Dokumen tersebut membahas tentang hukum dan penyelesaian sengketa di Inggris. Terdapat penjelasan mengenai struktur pengadilan Inggris, termasuk perbedaan pengadilan pidana dan perdata, tingkat hukum berdasarkan wilayah, serta hierarki pengadilan mulai dari tingkat pengadilan rendah hingga pengadilan tinggi.

1. BAB 6
Hukum Dan
Penyelesaian Sengketa

2. Sengketa menurut KBBI
Berarti pertentangan atau konflik,
Konflik berarti adanya oposisi atau
pertentangan antara orang-orang,
kelompok-kelompok, atau
organisasi-organisasi terhadap
satu objek permasalahan

3. Setiap kelompok sosial berisi di dalamnya
unsur-unsur dan kondisi di mana perselisihan
akan muncul. Bahkan kelompok sosial terkecil
akan mengalami sengketa antara para anggota,
dan, seperti dugaan semakin besar dan lebih
kompleks kelompok sosial menjadi lebih
bervariasi dan mungkin akan sering muncul
sengketa di dalamnya. Tidak satu hari berlalu
dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tanpa
beberapa masalah terjadi.

4. Sengketa yang paling sederhana yang diatasi
dengan informal, sering dengan cara damai,
mungkin ada sebuah permohonan dari seorang
yang mapan adat atau aturan atau memanggil
pihak ketiga untuk menengahi dalam sengketa.
Sebagai contoh, perusahaan bisnis, pengusaha dan
karyawan, pedagang dan konsumen,dan warga
negara dan lembaga pemerintah. Ketika
mempertimbangkan frekuensi dengan sesuatu
yang tidak beres dengan kelancaran hubungan ini,
dan timbul sengketa, itu penting untuk
menghargai bahwa resolusi informal masalah,
melalui konsesi atau kompromi, adalah cara yang
paling biasa dilakukan.

5. Sengketa bisnis:
penghindaran dan arbitrase
• Sengketa: adalah suatu pertentangan
atas kepentingan, tujuan dan atau
pemahaman antara dua pihak atau
lebih. Sengketa akan menjadi masalah
hukum apabila pertentangan tersebut
menimbulkan perebutan hak,
pembelaan atau perlawanan terhadapt
hak yang dilanggar, dan tuntutan
terhadap kewajiban atau

6. Adapun cara penghindaran sengketa bisnis yaitu:• 1.Litigasi : dalam penggunaan pengadilan sebagai upaya untuk
mengelola dengan sengketa bisnis. Seperti yang kita ketahui
kelanjutan stabil hubungan bisnis antara perusahaan mungkin
terganggu oleh peralihan ke pengadilan; selain itu, litigasi sangat
mahal, khususnya jika sengketa melibatkan dokumen kontrak
yang kompleks, sejumlah besar saksi atau sejumlah besar waktu
di ruang sidang berurusan dengan aspek-aspek teknis dari
kontrak bisnis. Ketiga, aturan umum-hukum dasar kontrak telah
banyak dan semakin digantikan oleh ketentuan perundang-
undangan khusus dan teknis yang membutuhkan spesialisasi
terkait dalam pencegahan dan penyelesaian perangkat dan
teknik.

7. 2.Konsiliasi:adalah penyelesaian perselisihan kepentingan,
perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan
antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui
musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih
konsiliator yang netral.
Upaya di konsiliasi tidak dimaksudkan untuk beroperasi
dengan cara ketaatan yang ketat untuk apa yang hak pihak
akan di hukum, tetapi untuk mencapai penyelesaian yang
memuaskan (yang mungkin sering menjadi solusi kompromi)
tanpa melibatkan hak-hak hukum yang ketat. jika konsiliasi
gagal, maka sengketa dapat dirujuk ke arbitrase.
3.Arbitrase: adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar
peradilan umum yand didasarkan pada suatu perjanjian
arbitrase antara pihak yang bersengketa. Dalam arbitrase,
para pihak yang bersengketa memberikan kewenangan
kepada arbiter masing-masing untuk memberikan keputusan
atas sengketa pada tingkat pertama dan terakhir.

8. Arbiter berkewajiban untuk bertindak
tidak memihak dan untuk mengamati
aturan yang relevan dari prosedur
(seperti kewajiban untuk memastikan
bahwa masing-masing pihak diberi
kesempatan untuk menempatkan sisi
mereka kasus ini).

9. Pertumbuhan Pengadilan
• Terlepas dari contoh pengadilan ketenagakerjaan
disebutkan sebelumnya, terdapat semak yang luas dan
rumit dari berbagai pengadilan lain, mereka semua
diciptakan melalui undang-undang yang dirancang untuk
menerapkan kebijakan dan skema negara selama abad
kedua puluh. Hal ini berkaitan dengan jenis pekerjaan yang
ditangani oleh lembaga tersebut bahwa meningkatnya
potensi sengketa di sektor publik - antar kelompok, dan
antar individu, kelompok dan lembaga negara - terbaik
dapat dihargai.

10. Beberapa Perkembangan Terbaru
White Paper pemerintah tahun 2004 secara
eksplisit mengakui bahwa untukmenghapus ini
'peran pengawasan bersejarah' sama sekali akan
menjadi 'sangat diperdebatkan proposisi
konstitusional ', diusulkan dalamnya untuk
menciptakan tambahan dari setiap mekanisme
banding yang sudah ada 'lapisan' baru naik
banding, dalam bentuk 'keberatan pengadilan
administratif'

11. • Mekanisme baru ini akan, berfungsi untuk
menjaga pengadilan terkait masalah dalam
sistem pengadilan daripada membawa mereka
sebelum pengadilan hukum, meskipun, jika
diperlukan, final 'tinjauan wajib' oleh hakim
dari Pengadilan Tinggi mungkin tersedia .

12. • White Paper menekankan bahwa kebutuhan
penting untuk kualitas yang lebih baik
pengambilan keputusan oleh badan-badan
administrasi, yang akan jauh ke arah
mencegah perselisihan yang akhirnya
memerlukan resolusi sebelum pengadilan

13. Beberapa perkembangan terakhir
• Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada
tahun 1993, Lord Hoffmann meninjau banyak
perubahan yang telah mempengaruhi baik
karakter dan operasi praktis dari keadilan sipil
Sistem di Inggris selama 20 tahun sebelumnya.

14. Hoffman memberikan contoh lain
dari cara dimana aturan yang ada
telah disesuiakan untuk menghadapi
situasi baru yang datang ke
pengadilan

15. • pada tahun 1976, urutan Anton Piller diciptakan
untuk memungkinkan penggugat untuk masuk
dan mencari tempat dari terdakwa dalam
kepemilikan - khususnya - salinan sah dari karya
cipta (seperti 'bajak' kaset video), dengan
demikian memperoleh bukti yang diperlukan
terhadap terdakwa tersebut; perintah ini dapat
diterapkan untuk tanpa perlu para terdakwa
menjadi pihak dalam persidangan, membuat
mereka cara yang sangat efektif memperoleh
bukti sebelum terdakwa dapat menghapus
barang di tempat lain. Hoffmann mengakui
bahwa ada pertanyaan keadilan dan efektivitas

16. • Pada tahun 1994, Lord Woolf ditunjuk oleh
Lord Chancellor untuk memeriksa sistem
peradilan sipil dengan tujuan untuk
meningkatkan akses terhadap keadilan dan
mengurangi biaya proses pengadilan,
mengurangi kompleksitas peraturan
prosedural

17. Manajemen kasus
• Gagasan menempatkan pengelolaan kasus di
tangan hakim, sebagai lawan dengan sistem
tradisional dimana kasus itu ditangani oleh
penasihat hukum para pihak, adalah salah satu
proposal yang paling radikal dalam Laporan
Woolf, meskipun Laporan mencatat bahwa
manajemen kasus sudah diadopsi di beberapa
pengadilan di Inggris dan Skotlandia, dan sama
perkembangan telah terjadi di Amerika Serikat,
Kanada, Australia dan Selandia Baru

18. Reformasi peraturan pengadilan
• Laporan Akhir Lord Woolf 's didampingi oleh
draft seperangkat aturan baru untuk
menggantikan Aturan yang ada dari
Mahkamah Agung dan peraturan pengadilan
daerah . Dalam laporannya, Lord Woolf
mengidentifikasi sejumlah masalah dengan
aturan yang ada, di antaranya dijelaskan
istilah-istilah khusus, lebih-rumit bahasa dan
perubahan sedikit demi sedikit dan
pembangunan.

19. Pengadilan Inggris: Posisi
Konstitusional
• Sebagian sengketa yang terjadi dalam
masyarakat modern akan diselesaikan
dengan memuaskan tanpa bantuan apapun
lembaga penyelesaian perselisihan formal.
Meskipun Pengadilan dapat dianggap sebagai
contoh yang paling jelas dari cara resmi
penyelesaian sengketa dalam masyarakat
modern, sebenarnya hanya sebagian kecil
dari perselisihan yang pernah ditayangkan
sebelum pengadilan

20. • Pengacara Konstitusional digunakan untuk
menganggap sebagai dasar doktrin ‘pemisahan
kekuasaan’, dimana pengadilan, bdan legislatif
(DPR) dan eksekutif (pemerintahan) adalah
konstitusional terpisah, sehingga melayani cita-
cita demokrasi yang memastikan “senjata dari
Negara” semuanya menjadi kuat.Doktrin ini
melibatkan 3 proposisi. Yang pertama, doktrin
mensyaratkan bahwa orang yang sama tidak
harus menempati posisi lebih dari satu dari tiga
lengan negara-peradilan, legislatif dan eksekutif

21. Kedua, doktrin pemisahan kekuasaan
mensyaratkan bahwa setiap lengan negara
latihan fungsinya secara independen dari kendali
atau gangguan dari orang lain. The House of
Commons (bagian dari legislatif) berada dalam
teori kontrol eksekutif, namun dalam mayoritas
pemerintahan, lembaga ini dapat secara efektif
dikontrol, dalam fakta oleh eksekutif.

22. Ketiga, doktrin membutuhkan satu organ negara
seharusnya tidak melaksanakan fungsi baik dari yang
lain.Undang-undang parlemen mungkin memperdayakan
menteri dari pemerintah untuk membuat aturan yang
memiliki kekuatan hukum. Hal ini dikenal sebagai legislasi
dan di delegasikan, dan dapat dikatakan bahwa dalam
beberapa kasus perangkat ini memiliki pembuatan hokum
kekuatan menteri (sebagai lawan kekuasaan belaka untuk
membuat peraturan sebagai kelanjutan dari undang-
undang parlemen). Contoh penting kekuasaan legislative
didelegasikan adalah kekuatan yang diberikan kepada
menteri dibawah Masyarakat Eropa Act 1972 untuk
membuat peraturan pelaksanaan Eropa. Terlepas dari
kasus kekuasaan legislatif didelegasikan, yang dapat
dilihat sebagai legislatif. Disini eksekutif hamper tidak ada
situasi dimana satu tangan negara melakukan kekuasaan
yang baik.

23. • Intinya adalah ada beberapa aspek
‘pemisahan kekuasaan’ yang nyata masuk
akal. Sebagai contoh, adalah mungkin ide yang
baik untuk memiliki peradilan yang agak
menjauhkan diri dari kasar dan jatuh dari
parpol. Dan kata-kata seperti
‘legislatif’,’eksekutif’, dan ‘peradilan’adalah
cara singkat yang berguna untuk
menggambarkan banyak hal yang terjadi di
pemerintah, asalkan kita ingat bahwa batas-
batas antara mereka yang tidak jelas dan
bahwa mereka semua fungsional antar-relasi.

24. Struktur Pengadilan Inggris
• Tiga Kriteria stuktur pengadilan
inggris
Jenis Pengadilan : Pidana atau
Perdata ?
• Tingkat Hukum Wilayah
• Hierarki Pengadilan

25. Pidana atau Perdata ?
Pidana : Pembunuhan, pencurian dan penyerangan,
pelanggaran terhadap konsumen (pelanggaran terhadap
makanan dan obat-obatan), pelanggaran yang melibatkan
senjata api dan senjata lainnya, kejahatan terhadap
ketertiban umum dan keamanan negara, pelanggaran lalu
lintas
Pelaku pelanggaran vs Negara (masyrakat luas)
Perdata : Semua aturan hukum yang bukan merupakan
bagian dari hukum pidana.
Individu vs Individu

26. Tingkat Hukum Wilayah

27. Hirarki Pengadilan Inggris

28. ORGANISASI BADAN PERADILAN
HUKUM DI INGGRIS
• Judicature Act 1873 yang mulai efektif baru pada tahun 1875 adalah Undang-
undang pengadilan 1873-1875. Undang-undang ini melakukan reorganisasi dalam
pengadilan-pengadilan superior courts ke dalam supreme court yang meliputi court
of appeal dan high court of justice. Pada hakikatnya Judicature Act 1873 tersebut
mengakhiri dualisme hukum Inggris yang di mulai dari adanya hukum Equity.
 Hukum Equity itu mula-mula merupakan suatu kebijaksanaan saja, tetapi
lama kelamaan mengalami proses ke arah kelembagaan yang telah
berlangsung bertahun-tahun untuk akhirnya menjadi hukum dalam arti
yang sebenarnya.
 Dengan adanya perkembangan tersebut, maka di Inggris terdapat dua
macam hukum acara yaitu yang satu berlaku bagi hukum Common law
dan yang lainnya berlaku bagi hukum Equity, sehingga di dalam satu
sengketa ada kemungkinan harus diajukan dalam dua gugatan yaitu suatu
gugatan ke pengadilan Common Law, untuk kemudian disusul dengan
gugatan lainnya yang ditujukan kepada pengadilan Equity.

29. Dengan adanya reorganisasi badan-badan peradilan oleh Judicature Act 1873-1875,
maka organisasi badan peradilan di Inggris menjadi sebagai berikut :
• Supreme Court dan
• House of Lord
Supreme Court terdiri dari 2 tingkatan yaitu :
 High Court of Justice yang terdiri dari 3 bagian. Pada dasarnya tiap bagian
berwenang mengadili segala macam perkara. Pembagian perkara dilakukan atas
dasar kebijaksanaan, misalnya; kasus yang menyangkut perselisihan kontrak,
perceraian dan lain-lain. Perkara diadili oleh Hakim Tunggal.
 Court of Appel yang diadili oleh majelis hakim terdiri dari 2 atau 3 anggota. Tiap
anggota menyatakan pendapatnya mengenai perkara yang diperiksa dan
keputusannya diambil dengan suara terbanyak. Para hakim diangkat dari para
pengacara.
• House of lord
Keputusan Court of Appeal dapat dimintakan bandingan kepada House of lord
dengan izin pengadilan yang bersangkutan. Pemeriksaan banding disebut Petition.
Perkara diperiksa dan diputus oleh majelis hakim yang terdiri dari 5 sanpai 7 orang.
Setiap anggota mengajukan pendapatnya dan keputusannya diambil berdasarkan
suara terbanyak

30. Pengadilan Masyarakat
• pengadilan merupakan badan atau instansi
resmi yang melaksanakan sistem peradilan
berupa memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara.
• Keadilan dalam sengketa pemecahan ,
pemeliharaan stabilitas dalam hukum melalui
presiden , mematuhi hukum setidaknya
minimal berhubungan dengan theneeds dari
masyarakat yang berubah - ini adalah fungsi
utama dan nyata dari pengadilan

31. Prosedur Pengadilan
• Dalam perkara perdata setidaknya ada 2 (dua) pihak, yakni pihak Penggugat dan
pihak Tergugat. Tetapi dalam hal-hal tertentu secara kasuistis ada pihak Turut
Tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh
orang atau pihak lain (Tergugat). Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap
telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat), sedangkan Turut Tergugat
adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara
tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang
bersangkutan.
• Selain pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal-hal tertentu secara
kasuistis terdapat pihak ketiga yang berkepentingan yang turut campur atau
mencampuri (intervensi) ke dalam sengketa yang sedang berlangsung antara
Penggugat dan Tergugat, dalam bentuk voeging (menyertai), tussenkomst
(menengahi) dan vrijwaring/garantie (penanggungan/pembebasan). Baik
Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat maupun Pihak Ketiga yang berkepentingan,
kesemuanya merupakan subyek hukum yang terdiri dari orang perseorangan
(natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon).

32. Common law
• hukum yang dibangun oleh para juri melalui
putusan-putusan pengadilan dan tribunal
yang serupa, sebagai kebalikan dari hukum
statuta yang diterima melalui proses legislasi
atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga
eksekutif.

33. Berdasarkan sumber
• Common Law: Berdasar pada putusan-
putusan hakim/ pengadilan (judicial
decisions). Melalui putusan-putusan hakim
yang mewujudkan kepastian hukum,
walaupun tetap mengakui peraturan yang
dibuat oleh legislative.

34. Prinsip
• Common Law: sumber-sumber hukumnya tidak tersusun secara sistematik
dalam hirarki tertentu seperti pada sistem hukum Eropa Kontinental.
Dalam sistem hukum Anglo Saxon adanya ‘peranan’ yang diberikan kepada
seorang hakim yang berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas
menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, melainkan
peranannya sangat besar yaitu membentuk seluruh tata kehidupan
masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk
menafsirkan perauran hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-
prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain
untuk memutuskan perkara yang sejenis (pola pikir induktif). Dalam
sisitem ini, diberikan prioritas yang besar pada yurisprudensi dan
menganut prinsip judge made precedent sebagai hal utama dari hukum.

35. • 2014050305-Sri Hartati
• 2014050268-Sarah Holyvia
• 2014050275-Ruth Clara Dewi
• 2014050269-Hortense Jennifer Manuhutu
• 2014050264-Dian Pratidina
• 2014050299-Johan Ersa
• 2014050297-Raissa Dewi
• 2011050039-Chatrine
•
•
•