konvergensi pencegahan stunting

1. KONVERGENSI PENCEGAHAN
STUNTING

2. 2
Sumber : Kementerian Kesehatan, 2018
ANGKA STUNTING

3. Stunting di Desa
9 Juta
29,9%
29,9%

5. Contoh Pencegahan dan Penanganan Stunting
NO PAKET
LAYANAN
SPESIFIK SENSITIF
1 Kesehatan Ibu dan
Anak
• Pemeriksaan kehamilan (4x)
• Pemberiaan Pil Fe
• Pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan
• Pemeriksaan masa nifas ( 3
x)
• IMD (Inisiasi menyusui
Dini) : Colostrum, ASI
Eklusif, MP-ASI.
• Imunisasi lengkap
• Pemberian obat cacing dan
obat malaria
• Asupan gizi seimbang
• Pemantauan minum pil
Fe.
• Menerapkan ASI-
Ekslusif.
• Menerapkan MP-ASI
• Konsumsi garam
beryodium
• Pencegahan malaria
• Pencegahan kecacingan
2 Konseling gizi
terpadu
• Penanganan KEK
• Penyuluhan gizi dan
pengolahan makanan
• PMBA (pemberian
makanan bayi dan anak)
• Peningkatan ekonomi
keluarga
• Pemanfaatan pekarangan
rumah/ kebun gizi
• Promosi PHBS

6. 
Contoh Penanganan Stunting
NO PAKET
LAYANAN
SPESIFIK SENSITIF
3 Perlindungan
Sosial
• Menyiapkan
form
keterangan
proses
kelahiran
• Penerbitan akte kelahiran, KTP, KK
• Pemberian Kartu Jaminan Sosial
• BPJS
• Program subsidi keluarga miskin:
• KIS
• KIP
• PKH
• Beras miskin
• dll
4 Sanitasi dan air
bersih
• Penyuluhan
PHBS dan
Sanitasi
• Penyediaan sarana air minum
• Penyediaan jamban (keluarga/umum)
• Pengolahan limbah keluarga (sampah dan
limbah cair)
5 Layanan PAUD • Kegiatan Bina Keluarga Balita
• Latihan pengasuhan anak (kelas parenting).
• Menerapkan pola asuh anak.

7. PERAN DESA DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING
DESA
AKSES DAN KUALITAS
LAYANAN
-Pemenuhan5
(lima)paketlayanandasarpence
gahanstunting
-
Meningkatkandukungananggar
anrutindesa
-Monitoring partisipatif dan
advokasipenyediaanlayanan
Sumber Dana:
-OPD penyedia layanan
-Program sektoral masuk
desa
-Kewenangan desa;
KEMANDIRIAN DESA
-
Peningkatanperandankapasitas(
kesiapan)setiappelakudidesa
-
Kemandirianlayananberbasisma
syarakat;
PAUD,Posyandu,KelompokKelua
rga
-
Keberlanjutangerakanbersama;R
encanaAksiDesa,SekretariatBers
ama,RegulasiDesa

8. PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019
Pasal 6
1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta
pencegahan anak kerdil (stunting).
2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
b. Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
c. Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
d. Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala
kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
e. Pengembangan apotik hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi
kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
f. Pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
g. Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENCEGAHAN STUNTING

9. Pasal 10
1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program
dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa yang ditujukan untuk meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam
penerapan hasil pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat
guna, dan temuan baru untuk kemajuan
ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan
mendayagunakan potensi dan sumberdayanya
sendiri.
2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang
diprioritaskan antara lain:
a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam
proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan Desa;
b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa
yang dilaksanakan di Desa setempat;
c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
d. pengembangan ketahanan keluarga;
e. pengelolaan dan pengembangan sistem
informasi Desa melalui pengembangan
kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat
lunak (software) dan perangkat keras
(hardware) komputer untuk pendataan dan
penyebaran informasi pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola
secara terpadu;
f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial
dasar di bidang pendidikan, kesehatan,
pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan
perempuan dan anak, serta pemberdayaan
masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa
penyandang disabilitas;
g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian
lingkungan hidup;
h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
dan konflik sosial serta penanganannya;
i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha
ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa
dan/atau BUMDesa Bersama;
j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh
kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga
ekonomi masyarakat Desa lainnya;
k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk
kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteran
masyarakat;
l. penerapan teknologi tepat guna untuk
pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan
usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja
sama Desa dengan pihak ketiga; dan
n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan melalui musyawarah Desa.
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019
Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Manusia

10. 2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana
pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. Taman bacaan masyarakat;
2. Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
4. Wahana permainan anak di Pendidikan Aanak Usia Dini;
5. Taman belajar keagamaan;
6. Bangunan perpustakaan Desa;
7. Buku/Bahan bacaan;
8. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
9. Sanggar seni;
10. Film dokumenter;
11. Peralatan kesenian; dan
12. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019
a. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

11. 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
b) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. Bantuan insentif guru PAUD;
2. Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
3. Penyelenggaraan pelatihan kerja;
4. Penyelengaraan kursus seni budaya;
5. Bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
6. Pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
7. Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019
b. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

12. 
Menindak lanjuti surat Dirjen PPMD tentang
Konvergensi Pencegahan Stunting.
Agar PD dan PLD segera memfasilitasi Desa Utk :
1. Pembentukan KPM ( kader Pembangunan Manusia)
2. Pendataan KPM sesuai dgn format pd sheet KPM
(terlamfir)
3. Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS)
Hal ini sangat penting dilakukan, karena utk memastikan
Program Konvergensi ini berjalan dan terlaksana. Harus ada
KPM…

13. 
1. Penetapan KPM
2. Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS)
3. Pelatihan KPM PSDM
4. Pemetaan desa dan pendataan sasaran 1000 HPK
5. FGD hasil Pemetaan
6. Rembug stunting Pra Musdes
Tahapan Konvergensi stunting di Desa

14. KADER PEMBANGUNAN
MANUSIA (KPM)
HUMAN DEVELOPMENT WORKERS (HDW)
PM adalah kader di Desa yang dipilih & ditetapkan
melalui Musdes serta telah mendapatkan Bantuan
nsentif Bulanan dari APBDesa T.A. 2019.
Minimal terdapat 1 orang KPM di Desa-Desa yang
menjadi lokasi Pengembangan Sumber Daya Manusia
PSDM).
PM memiliki peran memastikan tersedianya
egiatan pelayanan sosial dasar bidang kesehatan
an pendidikan di Desa, serta memastikan
masyarakat, terutama Ibu hamil dan bayi di bawah
ua tahun (Baduta) memperoleh layanan tersebut
ecara konvergen (terpadu).
KPM bertugas:
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tin
badan baduta untuk mendeteksi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan;
2. Mengidentifikasi sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui peta sos
dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD);
3. Memfasilitasi desa untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa dalam RKP
dan APBDesa untuk intervensi stunting;
4. Mendukung desa dan masyarakat untuk memantau dan memastikan konverge
paket layanan pada rumahtangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) meneri
melaporkan hasilnya;
5. Bekerjasama dengan PLD, PD dan TPID dalam mengidentifikasi kegiatan-kegia
inovatif di bidang PSD dan upaya penanggulangan stunting;
6. Melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam rangka capturing awal.

15. 
Rumah Desa Sehat (RDS)
Pembentukan dan
Penetapan
RDS berkedudukan di Desa.
Setiap Desa di
kabupaten/kota lokasi
prioritas pencegahan
stunting diharapkan
membentuk RDS. RDS
dibentuk berdasarkan hasil
musyawarah Desa, anggota
RDS yang berasal dari unsur
pegiat pemberdayaan
masyarakat dan pelaku
pembangunan Desa.
Pembentukan RDS
ditetapkan dengan surat
keputusan Kepala Desa.
Fungsi
1. Pusat informasi pelayanan
sosial dasar di Desa
khususnya bidang kesehatan;
2. Ruang literasi kesehatan di
Desa.
3. Wahana komunikasi,
informasi dan edukasi
tentang kesehatan di Desa;
4. Forum advokasi kebijakan
pembangunan Desa di
bidang kesehatan;dan
5. Pusat pembentukan dan
pengembangan kader
pembangunan manusia.

16. 
Siklus Fasilitasi Konvergensi Stunting Desa
16
Pemetaan
sosial
diagnostik Rembuk stunting
Monitoring:
• Bulanan
• 3 bulanan
• Akhir
Evaluasi konvergensi
Musrenbang Desa
DESA
• Kegiatan layanan
• Koordinasi layanan
• Perubahan perilaku
OUTPUT

17. 
Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai
Sekretariat Bersama
Mendukung Konvergensi Pencegahan Stunting
(termasuk ranah Inovasi Pengembangan Sumber Daya
Manusia/PSDM)
MENGAPA PERLU DIBENTUK RDS
?
1. Tidak ada lembaga atau individu yang
dapat menyelesaikan persoalan PSDM,
terutama dalam pemenuhan 5 Paket
Layanan Pokok secara mandiri;
2. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut
dibutuhkan wadah atau forum
konvergensi (intervensi terpadu),
terutama dalam pencegahan stunting
3. Forum atau wadah ini diharapkan dapat
membuka ruang dialog (perbincangan
publik) masyarakat dan pemerintah
Desa terkait realitas masalah dan
kebutuhan pemenuhan layanan sosial
dasar (khususnya bid. kesehatan) di
Desa.
 RDS sebagai Sekretariat bersama bagi para
pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku
pembangunan Desa di bidang kesehatan, yang
berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan,
pusat penyebaran informasi kesehatan dan
forum advokasi kebijakan di bidang
kesehatan.
 Pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku
pembanguan Desa adalah Kader Posyandu,
Guru PAUD, kader kesehatan, unit layanan
kesehatan, unit layanan pendidikan, kader
PKK, Karang Taruna, Tomas, dan berbagai
kelompok masyarakat yang peduli dalam
upaya pencegahan stunting.
5 (lima) Paket Layanan Pokok:
1. Layanan Kesehatan Ibu dan Anak
(KIA).
2. Konseling Gizi Terpadu.
3. Perlindungan Sosial.
4. Sanitasi dan Air Bersih.
5. Layanan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD).

18. 
Usulan ke Pra-Musdes
(Rembuk Stunting)
Hasil diagnostik
Peserta:
• Kader(Posyandu)
• Tenaga kesehatan
• PAUD
• Aparat Desa
• Tokoh/pegiatan
masyarakat
• UPTD kecamatan
Membahas beberapa hal:
• Data sasaran
• Ketepatan kegiatan konvergensi:
• KIA
• Gizi dan konseling terpadu
• Jaminan sosial
• Air bersih dan sanitasi
• PAUD
• Kebutuhan dana
• Pembagian peran antar pelaksana
Hasil:
Kesepakatan
usulan kegiatan
ke musyawarah
Desa

19. 
Analisis Masalah
 Tingkat Konvergensi (sasaran)
 Berapa 1000 HPK mendapatkan layanan utuh
 Tingkat konvergensi desa (scorecard desa)
 Perubahan perilaku
 Pola makan
 Pola asuh
 PHBS (sanitasi)
 Fasilitasi
 Kelengkapan fasilitasi(posyandu, paud,
 Kelengkapan tenaga pelaksana
 Rumah tangga
 Jenis dan jumlah sasaran dalam keluarga
 Status sasaran dalam keluarga
 Air bersih
 Jamban
 Jaminan sosial (akte kelahiran, jaminan
kesehatan)
 Dukungan layanan
 RDS,
 Lembaga pengaduan
 Lembaga pemerhati
Hasil diagnostik
Alternatif menu penyelesaian:
• Untuk dana desa merujuk ke
Permendes 16/2018.
• Pembiayaan pelatihan guru
PAUD
• Jenis kegitan dapat dibaca
pada panduan fasilitasi
konvergensi

20. 
Pemetaan Sosial
 Pendataan Sasaran
 Jumlah dan jenis sasaran
 Bumil
 Baduta
 Anak PAUD
 Kondisi rumah tangga
 Kepemilikan jamban
dan air bersih
 Jaminan sosial dan
kesehatan
 Pendataan Layanan
 Kondisi Posyandu
 Kondisi PAUD
 Poskesdes
 Potensi desa
 Sumber Air bersih
 Lahan
 Sumber daya alam
 Kebiasaan perilaku sehat
masyarakat
 Pola asuh
 Pola makan

21. 
Pola Kerja KPM
 Tidak bisa kerja sendirian
 Wajib bekerjasama dengan kader posyandu, guru
PAUD, Bidan desa.
 Wajib berkoordinasi dengan kepala dusun/RT/RW dan
Aparat Desa.
 Penting untuk terlibat dalam RDS dan sangat
disarankan menjadi penggerak di dalam RDS.
21

22. 
Terima Kasih
22