Perbandingan Sistem Administrasi NegaraSiti Sahati
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan sistem administrasi negara. Secara singkat, dokumen menjelaskan pentingnya melakukan perbandingan SAN untuk memahami sistem yang berlaku di negara lain, mendefinisikan model administrasi substantif dan formal, serta membedakan teori deskriptif dan preskriptif dalam kajian administrasi negara.
Dokumen tersebut membahas lima lembaga penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan beserta kewenangan masing-masing lembaga.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Beberapa faktor yang dapat mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan antara lain pendidikan dari keluarga, kegiatan organisasi pelajar dan mahasiswa, serta advokasi untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam berpolitik. Harapannya adalah munculnya lebih banyak perempuan sebagai pemimpin daerah dan nasional di masa dep
Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.
Perbandingan Sistem Administrasi NegaraSiti Sahati
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan sistem administrasi negara. Secara singkat, dokumen menjelaskan pentingnya melakukan perbandingan SAN untuk memahami sistem yang berlaku di negara lain, mendefinisikan model administrasi substantif dan formal, serta membedakan teori deskriptif dan preskriptif dalam kajian administrasi negara.
Dokumen tersebut membahas lima lembaga penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan beserta kewenangan masing-masing lembaga.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Beberapa faktor yang dapat mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan antara lain pendidikan dari keluarga, kegiatan organisasi pelajar dan mahasiswa, serta advokasi untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam berpolitik. Harapannya adalah munculnya lebih banyak perempuan sebagai pemimpin daerah dan nasional di masa dep
Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang kelompok kepentingan dan kelompok penekan dalam sistem politik Indonesia. Terdapat berbagai tipe kelompok seperti kelompok anomi, nonasosiasional, asosiasional, LSM pada masa Orba dan Reformasi, serta paradigma LSM seperti kesejahteraan, modernisasi, reformasi, liberasi, dan transformasi.
Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Teks tersebut membahas tentang kegagalan perencanaan pembangunan yang dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perencanaan yang tidak tepat, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, paradigma perencanaan yang tidak sesuai, serta pendekatan perencanaan yang terlalu mengatur secara terpusat."
Agenda II Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I membahas empat agenda utama, yaitu:
1. Agenda Kepemimpinan Pancasila & Bela Negara yang membahas etika dan integritas kepemimpinan serta bela negara berdasarkan Pancasila.
2. Agenda Kepemimpinan Pelayanan yang membahas diagnosa organisasi, berpikir kreatif, membangun tim, dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan.
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUAN ASYUF
Dokumen tersebut membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu bagi terlaksananya demokrasi. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana mereka dapat memilih pemimpin secara langsung dan berpartisipasi dalam proses politik. Namun, partisipasi masyarakat dalam pemilu masih perlu ditingkatkan antara lain melalui pendidikan politik oleh lembaga pemilu dan partai politik.
Dokumen tersebut membahas berbagai sistem pemilu yang diterapkan di berbagai negara, termasuk sistem distrik tunggal, sistem proporsional, dan sistem campuran. Sistem-sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam merepresentasikan suara rakyat dan menciptakan stabilitas pemerintahan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses penetapan partai politik dan calon anggota legislatif untuk pemilu di Indonesia.
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikunitpublikasi
Dokumen tersebut membahas konsep dan studi kebijakan publik. Terdiri dari empat bagian, membahas fenomena sosial dan hubungannya dengan kebijakan, konsep kebijakan publik dan jenis studinya, serta perbedaan masalah publik dan privat. Juga menjelaskan proses kebijakan dan peran analis dalam membantu pengambil keputusan.
Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi InformasiDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang inovasi, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Di antaranya mendefinisikan inovasi, menjelaskan model triple helix, aspek-aspek pelayanan publik, dan prinsip-prinsip pembangunan daerah.
Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada 1955 untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Sejak itu, pemilu diselenggarakan secara berkala untuk memilih legislatif nasional dan lokal. Pada era Orde Baru, hanya tiga partai yang diizinkan ikut serta dalam pemilu. Era Reformasi menandai hadirnya pemilu demokratis dengan banyak partai peserta.
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...Dadang Solihin
Dokumen tersebut merangkum profil singkat Dr. Dadang Solihin sebagai direktur di Bappenas yang memiliki pengalaman dalam bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan di Indonesia. Dokumen tersebut juga memberikan ringkasan singkat mengenai materi yang akan dibahas seperti tujuan pembangunan, pelaku pembangunan, serta proses perencanaan pembangunan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas permasalahan pemilu di Indonesia dengan menyajikan data jumlah peserta dan pemenang pemilu serta tingkat partisipasi pemilih dari tahun ke tahun. Isu strategis yang diidentifikasi adalah kualitas daftar pemilih, logistik pemilu, sistem informasi dan penghitungan suara, serta dana kampanye. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan strategi yang matang dalam penyelenggaraan pemilu.
Dokumen tersebut membahas pergeseran paradigma pelayanan publik dari Old Public Administration, New Public Management, hingga New Public Service. Old Public Administration berfokus pada pelayanan langsung pemerintah melalui organisasi hierarkis, sedangkan New Public Management menggunakan pendekatan bisnis dengan mendefinisikan warga sebagai pelanggan. New Public Service memperlakukan warga sebagai citizen dan berdasarkan pada teori demokrasi dengan menekankan dialog tentang berbagai nilai antara pemer
Presentasi ini membahas tentang pentingnya peran bangsa Indonesia dalam ketahanan nasional. Ketahanan nasional dijelaskan sebagai kemampuan untuk menghadapi berbagai ancaman internal dan eksternal agar negara dan bangsa tetap utuh. Ancaman-ancaman tersebut meliputi ancaman militer, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, dan bencana alam atau buatan manusia. Masyarakat harus berperan aktif dalam melap
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga dan organisasi. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa lembaga terdiri dari unsur-unsur kultural, normatif, dan regulatif yang memberikan stabilitas dan makna dalam kehidupan sosial. Dokumen juga membedakan antara lembaga dan organisasi, di mana lembaga merujuk pada norma dan aturan sedangkan organisasi merujuk pada kelompok sosial yang secara sadar dibentuk untuk mencap
Dokumen tersebut membahas tentang kelompok kepentingan dan kelompok penekan dalam sistem politik Indonesia. Terdapat berbagai tipe kelompok seperti kelompok anomi, nonasosiasional, asosiasional, LSM pada masa Orba dan Reformasi, serta paradigma LSM seperti kesejahteraan, modernisasi, reformasi, liberasi, dan transformasi.
Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Teks tersebut membahas tentang kegagalan perencanaan pembangunan yang dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perencanaan yang tidak tepat, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, paradigma perencanaan yang tidak sesuai, serta pendekatan perencanaan yang terlalu mengatur secara terpusat."
Agenda II Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I membahas empat agenda utama, yaitu:
1. Agenda Kepemimpinan Pancasila & Bela Negara yang membahas etika dan integritas kepemimpinan serta bela negara berdasarkan Pancasila.
2. Agenda Kepemimpinan Pelayanan yang membahas diagnosa organisasi, berpikir kreatif, membangun tim, dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan.
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUAN ASYUF
Dokumen tersebut membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu bagi terlaksananya demokrasi. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana mereka dapat memilih pemimpin secara langsung dan berpartisipasi dalam proses politik. Namun, partisipasi masyarakat dalam pemilu masih perlu ditingkatkan antara lain melalui pendidikan politik oleh lembaga pemilu dan partai politik.
Dokumen tersebut membahas berbagai sistem pemilu yang diterapkan di berbagai negara, termasuk sistem distrik tunggal, sistem proporsional, dan sistem campuran. Sistem-sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam merepresentasikan suara rakyat dan menciptakan stabilitas pemerintahan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses penetapan partai politik dan calon anggota legislatif untuk pemilu di Indonesia.
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikunitpublikasi
Dokumen tersebut membahas konsep dan studi kebijakan publik. Terdiri dari empat bagian, membahas fenomena sosial dan hubungannya dengan kebijakan, konsep kebijakan publik dan jenis studinya, serta perbedaan masalah publik dan privat. Juga menjelaskan proses kebijakan dan peran analis dalam membantu pengambil keputusan.
Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi InformasiDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang inovasi, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Di antaranya mendefinisikan inovasi, menjelaskan model triple helix, aspek-aspek pelayanan publik, dan prinsip-prinsip pembangunan daerah.
Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada 1955 untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Sejak itu, pemilu diselenggarakan secara berkala untuk memilih legislatif nasional dan lokal. Pada era Orde Baru, hanya tiga partai yang diizinkan ikut serta dalam pemilu. Era Reformasi menandai hadirnya pemilu demokratis dengan banyak partai peserta.
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...Dadang Solihin
Dokumen tersebut merangkum profil singkat Dr. Dadang Solihin sebagai direktur di Bappenas yang memiliki pengalaman dalam bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan di Indonesia. Dokumen tersebut juga memberikan ringkasan singkat mengenai materi yang akan dibahas seperti tujuan pembangunan, pelaku pembangunan, serta proses perencanaan pembangunan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas permasalahan pemilu di Indonesia dengan menyajikan data jumlah peserta dan pemenang pemilu serta tingkat partisipasi pemilih dari tahun ke tahun. Isu strategis yang diidentifikasi adalah kualitas daftar pemilih, logistik pemilu, sistem informasi dan penghitungan suara, serta dana kampanye. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan strategi yang matang dalam penyelenggaraan pemilu.
Dokumen tersebut membahas pergeseran paradigma pelayanan publik dari Old Public Administration, New Public Management, hingga New Public Service. Old Public Administration berfokus pada pelayanan langsung pemerintah melalui organisasi hierarkis, sedangkan New Public Management menggunakan pendekatan bisnis dengan mendefinisikan warga sebagai pelanggan. New Public Service memperlakukan warga sebagai citizen dan berdasarkan pada teori demokrasi dengan menekankan dialog tentang berbagai nilai antara pemer
Presentasi ini membahas tentang pentingnya peran bangsa Indonesia dalam ketahanan nasional. Ketahanan nasional dijelaskan sebagai kemampuan untuk menghadapi berbagai ancaman internal dan eksternal agar negara dan bangsa tetap utuh. Ancaman-ancaman tersebut meliputi ancaman militer, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, dan bencana alam atau buatan manusia. Masyarakat harus berperan aktif dalam melap
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga dan organisasi. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa lembaga terdiri dari unsur-unsur kultural, normatif, dan regulatif yang memberikan stabilitas dan makna dalam kehidupan sosial. Dokumen juga membedakan antara lembaga dan organisasi, di mana lembaga merujuk pada norma dan aturan sedangkan organisasi merujuk pada kelompok sosial yang secara sadar dibentuk untuk mencap
Teks tersebut membahas tentang keterkaitan antara politik dan kekuasaan dalam organisasi. Politik didefinisikan sebagai upaya untuk ikut serta dalam mengurus urusan masyarakat atau organisasi, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Keduanya terjadi dalam setiap organisasi dan berpengaruh terhadap perilaku anggotanya. Faktor seperti ketidakpastian dan sumber daya yang langka dapat mem
Culture Organization and Innovation atau Budaya Organisasi dan PerubahanRiskaIndriani4
Dokumen tersebut membahas tentang budaya organisasi, termasuk definisi, fungsi, jenis, karakteristik, aspek, dan proses perubahan budaya organisasi. Dokumen ini juga membahas tentang kelompok-kelompok dalam budaya organisasi dan pengaruh budaya terhadap kinerja perusahaan.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya politik, yang didefinisikan sebagai konfigurasi orientasi politik suatu kelompok. Dokumen ini menjelaskan unsur-unsur budaya politik menurut beberapa ahli seperti orientasi, sikap, nilai-nilai, dan pengetahuan terhadap sistem politik. Dokumen ini juga membahas faktor, bagian, dan masalah yang berkaitan dengan budaya politik.
Lingkungan Internal dan External, Struktur dan Fungsi, Pendekatan dan Kapabil...Raja Matridi Aeksalo
Dokumen tersebut membahas tentang lingkungan internal dan eksternal sistem politik, struktur dan fungsi sistem politik, serta pendekatan dan kapabilitas sistem politik. Dibahas mengenai unsur-unsur lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi sistem politik, struktur infrastruktur dan suprastruktur politik, serta fungsi-fungsi sistem politik dalam konteks pengambilan keputusan. Juga dibahas mengenai pendekatan tradisional, behavioral, dan
Sosiologi politik merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan politik. Dokumen ini menjelaskan pengertian sosiologi politik, objek kajiannya, dan metode kajian sosiologi politik seperti pendekatan historis, komparatif, institusional, dan behavioral. Juga dibahas konsep-konsep seperti masyarakat, negara, kekuasaan, dan proses sosialisasi politik, partisipasi politik, dan komunikasi polit
Dokumen tersebut membahas teori-teori komunikasi kelompok dan organisasi, termasuk definisi, model, fungsi, dan pendekatan komunikasi kelompok dan organisasi menurut beberapa ahli. Teori utama yang disebutkan adalah teori perbandingan sosial, pertukaran sosial, percakapan kelompok, serta teori struktural klasik dan manajemen ilmiah Taylor untuk komunikasi organisasi.
Makalah ini membahas tentang partisipasi dalam organisasi. Faktor-faktor yang menentukan tingkat partisipasi antara lain tujuan organisasi, gaya kepemimpinan, perilaku individu dan kelompok, serta budaya organisasi. Pemahaman yang baik terhadap tujuan organisasi dan gaya kepemimpinan partisipatif dapat meningkatkan partisipasi anggota dalam mencapai tujuan organisasi.
Sistem politik Indonesia terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait untuk mencapai tujuan nasional. Sistem ini memiliki kapabilitas dalam bidang ekstraktif, distributif, regulatif, dan simbolik serta dalam berinteraksi dengan lingkungan domestik dan internasional. Budaya politik Indonesia ditandai oleh hierarki yang kuat dan kecenderungan patronase.
Dokumen tersebut membahas tentang partai politik dan pemilu sebagai bagian penting dari demokrasi. Partai politik berperan merekrut dan menempatkan anggota masyarakat ke jabatan publik melalui pemilu. Ada beberapa sistem pemilu yaitu sistem distrik dan sistem proporsional yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
Dimensi strategis Administrasi Publik dalam islam.pptxfitriafirdiyani1
Dokumen tersebut membahas tentang dimensi-dimensi administrasi publik dalam Islam yang meliputi:
1. Dimensi kebijakan, struktur organisasi, manajemen, etika, dan lingkungan.
2. Prinsip-prinsip dasar dalam Islam seperti tauhid, khilafah, dan keadilan.
3. Sumber hukum dalam Islam yaitu Al-Quran, hadist, ijma', dan qiyas.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas reformulasi skema penelitian di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas penelitian, efektivitas pengelolaan, dan kinerja penelitian perguruan tinggi dengan mengubah skema penelitian menjadi 14 skema baru dan memperkenalkan sistem indeksasi jurnal Sinta untuk mendukung publikasi ilmiah mandiri.
This document discusses challenges in linking research to policymaking and efforts to address this "know-do gap." It describes participatory action research (PAR) as an approach that can help bridge this gap by involving stakeholders like policymakers, citizens, and researchers in jointly understanding problems and designing potential solutions through collaborative and iterative research, action, and reflection. The document suggests that PAR could help policymakers by providing a starting point for deliberations on challenges they face.
Peraturan Presiden ini mengatur status kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru dengan mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru harus memenuhi syarat tertentu untuk diangkat menjadi PPPK dan dapat diberhentikan dengan atau tanpa hormat berdasarkan alasan-alasan tertentu. Peraturan ini mulai berl
1) Indonesia has a large and diverse population of over 238 million people spread across its over 17,000 islands.
2) Higher education in Indonesia has expanded greatly since independence, with literacy rates rising from 5% in 1945 to 94% in 2010 and the number of university students increasing from under 2,000 to nearly 5 million in that period.
3) This expansion of education has contributed to the growth of a new middle class in Indonesia, which has increased from 2.5 million people in 1970 to over 100 million people in 2010.
The World Bank offers the Robert S. McNamara Fellowships Program which provides up to $25,000 for PhD candidates to conduct development-related research at a host institution in a World Bank member country under a research advisor. Eligible candidates must be citizens of developing countries, under 35, have a master's degree and have completed PhD coursework and exams. Successful fellows return home upon completion to work. Applications for 2015 funding are open from January 7 to February 11 through the World Bank Scholarships Program website.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
2. Perspektif dan Definsi Pelembagaan
Aspek dan Dimensi Pelembagaan
Arti Penting Pelembagaan
Pelembagaan dalam Konteks Sistem Politik
Pemilu 2019
Kondisi Partai Secara Umum
Problematika Menjelang Pemilu 2019
Dampak di Masa Datang
Penutup
3. Institusionalisasi memiliki beragam
perspektif dan definsi
Keberagaman ini memperlihatkan adanya
perbedaan mengenai hal apa saja yang
dianggap relevan dalam upaya memahami
dan menjelaskan institusionalisasi partai
4. 1. Institusionalisasi sebagai Sebuah Proses atau
Tahapan Pematangan
Pelembagaan terkait dengan sebuah kondisi akhir
dari sebuah perjalanan historis partai politik dari
fase embriotiknya menuju fase termatangnya (fase
dimana partai telah terlembaga)
Duverger (1964), Huntington (1968)
5. 2. Institusionalisasi sebagai Persoalan Pengakuan
Eksistensi
Pelembagaan partai politik terkait dengan seberapa
besar partai eksis dalam tatanan atau sistem politik,
termasuk pula di benak masyarakat
Janda (1980), Rose dan Mackie (1988), Harmel dan
Svasand (1989)
6. 3. Institusionalisasi sebagai Penghargaan Internal
atas Jatidiri Partai
Pelembagan terkait dengan kemampuan
menumbuhkan idealisme atau pemantapan nilai-
nilai, yang pada akhirnya dapat memelihara
komitmen menjaga keberlangsungan hidup dan jati
diri partai
McGuire (1997), Levitsky (1998)
7. 4. Institusionalisasi sebagai Kondisi Multi-dimensi
Pelembagaan merupakan sinteis dari berbagai aspek
meliputi aspek internal-eksteral; dan aspek struktural-
nilai-nilai. (1) Derajad Kesisteman, (2)Value Infusion,
(3) Otonomi, dan (4) Reification.
(Randall and Svasand 2002, Basedau and Stroh 2008)
8. “The process by which organizations and procedures acquire value and
stability” (Huntington,1968)
“The way the organisation solidifies” (Panebianco, 1988)
Kemampuan untuk membangun sebuah organisasi lintas daerah untuk
bertarung dalam pemilu nasional, menominasikan kandidat untuk
memenangkan pemilu dan secara berkala menominasikan kandidat
pada pemilu-pemilu selanjutnya. (Rose dan Mackie, 1988)
Kemampuan partai mengelola urusan-urusan internal dan eksternal
(terkait, misalnya, dengan rekrutmen politik dan upaya-upaya
memobilisasi massa) dan sikap partai dalam proses pembuatan
kebijakan dalam upaya mencari penyelesaian yang lebih komprehensif
(Maor, 1997)
9. Kemampuan mempertahankan keberadaannya di masyarakat
dengan baik melalui sebuah proses transformasi atau infusi nilai-nilai
yang menyebabkan adanya kesejajaran yang utuh antara idealisme
dan kepentingan partai dengan para kader dan pendukungnya
(Levitsky 1998).
“The process by which the party becomes established in terms both of
their integrated patterns of behaviours and of attitudes, or culture.”
(Randall dan Svasand, 2002)
“A process in which individual parties that participate in election
experience and increase in organizational stability and value”.
(Basedau dan Stroh, 2008)
11. Dimensi Kesisteman
(1) Keanggotaan yang terorganisir, (2) Apartus yang aktif & loyal
hingga ke pelosok daerah, (3) Model kepemimpinan prosedural
vis a vis Kepemimpinan Personal, dst
Dimensi Koherensi
(1) Soliditas antara suara partai dengan suara fraksi di parlemen,
(2)Toleransi atas perbedaan atau keberadaan kelompok
kritis/berbeda pandangan, dst
12. Dimensi Otonomi/Kemandirian
(1) Ketiadaan intervensi pihak luar partai dalam pembuatan
kebijakan, (2) Kemandirian dari pengaruh orang kuat atau
kelompok dominan dalam partai, dst.
Dimensi Keberakaran di Masyarakat
(1) Usia partai, (2) Keikutsertaan dalam pemilu, (3)Teringat
oleh masyarakat (Reifikasi), dst
13. Dimensi Value Infusion
(1) Komitmen yang kuat untuk mendahulukan
keberadaan/kepentingan partai, (2) Kesamaan pandangan
atas jati diri dan tujuan partai, (3) Kuatnya ikatan nilai atas
dasar ideologi/budaya/kesadaran kelas, dst
15. PartaiAdalah Unit dalam Sebuah Sistem
Politik
Akan Menguatkan Proses Input ataupun
Output
Menunjang terciptanya Peningkatan Kualitas
Kebijakan
Turut mendukung terbentuknya Sistem
Politik yang Demokratis
16. Parpol Lawas
(PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN,
PKS, Nasdem, PPP, Hanura, PBB)
Partai Baru
(Perindo, PSI, Partai Garuda, Partai Berkarya)
PresidentialThreshold, Parliamentary
Threshold dan Serempak
18. Value Infusion:
PKS, PDIP, PKB
Golkar, PAN, Gerindra
PPP, Hanura, Nasdem
Tingkat Otonomi
PDIP, Demokrat, Nasdem, Gerindra, PKS, PAN,
Golkar, Hanura, PPP
PKB
Akar di Masyarakat
PKB, PDIP, Golkar
PAN, PKS, PPP
Hanura, Nasdem, Gerindra
19. Masalah Kandidasi Presiden
Pembentukan Koalisi
Antara Loyalitas Pada Konstituen, Pada
Partai, atau Diri Sendiri
Pragmatisme Politik (Efek Lingkungan Politik
yangTidak Kondusif)
20. Esensi dari Politik Nasional
Dominasi Elite (crème de la crème)
Pragmatisme/Oportunistik
Aspek Pemerintahan:
PemerintahanOligarki atau Kartel
Illiberal Democracy
21. Aspek Internal Partai:
Kristalisasi Political Patronage
Presidentialized Party/Oportunisme
BomWaktu Perpecahan Internal
Aspek Koneksi dengan Masyarakat:
Lemahnya tingkat kepercayaan (trust)
Lemahnya party id
22. Potensi Pelemahan Demokrasi MasihAda
Peningkatan Kualitas Institusionalisasi Partai
Masih Berpotensi Lemah Disebabkan oleh:
(1) Ketergantungan pada elite/patron yang
demikian tinggi, (2) Ketidakmandirian secara
finansial, (3) Kenyamanan elite/business as
usual, (4) Lingkungan yang tidak kondusif.
Institusionalisasi Dapat Dipercepat melalui
pendekatan legal-formal/Undang-Undang