Hukum perburuhan adalah peraturan yang mengatur hubungan antara pemberi kerja dan pekerja. Mencakup kontrak kerja, serikat buruh, pemogokan, dan perlindungan hak pekerja. Lingkupnya meliputi individu, waktu sebelum, selama dan sesudah kerja, serta wilayah kerja baik regional maupun nasional.

1. Modul ke:
Fakultas
Program Studi
Hukum BisnisHukum Bisnis
Hukum Perburuhan
Dosen Pengampu: Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Nama Mahasiswa: Rini Magfira (43217010173)
07FEB
Akuntansi

2. PENGERTIANPENGERTIAN
Hukum perburuhan adalah seperangkat aturan
dan norma, baik tertulis maupun tidak tertulis,
yang mengatur pola hubungan industrial
antara pemberi kerja (pengusaha, perusahaan,
atau badan hukum) di satu sisi dan penerima
kerja (pekerja atau buruh) di sisi yang lain.

3. PENGATURAN HUKUM PERBURUHANPENGATURAN HUKUM PERBURUHAN
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
Pasal 1 (1) Ketenagakerjaan adalah segala hal yang
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum,
selama dan sesudah masa kerja.
Pasal 2 (2) Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau
jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk
masyarakat.

4. • Hukum perburuhan terbagi menjadi:
Hukum perburuhan individu (mengenai
kontrak kerja), dan hukum perburuhan kolektif
(mengenai serikat buruh, pemogokan, dan
lain-lain) yang secara bersama-sama
membentuk hukum sosial.

5. UNSUR-UNSUR DARI HUKUMUNSUR-UNSUR DARI HUKUM
PERBURUHANPERBURUHAN
• Serangkaian peraturan
• Peraturan mengenai suatu kejadian
• Adanya orang yang bekerja pada orang lain
• Adanya balas jasa yang berupa upah.

6. HAL-HAL YANG DIURUSHAL-HAL YANG DIURUS
• Pembentukan dan pemutusan kontrak kerja
• Perlindungan orang yang dipekerjakan
• Hak mutlak dan kewajiban yang timbul dari pekerjaan
• Sistem tanggung jawab kedisiplinan dan material
• Pelaksanaan hubungan kerja
• Hak berserikat pekerja (bagi para pekerja) dan
berasosiasi pengusaha (bagi para pengusaha)
• Kesepakatan bersama
• Kontrol negara atas pelaksanaan hukum perburuhan

7. PERJANJIAN KERJAPERJANJIAN KERJA
Pada perjanjian kerja memuat :
• Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha,
• Identitas pekerja,
• Jabatan dan jenis pekerjaan,
• Tempat pekerjaan,
• Besarnya upah,
• Hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja,
• Jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut,
• Waktu dan tempat perjanjian dibuat, dan
• Tanda tangan para pihak.

8. Dan dimana perjanjian kerja tersebut akan berakhir
bila terjadi minimal salah satu kondisi berikut :
• Pekerja meninggal dunia
• Berakhir jangka waktu perjanjian
• Adanya putusan pengadilan atau lembaga
penyelesaian perselisihan perburuhan
• Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang
tercantum dalam perjanjian kerja”

9. RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP
1. Lingkup Laku Pribadi (Personengebied)
Yang termasuk dalam lingkup ini adalah Buruh, Pengusaha
dan pengusaha (pemerintah).
2. Lingkup Laku Menurut Waktu (Tijdsgebied)
Didalam Hukum Perburuhan, ada peristiwa – peristiwa
tertentu yang timbul pada waktu berbeda yaitu :
o Sebelum Hubungan Kerja terjadi
o Pada saat hubungan kerja terjadi
o Sesudah hubungan kerja terjadi

10. 3. Lingkup Laku menurut Wilayah (Ruimtegebied)
Pembatas wilayah berlakunya kaedah Hukum Perburuhan mencakup hal – hal
sebagai berikut
o Regional
Dalam hal ini dapat dibedakan dua wilayah, yaitu Non – sektoral Regional dan Sektoral
Regional.
o Nasional
Dalam hal ini juga mencakup dua wilayah berlakunya hukum perburuhan, yaitu Non –
Sektoral Nasional dan Sektor Nasional.
4. Lingkup Waktu Menurut Hal Ikhwal
Dilihat dari materi muatan Hukum Perburuhan, maka dapat di golongkan
kedalam beberapa hal, diantaranya :
o Hal – hal yang berkaitan dengan Hubungan Kerja atau Hubungan
Perburuhan.
o Hal – hal yang berkaitan dengan Perlindungan Jaminan Sosial dan Asuransi
o Tenaga Kerja.

11. o Hal – hal yang berkaitan dengan Keselamatan Kerja dan
Kesehatan Kerja.
o Hal – hal yang berkaitan dengan masalah penyelesaian
perselisihan perburuhan dan pemutusan hubungan kerja.
o Hal – hal yang berkaitan dengan masalah pengerahan
Tenaga Kerja dan
o Rekrutmen.