Illegal logging adalah kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu tanpa izin, yang menimbulkan kerugian besar bagi negara dalam bentuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Praktik ini dipicu oleh tingginya permintaan kayu, lemahnya penegakan hukum, dan tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Meski ada upaya pemberantasan illegal logging, efektivitasnya masih rendah dan banyak pelaku utama yang tidak tersentuh hukum.

1. ILLEGAL LOGGING, THE EXTRA ORDINARY CRIME
LATAR BELAKANG
Pembalakan liar atau penebangan liar selanjutnya disebut sebagai illegal logging adalah kegiatan
penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu tidak sah atau tidak memiliki ijin dari otoritas
setempat. Illegal logging adalah masalah pokok bagi negara-negara produsen kayu terbanyak di
negara berkembang. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan, hilangnya pendapatan pemerintah
miliaran dolar, mempromosikan korupsi, merusak aturan konflik hukum, merusak tata pemerintahan
yang baik, dan juga mengurangi dana bersenjata. Pembalakan liar ini menghambat pembangunan
berkelanjutan di beberapa negara-negara termiskin di dunia. Negara-negara konsumen
mengontribusikan masalah ini, dengan mengimpor kayu dan produk kayu tanpa memastikan secara
hukum dari mana sumber bahan baku kayu tersebut.
Hasil studi berkaitan dengan pembalakan liar di Indonesia yang merupakan hasil kerjasama
antara Britania Raya dengan Indonesia pada 1998, mengindikasikan bahwa sekitar 40% dari seluruh
kegiatan penebangan adalah liar, dengan nilai mencapai 365 juta dolar AS(ITFMP, 1999). Studi yang
lebih baru membandingkan penebangan sah dengan konsumsi domestik ditambah dengan ekspor
mengindikasikan bahwa 88% dari seluruh kegiatan penebangan adalah merupakan penebangan liar
(Greenpeace, 2003). Selain terjadi di Indonesia, pembalakan liar juga terjadi di negara lain, sebagai
contoh di Brasil 80% dari penebangan di Amazon melanggar ketentuan pemerintah (WWF
International, 2002).
Illegal logging adalah tindak kejahatan terhadap hutan yang merugikan negara, tidak hanya
secara ekonomi, tetapi juga secara sosial, dan lingkungan. Potensi kerugian yang ditanggung negara
akibat pembalakan liar mencapai Rp 83 miliar per hari atau Rp 30,3 triliun per tahun. Praktik
pembalakan liar telah memusnahkan hampir tiga perempat hutan alam di Indonesia. Luas area
hutan Indonesia yang hilang dalam setahun setara dengan luas negara Swiss, yakni 41.400 kilometer
persegi.
Dari segi sosial dapat dilihat munculnya sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakan
adanya perubahan nilai di masyarakat pada umumnya, yang sulit untuk membedakan antara yang
benar dan salah, serta antara baik dan buruk. Hal tersebut disebabkan penegakan hukum yang
kurang tegas. Adapun penegakan hukum yang dilakukan sering hanya menyentuh sasaran yang
salah. Perubahan nilai ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikembalikan tanpa pengorbanan
yang besar. Kerugian dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya sejumlah pohon
tertentu, sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan,
berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir serta hilangnya
keanekaragaman hayati. Kerusakan habitat dan terfragmentasinya hutan dapat menyebabkan
kepunahan suatu spesies termasuk fauna langka. Kemampuan tegakan pohon pada saat masih
hidup dalam menyerap karbondioksida yang dapat menghasilkan oksigen yang sangat bermanfaat
bagi mahluk hidup lainnya menjadi hilang akibat makin minimnya tegakan yang tersisa karena
adanya penebangan liar.

2. PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG ILLEGAL LOGGING
Dari sejumlah Peraturan PerUndang-Undangan yang dapat diidentifikasi dan yang secara langsung
berkaitan dengan perbuatan illegal logging adalah sebagai berikut:
1. Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menyebutkan, “setiap orang dilarang: menebang pohon atau memanen atau memungut hasil
hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”.
2. Pasal 50 Ayat (3) huruf f UUK menyebutkan, “setiap orang dilarang: menerima, membeli atau
menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang
diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”.
3. Pasal 50 Ayat (3) huruf h UUK menyebutkan: “setiap orang dilarang: mengangkut, menguasai,
atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya
hasil hutan”.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan,
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara,dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
PERMASALAHAN
Pembangunan kehutanan di Indonesia dewasa ini masih menghadapi tantangan besar. Hutan
semakin banyak mengalami kerusakan akibat besarnya tekanan pembalakan dan perambahan hutan
secara liar. Kawasan hutan yang terdegradasi di Indonesia mencapai lebih dari 50 juta hektar yang
disebabkan oleh aktivitas illegal logging, alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, pinjam
pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan, serta kebakaran hutan. Laju deforestasi di
Indonesia pada periode 1990–1997 sebesar 1,8 juta hektar per tahun dan meningkat pada era
reformasi 1997–2000 yang mencapai 2, 83 juta hektar per tahun.
Laju deforestasi yang sedemikian besar tersebut antara lain disebabkan oleh pengelolaan
hutan yang tidak tepat, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai keperluan
pembangunan, over cutting (penebangan secara berlebihan), dan penebangan kayu secara tidak sah
(illegal logging), perburuan satwa liar tanpa izin, penjarahan, perambahan, okupasi lahan, dan
kebakaran hutan. Laju deforestasi yang tinggi tersebut menghadirkan kekhawatiran yang mendalam
terhadap masa depan hutan dan kehutanan di Indonesia. Pada tahun 2001, Presiden mengeluarkan
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal dan
Peredaran Hasil Hutan Ilegal Di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting,yang
sangat rawan dengan praktik pembalakan liar. Kemudian pada tahun 2004 Presiden mencanangkan
gerakan pemberantasan illegal logging secara tegas di seluruh daerah di Indonesia. Hasilnya, laju
deforestasi Indonesia pada kurun 2000-2009 mengalami penurunan menjadi 1,51 juta ha per tahun.

3. Berdasarkan lokasinya, laju deforestasi terbesar terjadi di Kalimantan yaitu sebesar 0,55 juta ha per
tahun dan Sumatera dengan laju deforestasi sebesar 0,37 juta ha per tahun.
Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah segala aktivitas yang
berkaitan dengan penebangan kayu yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pembalakan liar tidak berdiri sendiri, namun
saling berkaitan dalam suatu jaringan bisnis kayu ilegal yang melibatkan para pemodal (cukong)
pembalak kayu, pengusaha transportasi kayu, pedagang kayu, industri pengolahan kayu, dan oknum
aparat penegak hukum. Bank Dunia mengungkapkan praktik illegal logging di Indonesia dijalankan
oleh mafia. Dari illegal logging tersebut, organisasi kejahatan yang menjalankan kegiatan illegal
logging mengalirkan sebagian keuntungannya kepada pejabat pemerintah yang korupsi. Hal itu
terungkap dari laporan analisis Bank Dunia terbaru, berjudul Justice for Forests: Improving Criminal
Justice Efforts to Combat Illegal logging yang dipublikasikan pada 21 Maret 2012. Selain Indonesia,
praktik seperti itu terjadi di banyak negara, termasuk beberapa negara di Afrika Barat. Akibat
pembalakan liar berskala besar, setiap tahun Indonesia kehilangan Rp36 triliun. Kebanyakan kayu
hasil pembalakan liar itu diselundupkan ke Luar Negeri.
PEMBAHASAN
Kerusakan sumber daya hutan akibat illegal logging dan perambahan hutan telah menimbulkan
dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial yang sangat serius. Secara ekonomi kerugian yang timbul
sebagai dampak kerusakan akibat pembalakan liar pasti jauh melebihi nilai kayu yang dibalak.
Kerugian negara akibat pembalakan liar berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
mencapai Rp 30,3 triliun per tahun (Kompas.com, Selasa, 21 Juni 2011).
Terdapat 4 hal penyebab Illegal logging, yaitu:
1. Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam
kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah tidak mampu mencukupi
tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di
pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal.
Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan
kemampuan penyediaan industri perkayuan. Ketimpangan antara persediaan dan permintaan
kebutuhan kayu ini mendorong praktik illegal logging di taman nasional dan hutan konservasi.
2. Tidak adanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 yang mengatur
tentang Hak Pengusahaan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.
309/Kpts-II/1999 yang mengatur tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok dalam
Pengelolaan Hutan Produksi. Ketidaksinambungan kedua peraturan perundang-undangan
tersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun dengan
jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya untuk hutan produksi
yangditetapkan 35 tahun. Hal demikian menyebabkan pemegang HPH tidak menaati ketentuan
TPTI. Pemegang HPH tetap melakukan penebangan meskipun usia pohon belum mencapai batas
usia yang telah ditetapkan dalam TPTI. Akibatnya, kelestarian hutan menjadi tidak terjaga akibat
illegal logging.
3. Lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana illegal logging. Selama
ini, praktik illegal logging dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak

4. hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan
untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih
sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan beberapa pihak
menyatakan bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dianggap tidak
memiliki taring untuk menjerat pelaku utama illegal logging, melainkan hanya menangkap
pelaku lapangan. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang korup yang justru
memiliki peran penting dalam melegalisasi praktek illegal logging.
4. Tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pegusahaan Hutan
(HPH) selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, sejak
kebijakan otonomi daerah diberlakukan, pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan
kebutuhan daerahnya secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah melirik
untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia di
daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan. Dalam kontek inilah terjadi tumpang tindih
kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menguasai
kewenangan pemberian HPH, di sisi lain pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk
mengeksplorasi kekayaan alam daerahnya, termasuk hutan, guna memenuhi kebutuhan
daerahnya. Tumpang tindih kebijakan ini telah mendorong eksploitasi sumberdaya alam
kehutanan. Tekanan hidup yang dialami masyarakat daerah yang tinggal di dalam dan sekitar
hutan mendorong mereka untuk menebang kayu, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk
kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal.
Upaya penangganan kasus tindak pidana kehutanan yang telah dilakukan pemerintah dirasa masih
belum menampakan hasil optimal berdasarkan indikasi-indikasi antara lain (1) Semakin tingginya laju
kerusakan hutan, dan (2) proses penegakan hukum yang masih belum memiliki kemampuan untuk
memberikan efek jera kepada pelaku utama (mastermind) dari tindak pidana illegal logging.
Mengingat besarnya kerugian dan potensi bencana yang mungkin timbul akibat illegal
logging, maka sudah sepatutnya illegal logging dinyatakan sebagai suatu bentuk kejahatan luar
biasa, sehingga perlu dipertimbangkan untuk penggunaan pasal berlapis bagi para pelakunya. Hal ini
sangat penting dilakukan mengingat penanganan kasus illegal logging hingga saat ini terkesan masih
kurang optimal, sebagaimana terlihat dari masih banyaknya kasus illegal logging yang proses
hukumnya berhenti, dihentikan, atau menghasilkan vonis yang sangat ringan. Bahkan banyak pula
yang memperoleh vonis bebas. Pada umumnya, kasus illegal logging diikuti dengan perambahan
kawasan hutan untuk ladang dan kebun.
Praktik pengurusan dan pengelolaan hutan antara lain ditentukan oleh kebijakan
Pemerintah maupun Pemerintah Daerah serta implementasinya di lapangan. Dengan penurunan
kinerja pembangunan kehutanan yang telah terjadi, implementasi kebijakan tersebut terbukti belum
efektif. Efektivitas implementasi suatu kebijakan dapat terjadi hanya apabila kebijakan dirumuskan
atas dasar masalah yang tepat serta terdapat kemampuan menjalankan solusinya di lapangan.
Pemberantasan Illegal logging yang setengah hati. Upaya untuk menghentikan praktik
illegal logging belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Hingga saat ini,
penanganan kasus-kasus tindak pidana illegal logging masih menggunakan Undang-undang Nomor
41 Tahun 1999 yang tidak memberi efek jera bagi para pelaku. Bahkan dalam banyak kasus, para
tokoh intelektual dibalik praktik illegal logging sama sekali tidak tersentuh oleh hukum. Berdasarkan

5. data Indonesia Corruption Watch, tingkat efektivitas pemberantasan pembalakan liar masih sangat
rendah. Hanya 4,3 persen upaya pemberantasan yang berakhir dengan putusan berkekuatan hukum.
Sebanyak 72 persen cukong kayu diputus bebas. Putusan pengadilan terhadap 205 terdakwa
sepanjang tahun 2005-2008 juga hanya memberikan hukuman ringan hingga putusan bebas.
Sebanyak 137 terdakwa (66,8 persen) di antaranya bebas, 44 terdakwa (21,6 persen) dihukum satu
tahun, 14 terdakwa (6,8 persen) dihukum hingga dua tahun, dan hanya 10 terdakwa (4,8 persen)
yang dihukum di atas dua tahun.
Selama periode tahun 1998–2003, kebijakan pengurusan dan pengelolaan sumber daya
hutan di Indonesia telah banyak mengalami perubahan, termasuk terjadinya pembaruan Undang-undang
Kehutanan. Pada periode berikutnya, tahun 2004–2006, masukan dan rekomendasi bagi
pembaruan kebijakan kehutanan banyak pula dibahas. Hal tersebut disebabkan oleh alasan yang
terkait dengan proses pembaruan dan implementasi kebijakan, sebagai berikut:
1. Adanya jaringan kekuasaan dan kepentingan maupun hambatan birokrasi, baik dari dalam
lingkungan pemerintahan maupun swasta dan BUMN Kehutanan tidak menjadi faktor yang
dibahas secara mendalam dalam menentukan masalah-masalah kehutanan.
2. Prasyarat berjalannya suatu kebijakan, seperti anggaran dan administrasinya, kemampuan
lembaga, informasi, proses sosial, tekanan politik, belum dipertimbangkan sebagai bagian dari
masalah-masalah pokok dalam implementasi suatu program pembangunan kehutanan.
3. Biaya transaksi tinggi yang timbul akibat pelaksanaan suatu peraturan masih dianggap sebagai
masalah implementasi kebijakan dan bukan kelemahan proses dan substansi kebijakan itu
sendiri.Proses dan implementasi kebijakan tidak berlangsung secara linier sebagaimana
dituangkan dalam kerangka pendekatan rasional. Peran pengetahuan, kejelasan obyek yang
dipermasalahkan, aktor dan jaringannya, menentukan efektivitas perdebatan kebijakan yang
dilakukan. Pengetahuan yang tidak lengkap yang dimiliki oleh setiap pihak melahirkan ketidak-jelasan
obyek yang dipermasalahkan. Kekuatan masing-masing aktor dan jaringannya serta
perbedaan kepentingan masing-masing aktor mempersulit dapat ditemukannya kesepakatan
bersama
Banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan illegal logging, jika pelakunya hanya masyarakat sekitar
hutan yang miskin tentu saja tindakan ini dengan mudahnya dapat dihentikan oleh aparat kepolisian.
Dari hasil identifikasi aktor pelaku illegal logging, terdapat enam aktor utama, yaitu:
1. Cukong, yaitu pemilik modal yang membiayai kegiatan penebangan liar dan yang memperoleh
keuntungan besar dari hasil penebangan liar. Di beberapa daerah dilaporkan bahwa para cukong
terdiri dari anggota MPR, anggota DPR, pejabat pemerintah (termasuk para pensiunan pejabat),
para pengusaha kehutanan, oknum TNI dan POLRI.
2. Sebagian masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan maupun yang
didatangkan sebagai pelaku penebangan liar (penebang dan pengangkut kayu curian).
3. Sebagian pemilik pabrik pengolahan kayu (industri perkayuan) skala besar, sedang, dan kecil,
sebagai pembeli kayu curian (penadah).
4. Oknum pegawai pemerintah (khususnya dari instansi kehutanan) yang melakukan KKN,
memanipulasi dokumen SAKB (SKSHH), dan tidak melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana
mestinya.

6. 5. Oknum penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, TNI) yang bisa dibeli dengan uang sehingga para
aktor pelaku penebangan liar, khususnya para cukong dan penadah kayu curian dapat terus lolos
dengan mudah dari hukuman. Oknum TNI dan POLRI turut terlibat, termasuk ada yang
mengawal pengangkutan kayu curian di jalan-jalan kabupaten/provinsi.
6. Pengusaha asing yang menyelundupkan kayu hasil curian ke Malaysia, Cina, dan ke negara lain.
Karena seriusnya illegal logging sebagai suatu kejahatan luar biasa, maka sebagian ahli lingkungan
memandang sebagai kejahatan bioterorisme global luar biasa. Pandangan ini begitu ekstrim oleh
karena dampak praktek illegal logging langsung dari hari ke hari semakin meningkat dengan tingkat
kualitas dan modus operandi yang kian kompleks. Oleh karena itu amat mustahil apabila praktik
kejahatan illegal logging dapat ditanggulangi tanpa mengggunakan pendekatan terpadu. Pada
kenyataannya, tidak mudah bagi aparat penegak hukum untuk menyeret aktor utama illegal logging.
Kondisi tersebut disebabkan beberapa hal, yaitu:
1. Praktik illegal logging tidak murni berdiri sendiri, namun telah terbangun jaringan kerjasama
yang merambah ke praktik illegal trade yang melibatkan negara luar. Akibatnya praktik illegal
logging sungguh bertambah dahsyat dari unsur tindak pidana yang melingkupi dan keterlibatan
unsur asing, sehingga tidak mengherankan sekiranya kecenderungan umum praktik illegal
logging juga memiliki sifat kejahatan lintas negara (Trans-National Organized Crime). Suatu
kejahatan yang dilakukan bukan saja karena adanya unsur obyek dan subyek melintas negara,
melainkan karena adanya hubungan transaksional antara negara-negara di sekitarnya.
2. Penanganan kasus illegal logging membutuhkan adanya penegakan hukum terpadu. Illegal
logging sebagai kejahatan bioterrorisme yang luar biasa mengandung unsur tindak pidana
pencurian, pembunuhan berencana terhadap keanekaragaman hayati termasuk bencana alam
yang membahayakan umat manusia. Pencucian uang (money laundry), tindak pidana korupsi,
penyelundupan, penggelapan dan bahkan terorisme. Kesetaraan derajat kejahatan illegal
logging sebagai kejahatan luar biasa, mestinya menempatkan kebijakan pemerintah untuk
melakukan pemberantasan harus sejajar dengan kejahatan teroris dan korupsi. Secara umum,
pemerintah didorong untuk membuat kebijakan dari masa ke masa terkait dengan upaya
mewujudkan pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.
3. Penegakan hukum illegal logging membutuhkan adanya langkah terpadu. Dalam praktik
lapangan pemberantasan illegal logging harus melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian
Negara Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung, Polri, dan penegak hukum lainnya. Pentingnya
peraturan hukum tentang illegal logging, sebagaimana pada tingkat pertama melalui Perpu
pemberantasan illegal logging. Adapun maksud dan tujuan perpu tersebut selain untuk
merespon isu yang berkembang kuat dalam masyarakat agar mendapatkan pedoman
pelaksanaan tekhnis, juga sebagai payung hukum, sekaligus pedoman pelaksanaan
pemberantasan praktik illegal logging di lapangan.
Illegal logging merupakan suatu kejahatan yang memiliki sifat luar biasa (extra ordinary crime),
sebagaimana kejahatan korupsi dan kejahatan terorisme, atau bioterrorism. Karena itu, dalam
penegakan hukum illegal logging tidak saja karena sifat perbuatannya telah melanggar peraturan
hukum yang begitu kompleks, yaitu pelanggaran terhadap Undang-undang Kehutanan, Undang-undang
Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Tetapi dalam praktiknya
kejahatan ini juga dilakukan oleh suatu organisasi tertentu yang bersifat lintas negara, sehingga

7. dalam penegakannya pun harus melibatkan keterpaduan antarinstitusi penegak hukum serta
Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan.
Berdasarkan pada pemaparan dan analisis yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa
pemikiran yang perlu ditindaklanjuti, yaitu:
1. Praktik illegal logging merupakan ranah hukum publik yang dikategorikan ke dalam hukum
pidana secara umum. Praktik illegal logging telah berubah menjadi kejahatan luar biasa yang
setingkat dengan kejahatan korupsi dan kejahatan terorisme, atau bioterrorism.
Konsekuensinya, penegakan hukum kejahatan illegal logging harus dengan sistem penegakan
hukum yang terpadu yaitu melibatkan, selain polisi, jaksa, kementerian kehutanan dan polisi
kehutanan, kementerian Lingkungan Hidup, dan juga aparat penegak hukum yang relevan
seperti KPK lainnya lainnya.
2. Kecenderungan putusan hakim dalam sistem peradilan pidana sebagaimana terlihat dalam tiga
putusan hakim tersebut di atas menunjukkan adanya ketidak konsistenan penegakan hukum,
baik di tingkat sebelum maupun sesudah kasus memperoleh pemeriksaan di pengadilan.
Kecenderungan putusan hakim yang membebaskan pelaku illegal logging dipengaruhi oleh
sistem peradilan pidana yang parsial, melainkan juga oleh adanya faktor-faktor yang terkait
dengan keadaan internal, pengaruh psikologis dan sosiologis praktik peradilan illegal logging
yang diselenggarakan di luar wilayah hukumnya, non-locus delicti principle, kaburnya dakwaan
dan penerapan hukum karena kurangnya pemahaman terhadap hakikat kejahatan illegal
logging, serta adanya kerjasama yang samar-samar bersifat simbiosis mutualistik antara pelaku
illegal logging, masyarakat yang menjadi pendukung praktik illegal logging dan rendahnya
moralitas beberapa oknum aparat penegak hukum.
3. Putusan hakim yang memberikan hukuman berat pada pelaku illegal logging tampak jelas
bahwa persoalan illegal logging menjadi berubah oleh karena adanya perbedaan pemahaman
dari tingkat putusan pengadilan negeri tingkat pertama hingga tingkat kasasi di Mahkamah
Agung. Dengan kata lain, konsistensi penerapnan hukum, obyektifitas serta penerapan hukum
yang sesuai dengan sifat kejahahatn illegal logging sebagai kejahatan luar biasa mendorong
pertimbangan hakim-hakim di Mahkamah Agung mengambil putusan berat sebagai dalam kasus
illegal logging yang diputus di Pengadilan Negeri Jakarta.
4. Berbagai faktor yang relevan terkait seperti SDM aparat penegak hukum, keseragaman dan
pendalaman pengetahuan mereka terhadap persoalan kasus-kasus illegal logging sebagai kasus-kasus
yang khusus, memerlukan tidak saja sosilisasi untuk penyebarluasan mengenai materi dan
metode penyelidikan dan penyidikan, surat dakwaan dan tuntutan, serta pengetahuan hakim
yang luas perlu ada peningkatan terutama dengan melakukan eksamanasi-eksamanasi yang
terbuka dan jujur sehingga aparat penegak hukum dapat memperoleh pengetahuan dan
pengalaman yang semakin baik, terutama ketika putusan-putusan dalam kasus illegal logging
mendapatkan reaksi kontroversial dari masyarakat.
5. Kebanyakan pelaku illegal logging yang ditangkap adalah pekerja bawahan seperti sopir dan
para penebang kayu di hutan, sedangkan para pelaku intelektual dan para cukong kayu sering
tidak tersentuh hukum karena instrumen hukum yang digunakan hanyalah Undang-Undang
Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Oleh karena itu, para pelaku illegal logging harus dikenakan
UU Pencucian Uang yang memberikan wewenang kepada penegak hukum untuk melihat dan

8. membuktikan hubungan antara cukong, para pelaku kayu, dan pejabat yang menyalahgunakan
wewenangnya demi imbalan dari para cukong.
6. Beberapa cara dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pembalakan liar, antara lain dengan
pendekatan neo-humanisme (memberi pengetahuan secara berkelanjutan tentang arti penting
hutan), antara lain perlu dibentuk suatu kelompok peduli hutan dalam masyarakat yang
bertugas memantau keadaan hutan di sekitarnya dan melakukan pelestarian hutan, kemudian
menularkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dari berbagai pelatihan manajerial kehutanan
kepada masyarakat di sekitarnya, sehingga nantinya akan ada rasa saling memiliki dengan
adanya keberadaan hutan tersebut. Selain itu juga melakukan program kampanye reboisasi
secara rutin dan pemantauan tiap bulannya dengan dikoordinir oleh tokoh-tokoh masyarakat
setempat. Dengan adanya pemantauan tersebut, maka hasil kerja keras dari reboisasi yang telah
dilaksanakan akan tetap terpantau secara rutin mengenai perkembanganya dan potensi ke
depannya. Cara lain adalah dengan gencar melakukan pengawasan hutan-hutan di Indonesia,
jika perlu petugas hutan diberi persenjataan lengkap untuk menghadapi pembalak hutan.
KESIMPULAN
Pemberantasan illegal logging banyak menemui kendala karena kejahatan tersebut melibatkan
banyak unsur, yaitu para cukong sebagai pemodal yang membiayai kegiatan penebangan liar dan
yang memperoleh keuntungan besar dari hasil penebangan liar; sebagian masyarakat, khususnya
yang tinggal di sekitar kawasan hutan maupun yang didatangkan sebagai pelaku penebangan liar;
sebagian pemilik pabrik pengolahan kayu (industri perkayuan) skala besar, sedang, dan kecil, sebagai
pembeli kayu curian (penadah); Oknum pegawai pemerintah (khususnya dari instansi kehutanan)
yang melakukan KKN, memanipulasi dokumen SAKB (SKSHH), dan tidak melaksanakan tugas
pemeriksaan sebagaimana mestinya; oknum penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, TNI) yang bisa
dibeli dengan uang sehingga para aktor pelaku penebangan liar, khususnya para cukong dan
penadah kayu curian dapat terus lolos dengan mudah dari hukuman; dan pengusaha asing yang
menyelundupkan kayu hasil curian ke luar negeri.
Tingkat efektivitas pemberantasan pembalakan liar masih sangat rendah, karena undang-undang
yang digunakan hanya mengandalkan Undang-undang Nomor 41 Tentang Kehutanan.
Disamping itu, aparat penegak hukum belum bekerja secara maksimal, baik dalam proses
penegakkan hukum maupun melakukan koordinasi antarinstitusi penegak hukum.
Praktik illegal logging harus dipandang sebagai kejahatan yang memiliki sifat luar biasa
(extra ordinary crime), sebagaimana kejahatan korupsi dan kejahatan terorisme, atau bioterrorism.
Oleh karena itu, dalam penegakan hukum kejahatan illegal logging tidak saja karena sifat
perbuatannya telah melanggar peraturan hukum begitu kompleks, yaitu Undang-undang Kehutanan,
Undang-undang Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam praktiknya
kejahatan ini juga dilakukan oleh suatu organisasi tertentu yang bersifat lintas negara, sehingga
dalam penegakannya harus melibatkan keterpaduan antarinstitusi penegak hukum serta Menteri
Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan.
DPR RI dan Pemerintah harus segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Pencegahan
dan Pemberantasan Pembalakan Liar (RUU P3L) menjadi Undang-undang P3L, karena
pemberantasan Illegal logging memerlukan payung hukum yang lebih kuat.