SlideShare a Scribd company logo
-.,
SALINAN
FRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
PENGAKHIRAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(covrD-le)
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a bahwa status pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) telah dinyatakan berakhir dan status faktual
Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19) telah berubah
menjadi penyakit endemi di Indonesia;
bahwa perlu dilakukan pengaturan pengakhiran
penanganan Corona Virus Disease 2019 ICOVID- 19) yang
dilakukan pada masa pandemi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 20 1 9 ICOVID - 19l.;
Mengingat Pasal 4 ayat (l) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b
c
Menetapkan PERATURAN
PENANGANAN
(covrD-19).
MEMUTUSI(AN:
PRESIDEN TENTANG
PANDEMI COROI'IA YIRUS
PENGAKHIRAN
DISEASE 2019
SK No 180916A
Pasal 1 ...
EITI,FIIEtrN
K INDO
-2-
Pasal I
Dengan Peraturan Presiden ini, Komite Penanganan Corona
Vints Disease 2O19 (COVID-I9) dan Pemulihan Ekonomi
Nasional dinyatakan telah berakhir masa tugasnya dan
dibubarkan.
Pasal 2
(1) Dengan berakhirnya masa tugas dan pembubaran Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal l, pelaksanaan penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) pada masa endemi dilaksanakan
oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(21 Pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) pada masa endemi yang bersifat lintas
kementerian, lembaga, danlatau pemerintah daerah
berpedoman pada standar operasional prosedur
penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) yang
meliputi:
a. pelibatan kementerian, lembaga, dan/atau
pemerintah daerah terkait;
b. penugasan kepada Badan Nasional Penanggulangan
Bencana;
c. kerjasama dalam pengadaan vaksin, obat, dan alat
kesehatan sesuai kebutuhan; dan
d. pendanaan.
(3) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur
penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri Kesehatan setelah mendapatkan
pertimbangan dari Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri
Dalam Negeri, dan/atau menteri/kepala lembaga lain yang
dipandang perlu.
Pasal 3 ...
SK No l80918A
PRESIDEN
ELIK INDO
-3-
Pasal 3
(1) Obat dan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).
yang telah dilakukan pengadaannya sebelum berlakunya
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Penetapan Berakhirnya Status Pand emi Corona Virus
Disease 2019 (COVID- 19) di Indonesia, tetap dapat
digunakan sampai dengan batas kedaluwarsa.
(21 Obat dan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9)
yang telah memperoleh persetujuan penggunaan pada
masa darurat (emergency use authorization) sebelum
berlakunya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023
tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona
Vints Disease 2019 (COVID- 19) di Indonesia, tetap dapat
digunakan selama masih memenuhi persyaratan efikasi,
keamanan, dan mutu.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Obat dan
Vaksin Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Pasal 4
Segala kebijakan yang telah dilakukan oleh Komite Penanganan
Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan
Ekonomi Nasional, kementerian / lembaga, dan/atau
pemerintah daerah untuk penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi
ancaman yang membahayakan perekonomian nasional
dan/atau stabilitas sistem keuangan beserta hak dan
kewajiban yang ditimbulkan sebelum berlakunya Keputusan
Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan
Berakhirnya Status Pand emi Corona Vints Disease 2O19
(COVID-l9) di Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku
sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SK No 180608A
Pasal 5 ...
PRESIDEN
BLIK INDONESIA
-4-
Pasal 5
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:
1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2O2O tentang Komite
Penanganan Corono Vints Disease 2019 (COVID- 19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 178) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1O8 Tahun
2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Vints
Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 256); dan
2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Vints Disease
2019 (COVID- 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 227 sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan Peraturan Presiden:
a. Nomor 74 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID- 19) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
b. Nomor 50 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Vints
Disease 2019 (COVID- 19) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2 I Nomor 729]; dan
c. Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID- 19) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nornor 491,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . ..
SK No l80814A
FRESIDEN
REPIIELTK INDONESIA
-5-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2023
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 104
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
istrasi Hukum,
iI$D
ttd
ttd
SK No l809l7A
anna Djaman
*

More Related Content

Similar to Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF

Kepgub no. 1055_th_2021
Kepgub no. 1055_th_2021Kepgub no. 1055_th_2021
Kepgub no. 1055_th_2021
CIkumparan
 
SK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten DiperpanjangSK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten Diperpanjang
CIkumparan
 
Menkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di PekanbaruMenkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Rafael Ryandika
 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
JalinKrakatau
 
Permenkes no.9 thn 2020 Pedoman PSBB
Permenkes no.9 thn 2020 Pedoman PSBBPermenkes no.9 thn 2020 Pedoman PSBB
Permenkes no.9 thn 2020 Pedoman PSBB
Aulia Risyda Fauzi
 
PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19
PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19
PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19
Bastaman Kusumadewa
 
Permenkes nomor 9 tahun 2020
Permenkes nomor 9 tahun 2020 Permenkes nomor 9 tahun 2020
Permenkes nomor 9 tahun 2020
Legal Akses
 
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
Muh Saleh
 
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
HendriTAsworo
 
Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf
Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdfSalinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf
Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf
CIkumparan
 
SLN PERWAL 46 TAHUN 2020
SLN PERWAL 46 TAHUN 2020SLN PERWAL 46 TAHUN 2020
SLN PERWAL 46 TAHUN 2020
CIkumparan
 
Permenkes Nomor 84 Tahun 2020
Permenkes Nomor 84 Tahun 2020Permenkes Nomor 84 Tahun 2020
Permenkes Nomor 84 Tahun 2020
CIkumparan
 
Kepgub no. 675_th_2021
Kepgub no. 675_th_2021Kepgub no. 675_th_2021
Kepgub no. 675_th_2021
CIkumparan
 
Undangan Harmonisasi Peraturan KPU
Undangan Harmonisasi Peraturan KPUUndangan Harmonisasi Peraturan KPU
Undangan Harmonisasi Peraturan KPU
PrabariniKartika
 
PSBB Sumatera Barat
PSBB Sumatera BaratPSBB Sumatera Barat
PSBB Sumatera Barat
PrabariniKartika
 
Keputusan Gubernur Jabar No. 443
Keputusan Gubernur Jabar No. 443Keputusan Gubernur Jabar No. 443
Keputusan Gubernur Jabar No. 443
CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021
Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021
Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021
CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021
Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021
Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021
RepublikaDigital
 
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
CIkumparan
 
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
shirizkiku
 

Similar to Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF (20)

Kepgub no. 1055_th_2021
Kepgub no. 1055_th_2021Kepgub no. 1055_th_2021
Kepgub no. 1055_th_2021
 
SK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten DiperpanjangSK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten Diperpanjang
 
Menkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di PekanbaruMenkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
 
Permenkes no.9 thn 2020 Pedoman PSBB
Permenkes no.9 thn 2020 Pedoman PSBBPermenkes no.9 thn 2020 Pedoman PSBB
Permenkes no.9 thn 2020 Pedoman PSBB
 
PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19
PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19
PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19
 
Permenkes nomor 9 tahun 2020
Permenkes nomor 9 tahun 2020 Permenkes nomor 9 tahun 2020
Permenkes nomor 9 tahun 2020
 
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
 
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
 
Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf
Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdfSalinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf
Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf
 
SLN PERWAL 46 TAHUN 2020
SLN PERWAL 46 TAHUN 2020SLN PERWAL 46 TAHUN 2020
SLN PERWAL 46 TAHUN 2020
 
Permenkes Nomor 84 Tahun 2020
Permenkes Nomor 84 Tahun 2020Permenkes Nomor 84 Tahun 2020
Permenkes Nomor 84 Tahun 2020
 
Kepgub no. 675_th_2021
Kepgub no. 675_th_2021Kepgub no. 675_th_2021
Kepgub no. 675_th_2021
 
Undangan Harmonisasi Peraturan KPU
Undangan Harmonisasi Peraturan KPUUndangan Harmonisasi Peraturan KPU
Undangan Harmonisasi Peraturan KPU
 
PSBB Sumatera Barat
PSBB Sumatera BaratPSBB Sumatera Barat
PSBB Sumatera Barat
 
Keputusan Gubernur Jabar No. 443
Keputusan Gubernur Jabar No. 443Keputusan Gubernur Jabar No. 443
Keputusan Gubernur Jabar No. 443
 
Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021
Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021
Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021
 
Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021
Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021
Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021
 
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
 
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
 

More from CI kumparan

025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
CI kumparan
 
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.comSalinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
CI kumparan
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest TrendsAI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
CI kumparan
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
CI kumparan
 
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdfSalinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
CI kumparan
 
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdfSalinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
CI kumparan
 
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdfSalinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
CI kumparan
 
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdfSalinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
CI kumparan
 
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
CI kumparan
 
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdfSE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
CI kumparan
 
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdfPermensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
CI kumparan
 
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfiUU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
CI kumparan
 
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara SirekapPDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
CI kumparan
 
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdfRekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
CI kumparan
 
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdfPetisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
CI kumparan
 
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
CI kumparan
 
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
CI kumparan
 
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
CI kumparan
 

More from CI kumparan (20)

025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
 
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.comSalinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
Salinan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 kumparan.com
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest TrendsAI and Covert Influence Operations: Latest Trends
AI and Covert Influence Operations: Latest Trends
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
 
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdfSalinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
 
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdfSalinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
 
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdfSalinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
 
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdfSalinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
 
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
 
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdfSE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1 kumparan.pdf
 
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdfPermensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
Permensesneg_No._1_Tahun_2016 kumparanNews.pdf
 
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfiUU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
UU Nomor 20 Tahun 2009 kumparanNews pdfi
 
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara SirekapPDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
PDIP Tolak Hasil Penghitungan Suara Sirekap
 
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdfRekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Pendaftaran Lembaga Survei dan Jajak Pendapat Pemilu Tahun 2024.pdf
 
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdfPetisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
Petisi Masyarakat Sipil kumparan.com- Final.pdf
 
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
 
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
SK 2024 NO 49 Tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasa...
 
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
1811_SK KPU_Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di T_240110_011944.pdf
 

Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF

  • 1. -., SALINAN FRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PENGAKHIRAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (covrD-le) DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa status pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan berakhir dan status faktual Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19) telah berubah menjadi penyakit endemi di Indonesia; bahwa perlu dilakukan pengaturan pengakhiran penanganan Corona Virus Disease 2019 ICOVID- 19) yang dilakukan pada masa pandemi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 20 1 9 ICOVID - 19l.; Mengingat Pasal 4 ayat (l) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b c Menetapkan PERATURAN PENANGANAN (covrD-19). MEMUTUSI(AN: PRESIDEN TENTANG PANDEMI COROI'IA YIRUS PENGAKHIRAN DISEASE 2019 SK No 180916A Pasal 1 ...
  • 2. EITI,FIIEtrN K INDO -2- Pasal I Dengan Peraturan Presiden ini, Komite Penanganan Corona Vints Disease 2O19 (COVID-I9) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dinyatakan telah berakhir masa tugasnya dan dibubarkan. Pasal 2 (1) Dengan berakhirnya masa tugas dan pembubaran Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada masa endemi dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada masa endemi yang bersifat lintas kementerian, lembaga, danlatau pemerintah daerah berpedoman pada standar operasional prosedur penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) yang meliputi: a. pelibatan kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah terkait; b. penugasan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana; c. kerjasama dalam pengadaan vaksin, obat, dan alat kesehatan sesuai kebutuhan; dan d. pendanaan. (3) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan/atau menteri/kepala lembaga lain yang dipandang perlu. Pasal 3 ... SK No l80918A
  • 3. PRESIDEN ELIK INDO -3- Pasal 3 (1) Obat dan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19). yang telah dilakukan pengadaannya sebelum berlakunya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pand emi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di Indonesia, tetap dapat digunakan sampai dengan batas kedaluwarsa. (21 Obat dan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) yang telah memperoleh persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) sebelum berlakunya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19) di Indonesia, tetap dapat digunakan selama masih memenuhi persyaratan efikasi, keamanan, dan mutu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Obat dan Vaksin Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 4 Segala kebijakan yang telah dilakukan oleh Komite Penanganan Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kementerian / lembaga, dan/atau pemerintah daerah untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan beserta hak dan kewajiban yang ditimbulkan sebelum berlakunya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pand emi Corona Vints Disease 2O19 (COVID-l9) di Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SK No 180608A Pasal 5 ...
  • 4. PRESIDEN BLIK INDONESIA -4- Pasal 5 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: 1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2O2O tentang Komite Penanganan Corono Vints Disease 2019 (COVID- 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1O8 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256); dan 2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden: a. Nomor 74 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66); b. Nomor 50 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2 I Nomor 729]; dan c. Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 491, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . .. SK No l80814A
  • 5. FRESIDEN REPIIELTK INDONESIA -5- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2023 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 104 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Perundang-undangan dan istrasi Hukum, iI$D ttd ttd SK No l809l7A anna Djaman *