SlideShare a Scribd company logo
RANCANGAN
INSTRUKSI MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.01/MENKES/1512/2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN TERHADAP
PESERTA DIDIK PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Mempertimbangkan beberapa kasus perundungan dan untuk menciptakan
situasi yang kondusif dalam proses belajar mengajar pada Rumah Sakit
Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan ini diinstruksikan:
Kepada : Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan
Kementerian Kesehatan.
Untuk :
KESATU : Mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas,
fungsi, dan kewenangan untuk pencegahan dan
penanganan perundungan terhadap peserta didik selama
proses pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan.
KEDUA : Dalam rangka pencegahan dan penanganan perundungan
terhadap peserta didik, Rumah Sakit Pendidikan harus:
a. mensosialisasikan nilai-nilai budaya akademik, etika
profesi, dan perilaku sesuai dengan kode perilaku;
b. berkolaborasi dengan institusi pendidikan melalui
penetapan Pakta Integritas sesuai format terlampir,
yang ditandatangani oleh seluruh sivitas rumah sakit
dan peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan;
jdih.kemkes.go.id
- 2 -
c. menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif,
aman, dan nyaman serta bebas dari perundungan;
d. memberikan informasi terkait peringatan larangan
perundungan dan mencantumkan layanan aduan
apabila tindak perundungan terjadi;
e. mendampingi korban perundungan dengan
memberdayakan tim konseling dan layanan kesehatan
untuk mengantisipasi perburukan kondisi korban
perundungan;
f. melakukan pengawasan terhadap pembelajaran kepada
peserta didik;
g. menyediakan unit pelayanan pelaporan atau tempat
pengaduan perundungan terhadap peserta didik
melalui:
1) tautan: https://perundungan.kemkes.go.id; atau
2) nomor telepon/whatsapp: 0812-9979-9777.
h. memastikan semua laporan perundungan
ditindaklanjuti;
i. menjatuhkan sanksi pelaku perundungan yang
dilakukan oleh:
1) tenaga pendidik dan pegawai lainnya:
a) Sanksi ringan berupa teguran tertulis;
b) Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka
waktu 3 (tiga) bulan; atau
c) Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu
tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas)
bulan, pembebasan dari jabatan,
pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit,
dan/atau pemberhentian untuk mengajar.
2) peserta didik:
a) Sanksi ringan berupa teguran lisan dan
tertulis;
b) Sanksi sedang berupa skorsing paling sedikit
3 (tiga) bulan; atau
jdih.kemkes.go.id
- 3 -
c) Sanksi berat berupa mengembalikan peserta
didik kepada penyelenggara pendidikan
dan/atau dikeluarkan sebagai peserta didik.
j. melindungi korban dan/atau saksi perundungan,
termasuk memberikan bantuan hukum dan
memastikan korban dan/atau saksi tetap dapat
menyelesaikan pendidikan secara kondusif, aman, dan
nyaman serta bebas dari ancaman/intimidasi.
KETIGA : Khusus kepada Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan yang
terjadi kasus perundungan di rumah sakitnya, dikenakan
sanksi:
a. Sanksi ringan berupa teguran tertulis;
b. Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu 3
(tiga) bulan; atau
c. Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat
lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan
dari jabatan, dan/atau pemberhentian sebagai pegawai
rumah sakit.
KEEMPAT : Pencegahan dan penanganan perundungan dilaksanakan
sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Instruksi Menteri ini.
KELIMA : Melaporkan langkah pencegahan dan penanganan
perundungan di Rumah Sakit Pendidikan kepada Menteri
Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
dengan tembusan kepada Inpektorat Jenderal setiap 6
(enam) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
KEENAM : Agar melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung
jawab.
jdih.kemkes.go.id
- 4 -
KETUJUH : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2023
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI G. SADIKIN
Tembusan:
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
jdih.kemkes.go.id
- 5 -
LAMPIRAN
INSTRUKSI MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.01/MENKES/1512/2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PERUNDUNGAN TERHADAP PESERTA DIDIK PADA
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN
TERHADAP PESERTA DIDIK PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, setiap peserta didik
memiliki kewajiban mengikuti seluruh rangkaian pendidikan bidang
kesehatan, menjaga etika profesi dan etika rumah sakit serta disiplin
praktik profesi kesehatan dan mengikuti tata tertib yang berlaku di
lingkungan penyelenggara pendidikan dan rumah sakit pendidikan.
Selama mengikuti pendidikan, peserta didik memiliki hak yang harus
dilindungi yaitu memperoleh pelindungan dalam mengikuti proses belajar-
mengajar termasuk pelindungan dari perlakuan yang tidak menyenangkan
seperti perundungan.
Perundungan kerap terjadi dalam proses belajar mengajar di institusi
pendidikan, termasuk pada peserta didik pada pendidikan
kedokteran/kedokteran gigi serta pendidikan tenaga kesehatan lainnya di
lingkungan Rumah Sakit Pendidikan. Untuk itu perlu dilakukan langkah-
langkah pencegahan guna memberikan pelindungan dan menciptakan
situasi yang kondusif, aman, dan nyaman dalam proses belajar mengajar
di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan
jdih.kemkes.go.id
- 6 -
Dalam rangka memberikan pelindungan bagi peserta didik, maka
perlu disusun pedoman pencegahan dan penanganan perundungan
terhadap peserta didik sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan
serta sanksi terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan perundungan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
B. Tujuan
Pedoman Pencegahan dan Penanganan Perundungan terhadap
Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian
Kesehatan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pimpinan, tenaga
pendidik, pegawai, dan peserta didik untuk mencegah dan menangani
secara efektif perbuatan perundungan. Selanjutnya, pedoman ini dapat
digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan kepedulian dan sarana
edukasi di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan agar tidak terjadi tindakan
perundungan.
C. Sasaran
Sasaran dari Pedoman Pencegahan dan Penanganan Perundungan
terhadap Peserta Didik ini meliputi:
1. Pimpinan di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan;
2. Tenaga Pendidik di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan;
3. Pegawai di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan; atau
4. Peserta Didik di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan.
D. Definisi Operasional
1. Perundungan adalah segala tindakan yang merugikan peserta didik
yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang di luar atau
yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan, penelitian atau
pelayanan.
2. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar
seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak
perundungan di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan.
3. Penanganan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan untuk
mengatasi tindak perundungan di lingkungan Rumah Sakit
Pendidikan secara sistemik dan komprehensif.
jdih.kemkes.go.id
- 7 -
4. Pendampingan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan untuk
mendukung korban dan/atau saksi perundungan dalam menghadapi
proses penanganan perundungan dan/atau mengupayakan
kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip
pemenuhan hak korban untuk mengembalikan keadaan korban
menjadi lebih baik.
5. Pelindungan adalah tindakan/cara/proses pemenuhan hak dan
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban
dan/atau saksi, termasuk pelindungan dalam menyelesaikan
pendidikan secara kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari
ancaman/intimidasi.
jdih.kemkes.go.id
- 8 -
BAB II
BENTUK PERUNDUNGAN
Bentuk perundungan yang dialami oleh Peserta Didik di Rumah Sakit
Pendidikan, antara lain:
1. Perundungan fisik
Tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang,
mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, termasuk
memeras dan merusak barang milik orang lain serta pelecehan seksual.
2. Perundungan verbal
Tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu,
memberi panggilan nama lain (name-calling), sarkasme,
mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan berita
yang belum jelas kebenarannya.
3. Perundungan siber (Cyber Bullying)
Tindakan menyakiti atau melukai hati orang lain menggunakan media
elektronik seperti menyampaikan berita atau video yang tidak benar
dengan tujuan memprovokasi atau mencemarkan nama baik orang lain.
4. Perundungan nonfisik dan nonverbal lainnya.
Tindakan mengucilkan, mengabaikan, mengirimkan surat kaleng
(blackmailing), memberikan tugas jaga di luar batas wajar, meminta
pembiayaan kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, atau pengeluaran lainnya
di luar biaya pendidikan yang telah ditetapkan.
jdih.kemkes.go.id
- 9 -
BAB III
PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENANGANAN, DAN PENINDAKAN
A. PENCEGAHAN PERUNDUNGAN
1. Menetapkan kebijakan di Rumah Sakit Pendidikan yang paling sedikit
memuat:
a. Bagi tenaga pendidik dan pegawai lainnya:
1) Tidak menjadikan/memperlakukan/meminta peserta didik
seperti layaknya asisten pribadi/supir/pembawa-pengantar
barang dan pekerjaan lainnya yang tidak terkait statusnya
sebagai peserta didik;
2) Tidak meminta peserta didik untuk menggantikan tugas
tenaga medis/tenaga kesehatan dalam melakukan
pelayanan di luar Rumah Sakit Pendidikan;
3) Tidak melakukan diskriminasi terhadap peserta didik
berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, almamater,
latar belakang keluarga, atau diskriminasi lainnya;
4) Tidak meminta peserta didik untuk membiayai hal di luar
kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan, antara
lain, berupa keperluan kurikuler maupun ekstrakurikuler
seperti alat kesehatan, alat tulis, makanan, minuman,
perlengkapan olah raga dan seni, biaya seminar, biaya
publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah, alat elektronik, dan
peralatan sejenis, dan biaya atau iuran lain di luar
kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan;
5) Tidak melakukan tindakan kekerasan fisik, verbal, maupun
psikologis pada peserta didik;
6) Tidak melakukan pelecehan dalam bentuk apapun kepada
peserta didik;
7) Tidak memberikan ancaman kepada peserta didik antara
lain, berupa tidak memberikan ilmu atau tidak meluluskan
apabila peserta didik tidak melakukan perintah tenaga
pendidik yang tidak berhubungan dengan proses
pendidikan, penelitian, dan pelayanan; dan
8) Tidak melakukan perundungan lain yang termasuk dalam
kategori perundungan fisik, perundungan verbal,
jdih.kemkes.go.id
- 10 -
perundungan siber, atau perundungan nonfisik dan
nonverbal lainnya.
b. Bagi peserta didik:
1) Tidak menyuruh/memerintah peserta didik lain secara
memaksa untuk melakukan kegiatan yang tidak
berhubungan dengan proses pendidikan, penelitian, dan
pelayanan antara lain, berupa mengantar senior dan/atau
mengurus urusan senior, serta kegiatan lainnya;
2) Tidak meminta peserta didik lain secara memaksa untuk
membiayai hal di luar kebutuhan pendidikan, penelitian,
dan pelayanan, antara lain, berupa keperluan kurikuler
maupun ekstrakurikuler seperti alat kesehatan, alat tulis,
makanan, minuman, perlengkapan olah raga dan seni, biaya
seminar, biaya publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah, alat
elektronik dan peralatan sejenis, dan biaya atau iuran lain
di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan;
3) Tidak menyuruh/memerintah peserta didik lain secara
memaksa untuk mengerjakan tugas akademiknya atau
melakukan kecurangan dalam kegiatan akademik;
4) Tidak melakukan pembatasan praktik dan/atau
kesempatan belajar kepada peserta didik lain; dan
5) Tidak melakukan perundungan lain yang termasuk dalam
kategori perundungan fisik, perundungan verbal,
perundungan siber, atau perundungan nonfisik dan
nonverbal lainnya.
2. Melakukan sosialisasi berkala atas nilai-nilai budaya akademik, etika
profesi, kode perilaku, Instruksi Menteri Kesehatan, dan pedoman
terkait pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta
didik di Rumah Sakit Pendidikan.
3. Melakukan kolaborasi dengan institusi pendidikan melalui penetapan
Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh sivitas rumah sakit
dan peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan.
4. Menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan
nyaman serta bebas dari perundungan.
5. Memberikan informasi terkait peringatan larangan perundungan dan
mencantumkan layanan aduan apabila tindak perundungan terjadi.
jdih.kemkes.go.id
- 11 -
6. Menyusun tim/unit pelayanan pelaporan atau tempat pengaduan
perundungan terhadap peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan.
7. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan perundungan di Rumah
Sakit Pendidikan.
8. Melaporkan langkah pencegahan dan penanganan perundungan di
Rumah Sakit Pendidikan kepada Menteri Kesehatan setiap 6 (enam)
bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
B. PENGAWASAN PERUNDUNGAN
Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan melibatkan unit
pelayanan pelaporan di Rumah Sakit Pendidikan. Dalam rangka
pengawasan, pelaporan tindakan perundungan dapat disampaikan oleh
korban dan/atau saksi melalui:
1. tautan: https://perundungan.kemkes.go.id; atau
2. nomor telepon/whatsapp: 0812-9979-9777.
Inspektorat Jenderal dan unit pelayanan pelaporan di Rumah Sakit
Pendidikan memastikan semua laporan perundungan ditindaklanjuti dan
memberikan umpan balik dari pengaduan sebagai bentuk evaluasi dari
tindak lanjut. Dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal terbukti
terdapat tindakan perundungan, maka Inspektorat Jenderal melakukan
pelindungan korban dan/atau saksi.
C. PENANGANAN PERUNDUNGAN
1. Penanganan Pengaduan Perundungan
a. Pengaduan perundungan diterima dari seluruh saluran
pengaduan di Kementerian Kesehatan.
b. Berdasarkan pengaduan perundungan yang diterima,
Inspektorat Jenderal melakukan verifikasi dan pembentukan tim.
c. Tim melakukan pengumpulan informasi awal dari pelapor,
melakukan telaah, dan klarifikasi atas laporan pengaduan untuk
menjadi bahan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Pelayanan
Kesehatan atau Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan dalam
melakukan tindak lanjut, termasuk penetapan sanksi.
d. Tata cara penanganan pengaduan perundungan diatur lebih
lanjut oleh Inspektur Jenderal.
jdih.kemkes.go.id
- 12 -
2. Pendampingan dan Pelindungan terhadap Korban dan/atau Saksi
Perundungan
a. Mendampingi korban dan/atau saksi perundungan dengan
memberdayakan Tim Konseling dan layanan Kesehatan untuk
mengantisipasi perburukan kondisi korban perundungan.
b. Merahasiakan identitas korban dan/atau saksi untuk
mengantisipasi terhadap pemberitaan yang berlebihan atau
ancaman dari pihak lain.
c. Melindungi korban dan/atau saksi perundungan, termasuk
memberikan bantuan hukum dan memastikan korban dan/atau
saksi tetap dapat menyelesaikan pendidikan secara kondusif,
aman, dan nyaman serta bebas dari ancaman/intimidasi.
D. PENINDAKAN TERHADAP PERUNDUNGAN
1. Sanksi kepada tenaga pendidik dan pegawai lainnya yang melakukan
perundungan, berupa:
a. Sanksi ringan berupa teguran tertulis;
b. Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu 3 (tiga)
bulan; atau
c. Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih
rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatan,
pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit, dan/atau
pemberhentian untuk mengajar.
2. Sanksi ringan berupa teguran tertulis bagi tenaga pendidik dan
pegawai lainnya dikenakan oleh Direktur Jenderal Pelayanan
Kesehatan, sedangkan sanksi sedang atau berat dapat diberikan oleh
Menteri Kesehatan, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau
Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
3. Sanksi kepada peserta didik yang melakukan perundungan, berupa:
a. Sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis;
b. Sanksi sedang berupa skorsing paling sedikit 3 (tiga) bulan; atau
c. Sanksi berat berupa mengembalikan peserta didik kepada
penyelenggara pendidikan dan/atau dikeluarkan sebagai peserta
didik.
4. Sanksi kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 3
dikenakan oleh Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan.
jdih.kemkes.go.id
- 13 -
5. Sanksi kepada Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan yang terjadi kasus
perundungan di rumah sakitnya, dikenakan oleh pejabat yang
berwenang berupa:
a. Sanksi ringan berupa teguran tertulis;
b. Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu 3 (tiga)
bulan; atau
c. Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih
rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatan,
dan/atau pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit.
jdih.kemkes.go.id
- 14 -
BAB IV
PENUTUP
Pedoman ini disusun untuk dijadikan panduan bagi Rumah Sakit
Pendidikan di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melakukan
pencegahan dan penanganan perundungan. Dengan adanya pedoman ini
diharapkan dapat memenuhi hak dan memberikan pelindungan bagi peserta
didik di Rumah Sakit Pendidikan.
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI G. SADIKIN
jdih.kemkes.go.id
- 15 -
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PAKTA INTEGRITAS
PAKTA INTEGRITAS
Saya, (nama), (jabatan), menyatakan sebagai berikut :
1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan perundungan dan tidak
melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menerapkan nilai-nilai budaya akademik, etik profesi, dan perilaku sesuai dengan
kode perilaku yang berlaku;
3. Menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari
perundungan;
4. Bagi Tenaga Pendidik atau Pegawai Rumah Sakit Pendidikan:
a. Tidak menjadikan/memperlakukan/meminta peserta didik seperti layaknya
asisten pribadi/supir/pembawa-pengantar barang dan pekerjaan lainnya yang
tidak terkait statusnya sebagai peserta didik;
b. Tidak meminta peserta didik untuk menggantikan tugas tenaga medis/tenaga
kesehatan dalam melakukan pelayanan di luar Rumah Sakit Pendidikan;
c. Tidak melakukan diskriminasi terhadap peserta didik berdasarkan suku,
agama, ras, jenis kelamin, almamater, latar belakang keluarga, atau
diskriminasi lainnya;
d. Tidak meminta peserta didik untuk membiayai hal di luar kebutuhan
pendidikan, penelitian, dan pelayanan, antara lain, berupa keperluan kurikuler
maupun ekstrakurikuler seperti alat kesehatan, alat tulis, makanan, minuman,
perlengkapan olah raga dan seni, biaya seminar, biaya publikasi ilmiah,
pertemuan ilmiah, alat elektronik, dan peralatan sejenis, dan biaya atau iuran
lain di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan;
e. Tidak melakukan tindakan kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis pada
peserta didik;
f. Tidak melakukan pelecehan dalam bentuk apapun kepada peserta didik;
g. Tidak memberikan ancaman kepada peserta didik antara lain, berupa tidak
memberikan ilmu atau tidak meluluskan apabila peserta didik tidak melakukan
perintah tenaga pendidik yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan,
penelitian, dan pelayanan; dan
h. Tidak melakukan perundungan lain yang termasuk dalam kategori
perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan siber, atau
perundungan nonfisik dan nonverbal lainnya.
5. Bagi Peserta Didik:
a. Tidak meminta peserta didik lain untuk membiayai hal di luar kebutuhan
pendidikan, penelitian, dan pelayanan, antara lain, berupa keperluan kurikuler
maupun ekstrakurikuler seperti alat kesehatan, alat tulis, makanan, minuman,
perlengkapan olah raga dan seni, biaya seminar, biaya publikasi ilmiah,
FORMAT PAKTA
INTEGRITAS
jdih.kemkes.go.id
- 16 -
pertemuan ilmiah, alat elektronik dan peralatan sejenis, dan biaya atau iuran
lain di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan;
b. Tidak menyuruh/memerintah peserta didik lain untuk melakukan kegiatan
yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan, penelitian, dan pelayanan
antara lain, berupa mengantar senior dan/atau mengurus urusan senior, serta
kegiatan lainnya;
c. Tidak menyuruh/memerintah peserta didik lain secara memaksa untuk
mengerjakan tugas akademiknya atau melakukan kecurangan dalam kegiatan
akademik;
d. Tidak melakukan pembatasan praktik dan/atau kesempatan belajar kepada
peserta didik lain; dan
e. Tidak melakukan perundungan lain yang termasuk dalam kategori
perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan siber, atau
perundungan nonfisik dan nonverbal lainnya.
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi
konsekuensinya.
………., …………….
Menyaksikan : Pembuat Pernyataan,
(atasan langsung) (jabatan)
(nama) (nama)
(NIP…………………) (NIP. …………………)
jdih.kemkes.go.id

More Related Content

Similar to IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada RS Pendidikan di Lingkungan Kemenkes-signed.pdf

Power Point Kesehatan Olahraga.ppt
Power Point Kesehatan Olahraga.pptPower Point Kesehatan Olahraga.ppt
Power Point Kesehatan Olahraga.ppt
ssuser37b6a0
 
Keperawatan Sekolah.pptx
Keperawatan Sekolah.pptxKeperawatan Sekolah.pptx
Keperawatan Sekolah.pptx
SitiMutiaKosassy
 
Modul Asuhan Kebidanan Kehamilan
Modul Asuhan Kebidanan KehamilanModul Asuhan Kebidanan Kehamilan
Modul Asuhan Kebidanan Kehamilan
UFDK
 
ETIKA PROFESI KEPERAWATAN
ETIKA PROFESI KEPERAWATANETIKA PROFESI KEPERAWATAN
ETIKA PROFESI KEPERAWATAN
pjj_kemenkes
 
Hormon
HormonHormon
Hormon
pjj_kemenkes
 
Patient Safety 2
Patient Safety 2Patient Safety 2
Patient Safety 2
Gita Kostania
 
Pasien.pdf
Pasien.pdfPasien.pdf
Pasien.pdf
HermiHerdiani
 
PEDOMAN INTERNAL UKS.docx
PEDOMAN INTERNAL UKS.docxPEDOMAN INTERNAL UKS.docx
PEDOMAN INTERNAL UKS.docx
ChristinaLaura1
 
PENDIDIKAN_KESEHATAN_DAN_ILMU_PERILAKU_p.ppt
PENDIDIKAN_KESEHATAN_DAN_ILMU_PERILAKU_p.pptPENDIDIKAN_KESEHATAN_DAN_ILMU_PERILAKU_p.ppt
PENDIDIKAN_KESEHATAN_DAN_ILMU_PERILAKU_p.ppt
YabesDersahHura
 
Modul 3 MTBS
Modul 3 MTBSModul 3 MTBS
Modul 3 MTBS
pjj_kemenkes
 
Kak jiwa
Kak jiwaKak jiwa
Kak jiwa
Icha Sasfinaa
 
Pendidikan Keperawatan Di Indonesia
Pendidikan Keperawatan Di IndonesiaPendidikan Keperawatan Di Indonesia
Pendidikan Keperawatan Di Indonesia
pjj_kemenkes
 
Pendidikan Keperawatan Di Indonesia
Pendidikan Keperawatan Di IndonesiaPendidikan Keperawatan Di Indonesia
Pendidikan Keperawatan Di Indonesia
pjj_kemenkes
 
Panduan Opsi Sarana CTPS
Panduan Opsi Sarana CTPSPanduan Opsi Sarana CTPS
Panduan Opsi Sarana CTPS
Reza Hendrawan
 
Permendikbud 82/2015 - Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan
Permendikbud 82/2015 - Pencegahan dan Penanggulangan Tindak KekerasanPermendikbud 82/2015 - Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan
Permendikbud 82/2015 - Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
Muhammad Sirajuddin
 
LIRP6-2016
LIRP6-2016LIRP6-2016
Bab ii profil dan pengembangan renop 2013 2014
Bab ii profil dan pengembangan renop 2013 2014Bab ii profil dan pengembangan renop 2013 2014
Bab ii profil dan pengembangan renop 2013 2014
Muhamad Fauzi
 
1. Paparan Petunjuk Teknis Penerapan Sekolah Sehat - DINKES.pptx
1. Paparan Petunjuk Teknis Penerapan Sekolah Sehat - DINKES.pptx1. Paparan Petunjuk Teknis Penerapan Sekolah Sehat - DINKES.pptx
1. Paparan Petunjuk Teknis Penerapan Sekolah Sehat - DINKES.pptx
WiatiLithawati
 
Standar Pendidikan Bidan
Standar Pendidikan BidanStandar Pendidikan Bidan
Standar Pendidikan Bidan
pjj_kemenkes
 

Similar to IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada RS Pendidikan di Lingkungan Kemenkes-signed.pdf (20)

Power Point Kesehatan Olahraga.ppt
Power Point Kesehatan Olahraga.pptPower Point Kesehatan Olahraga.ppt
Power Point Kesehatan Olahraga.ppt
 
Keperawatan Sekolah.pptx
Keperawatan Sekolah.pptxKeperawatan Sekolah.pptx
Keperawatan Sekolah.pptx
 
Modul Asuhan Kebidanan Kehamilan
Modul Asuhan Kebidanan KehamilanModul Asuhan Kebidanan Kehamilan
Modul Asuhan Kebidanan Kehamilan
 
ETIKA PROFESI KEPERAWATAN
ETIKA PROFESI KEPERAWATANETIKA PROFESI KEPERAWATAN
ETIKA PROFESI KEPERAWATAN
 
Hormon
HormonHormon
Hormon
 
Patient Safety 2
Patient Safety 2Patient Safety 2
Patient Safety 2
 
Pasien.pdf
Pasien.pdfPasien.pdf
Pasien.pdf
 
PEDOMAN INTERNAL UKS.docx
PEDOMAN INTERNAL UKS.docxPEDOMAN INTERNAL UKS.docx
PEDOMAN INTERNAL UKS.docx
 
PENDIDIKAN_KESEHATAN_DAN_ILMU_PERILAKU_p.ppt
PENDIDIKAN_KESEHATAN_DAN_ILMU_PERILAKU_p.pptPENDIDIKAN_KESEHATAN_DAN_ILMU_PERILAKU_p.ppt
PENDIDIKAN_KESEHATAN_DAN_ILMU_PERILAKU_p.ppt
 
Modul 3 MTBS
Modul 3 MTBSModul 3 MTBS
Modul 3 MTBS
 
Kak jiwa
Kak jiwaKak jiwa
Kak jiwa
 
Pendidikan Keperawatan Di Indonesia
Pendidikan Keperawatan Di IndonesiaPendidikan Keperawatan Di Indonesia
Pendidikan Keperawatan Di Indonesia
 
Pendidikan Keperawatan Di Indonesia
Pendidikan Keperawatan Di IndonesiaPendidikan Keperawatan Di Indonesia
Pendidikan Keperawatan Di Indonesia
 
Panduan Opsi Sarana CTPS
Panduan Opsi Sarana CTPSPanduan Opsi Sarana CTPS
Panduan Opsi Sarana CTPS
 
Permendikbud 82/2015 - Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan
Permendikbud 82/2015 - Pencegahan dan Penanggulangan Tindak KekerasanPermendikbud 82/2015 - Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan
Permendikbud 82/2015 - Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan
 
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015
 
LIRP6-2016
LIRP6-2016LIRP6-2016
LIRP6-2016
 
Bab ii profil dan pengembangan renop 2013 2014
Bab ii profil dan pengembangan renop 2013 2014Bab ii profil dan pengembangan renop 2013 2014
Bab ii profil dan pengembangan renop 2013 2014
 
1. Paparan Petunjuk Teknis Penerapan Sekolah Sehat - DINKES.pptx
1. Paparan Petunjuk Teknis Penerapan Sekolah Sehat - DINKES.pptx1. Paparan Petunjuk Teknis Penerapan Sekolah Sehat - DINKES.pptx
1. Paparan Petunjuk Teknis Penerapan Sekolah Sehat - DINKES.pptx
 
Standar Pendidikan Bidan
Standar Pendidikan BidanStandar Pendidikan Bidan
Standar Pendidikan Bidan
 

More from CI kumparan

Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.comSalinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
CI kumparan
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest TrendsAI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
CI kumparan
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
CI kumparan
 
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdfSalinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
CI kumparan
 
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdfSalinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
CI kumparan
 
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdfSalinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
CI kumparan
 
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdfSalinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
CI kumparan
 
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
CI kumparan
 
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdfSE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
CI kumparan
 
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdfPermensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
CI kumparan
 
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfiUU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
CI kumparan
 
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara SirekapPDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
CI kumparan
 
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdfRekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
CI kumparan
 
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdfPetisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
CI kumparan
 
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
CI kumparan
 
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
CI kumparan
 
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
CI kumparan
 
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdfPERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
CI kumparan
 

More from CI kumparan (20)

Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.comSalinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest TrendsAI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
 
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdfSalinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
 
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdfSalinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
 
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdfSalinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
 
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdfSalinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
 
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
 
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdfSE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
 
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdfPermensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
 
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfiUU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
 
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara SirekapPDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
 
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdfRekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
 
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdfPetisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
 
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
 
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
 
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
 
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdfPERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2023 kumparan .pdf
 

IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada RS Pendidikan di Lingkungan Kemenkes-signed.pdf

  • 1. RANCANGAN INSTRUKSI MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.01/MENKES/1512/2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN TERHADAP PESERTA DIDIK PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Mempertimbangkan beberapa kasus perundungan dan untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam proses belajar mengajar pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan ini diinstruksikan: Kepada : Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Untuk : KESATU : Mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan untuk pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik selama proses pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan. KEDUA : Dalam rangka pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik, Rumah Sakit Pendidikan harus: a. mensosialisasikan nilai-nilai budaya akademik, etika profesi, dan perilaku sesuai dengan kode perilaku; b. berkolaborasi dengan institusi pendidikan melalui penetapan Pakta Integritas sesuai format terlampir, yang ditandatangani oleh seluruh sivitas rumah sakit dan peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan; jdih.kemkes.go.id
  • 2. - 2 - c. menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari perundungan; d. memberikan informasi terkait peringatan larangan perundungan dan mencantumkan layanan aduan apabila tindak perundungan terjadi; e. mendampingi korban perundungan dengan memberdayakan tim konseling dan layanan kesehatan untuk mengantisipasi perburukan kondisi korban perundungan; f. melakukan pengawasan terhadap pembelajaran kepada peserta didik; g. menyediakan unit pelayanan pelaporan atau tempat pengaduan perundungan terhadap peserta didik melalui: 1) tautan: https://perundungan.kemkes.go.id; atau 2) nomor telepon/whatsapp: 0812-9979-9777. h. memastikan semua laporan perundungan ditindaklanjuti; i. menjatuhkan sanksi pelaku perundungan yang dilakukan oleh: 1) tenaga pendidik dan pegawai lainnya: a) Sanksi ringan berupa teguran tertulis; b) Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu 3 (tiga) bulan; atau c) Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit, dan/atau pemberhentian untuk mengajar. 2) peserta didik: a) Sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis; b) Sanksi sedang berupa skorsing paling sedikit 3 (tiga) bulan; atau jdih.kemkes.go.id
  • 3. - 3 - c) Sanksi berat berupa mengembalikan peserta didik kepada penyelenggara pendidikan dan/atau dikeluarkan sebagai peserta didik. j. melindungi korban dan/atau saksi perundungan, termasuk memberikan bantuan hukum dan memastikan korban dan/atau saksi tetap dapat menyelesaikan pendidikan secara kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari ancaman/intimidasi. KETIGA : Khusus kepada Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan yang terjadi kasus perundungan di rumah sakitnya, dikenakan sanksi: a. Sanksi ringan berupa teguran tertulis; b. Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu 3 (tiga) bulan; atau c. Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatan, dan/atau pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit. KEEMPAT : Pencegahan dan penanganan perundungan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Menteri ini. KELIMA : Melaporkan langkah pencegahan dan penanganan perundungan di Rumah Sakit Pendidikan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan tembusan kepada Inpektorat Jenderal setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan. KEENAM : Agar melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab. jdih.kemkes.go.id
  • 4. - 4 - KETUJUH : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2023 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI G. SADIKIN Tembusan: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi jdih.kemkes.go.id
  • 5. - 5 - LAMPIRAN INSTRUKSI MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.01/MENKES/1512/2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN TERHADAP PESERTA DIDIK PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN TERHADAP PESERTA DIDIK PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, setiap peserta didik memiliki kewajiban mengikuti seluruh rangkaian pendidikan bidang kesehatan, menjaga etika profesi dan etika rumah sakit serta disiplin praktik profesi kesehatan dan mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan penyelenggara pendidikan dan rumah sakit pendidikan. Selama mengikuti pendidikan, peserta didik memiliki hak yang harus dilindungi yaitu memperoleh pelindungan dalam mengikuti proses belajar- mengajar termasuk pelindungan dari perlakuan yang tidak menyenangkan seperti perundungan. Perundungan kerap terjadi dalam proses belajar mengajar di institusi pendidikan, termasuk pada peserta didik pada pendidikan kedokteran/kedokteran gigi serta pendidikan tenaga kesehatan lainnya di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan. Untuk itu perlu dilakukan langkah- langkah pencegahan guna memberikan pelindungan dan menciptakan situasi yang kondusif, aman, dan nyaman dalam proses belajar mengajar di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan jdih.kemkes.go.id
  • 6. - 6 - Dalam rangka memberikan pelindungan bagi peserta didik, maka perlu disusun pedoman pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan serta sanksi terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan perundungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Tujuan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Perundungan terhadap Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pimpinan, tenaga pendidik, pegawai, dan peserta didik untuk mencegah dan menangani secara efektif perbuatan perundungan. Selanjutnya, pedoman ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan kepedulian dan sarana edukasi di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan agar tidak terjadi tindakan perundungan. C. Sasaran Sasaran dari Pedoman Pencegahan dan Penanganan Perundungan terhadap Peserta Didik ini meliputi: 1. Pimpinan di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan; 2. Tenaga Pendidik di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan; 3. Pegawai di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan; atau 4. Peserta Didik di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan. D. Definisi Operasional 1. Perundungan adalah segala tindakan yang merugikan peserta didik yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang di luar atau yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan, penelitian atau pelayanan. 2. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak perundungan di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan. 3. Penanganan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan untuk mengatasi tindak perundungan di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan secara sistemik dan komprehensif. jdih.kemkes.go.id
  • 7. - 7 - 4. Pendampingan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan untuk mendukung korban dan/atau saksi perundungan dalam menghadapi proses penanganan perundungan dan/atau mengupayakan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban untuk mengembalikan keadaan korban menjadi lebih baik. 5. Pelindungan adalah tindakan/cara/proses pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan/atau saksi, termasuk pelindungan dalam menyelesaikan pendidikan secara kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari ancaman/intimidasi. jdih.kemkes.go.id
  • 8. - 8 - BAB II BENTUK PERUNDUNGAN Bentuk perundungan yang dialami oleh Peserta Didik di Rumah Sakit Pendidikan, antara lain: 1. Perundungan fisik Tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, termasuk memeras dan merusak barang milik orang lain serta pelecehan seksual. 2. Perundungan verbal Tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama lain (name-calling), sarkasme, mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. 3. Perundungan siber (Cyber Bullying) Tindakan menyakiti atau melukai hati orang lain menggunakan media elektronik seperti menyampaikan berita atau video yang tidak benar dengan tujuan memprovokasi atau mencemarkan nama baik orang lain. 4. Perundungan nonfisik dan nonverbal lainnya. Tindakan mengucilkan, mengabaikan, mengirimkan surat kaleng (blackmailing), memberikan tugas jaga di luar batas wajar, meminta pembiayaan kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, atau pengeluaran lainnya di luar biaya pendidikan yang telah ditetapkan. jdih.kemkes.go.id
  • 9. - 9 - BAB III PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENANGANAN, DAN PENINDAKAN A. PENCEGAHAN PERUNDUNGAN 1. Menetapkan kebijakan di Rumah Sakit Pendidikan yang paling sedikit memuat: a. Bagi tenaga pendidik dan pegawai lainnya: 1) Tidak menjadikan/memperlakukan/meminta peserta didik seperti layaknya asisten pribadi/supir/pembawa-pengantar barang dan pekerjaan lainnya yang tidak terkait statusnya sebagai peserta didik; 2) Tidak meminta peserta didik untuk menggantikan tugas tenaga medis/tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan di luar Rumah Sakit Pendidikan; 3) Tidak melakukan diskriminasi terhadap peserta didik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, almamater, latar belakang keluarga, atau diskriminasi lainnya; 4) Tidak meminta peserta didik untuk membiayai hal di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan, antara lain, berupa keperluan kurikuler maupun ekstrakurikuler seperti alat kesehatan, alat tulis, makanan, minuman, perlengkapan olah raga dan seni, biaya seminar, biaya publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah, alat elektronik, dan peralatan sejenis, dan biaya atau iuran lain di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan; 5) Tidak melakukan tindakan kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis pada peserta didik; 6) Tidak melakukan pelecehan dalam bentuk apapun kepada peserta didik; 7) Tidak memberikan ancaman kepada peserta didik antara lain, berupa tidak memberikan ilmu atau tidak meluluskan apabila peserta didik tidak melakukan perintah tenaga pendidik yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan, penelitian, dan pelayanan; dan 8) Tidak melakukan perundungan lain yang termasuk dalam kategori perundungan fisik, perundungan verbal, jdih.kemkes.go.id
  • 10. - 10 - perundungan siber, atau perundungan nonfisik dan nonverbal lainnya. b. Bagi peserta didik: 1) Tidak menyuruh/memerintah peserta didik lain secara memaksa untuk melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan, penelitian, dan pelayanan antara lain, berupa mengantar senior dan/atau mengurus urusan senior, serta kegiatan lainnya; 2) Tidak meminta peserta didik lain secara memaksa untuk membiayai hal di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan, antara lain, berupa keperluan kurikuler maupun ekstrakurikuler seperti alat kesehatan, alat tulis, makanan, minuman, perlengkapan olah raga dan seni, biaya seminar, biaya publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah, alat elektronik dan peralatan sejenis, dan biaya atau iuran lain di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan; 3) Tidak menyuruh/memerintah peserta didik lain secara memaksa untuk mengerjakan tugas akademiknya atau melakukan kecurangan dalam kegiatan akademik; 4) Tidak melakukan pembatasan praktik dan/atau kesempatan belajar kepada peserta didik lain; dan 5) Tidak melakukan perundungan lain yang termasuk dalam kategori perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan siber, atau perundungan nonfisik dan nonverbal lainnya. 2. Melakukan sosialisasi berkala atas nilai-nilai budaya akademik, etika profesi, kode perilaku, Instruksi Menteri Kesehatan, dan pedoman terkait pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan. 3. Melakukan kolaborasi dengan institusi pendidikan melalui penetapan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh sivitas rumah sakit dan peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan. 4. Menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari perundungan. 5. Memberikan informasi terkait peringatan larangan perundungan dan mencantumkan layanan aduan apabila tindak perundungan terjadi. jdih.kemkes.go.id
  • 11. - 11 - 6. Menyusun tim/unit pelayanan pelaporan atau tempat pengaduan perundungan terhadap peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan. 7. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan perundungan di Rumah Sakit Pendidikan. 8. Melaporkan langkah pencegahan dan penanganan perundungan di Rumah Sakit Pendidikan kepada Menteri Kesehatan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan. B. PENGAWASAN PERUNDUNGAN Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan melibatkan unit pelayanan pelaporan di Rumah Sakit Pendidikan. Dalam rangka pengawasan, pelaporan tindakan perundungan dapat disampaikan oleh korban dan/atau saksi melalui: 1. tautan: https://perundungan.kemkes.go.id; atau 2. nomor telepon/whatsapp: 0812-9979-9777. Inspektorat Jenderal dan unit pelayanan pelaporan di Rumah Sakit Pendidikan memastikan semua laporan perundungan ditindaklanjuti dan memberikan umpan balik dari pengaduan sebagai bentuk evaluasi dari tindak lanjut. Dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal terbukti terdapat tindakan perundungan, maka Inspektorat Jenderal melakukan pelindungan korban dan/atau saksi. C. PENANGANAN PERUNDUNGAN 1. Penanganan Pengaduan Perundungan a. Pengaduan perundungan diterima dari seluruh saluran pengaduan di Kementerian Kesehatan. b. Berdasarkan pengaduan perundungan yang diterima, Inspektorat Jenderal melakukan verifikasi dan pembentukan tim. c. Tim melakukan pengumpulan informasi awal dari pelapor, melakukan telaah, dan klarifikasi atas laporan pengaduan untuk menjadi bahan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan atau Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan dalam melakukan tindak lanjut, termasuk penetapan sanksi. d. Tata cara penanganan pengaduan perundungan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Jenderal. jdih.kemkes.go.id
  • 12. - 12 - 2. Pendampingan dan Pelindungan terhadap Korban dan/atau Saksi Perundungan a. Mendampingi korban dan/atau saksi perundungan dengan memberdayakan Tim Konseling dan layanan Kesehatan untuk mengantisipasi perburukan kondisi korban perundungan. b. Merahasiakan identitas korban dan/atau saksi untuk mengantisipasi terhadap pemberitaan yang berlebihan atau ancaman dari pihak lain. c. Melindungi korban dan/atau saksi perundungan, termasuk memberikan bantuan hukum dan memastikan korban dan/atau saksi tetap dapat menyelesaikan pendidikan secara kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari ancaman/intimidasi. D. PENINDAKAN TERHADAP PERUNDUNGAN 1. Sanksi kepada tenaga pendidik dan pegawai lainnya yang melakukan perundungan, berupa: a. Sanksi ringan berupa teguran tertulis; b. Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu 3 (tiga) bulan; atau c. Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit, dan/atau pemberhentian untuk mengajar. 2. Sanksi ringan berupa teguran tertulis bagi tenaga pendidik dan pegawai lainnya dikenakan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, sedangkan sanksi sedang atau berat dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. 3. Sanksi kepada peserta didik yang melakukan perundungan, berupa: a. Sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis; b. Sanksi sedang berupa skorsing paling sedikit 3 (tiga) bulan; atau c. Sanksi berat berupa mengembalikan peserta didik kepada penyelenggara pendidikan dan/atau dikeluarkan sebagai peserta didik. 4. Sanksi kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikenakan oleh Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan. jdih.kemkes.go.id
  • 13. - 13 - 5. Sanksi kepada Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan yang terjadi kasus perundungan di rumah sakitnya, dikenakan oleh pejabat yang berwenang berupa: a. Sanksi ringan berupa teguran tertulis; b. Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu 3 (tiga) bulan; atau c. Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatan, dan/atau pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit. jdih.kemkes.go.id
  • 14. - 14 - BAB IV PENUTUP Pedoman ini disusun untuk dijadikan panduan bagi Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melakukan pencegahan dan penanganan perundungan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat memenuhi hak dan memberikan pelindungan bagi peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI G. SADIKIN jdih.kemkes.go.id
  • 15. - 15 - KEMENTERIAN KESEHATAN RI PAKTA INTEGRITAS PAKTA INTEGRITAS Saya, (nama), (jabatan), menyatakan sebagai berikut : 1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan perundungan dan tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 2. Menerapkan nilai-nilai budaya akademik, etik profesi, dan perilaku sesuai dengan kode perilaku yang berlaku; 3. Menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari perundungan; 4. Bagi Tenaga Pendidik atau Pegawai Rumah Sakit Pendidikan: a. Tidak menjadikan/memperlakukan/meminta peserta didik seperti layaknya asisten pribadi/supir/pembawa-pengantar barang dan pekerjaan lainnya yang tidak terkait statusnya sebagai peserta didik; b. Tidak meminta peserta didik untuk menggantikan tugas tenaga medis/tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan di luar Rumah Sakit Pendidikan; c. Tidak melakukan diskriminasi terhadap peserta didik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, almamater, latar belakang keluarga, atau diskriminasi lainnya; d. Tidak meminta peserta didik untuk membiayai hal di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan, antara lain, berupa keperluan kurikuler maupun ekstrakurikuler seperti alat kesehatan, alat tulis, makanan, minuman, perlengkapan olah raga dan seni, biaya seminar, biaya publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah, alat elektronik, dan peralatan sejenis, dan biaya atau iuran lain di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan; e. Tidak melakukan tindakan kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis pada peserta didik; f. Tidak melakukan pelecehan dalam bentuk apapun kepada peserta didik; g. Tidak memberikan ancaman kepada peserta didik antara lain, berupa tidak memberikan ilmu atau tidak meluluskan apabila peserta didik tidak melakukan perintah tenaga pendidik yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan, penelitian, dan pelayanan; dan h. Tidak melakukan perundungan lain yang termasuk dalam kategori perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan siber, atau perundungan nonfisik dan nonverbal lainnya. 5. Bagi Peserta Didik: a. Tidak meminta peserta didik lain untuk membiayai hal di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan, antara lain, berupa keperluan kurikuler maupun ekstrakurikuler seperti alat kesehatan, alat tulis, makanan, minuman, perlengkapan olah raga dan seni, biaya seminar, biaya publikasi ilmiah, FORMAT PAKTA INTEGRITAS jdih.kemkes.go.id
  • 16. - 16 - pertemuan ilmiah, alat elektronik dan peralatan sejenis, dan biaya atau iuran lain di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan; b. Tidak menyuruh/memerintah peserta didik lain untuk melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan, penelitian, dan pelayanan antara lain, berupa mengantar senior dan/atau mengurus urusan senior, serta kegiatan lainnya; c. Tidak menyuruh/memerintah peserta didik lain secara memaksa untuk mengerjakan tugas akademiknya atau melakukan kecurangan dalam kegiatan akademik; d. Tidak melakukan pembatasan praktik dan/atau kesempatan belajar kepada peserta didik lain; dan e. Tidak melakukan perundungan lain yang termasuk dalam kategori perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan siber, atau perundungan nonfisik dan nonverbal lainnya. 6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya. ………., ……………. Menyaksikan : Pembuat Pernyataan, (atasan langsung) (jabatan) (nama) (nama) (NIP…………………) (NIP. …………………) jdih.kemkes.go.id