Instruksi Presiden menginstruksikan 30 kementerian dan lembaga untuk bekerja sama dalam meningkatkan akses layanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan bantuan tunai untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2024 dengan menargetkan lokasi prioritas dan mengintegrasikan program antar instansi.
Studi kelayakan penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan meliputi pengkajian teknis, ekonomi, lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan guna mengetahui tingkat kelayakan program penyelenggaraan di suatu wilayah pelayanan. Parameter pengkajian mencakup perencanaan,
This document summarizes the presentation of the Head of Operations of the Indonesian National Police (POLRI) regarding the implementation of priority programs under the POLRI Promoter program. It outlines 5 priority areas (cultural reform, public service improvement, increased legal enforcement professionalism, increased public order and security, and media management) and their implementation through 11 programs and 62 activities over 10 months. Progress is monitored through regular reporting and evaluation meetings.
Tata Cara Perhitungan Rencana Anggaran Biaya Sistem Pengolahan Air LimbahJoy Irman
Pelatihan Penyusunan Rencana Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) terdiri dari beberapa modul, yaitu: Dasar-dasar Perencanaan Teknis SPAL-T, Perencanaan Teknis Unit Pelayanan, Perencanaan Teknis Unit Pengumpulan / Jaringan Perpipaan, Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah, Teknologi Pengolahan Lumpur, Konstruksi Bangunan, dan Rencana Anggaran Biaya. Masing-masing Modul terdiri atas beberapa sub-modul . Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Dokumen tersebut berisi soal ujian tentang pelatihan pengadaan barang/jasa tingkat dasar. Terdiri dari 25 pernyataan yang harus dipilih benar atau salah, dan 16 pertanyaan pilihan ganda tentang konsep dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara survei dan pengkajian penyusunan rencana induk penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan, mencakup survei wilayah studi, sumber timbulan sampah, komposisi dan karakteristik sampah, demografi, biaya, serta pengkajian hasil survei tersebut."
Studi kelayakan penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan meliputi pengkajian teknis, ekonomi, lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan guna mengetahui tingkat kelayakan program penyelenggaraan di suatu wilayah pelayanan. Parameter pengkajian mencakup perencanaan,
This document summarizes the presentation of the Head of Operations of the Indonesian National Police (POLRI) regarding the implementation of priority programs under the POLRI Promoter program. It outlines 5 priority areas (cultural reform, public service improvement, increased legal enforcement professionalism, increased public order and security, and media management) and their implementation through 11 programs and 62 activities over 10 months. Progress is monitored through regular reporting and evaluation meetings.
Tata Cara Perhitungan Rencana Anggaran Biaya Sistem Pengolahan Air LimbahJoy Irman
Pelatihan Penyusunan Rencana Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) terdiri dari beberapa modul, yaitu: Dasar-dasar Perencanaan Teknis SPAL-T, Perencanaan Teknis Unit Pelayanan, Perencanaan Teknis Unit Pengumpulan / Jaringan Perpipaan, Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah, Teknologi Pengolahan Lumpur, Konstruksi Bangunan, dan Rencana Anggaran Biaya. Masing-masing Modul terdiri atas beberapa sub-modul . Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Dokumen tersebut berisi soal ujian tentang pelatihan pengadaan barang/jasa tingkat dasar. Terdiri dari 25 pernyataan yang harus dipilih benar atau salah, dan 16 pertanyaan pilihan ganda tentang konsep dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara survei dan pengkajian penyusunan rencana induk penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan, mencakup survei wilayah studi, sumber timbulan sampah, komposisi dan karakteristik sampah, demografi, biaya, serta pengkajian hasil survei tersebut."
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah di Provinsi Banten khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan ruas jalan provinsi. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam melakukan penegakan peraturan daerah serta tahapan proses penegakannya mulai dari pembinaan, penert
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 di Provinsi Lampung. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan regulasi pelaksanaan SPM, prinsip dan tahapan penerapannya, serta integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Dokumen tersebut membahas konsep pengembangan ekonomi lokal melalui pendekatan heksagonal yang melibatkan kelompok sasaran, proses manajemen, faktor lokasi, keterkaitan dan fokus kebijakan, serta pembangunan berkelanjutan.
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 mengatur tentang sanksi administratif dan finansial bagi lembaga verifikasi, pejabat pengadaan, dan produsen/penyedia barang jasa apabila tidak memenuhi ketentuan yang diatur. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 bertujuan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pengadaan pemerintah dengan target paling sedikit 40% anggaran unt
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Termasuk di dalamnya adalah persiapan sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana serta prosedur kerja penanganan bantuan dan rehabilitasi korban bencana.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan-peraturan yang mengatur penggunaan dana desa dan kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencakup sumber dana desa, alokasi anggaran, prioritas penggunaannya untuk sarana publik desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SanitasiJoy Irman
[Ringkasan]
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi memberikan panduan untuk pelaksanaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat melalui dana alokasi khusus. Panduan ini mencakup pendekatan, prinsip, tahapan pelaksanaan, dan pengelolaan prasarana air limbah, sampah, dan drainase secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan, serta pengoperasian
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptxIrwin Sopyanudin
Rangkuman dokumen:
1) Dokumen membahas dinamika penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023-2026 di Provinsi Banten. 2) Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dan penyusunan target kinerja dengan waktu yang relatif singkat. 3) Arah keb
Konsep desa mandiri menekankan pada pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di desa secara terintegrasi dari hulu ke hilir dengan melibatkan peran serta masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan kemandirian masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemanfaatan sumber daya lokal.
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi desa saat ini di Indonesia, kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa, serta prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2024 yang diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Kebijakan publik adalah upaya pemerintah dalam mengatasi masalah publik dengan menggunakan sumber daya secara strategis. Bab ini menjelaskan konsep dasar kebijakan publik, aktor yang terlibat, tahapan penyusunan kebijakan publik, dan peran auditor dalam menganalisis kebijakan publik."
Modul ini membahas tentang rekayasa dan pemodelan furnitur melalui 6 kegiatan belajar yang mencakup tipikal furnitur, tipikal konstruksi furnitur, pemodelan secara historis, fungsional, rekayasa konstruksi, dan perencanaan model furnitur fungsional. Modul ini bertujuan membantu siswa memahami konsep dasar rekayasa dan pemodelan furnitur.
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)Nurul Angreliany
Modul ini membahas tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, mulai dari pelaksanaan pemilihan penyedia dengan berbagai metode seperti e-purchasing, penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat, dan tender/seleksi. Modul ini juga menjelaskan tentang tindak lanjut apabila tender cepat dan tender/seleksi gagal, serta pelaksanaan kontrak hingga serah terima hasil pekerjaan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah di Provinsi Banten khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan ruas jalan provinsi. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam melakukan penegakan peraturan daerah serta tahapan proses penegakannya mulai dari pembinaan, penert
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 di Provinsi Lampung. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan regulasi pelaksanaan SPM, prinsip dan tahapan penerapannya, serta integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Dokumen tersebut membahas konsep pengembangan ekonomi lokal melalui pendekatan heksagonal yang melibatkan kelompok sasaran, proses manajemen, faktor lokasi, keterkaitan dan fokus kebijakan, serta pembangunan berkelanjutan.
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 mengatur tentang sanksi administratif dan finansial bagi lembaga verifikasi, pejabat pengadaan, dan produsen/penyedia barang jasa apabila tidak memenuhi ketentuan yang diatur. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 bertujuan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pengadaan pemerintah dengan target paling sedikit 40% anggaran unt
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Termasuk di dalamnya adalah persiapan sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana serta prosedur kerja penanganan bantuan dan rehabilitasi korban bencana.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan-peraturan yang mengatur penggunaan dana desa dan kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencakup sumber dana desa, alokasi anggaran, prioritas penggunaannya untuk sarana publik desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SanitasiJoy Irman
[Ringkasan]
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi memberikan panduan untuk pelaksanaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat melalui dana alokasi khusus. Panduan ini mencakup pendekatan, prinsip, tahapan pelaksanaan, dan pengelolaan prasarana air limbah, sampah, dan drainase secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan, serta pengoperasian
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptxIrwin Sopyanudin
Rangkuman dokumen:
1) Dokumen membahas dinamika penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023-2026 di Provinsi Banten. 2) Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dan penyusunan target kinerja dengan waktu yang relatif singkat. 3) Arah keb
Konsep desa mandiri menekankan pada pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di desa secara terintegrasi dari hulu ke hilir dengan melibatkan peran serta masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan kemandirian masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemanfaatan sumber daya lokal.
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi desa saat ini di Indonesia, kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa, serta prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2024 yang diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Kebijakan publik adalah upaya pemerintah dalam mengatasi masalah publik dengan menggunakan sumber daya secara strategis. Bab ini menjelaskan konsep dasar kebijakan publik, aktor yang terlibat, tahapan penyusunan kebijakan publik, dan peran auditor dalam menganalisis kebijakan publik."
Modul ini membahas tentang rekayasa dan pemodelan furnitur melalui 6 kegiatan belajar yang mencakup tipikal furnitur, tipikal konstruksi furnitur, pemodelan secara historis, fungsional, rekayasa konstruksi, dan perencanaan model furnitur fungsional. Modul ini bertujuan membantu siswa memahami konsep dasar rekayasa dan pemodelan furnitur.
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)Nurul Angreliany
Modul ini membahas tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, mulai dari pelaksanaan pemilihan penyedia dengan berbagai metode seperti e-purchasing, penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat, dan tender/seleksi. Modul ini juga menjelaskan tentang tindak lanjut apabila tender cepat dan tender/seleksi gagal, serta pelaksanaan kontrak hingga serah terima hasil pekerjaan.
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptxEkaFitriyawati1
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui beberapa inisiatif seperti: (1) optimalisasi kerja tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, (2) penyusunan rencana aksi daerah percepatan penurunan stunting, dan (3) koordinasi lintas sektor untuk penanganan intervensi spesifik dan sensitif terkait stunting. Dokumen ini juga menyoroti permasalahan yang dihadapi dan
Perpres Nomor 59 Tahun 2017 - Lampiran.pdfanglysae
Peraturan Presiden ini mengatur pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan tujuan global, sasaran global, sasaran nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, dan instansi pelaksana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Beberapa tujuan yang diatur antara lain mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, menjamin akses layanan kesehatan dan pendidikan,
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)Pemdes Wonoyoso
Keputusan ini membentuk Kader Pembangunan Manusia di Desa Wonoyoso untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia. Kader yang dibentuk bernama Sulistyawati yang akan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Wonoyoso.
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...Oswar Mungkasa
Disampaikan oleh Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012
Dokumen tersebut membahas dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu di provinsi tersebut. Dokumen ini menjelaskan sejarah, landasan hukum, dan peran Posyandu serta kebijakan dinas terkait pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi Posyandu.
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018vie akbar
Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan program padat karya tunai di desa tahun 2018 untuk menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa dan mempertahankan semangat gotong royong.
Permendesa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.pptxp3mdlamtim
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 yang diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19, dan pemulihan ekonomi nasional meliputi sektor strategis nasional sesuai kewenangan Desa.
[Ringkasan]
Gerakan Aku HATINYA PKK bertujuan untuk meningkatkan peran HATINYA PKK dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan pekarangan rumah, peningkatan kapasitas pengurus dan kader PKK, serta dukungan program pemerintah.
Dokumen tersebut membahas kebijakan peningkatan demand dan supply dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan desa dan penanggulangan kemiskinan dengan memberikan prioritas pada desa-desa tertinggal, terdepan, dan terpencil untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...CIkumparan
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkup Internal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia.pdf
1. PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah
Republik Indonesia pada tahun 2O24, melalui keterpaduan dan sinergi
program, serta kerja sama antarkementerian / lembaga maupun
pemerintah daerah, dengan ini menginstruksikan:
Kepada 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan;
Menteri Koordinator Bidang
Menteri Dalam Negeri;
Menteri Sosial;
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;
Menteri Agama;
Menteri Kesehatan;
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi;
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Menteri Pekerjaan Umum dan
Rakyat;
11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional;
12. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;
13. Menteri Ketenagakerjaan;
14. Menteri Perindustrian
15. Menteri Pertanian;
16. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2
3
4
5
6
7
8
SK No 146187A
17.Menteri,..
2. Untuk
PERTAMA
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
17. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Ifteatif/ Kepala
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
18. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Menteri Keuangan;
20. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
21. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
22. Menleri Komunikasi dan Informatika;
23. Kepala Staf Kepresidenan;
24. Pang)ima Tentara Nasional Indonesia;
25. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Pusat Statistik;
27. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional;
28. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan;
29. Para Gubernur; dan
30. Para Bupati/Wali Kota.
Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing
untuk melakukan percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem dengan memastikan
ketepatan sasaran dan integrasi program
antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran
serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan
yang meliputi:
a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
KEDUA
SK No 146188A
b.peningkatan...
3. KRTIGA
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Khusus kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan untuk:
a. menetapkan lokasi prioritas dan target
pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrem
tiap tahun;
b. menetapkan kebijakan sumber dan jenis data
yang digunalan dalam implementasi program
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
penyiapan data penerima
c.
dengan nama dan alamat (bg name bg address)
sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem,
bersama Kementerian Sosial, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi, Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan
Badan Pusat Statistik;
d. menetapkan pedoman umum pelaksanaan
program percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem;
e. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian program kementerian/lembaga
dalam upaya menurunkan beban pengeluaran
masyarakat dan mengurangi kantong-kantong
kemiskinan;
f.
SK No 146189A
4. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
f. mengoordinasikan dukungan program
penghapusan kemiskinan ekstrem yang
melibatkan partisipasi nonpemerintah; dan
g. melakukan pemantauan dan evaluasi secara
terpadu bersama dengan kementerian/ lembaga
terkait.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk
melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian keb[iakan kementerian/lembaga
dalam upaya meningkatkan pendapatan
masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan
peningkatan produktivitas dalam rangka
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. Menteri Dalam Negeri untuk:
a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi
terhadap kebijakan Gubernur dan Bupati/Wali
Kota terkait percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem;
b. memfasilitasi pemerintah daerah dalam
penJmsunan program dan kegiatan pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta
pengalokasian anggaran pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,
termasuk pemutakhiran data penerima dengan
Nomor Induk Kependudukan, nama, dan alamat
(by Nomor Induk Kependudukan, bg name, dan
bg addressl melalui sinkronisasi data
kependudukan dengan data penerima bantuan
kemiskinan ekstrem;
SK No 146190A
c. memfasilitasi . . .
5. FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
c. memfasilitasi pemberian hak akses data
kependudukan untuk melakukan verifikasi dan
validasi berbasis Nomor Induk Kependudukan,
nama, dan alamat (bA Nomor Induk
Kependudukan, bg name, dan bg addressl;
d. memfasilitasi penerbitan Nomor Induk
Kependudukan oleh Dinas Kepedudukan dan
Pencatatan Sipil Ihbupaten/ Kota; dan
e. memberikan penghargaan bagi daerah yang
berhasil dalam percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem.
4. Menteri Sosial untuk:
a. melakukan verifikasi dan validasi dalam rangka
memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial sebagai data dasar dan sumber utama
dalam penetapan penerima manfaat program
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
b. menyalurkan bantuan sosial dan melakukan
pemberdayaan ekonomi kepada target sasaran
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
sesuai dengan hasil asesmen; dan
c. mengelola data penyaluran bantuan sosial serta
data kondisi para penerima manfaat.
5. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi untuk:
a. akses dan
serta
kualitas layanan
pendidikan
program/bantuan pendidikan secerra tepat
SK No 14619l A
sasaran;
b. menyalurkan . . .
6. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-6-
b. menyalurkan bantuan Program Indonesia
Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah secara
tepat sasaran; dan
c. mendorong peran perguruan tinggi untuk
melakukan pendampingan pelaksanaan
program percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem melalui tri dharma perguruan tinggi.
6. Menteri Agama untuk:
a. meningkatkan akses dan kualitas layanan
pendidikan serta menyiapkan
program/bantuan bidang pendidikan secara
tepat sasaran;
b. menyalurkan bantuan Progra . Indonesia
Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan
bantuan pendidikan lainnya secara tepat
sasaran; dan
c. mendorong peran perguruan tinggi keagamaan
untuk melakukan pendampingan pelaksanaan
program percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem melalui tri dharma perguruan tinggi.
7. Menteri Kesehatan untuk:
a. meningkatkan akses dan kualitas layanan
kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan
(UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat
(UKM), khususnya di daerah lokasi prioritas
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
kesehatan keluarga miskin
ekstrem melalui komunikasi, informasi, dan
edukasi serta pemanfaatan lame-based
records, dan pemberdayaan masyarakat;
b.
SK No 146192A
c. melakukan . . .
7. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-7 -
c. melakukan upaya percepatan perbaikan gizi
masyarakat, termasuk pencegahan dan
penanganan sfunting;
d. mendorong peningkatan perubahan perilaku
hidup bersih dan sehat melalui pendekatan
sanitasi total berbasis masyarakat; dan
e. mendorong kepesertaan keluarga miskin
ekstrem agar terdaftar sebagai peserta
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Nasional.
8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi untuk:
a. menyediakan dan mengelola data Trjuan
Pembangunan Berkelanjutan (SustainabLe
Deuelopm.ent Goals) desa untuk penanganan
kemiskinan ekstrem;
b. menetapkan prioritas penggunaan dana desa
untuk Bantuan Langsung Trnai Desa dan
program padat karya; dan
c. membina dan menggerakkan Badan Usaha
Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa
Bersama yang mengelola dana bergulir
masyarakat miskin ekstrem serta unit usaha
berkaitan ketahanan pangan nabati dan
hewani.
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk
menyiapkan ketersediaan dan ketercukupan energi
dan elektrifikasi bagi keluarga miskin ekstrem.
SK No 146193 A
lO.Menteri...
8. FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-8-
10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
untuk:
a. melakukan evaluasi, pengkajian, dan
penyempurnaan kebijakan, program, dan
anggaran di bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat dalam rangka percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem;
b. menyiapkan ketersediaan air bersih, sanitasi,
dan penataan lingkungan; dan
c. memberikan bantuan perbaikan rumah
dan/ atau pembangunan rumah baru serta
relokasi
ekstrem.
bagi keluarga miskin
11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional untuk menyediakan lahan
melalui penataan aset dan akses serta
memfasilitasi legalitas lahan yang akan
dimanfaatkan sebagai objek bantuan dalam
mendukung percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem.
12. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
untuk memberikan fasilitasi akses pembiayaan,
akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan
bagr koperasi dan usaha mikro dalam
pendapatan keluarga miskin
SK No 146194A
ekstrem.
13.Menteri...
9. PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
-9-
13. Menteri Ketenagakerj aan untuk:
a. melakukan perluasan kesempatan kerja
dan kesempatan berusaha dengan
menciptakan lapangan kerja baru dan/ atau
mengembangkan lapangan pekerjaan yang
sudah ada, serta menyiapkan pelatihan
program vokasi untuk percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
b. mendorong perluasan cakupan kepesertaan
program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi
masyarakat miskin ekstrem.
14. Menteri Perindustrian
penumbuhan wirausaha
keluarga miskin ekstrem.
untuk melakukan
baru industri bagl
15. Menteri Pertanian untuk:
a. memberdayakan petani yang tergolong
keluarga miskin ekstrem;
b. menyediakan sarana dan prasarana pertanian
kepada kelompok tani; dan
c. melakukan upaya produksi komoditas
pertanian untuk mencapai ketersediaan dan
keterjangkauan pangan.
16. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:
a. memberdayakan nelayan dan pembudidaya
ikan yang tergolong keluarga miskin ekstrem;
dan
b. memberikan bantuan sarana dan prasarana
bagi nelayan dan pembudidaya ikan.
SK No 146195A
17.Menteri...
10. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-10-
17. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk
memfasilitasi pariwisata dan
ekonomi kreatif bagi masyarakat miskin ekstrem.
18. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk
mempercepat pemberian akses kelola dan
peningkatan kapasitas kelompok usaha
perhutanan sosial dan multiusaha kehutanan.
19. Menteri Keuangan untuk:
a. menyiapkan alokasi anggaran dan sinergi
pendanaan dalam upaya percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai
dengan kemampuan keuangan negara dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b. memberikan dukungan yang dapat dilakukan
melalui insentif kepada daerah yang berkinerja
baik dalam penurunan tingkat kemiskinan.
20. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Nasional untuk menlrusun
pedoman umum pelaksanaan program
penghapusan kemiskinan ekstrem bersama
kementerian / lembaga paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelah Instruksi Presiden dikeluarkan.
21. Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk
menugaskan Badan Usaha Milik Negara
berpartisipasi dan memberikan dukungan program
penghapusan kemiskinan ekstrem.
SK No 146196A
22. Menteri . . .
11. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11-
22. Mentei Komunikasi dan Informatika untuk:
danlatau
a. akses
telekomunikasi dan/ atau internet di wilayah
pelayanan universal telekomunikasi;
b. menyediakan infrastruktur teknologi informasi
di pusat data nasional untuk penguatan sistem
pendataan keluarga termasuk keluarga yang
tergolong miskin ekstrem;
c. menyusun strategi komunikasi publik;
d. melaksanakan diseminasi informasi program
penghapusan kemiskinan ekstrem bersama
kementerian/ lemba ga; dan
e. memberikan pelatihan dan pengembangan
sumber daya manusia di bidang komunikasi
dan informasi bagi keluarga miskin ekstrem.
23. Kepala Staf Kepresidenan untuk melakukan
pengelolaan strategi komunikasi politik dan
diseminasi informasi terkait percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem.
24. Pang)ima Tentara Nasional Indonesia untuk:
a. memberikan dukungan pendampingan sumber
daya manusia dalam rangka pelaksanaan
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
dan
b. memberikan dukungan dalam penyiapan dan
pemanfaatan sarana dan prasarana terutama
di wilayah sulit akses sesuai kondisi dan
kebutuhan dalam rangka percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem.
SK No 146197A
25.Kepala...
12. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_t2_
25. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
untuk mengambil langkahJangkah komprehensif
yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat terkait dengan pelaksanaan
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
26. Kepala Badan Pusat Statistik untuk:
a. melakukan pendataan penduduk miskin
ekstrem dengan menggunakan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial sebagai data dasar; dan
b. menyelenggarakan survei sebagai sarana
evaluasi perkembangan penghapusan
kemiskinan ekstrem yang merupakan bagian
dari survei sosial dan ekonomi nasional.
27. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional untuk:
a. menyiapkan hasil pendataan keluarga untuk
penetapan kebijakan dalam
intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem
termasuk penurunan stunting; dan
b. menyiapkan dan memberikan pelayanan
program pembangunan keluarga,
kependudukan, dan keluarga berencana, serta
intervensi percepatan penurunan stuntirq
kepada keluarga miskin ekstrem.
28. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan untuk melakukan pengawasan
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
serta Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah dalam membantu pengawasan tersebut di
lingkup instansinya.
SK No 146198 A
29.Para. . .
13. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-13-
29. Para Gubernur untuk:
a pelaksanaan percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah
provinsi;
penyiapan data sasaran
keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh
Bupati/Wali Kota;
c. menlrusun program dan kegiatan pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dalam
rangka percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem, termasuk pemutakhiran data
penerima dengan nama dan alamat (bg name bg
addressl;'
d. melakukan pembinaan dan pengawasan
kepada Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
dan
e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
kepada Menteri Dalam Negeri dengan
tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap
3 (tiga) bulan sekali.
30. Para Bupati/Wali Kota untuk:
a. melaksanakan percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem di wilayah
kabupaten/kota;
b. menetapkan data sasaran keluarga miskin
ekstrem berdasarkan hasil musyawarah
desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita
acara musyawarah desa/ kelurahan;
b
c. menjrusun . . .
SK No 146199A
14. KEEMPAT
KELIMA
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-14-
c. menJrusun program dan kegiatan pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota serta mengalokasikan
anggaran pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,
termasuk pemutakhiran data penerima dengan
nama dan alamat (bg name bg addressl;
d. memfasilitasi penyediaan lahan perumahan
bagi penerima manfaat; dan
e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
Pendanaan untuk pelaksanaan Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/ atau
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dikoordinasikan
oleh Wakil Presiden selaku Ketua Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Instruksi Presiden ini berlaku sampai dengan tanegal
31 Desember 2O24.
Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh
tanggungjawab.
KEENAM
KE.TUJUH
SK No 146200A
Instruksi
15. PRESIDEN
UBLIK INDONES
-15-
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal I J:oni 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO lffIDODO
ttd.
KEMENTER1AN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Hukum,
Djaman
SK No 147225 A