkan tindakan korupsi.
9. Meningkatkan indeks demokrasi adalah
tugas yang berkelanjutan dan memerlukan
komitmen dari berbagai pemangku
kepentingan dalam masyarakat. Dengan
upaya bersama, Indonesia dapat
memperkuat dan memperbaiki sistem
demokrasinya.
DEMOKRASI
PANCASILA
fashion trends repeat themselves.
Demokrasi Era Digital Bawa
Angin Segar dalam Proses
Berekspresi
10. MEDIA memainkan peranan penting dalam demokrasi. Edmun
Burke menyebut media sebagai pilar keempat demokrasi2.
Dengan menyebut media sebagai pilar keempat, Burke ingin
menegaskan ihwal fungsi media untuk mengawasi kinerja
pemerintahan dalam konsep Trias Politica Montesquieu, yaitu
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Fungsi media sebagai anjing
penjaga (watchdog) hadir dalam setiap berita yang disajikan.
Menegaskan soal ini, kerap pula disebut bahwa berita adalah
darah kehidupan bagi demokrasi (Fenton, 2010). Sebab salah
satu indicator demokrasi yang sehat, adalah adanya pertukaran
informasi yang simetris.
Internet, Media,
dan Demokrasi
You can add subtitle here
11. jurnalisme memegang pe- ranan penting dalam diseminasi
informasi kepada pub- lik. Sementara, informasi merupakan
salah satu atmosfer penting agar benih-benih demokrasi
yang hadir antara lain dalam keseteraan dan keterbukaan
akses menyampaikan gagasan, dapat tumbuh subur. Karena
itu, Fenton (2010) menegaskan, etos dan panggilan
jurnalisme me- lekat erat dalam relasi gagasan demokrasi
dalam segalapraktiknya
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
12. Jurnalisme hadir dalam beragam bentuk:
cetak, ra- dio, televisi, dan kini Internet.
Kerja-kerja jurnalistik sangat dipengaruhi
oleh lingkungan medium itu, yang
menyangkut beragam faktor seperti sosial,
politik, eko- nomi, regulasi, dan teknologi
di dalamnya.
MEDIA
fashion trends repeat themselves.
Maka peradaban kita hari ini berada pada masa tran-
sisi ketika Internet hadir dan mengoyak beragam
tatanan kehidupan masyarakat, termasuk media, baik
secara ju- rnalistik maupun bisnis. Kita tiba-tiba
dihadapkan pada pertumbuhan pengguna Internet
dan perkembangan konten yang demikian masif.
Euforia kebebasan berekspresi di Internet dihadap-
kan pada ketegangan antara hak asasi
mengemukakan pendapat di satu pihak dan faktor
keamanan serta krimi- nalisasi tuduhan pencemaran
nama baik di pihak lain. Industri media sontak juga
dihadapkan pada masalah transformasi digital.
Pertumbuhan pengguna Internet berimplikasi pada
penurunan pembaca media cetak dan bergesernya
aras bisnis ke dunia maya.
13. NEWSUPDATE
Dari warung-warung kopi di London dan salon-salon di Perancis, ruang publik masa kini
bertransformasi di jagad maya bernama Internet. Meskipun partisipasi di Internet ditentukan oleh
beragam faktor seperti akses, biaya, dan sensor, namun secara umum dapat dikatakan Internet
merupakan ruang publik masa kini (Moyo, 2009). Setiap masyarakat yang terhubung dengan
Internet, apakah melalui personal komputer, laptop, tablet, atau telepon selular, kini dapat bebas
menyampaikan gagas- annya. Baik berpartisipasi dalam kolom komentar me- dia, diskusi di forum-
forum, atau mengunggah opini mereka di blog.
Di Internet kita tidak mengenal batasan kelas. Inter- net menjadi ruang publik paling utama di abad
ke-21, tempat bertemunya warga dunia. Siapapun yang memi- liki akses Internet dapat mencari
informasi, mengeluar- kan pendapat, dan berkumpul bersama-sama secara on- line.
pinterest.com
DARI WARUNG KOPI KE
DUNIA MAYA
Di era Habermas, ruang publik terjadi di warung- warung kopi dan
salon. Di sana masyarakat dari ber- bagai kelas dan golongan
memiliki kebebasan untuk berpendapat menyampaikan berbagai
informasi atau berdiskusi mengenai isu yang hangat yang terjadi di
hari itu apakah menyangkut politik, bisnis, atau gaya hidup (Moyo,
2009). Sederhananya, warung kopi menjadi tempat “gosip” untuk
segala hal.
h
14. LALU BAGAIMANA INTERNET BISA
MENINGKATKAN DEMOKRASI??
October 2023 NEWSUPDATE
penguatan de- mokrasi di intenet yaitu akses, informasi dan edukasi,
diskusi, musyawarah (deliberation), pilihan, dan aksi. (Morriset, 2003).
Dari enam hal itu, yang paling penting adalah akses.
D E M O K R A S I
1. Akses
2. Informasi dan edukasi
3. Diskusi
4. Musyawarah
5. Pilihan
6. Aksi
15. Tantangan Media Online di Indonesia
October 2023 NEWSUPDATE
Pertumbuhan Internet melahirkan op- timisme. Ia laksana “tanah terjanji” yang menerbitkan
harapan baru tentang sesuatu yang lebih baik. Internet memberi ruang baru bagi partisipasi
demokrasi.
Namun, dunia baru bukan tanpa persoalan. Kita me- nyaksikan betapa industri media di seluruh
dunia kini tengah berbondong-bondong bertransformasi ke ranah digital. Media-media daring
yang hadir di Internet tidak hanya mereka yang berbasis cetak, juga media-media baru “mandiri”
yang tidak memiliki afiliasi dengan in- dustri media sebelumnya. Internet memang menuntut
industri media tradisional untuk berubah menyesuaikan diri dengan situasi zaman.
D E M O K R A S I
16. Tantangan Media Online di Indonesia
October 2023 NEWSUPDATE
1. Penyebaran Informasi Palsu (Hoaks) dan Desinformasi
2. Filter Bubble dan Echo Chambers
3. Privasi dan Pengawasan
4. Pengaruh Asing dan Campur Tangan Elektoral
5. Keamanan Siber
6. Krisis Kepercayaan
7. Pengaruh Teknologi pada Proses Pemilu
8. Polarisasi Politik dan Ekstremisme Online
9. Kualitas Informasi dan Literasi Digital
10. Kontrol dan Pengawasan Pemerintah
D E M O K R A S I
Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, banyak negara
sedang mencari solusi yang mencakup regulasi yang lebih
ketat terhadap perusahaan teknologi, upaya untuk
meningkatkan literasi digital, dan transparansi dalam
penggunaan teknologi dalam proses politik. Penting bagi
masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta untuk
bekerja sama guna memastikan bahwa demokrasi di era
digital tetap kuat dan responsif terhadap tantangan yang
muncul.
Perkuat Partisipasi Publik:
Promosikan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik, termasuk pemilihan umum dan pemilihan lokal.
Tingkatkan kesadaran politik dan pendidikan politik sehingga warga negara lebih memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam demokrasi.
Perbaiki Transparansi:
Tingkatkan transparansi pemerintah dengan mendorong publikasi data dan keputusan pemerintah secara terbuka.
Implementasikan undang-undang kebebasan informasi untuk memastikan akses yang lebih baik ke informasi publik.
Perkuat Lembaga Demokratis:
Pastikan independensi lembaga-lembaga penting seperti lembaga yudikatif, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Perkuat kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memantau pemerintahan dan membuat keputusan yang lebih baik bagi rakyat.
Bekukan Praktik Korupsi:
Lanjutkan dan perluas upaya penegakan hukum terhadap korupsi di semua tingkatan pemerintahan.
Perkuat mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi para pengadu yang melaporkan tindakan korupsi.
Perlindungan Hak Asasi Manusia:
Pastikan perlindungan yang kuat terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak minoritas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.
Implementasikan undang-undang dan kebijakan yang melindungi hak asasi manusia di semua bidang.
Pendidikan Demokrasi:
Tingkatkan pendidikan demokrasi di sekolah dan lembaga pendidikan untuk mengajarkan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda.
Promosikan toleransi, dialog antarkelompok, dan penyelesaian konflik damai.
Kontrol Terhadap Kebebasan Pers dan Media:
Lindungi kebebasan pers dan media independen untuk beroperasi tanpa tekanan atau represi dari pemerintah atau kelompok kepentingan.
Segera hapus undang-undang yang menghambat kebebasan pers.
Reformasi Hukum Pemilihan:
Tinjau dan perbaiki proses pemilihan, termasuk pembaruan peraturan pemilu dan perbatasan pengeluaran kampanye.
Pastikan pemilihan umum dan pemilihan lokal berjalan dengan adil, bebas dari penipuan, dan transparan.
Konsolidasi Sistem Partai Politik:
Mendorong partai politik untuk menjadi lebih responsif terhadap kepentingan publik dan mempromosikan integritas dalam politik.
Keterlibatan Masyarakat Sipil:
Dukung kelompok-kelompok masyarakat sipil yang berkomitmen pada demokrasi dan pemerintahan yang baik.
Tingkatkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan.
Meningkatkan indeks demokrasi adalah tugas yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan dalam masyarakat. Dengan upaya bersama, Indonesia dapat memperkuat dan memperbaiki sistem demokrasinya.
Akses. Demokrasi di Internet hanya akan menjadi kuat jika setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses Internet. Warung kopi dan salon, harus dapat diakses siapapun. Masalah utama dalam partisipasi demokrasi umumnya ter- jadi pada wilayah-wilayah yang secara geografis su- lit dijangkau.
Informasi dan edukasi. Dalam diskusi-diskusi atas beragam persoalan publik, seringkali masyarakat ter- libat dalam diskusi dengan berbagai latar belakang pengalaman dan informasi yang mereka dapati atas isu tersebut.
Diskusi. Internet dapat menstimulasi diskusi tidak hanya antar-warga negara, juga dengan pemimpin mereka. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebe- lumnya. Kehadiran Internet membuka ruang bagi masyarakat untuk berdialog dengan para pejabat pemerintahan, apakah melalui situs resmi atau me- dia sosial.
Musyawarah (deliberation). Berbagai macam ben- tuk sistem komunikasi interaktif di dunia maya ha- rus membuka ruang bagi terjadinya proses musya- warah. Pertimbangan yang matang adalah prasyarat bagi sebuah keputusan yang tepat. Oleh karena itu, agar proses musyarawah terjadi,
Pilihan. Proses demokrasi terjadi ketika masyara- kat dihadapkan pada sejumlah pilihan. Diskusi dan kebebasan berpendapat mendapat porsinya ketika
warga atau partisipan memahami bahwa ada bera- gam alternatif pilihan yang bisa diambil.
Aksi. Beragam faktor di atas hanya akan percuma jika akhirnya demokrasi tidak disertai oleh partisipasi publik. Oleh karena itu, keterbukaan akses, infor- masi yang memadai, terbukanya ruang-ruang disku- si, dan tersedianya beragam pilihan, pada ujungnya adalah sarana bagi masyarakat untuk “beraksi” dan berpartisipasi dalam ruang-ruang demokrasi.
Akses. Demokrasi di Internet hanya akan menjadi kuat jika setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses Internet. Warung kopi dan salon, harus dapat diakses siapapun. Masalah utama dalam partisipasi demokrasi umumnya ter- jadi pada wilayah-wilayah yang secara geografis su- lit dijangkau.
Informasi dan edukasi. Dalam diskusi-diskusi atas beragam persoalan publik, seringkali masyarakat ter- libat dalam diskusi dengan berbagai latar belakang pengalaman dan informasi yang mereka dapati atas isu tersebut.
Diskusi. Internet dapat menstimulasi diskusi tidak hanya antar-warga negara, juga dengan pemimpin mereka. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebe- lumnya. Kehadiran Internet membuka ruang bagi masyarakat untuk berdialog dengan para pejabat pemerintahan, apakah melalui situs resmi atau me- dia sosial.
Musyawarah (deliberation). Berbagai macam ben- tuk sistem komunikasi interaktif di dunia maya ha- rus membuka ruang bagi terjadinya proses musya- warah. Pertimbangan yang matang adalah prasyarat bagi sebuah keputusan yang tepat. Oleh karena itu, agar proses musyarawah terjadi,
Pilihan. Proses demokrasi terjadi ketika masyara- kat dihadapkan pada sejumlah pilihan. Diskusi dan kebebasan berpendapat mendapat porsinya ketika
warga atau partisipan memahami bahwa ada bera- gam alternatif pilihan yang bisa diambil.
Aksi. Beragam faktor di atas hanya akan percuma jika akhirnya demokrasi tidak disertai oleh partisipasi publik. Oleh karena itu, keterbukaan akses, infor- masi yang memadai, terbukanya ruang-ruang disku- si, dan tersedianya beragam pilihan, pada ujungnya adalah sarana bagi masyarakat untuk “beraksi” dan berpartisipasi dalam ruang-ruang demokrasi.
Akses. Demokrasi di Internet hanya akan menjadi kuat jika setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses Internet. Warung kopi dan salon, harus dapat diakses siapapun. Masalah utama dalam partisipasi demokrasi umumnya ter- jadi pada wilayah-wilayah yang secara geografis su- lit dijangkau.
Informasi dan edukasi. Dalam diskusi-diskusi atas beragam persoalan publik, seringkali masyarakat ter- libat dalam diskusi dengan berbagai latar belakang pengalaman dan informasi yang mereka dapati atas isu tersebut.
Diskusi. Internet dapat menstimulasi diskusi tidak hanya antar-warga negara, juga dengan pemimpin mereka. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebe- lumnya. Kehadiran Internet membuka ruang bagi masyarakat untuk berdialog dengan para pejabat pemerintahan, apakah melalui situs resmi atau me- dia sosial.
Musyawarah (deliberation). Berbagai macam ben- tuk sistem komunikasi interaktif di dunia maya ha- rus membuka ruang bagi terjadinya proses musya- warah. Pertimbangan yang matang adalah prasyarat bagi sebuah keputusan yang tepat. Oleh karena itu, agar proses musyarawah terjadi,
Pilihan. Proses demokrasi terjadi ketika masyara- kat dihadapkan pada sejumlah pilihan. Diskusi dan kebebasan berpendapat mendapat porsinya ketika
warga atau partisipan memahami bahwa ada bera- gam alternatif pilihan yang bisa diambil.
Aksi. Beragam faktor di atas hanya akan percuma jika akhirnya demokrasi tidak disertai oleh partisipasi publik. Oleh karena itu, keterbukaan akses, infor- masi yang memadai, terbukanya ruang-ruang disku- si, dan tersedianya beragam pilihan, pada ujungnya adalah sarana bagi masyarakat untuk “beraksi” dan berpartisipasi dalam ruang-ruang demokrasi.
