Dokumen tersebut membahas tentang landreform di Indonesia, termasuk definisi landreform menurut UUPA, dasar hukum seperti UU No. 56/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, subyek dan obyek landreform, serta pengecualian-pengecualian dalam landreform seperti untuk badan-badan hukum tertentu."

1. LANDREFORM

2. MATERI PEMBELAJARAN
1. Pembatsan Luas Maksimum dan Minimum
Tanah (UUPA, UU 56.1960, PP 224/1961)
2. Larangan PemilikanTanah Pertanian secara
Absentee Dan Pengecualiannya
3. UU 12/1992 ttg Sistem BudidayaTanaman;
UU 19/2013 ttg Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani; UU 39 tahun 2014
tentang Perkebunan

3. PENGERTIAN LANDREFORM
Arti Landreform dari UUPA yaitu Agrarian Reform (arti luas), yang
meliputi 3 masalah pokok:
1. perombakan dan pembangunan kembali sistem pemilikan dan
penguasaaan atas tanah dengan tujuan meniadakan pemilikan dan
penguasaan tanah yang melampaui batas (groot grondbesiz), agar
tidak merugikan kepentingan umum (pasal-pasal 7, 10,17 UUPA)
2. perombakan dan penetapan kembali sistem penggunaan atas
tanah/Land Use Planning (pasal-psal 14, 15 UUPA)
3. Penghapusan hukum agraria kolonial dan pembangunan hukum
agraria nasional.
 Bachsan Mustafa, Hukum Agraria dalam perspektif, Remadja KArya, Bandung, 1985, hal. 27.

4. PENGERTIAN LANDREFORM
 Agrarian Reform Indonesia meliputi 5 program, yaitu:
1. pembaharuan hukum agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan menjamin
kepastian hukum
2. penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah
3. mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur
4. perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang
bersangkutan dengan pengusahaan tanah
5. perencanaan persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara berencana sesuai dengan daya
kesanggupan dan kemampuannya (Perencanaan Tata Guna Tanah)
 Landreform dalam arti sempit yaitu perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta
hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah (seperti tersebut diatas
no. 4).

 Effendi Perangin, S.H., Hukum Agraria di Indonesia, Cetakan 1, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 121.

5. DASAR HUKUM
 Induk dari ketentuan Landreform: Pasal 7, 10, dan 17 UUPA
Pasal 7 UUPA:
“Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan
penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”.
Pasal 10 UUPA:
1. Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas
tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau
mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-
cara pemerasan.
2. Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih
lanjut dengan peraturan perundangan.
3. Pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur
dalam peraturan-perundangan.

6. Pasal 10 UUPA – Larangan Pemilikan
Tanah Pertanian Secara Absentee/ Guntai
 Asas larangan pemilikan tanah secara absentee (hadir dan
bertempat tinggal di wilayah kecamatan tempat letak tanah);
 Pengecualian:
1. PNS/ABRI/Pensiunan;
2. Melaksanakan tugas agama
3. bertempat tinggal di kecamatan berbatasan dengan
kecamatan letak tanah dan masih memungkinkan aktif
mengusahakannya
 Asas Prioritas PemilikanTanah Atas Dasar Kedekatan Fisik:
- Pemilikan tanah pertanian diutamakan [pada petani yang bertempat
tinggal lebih dekat dengan lokal letak tanahnya
- Tujuan: mendahulukan kesejahteraan mereka yang dekat dengan
sumberdaya tanah dan setelah melebar pada yang jauh.

7. Pasal 17 UUPA
1. Dengan mengingat dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang
dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/ atau
minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam
Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
2. Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan
dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat.
3. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum
termaksud dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti
kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang
membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah.
4. Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini, yang akan
ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara
berangsur-angsur.
Pelaksanaan pasal 17 UUPA yaitu UU no 56 Prp tahun 1960 tentang
Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang dikenal dengan UU Landreform; dan
untuk pemberian ganti rugi diatur dalam PP no 224 tahun 1961 tentang
Pelaksanaan PembagianTanah dan Pemberian Ganti Kerugian

8. Wewenang Hak Menguasai Negara
dan Tujuannya
Pasal 2 ayat 2 UUPA,
“Hak menguasai Negara…memberi wewenang untuk:
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tsb.;
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi,
air dan ruang angkasa
Pasal 2 ayat 3 UUPA,
“Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut
pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar
kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan
kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang
merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

9. Wewenang Hak Menguasai Negara
dan Tujuannya
Penjelasan Umum I alinea terakhir,
“…pada pokoknya tujuan Undang Undang Pokok
Agraria ialah:
a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum
agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk
membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan
keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat
tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan
makmur;
b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan
dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan
kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi
rakyat seluruhnya.

10. UU NO 56 TAHUN 1960
TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN (UULR)
 terdiri dari 13 Pasal
 Mengatur batas luas minimum dan maksimum pemilikan dan
penguasaan tanah pertanian
Pasal 1 ayat 1 UULR,
“Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan
satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah
pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain, yang jumlah
luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam
ayat 2 pasal ini”
Pasal 4 UULR,
“Orang atau orang-orang sekeluarga yang memiliki tanah yang jumlah
luasnya melebihi luas maksimum dilarang untuk memindahkan hak-
miliknya atau seluruh atau sebagian tanah tersebut, kecuali dengan izin
Kep. Agraria Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Izin tersebut
hanya dapat diberikan jika tanah yang haknya dipindahkan itu tidak
melebihi luas maksimum dan dengan memperhatikan pula ketentuan
pasal 9 ayat 1 dan 2”

11. UU NO 56 TAHUN 1960
TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN (UULR)
Pasal 9 UULR,
1. Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan,
dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau
berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari dua hektar.
Larangan termaksud tidak berlaku kalau si penjual hanya memiliki
bidang tanah yang luasnya kurang dari dua hektar dan tanah itu dijual
sekaligus.
2. Jika dua orang atau lebih pada waktu mulai berlakunya peraturan ini
memiliki tanah pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, di dalam
waktu 1 tahunn mereka itu wajib menunjuk salah seorang dari
antaranya yang selanjutnya akan memiliki tanah itu, atau
memindahkannya kepada fihak lain, dengan mengingat ketentuan ayat
(1)
3. Jika mereka yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak melaksanakan
kewajiban tersebut diatas, maka dengan memperhatikan keinginan
mereka Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk, menunjuk salah
seorang dari antara mereka itu, yang selanjutnya akan memiliki tanah

12. SUBYEK HUKUM LR
1. Orang= mereka yang belum/ tidak berkeluarga
2. Orang-orang = mereka yang bersama-sama
merupakan satu keluarga, yang dilihat pada
kenyataan dalam penghidupannya, yang masih
menjadi tanggungan sepenuhnya dari keluarga itu.

13. Batas Maksimum Obyek Tanah LR
 Tanah-tanah milik dan tanah-tanah kepunyaan
orang lain yang dikuasai dengan hak gadai, sewa,
pakai, dll.., yang terdapat di wilayah NKRI .
 Tanah yang dikuasai sendiri oleh anggota
keluarga masing-masing, dan/ atau tanah yang
dikuasai bersama keluarga (mis. Milik bersama
sebagai warisan yang belum/ tidak dibagi)
 Tanah yang dikuasai, dapat dikuasai langsung
maupun tidak langsung (mis. tanah hak milik atau
hak gadai yang disewakan, dibagi hasilkan)
 Larangan memindahkan hak milik tanah
kelebihan batas maksimum, sebagian atau
seluruhnya, kecuali dengan izin Kep. Agr Daerah
Kabupaten/Kota ybs.

14. Pengecualian Batas Maksimum Tanah Obyek
LR
 Pengecualian luas tanah batas maksimum Obyek LR
(pasal 1 ayat 2 dan 4 UULR):
1. Tanah pertanian yang dikuasai dengan HGU atau
hak-hak lain yang bersifat sementara dan terbatas
yang didapat dari pemerintah
2. Tanah pertanian yang dikuasi oleh badan Hukum
- dengan demikian Landreform berlaku hanya untuk
subyek hukum perseorangan (“orang” / belum
berkeluarga atau “orang-orang”/ bersama-sama
merupakan satu keluarga)

15. BADAN BADAN HUKUM YANG BOLEH MEMPUNYAI
HAK MILIK ATAS TANAH
Pasal 21 ayat 1 UUPA: Hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik atas
tanah
Pasal 1 PP 38/1960 ttg Penunjukan Badan Badan Hukum Yang Dapat
Mempunyai Hak Milik Atas Tanah
Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah:
a) Bank-bank yang didirikan oleh Negara (Bank Negara);
b) Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan atas
Undangundang No. 79 Tahun 1958 (Lembaran- Negara Tahun 1958 No. 139);
c) Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria,
setelah mendengar Menteri Agama;
d) Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah
mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

16. BANK NEGARA DAPAT MEMPUNYAI
HAK MILIK ATAS TANAH
Pasal 2 pp 38/ 1963
(1) Batasan Bank Negara dapat mempunyai hak milik atas tanah :
a) Tanah milik untuk bangunan yang diperlukan, guna menunaikan tugasnya serta
untuk perumahan bagi pegawai-pegawainya;
b) Tanah milik yang berasal dari pembelian dalam pelelangan umum sebagai eksekusi
dari Bank yang bersangkutan, dengan ketentuan, bahwa jika Bank sendiri tidak
memerlukannya untuk keperluan tesebut pada huruf a, didalam waktu satu tahun
sejak diperolehnya, tanah itu harus dialihkan kepada pihak lain yang dapat
mempunyai hak milik. Untuk dapat tetap mempunyai guna keperluan tersebut pada
huruf a, diperlukan ijin Menteri Pertanian/Agraria. Jangka waktu satu tahun tersebut
diatas, jika perlu atas permintaan Bank yang bersangkutan dapat diperpanjang oleh
Menteri Pertanian/Agraria atau penjabat lain yang ditunjuknya.
(2) Pembatasan tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku pula bagi Bank-bank Negara tersebut
dalam Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 (Tambahan Lembaran Negara No. 2086) yo.
Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1960 (Tambahan Lembaran Negara No. 2149).

17. PERKUMPULAN KOPERASI PERTANIAN
 Pasal 3 PP 38/1960
Perkumpulan Koperasi Pertanian dapat mempunyai hak milik atas tanah
pertanian yang luasnya tidak lebih dari batas maksimum sebagai ditetapkan
dalam Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960
No. 174);
 UU no 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
 Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
berkewajiban mendorong dan menfasilitiasi petani.
 Kelembagaan ekonomi petani (KEP) sebagai lembaga yang
melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk
petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik
yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (Pasal 1)
 KEP berupa badan usaha milik petani (BUMP) berbentuk Koperasi atau
badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan ketent. Peraturan

18. BADAN KEAGAMAAN DAN SOSIAL DAPAT MEMPUNYAI HAK
MILIK ATAS TANAH
 Pasal 4. PP 38/1960
Badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak
milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan-
keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha
keagamaan dan sosial.
 UU 16 tahun 2001 tentang Yayasan
Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan
yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai
tunjuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan
kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota; dan
mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus,
dan Pengawas.

19. BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN TANAH PERTANIAN
Tingkat Kepadatan
(kilometer persegi)
Tanah
Sawah
Tegalan
(tanah
kering)
Jumlah Anggota Keluarga
Tidak Padat
(s/d 50 orang)
15 ha 20 ha
- Batas maksimum berlaku
bagi keluarga dengan 7
Kurang Padat
(51 – 250 orang)
10 ha 12 ha orang
-jika lebih, setiap tambahan
1 orang akan mendapatkan
Cukup Padat
(251 – 400 orang)
7, 5 ha 9 ha Tambahan 10% namun
tidak
Boleh melebihi 50%
-Untuk penguasaan
Sangat Padat
(diatas 401 orang)
5 ha 6 ha tanah sawah + tegalan,
perhitungannnya t. kering =
sawah + 30% untuk da.
Tidak padat, + 20% untuk
da. Padat.

20. Batas Maksimum Tanah Obyek LR
 Didalam hal menghitung luas tanah maksimum yang dikuasai
berbentuk sawah dan tanah kering, yaitu dengan menjumlah tanah
sawah ditambah tanah kering, yang menilai tanah kering sama
dengan sawah ditambah 30% untuk daerah tidak padat, untuk
daerah padat ditambah 20 %, dengan ketentuan tanah pertanian
yang dikuasai tidak boleh lebih dari 20 ha. (Pasal 1 ayat 2 UULR)
 Keluarga: maksimum 7 anggota, kelebihan seorang anggota
ditambah 10% luas tanahnya, paling banyak 50%. (Pasal 2 UULR)
 Perbandingan tanah sawah dengan tanah kering. Untuk daerah
tidak padat 1 : 1,3; untuk daerah padat 1 : 1,2

21. Batas Maksimum Tanah Obyek LR
(kewajiban dan sanksi)
 Pemilik Kelebihan Tanah Pertanian:
a. wajib lapor (pasal 3, 4)  sanksi pidana pelanggaran, pemindahan hak
batal karena hukum dan tanah ybs jatuh pada negara serta tanpa hak
menuntut ganti rugi (pasal 10 ayat 1 huruf a, ayat 3 )
b. Peralihan yang mengakibatkan penguasaan tanah pertanian lebih dari
batas kasimum, wajib berusaha maksimum 1 tahun menjadikan tanah
tidak melebihi batas, dengan sanksi pidana pelanggaran (pasa; 6 jo 10
huruf b)
c. dilarang mengalihkan, kecuali dengan izin  sanksi pidana
pelanggaran (pasal 9 ayat 1, pasal 10 c UULR)
d. bagi yang memperoleh dan mengakibatkan kelebihan, dalam setahun
wajib mengakhiri kelebihannya.

22. BATAS MINIMUM PENGUASAAN TANAH
LANDREFORM (TANAH MILIK)
UU56/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian:
• “ Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani
sekeluarganya memeiliki tanah pertanian minimum 2 hektar” (Pasal 8).
• Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan,
dilarang apabila pemindahan hak terebut mengakibatkan timbulnya atau
berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari dua hektar.
Larangan ini tidak berlaku jika sipenjual hanya mempunyai lahan
dibawah 2 hektar dan lahan tersebut dijual sekaligus (Pasal 9 ayat 1);
“mengenai pembagian warisan tanah pertania yang lu luasnya kurang
dari 2 hektar, akan diatur dengan PP. (pasal 9 ayat 4).

23. HAK HAK ATAS TANAH YANG BERSIFAT
SEMENTARA
Pasal 53 ayat 1 UUPA,
“Hak-hak yang sifatnya sementara …ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak
menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-
sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut
diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat”
Pasal 24 UUPA,
“Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan
peraturan perundangan”
Pasal 26 ayat 1 UUPA,
“Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian
menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk
memindahkan hak milik serta pengawsannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah”
Pasal 52 ayat 2 UUPA,
“ Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dmaksud
dalam…pasal 26 ayat 1,…dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran
peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/ atau
denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-

24. SISTEM BUDIDAYA TANAMAN
(UU 12/1992)
Pengertian (Pasal 1 no 1)
Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan
pemanfaatan sumberdaya alam nabati (tumbuhan), melalui upaya
manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya
menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih
baik.
Asas-Asas (Pasal 2)
Asas manfaat, lestari, dan berkelanjutan: penyelenggaraan budidaya
tanaman harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan
masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan
lingkungan hidup sehingga sistem budidaya tanaman dapat dilaksanakan
secara berkesinambungan dan dinamis.
Tujuan (Pasal 3)
a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna
memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam
negeri, dan memperbesar ekspor;
b. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani;
c. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan
kesempatan kerja.
Ruang Lingkup Pasal 4)
 meliputi proses kegiatan produksi sampai dengan pascapanen.

25. KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH
Untuk Mencapai tujuan, Pemerintah:
a) Menyusun rencana pengembangan budidaya
tanaman sesuai dengan tahapan rencana
pembangunan nasional
b) Menetapkan wilayah pengembangan budidaya
tanaman
c) Mengatur produksi budidaya tanaman tertentu
berdasarkan kepentingan nasional
d) Menciptakan kondisi yang menunjang peran serta
masyarakat

26. Pembukaan dan Pengolahan Lahan, dan Penggunaan
Media Tumbuh Tanaman
Pasal 7
1. Setiap orang atau badan hukum yang membuka dan
mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk
keperluan budidaya tanaman wajib mengikuti tata cara
yang dapat mencegah timbulnya kerusakan
lingkungan hidup.
2. Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan
media tumbuh tanaman untuk keperluan budidaya
tanaman wajib mengikuti tata cara yang dapat
mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.
3. Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1)dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh
Pemerintah.

27. PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (UU 19/2013)
Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani
dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana
dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan
panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatk an
kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih
baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan
pendampingan,pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil
Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian,
kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta
penguatan Kelembagaan Petani.
Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau
beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

28. ASAS-ASAS
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
berasaskan pada:
a. kedaulatan;
b. kemandirian;
c. kebermanfaatan;
d. kebersamaan;
e. keterpaduan;
f. keterbukaan;
g. efisiensi-berkeadilan; dan
h. keberlanjutan.

29. TUJUAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
a) mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani
dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan,
kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
b) menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang
dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
c) memberikan kepastian Usaha Tani;
d) melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi
biaya tinggi, dan gagal panen;
e) meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta
Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani
yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
f) menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan
Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

30. STRATEGI
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
Pasal 7 ayat 2
Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
b. kepastian usaha;
c. harga Komoditas Pertanian;
d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
g. Asuransi Pertanian.
Pasal 7 ayat 3
Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. penyuluhan dan pendampingan;
c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
g. penguatan Kelembagaan Petani.

31. JAMINAN KETERSEDIAAN LAHAN PERTANIAN
Pasal 55
1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian.
2. Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
b. jaminan luasan lahan Pertanian.
Pasal 56
1. (Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat
(2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan
lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk
kepentingan lahan Pertanian.
2. Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan
Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
(3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.  UU 11/2010

32. JAMINAN KETERSEDIAAN LAHAN PERTANIAN
Pasal 57
1. Selain konsolidasi lahan Pertanian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya dapat melakukan
perluasan lahan Pertanian melalui
penetapan lahan terlantar yang potensial
sebagai lahan Pertanian.
2. Perluasan lahan Pertanian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

33. PEMBERIAN LAHAN PERTANIAN KEPADA PETANI
Pasal 12
(1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan
huruf g diberikan kepada:
a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha
Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya
tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

34. JAMINAN LUAS LAHAN PERTANIAN
Pasal 58
1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b bagi Petani sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
2. Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang
diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.
3. Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a) pemberian paling luas 2 hektare tanah negara bebas yang telah
ditetapkan sebagai kawasan Pertanian kepada Petani, yang telah
melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun
berturutturut.
b) pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (1).
(4) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pinjaman
modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk
memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian

35. Pasal 59
Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa,
izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.- Keputusan MK
2014 – Hak Sewa tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pasal 60
Pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3)
huruf b diutamakan kepada Petani setempat yang:
a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan Pertanian di lahan yang
diperuntukkan sebagai kawasan Pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
atau
b. memiliki lahan Pertanian kurang dari 2 (dua) hektare.
Pasal 61
Petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang
diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) wajib mengusahakan lahan Pertanian yang
diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan
berkelanjutan.

36. Pasal 62
Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat memperoleh
keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dan insentif lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 63
(1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian yang diperoleh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal58 ay at (3) menjadi lahan non-
Pertanian.
(2) Petani dilarang mengalihkan lahan Pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) kepada pihak lain secara
keseluruhan atau sebagian, kecuali mendapat izin dari Pemerintah
atau pemerintah daerah.
(3) Petani yang mengalihkan lahan Pertanian kepada pihak lain secara
keseluruhan atau sebagian tanpa mendapat izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan
hak

37. HAK GADAI
Pengaturan:
1. Pasal 53 UUPA (Hak Sementara); pasal 52 ayat 2 (Pidana:
khususnya untuk pasal 24, 26 ayat 1 UUPA),
2. Hukum Adat (asal mula perjanjian Gadai Tanah Pertanian),
3. Ps. 7 UU 56/ 1960, tentang pengembalian dan penebusan tanah
pertanian yang digadaikan; ps. 10: sanksi pidana
4. Kep. Menagr. No. 10/Ka/1963: ps 7 UU 56/Prp 1960 berlaku juga
terhadap gadai tanaman keras
5. Peraturan Menteri Pertanian dan Agr. No. 20/63: tentang Pedoman
Pelaksanaan Ps. 7 UU 56 Prp 1960
6. UU no. 16/ 1964: ps. 7 berlaku gadai tambak

38. Pengertian Hak Gadai
Hukum Gadai Tanah Pertanian merupakan bagian dari Landreform
Pengertian dalam hukum adat
 Gadai tanah pertanian berasal dari hukum adat.
 Hak Gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah
milik orang lain yang telah menerima uang gadai dari dirinya. Selama uang
gadai itu belum dikembalikan, tanah ybs. dikuasai oleh pihak yang memberi
uang. Selama itu pemegang gadai berwenang untuk menggunakan atau
mengambil manfaat dari tanah ybs.
Gadai tanah dalam Hukum Adat dengan Hukum Perdata
 Perbedaan
- gadai dalam pasal 1150 s/d 1160 KUHPerdt.: jaminan untuk benda
bergerak (pemegang gadai tidak berwenang menggunakannya)
- Hypothek/creditverband : untuk benda tidak bergerak; pemilik masih
menguasai bendanya
 Persamaan: pemilik menerima sejumlah uang

39. Ciri-Ciri Hak Gadai
1. Jangka waktu terbatas (berakhir kalau ditebus); Penebusan tergantung dari
kemauan dan kemampuan pemilik tanah (tidak dapat dipaksa); Hak menebus tidk
hilang karena lampau waktu/ meninggal
2. Jika pemegang gadai meninggal, haknya beralih kepada ahli warisnya
3. dapat dibebani dengan hak atas tanah lainnya (sewa, bagi hasil; dapat orang ke 3
atau pemilik). Pemegang gadai dapat menggadaikan lagi tanpa ijin pemilik (jadi
ada 2 hubungan gadai)
4. dengan persetujuan pemilik, dapat dialihkan kepada pihak ke 3 (hubungan yang
pertama putus)
5. tidak hapus jika hak atas tanah dialihkan
6. atas persetujuan, uang gadai dapat ditambah
7. sebagai lembaga, suatu saat dapat dihapus
8. termasuk hak atas tanah yang wajib didaftar – menurut PP 10/ 1961 (Di dalam PP
24 tahun 1997 gadai tanah tidak termasuk obyek pendaftaran; sementara dalam
Ketentuan Penutupnya pasal 65 menyatakan PP no 10/ 1961 tidak berlaku)

40. Jangka Waktu Hak Gadai
 Semula jangka waktu gadai tanah pertanian (juga tanah bangunan) yaitu sampai penebusan
 Ps 7 ayat 1 UU no. 56/ 1960,
“Barang siapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai
berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan
tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai
dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”
 gadai untuk tanah pertanian paling lama 7 (tuju) tahun.
 Setelah 7 tahun, hubungan gadai berakhir, tanahnya wajib dikembalikan kepada pemilik tanpa
tebusan (1 bulan setelah tanman dipanen)
 Sebelum 7 tahun, pemilik tanah berhak untuk meminta setiap waktu setelah tanaman yang ada
selesai dipanen dengan membayar uang-tebusan, yang besarnya dihitung dengan rumus:
(7 + ½) – Waktu berlangsung gadai X uang gadai = UANG TEBUSAN
7

41. Luas Tanah Pertanian dengan
Hak Gadai
 Berlaku ketentuan batas maksimum yang diatur UU no. 56 Prp. Th 1960.
Jika tanah kelebihan batas maksimum itu tanah gadai maka harus dikembalikan kepada
yang empunya. “dalam prakteknya hasil tanah yang diterima oleh pemegang gadai adalah
jauh melebihi bunga yang layak dari pada uang yang dipinjamkan. Menurut perhitungan,
uang gadai rata-rata sudah diterima kembali oleh pemegang gadai dari hasil tanahnya
dalam waktu 5 – 10 tahun, dengan ditambah bunga yang layak (10%). Penetapan 7 tahun
diatas diambil tengah-tengahnya dari 5 -10 th (Penjelasan Umum no. 9b UULR)

 Subyek Hak Gadai
 Hukum Adat : Hanya WNI asli
 Ps. 9 ayat 2 UUPA: WNI asli + keturunan, “Tiap-tiap WNI baik laki-laki maupun
perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas
tanah untuk mendapat manfaat dan hasil, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”.

42. TERJADI DAN HAPUSNYA HAK
GADAI
 Terjadinya Hak Gadai
 Konversi ( pengaturan dari hak-hak tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA untuk masuk dalam
sistem UUPA)
 Jual Gadai
 Hapusnya Hak Gadai
1. telah diadakan penebusan
2. telah berlangsung 7 tahun (untuk tanah pertanian)
3. Putusan pengadilan (gadai dengan milikbeding= klausul adanya syarat menjadi milik, yaitu
setelah waktu tertentu tidak ditebus, hak menjadi beralih). Hal ini menunjukkan, dalam
gadai tetap menghormati kebebasan berkontrak, tetapi dalam kebijakan khusus tanah
pertanian (ada sifat kepentingan publik), pemerintah memberi batasan-batasan untuk
melindungi pihak ekonomi lemah.
4. Dibebaskan/ dicabut untuk kepentingan umum
5. tanah musnah


43. HAK USAHA BAGI HASIL TANAH PERTANIAN
Sumber Hukum
1. Semula Hukum Adat
2. diubah dengan UU no 2/ 1960, pasal 5 UUPA. Maksud diadakan perubahan:
a). agar pembagian hasil dilakukan dengan adil;
b). agar terjamin kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan
hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemilik maupun penggarap.
1. Keputusan Menteri Muda Agr. No. Sk. 322/KA/1960 tentang Penunjukan Pejabat dan
Pembentukan Panitia Pertimbangan di Kecamatan-kecamatan.
2. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria no. 4/ 1964 tentang Penetapan Perimbangan
Khusus dalam Pembagian Hasil Tanah yang Dibagihasilkan
3. Pedoman Menteri Agraria tgl. 7.3.1960 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri
Agraria no 4/ 1964
4. Peraturan Menteri Agraria no 8/ 1964 tentang Cara Pemungutan Bagian Hasil Tanah yang
Harus Diserahkan kepada Pemerintah
5. Instruksi Bersama Mendagri dan Menteri Agraria no. DD 18/3/11-SK 49/Depag/64 tentang
Usaha Agar Para Penggarap Tetap Dapat Terus Menggarap Tanah Garapannya

44. Pengertian Hak Bagi Hasil
 Hak Bagi Hasil yaitu Hak seseorang atau badan hukum
(penggarap) untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas
tanah kepunyaan orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya
akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbangan yang
telah disetujui sebelumnya.
 besar bagian, tergantung besar hasil panen
 resiko produksi, dipikul bersama
Obyek ketentuan UUBH: tanah yang biasa digunakan untuk penanaman
bahan makanan, tanpa melihat macam hak (HM, HS, HP)
 Dalam ketentuan UUBH, tidak mengenai tanaman keras.

45. Tujuan dikeluarkannya UU no. 2 tahun 1960
tentang Bagi Hasil
1. untuk pembagian yang adil antara penggarap dan
pemilik tanah bagi hasil
2. untuk terjaminnya kedudukan penggarap secara layak
3. untuk penegasan hak-hak dan kewajiban-kewajiban
antara penggarap dan pemilik
4. untuk melarang hal-hal yang sifatnya pemerasan dalam
(terjadinya) usaha bagi hasil.

46. Ciri-Ciri Hak Usaha Bagi Hagi Hasil
1) jangka waktu terbatas
2) tidak dapat dialihkan tanpa ijin pemilik
3) tidak hapus dengan berpindahnya HM atas tanah ybs.
4) Tidak hapus jika penggarap meninggal dunia, tetapi
hapus bila pemilik tanah meninggal dunia
5) Didaftar menurut peraturan khusus (Kantor Kepala
Desa)
6) Sebagai Lembaga, Hak Usaha Bagi Hasil akan hapus
pada waktunya

47. Terjadinya Usaha Bagi Hasil
1. Konversi (pengaturan dari hak-hak tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA untuk
masuk dalam sistem UUPA)
2. Perjanjian Bagi Hasil:
 Hukum Adat: bentuk perjanjian tidak tertulis
 Ps. 3 UUPBH: bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian dilaksanakan didepan
Kepala Desa letak tanah tersebut berada, dengan dihadiri 2 orang saksi (dari
pemilik dan penggarap) dan disyahkan oleh camat.
 Bentuk Perjanjian Bagi Hasil diatur lebih lanjut dalam Pedoman Menteri Agraria tgl.
7.3.1960, disempurnakan Peraturan Menteri Agraria no. 4 tahun 1964

48. Perjanjian bagi hasil….
 Latrangan “Sromo”, yaitu larangan pemberian uang atau barang yng
harus diberikan kepada pemilik untuk mendapatkan tanah garapan atau
sejenisnya. Jika ketentuan itu dilanggar, maka dikurangkan pada bagiannya
(pasal 8 ayat 1,2 UUPBH).
 Larangan “Ijon” (= pembayaran sebelum panen; bunga sangt tinggi) oleh
siapapun. Pelanggaran aturan ini berakibat: sanksi pidana denda maksimal
Rp.10.000,- dan yang telah dibayarkan tidak dapat dituntut kembali (pasal 8
ayat 3,4).
 Jika pemilik tanah tidak bersedia mengadakan perjanjin Bagi Hasil menurut
ketentuan UUPBH, sedang tanahnya tidak diusahakan secara lain (), maka
camat atas usul kepala desa berwenang untuk atas namadibiarkan
terlantar pemilik mengadakan perjanjian Bagi Hasil mengenai tanah
ybs. (ps. 14 UUPBH)

49. SUBYEK HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL
1. Pemilik (Subyek yang Membagi Hasilkan tanah garapan)
 pemegang Hak Milik, Hak Sewa atau Hak Gadai.
2. Penggarap dalam Perjanjian Bagi Hasil
 Petani perseorangan dengan garapan maksimal 3 Ha. (dengan
ijin Menteri Muda Agraria atau pejabat yang ditunjuknya untuk
garapan diatas 3 Ha)
 Badan Hukum dengan ijin Menteri Muda Agraria atau pejabat yang
ditunjuk olehnya. Contoh: Koperasi Tani untuk Tanah Terlantar,
Perseroan Terbatas untuk membuka tanah yang luas, dengan
dasar untuk kepentingan desa atau kepentingan umum.

50. HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK
DAN
PENGGARAP TANAH PERTANIAN
Kewajiban Subyek Pemilik
1. menyerahkan penguasaan tanahnya kepada penggarap untuk digarap;
2. memenuhi kewajiban dalam bagi hasil (menurut adat kebiasaan atau jika diperjanjikan).
Kewajiban Penggarap:
1) mengusahakan tanah dengan baik (lihat pasal 15 UUPA)
2) menyerahkan bagian yang menjadi hak Pemilik
3) menyerahkan kembali tanah kepada Pemilik, apabila perjanjian bagi hasil berakhir
Hak Subyek Pemilik HAT dan Penggarap
 Hak subyek yang membagi hasilkan (pemilik): Menerima bagian
 Hak Penggarap: mengusahakan tanah; menerima bagian
 Sebelum UUBH : bagi hasil ditetapkan bersama (dua pihak) berdasarkan
kebiasaan setempat.

51. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil
 Jangka Waktu menurut Perjanjian Bagi Hasil menurut Hukum Adat:
- Perjanjian BH menurut HA yaitu 1 tahun, perpanjangannya tergantung pada
persetujuan pemilik tanah.
- Penggarap tidak mempunyai jaminan memperoleh tanah garapan dengan jangka
waktu yang layak. Hal ini menyebabkan:
a). pemeliharaan kesuburan tanah kurang;
b). Penggarap terpaksa bersedia menerima persyaratan yang berat dan tak adil.
 Jangka Waktu menurut UU no 2 tahun 1960 (UU Perjanjian Bagi Hasil)
- Pasal 4 UUPBH : jangka waktu perjanjian bagi-hasil pada dasarnya untuk
tanah sawah yaitu minimal 3 tahun; untuk tanah kering minimal 5 tahun
Pengecualian: pemilik biasanya mengusahakan sendiri, dalam hal-hal khusus
(naik haji, sakit), dengan ijin camat,

52. Jangka waktu perjanjian BH….
 Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum waktunya
dimungkinkan (pasal 6 UUPBH):
1. Atas persetujuan kedua belah pihak dan dilaporkan kepada Kepala Desa
2. Dengan ijin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, dalam hal penggarap:
a) tidak mengusahakan tanahnya sebagai mana mestinya
b) tidak memenuhi kewajiban (tidak menyerahkan bagian hasil yang
menjadi hak pemilik tanah)
c) tidak memenuhi beban yang menjadi tanggung-jawabnya
d) tanpa ijin pemilik menyerahkn penguasaan tanah ybs. Kepada orang
lain.


53. LUAS TANAH HAK USAHA BAGI HASIL DAN LARANGAN
PENGALIHAN HAK USAHA BAGI HASIL
Luas Tanah Hak Usaha Bagi Hasil (ps. 2 UUPBG)
 Luas tanah yang dikuasai penggarap bagi hasil maksimal 3 Ha
(HM sendiri, menyewa, bagi hasil, dll.).
 Pengecualian untuk ketentuan tsb. diatas yaitu harus ada ijin dari
Menteri Muda Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
Larangan Pengalihan Hak Usaha Bagi Hasil
 Penggarap dilarang menyerahkan tanah garapannya kepada pihak
lain tanpa ijin pemilik (ps. 6). Jika dilanggar, maka konsekwensinya
pemilik dapat mengadakan pemutusan perjanjian (alasan pemutus).

54. BUPATI MENETAPKAN TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL
DAN SYARAT SYARATNYA
 Pasal 7 UUBH: peraturan tentang perjanjian bagi hasil ditetapkan oleh Bupati (KDH)
untuk daerah masing-masing dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah,
kepadatan penduduk, zakat dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat
setempat.
 Dalam jangka waktu 3 tahun ketetapan tsb diubah.
 Pedoman bagi Bupati dalam menetapkan Bagi Hasil:
 tanaman padi dengan perbandingan hasil tanah antara penggarap dan pembeli 1 : 1
 tanaman palawija: 2/3 : 1/3 (Penggarap: Pemilik)
 daerah yang imbangannya menguntungkan penggarap tetap berlaku
 keterangan: Hasil Tanah yaitu hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap
berdasarkan perjanjian, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak dan biaya untuk
menanam dan panen (ps. 1 huruf d UUBH)

55. TANAH TERLANTAR
1. PP no 11 tahun 2010, yang menggantikan PP no 36 tahun
1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
2. PP 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah
Terlantar
3. Permeneg. Agr./Kep. BPN no. 3/ 1998 tentang
Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan.

56. Pengertian Tanah Terlantar
 Definisi tanah terlantar tidak diatur di dalam PP 11/2010, tetapi diatur dalam Pasal
1 angka 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2010 tentang
Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar,
Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa
Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak
Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak
dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat
dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

57. Obyek Tanah Terlantar
 Obyek tanah terlantar meliputi:
Pasal 2 PP No.11/2010
1. Hak Milik,
2. Hak Guna Usaha,
3. Hak Guna Bangunan,
4. Hak Pakai,
5. Hak Pengelolaan (Hak Menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian
dilimpahkan kepada pemegangnya)
6. dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak
dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar
penguasaannya.
 Ket: Dasar penguasaan atas tanah adalah izin/keputusan/surat dr pejabat yang berwenang
yang menjadi dasar penguasaan atas tanah
 Pengecualian Obyek Tanah Terlantar (Pasal 3 PP No.11/2010):
1. Tanah atas nama perseorangan untuk Hak Milik atau Hak Guna Bangunan yang secara
tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian
haknya
2. Tanah yang dikuasai pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah
berstatus maupun belum berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak
dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.

58. Penjelasan……
Yang dimaksud dengan “tidak sengaja tidak
dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan
tujuan pemberian haknya”
 Untuk Hak perseorangan: karena orang dimaksud
tidak memiliki kemampuan dari segi ekonomi untuk
mengusahakan, mempergunakan, atau
memanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat
dan tujuan pemberian haknya
 Untuk Hak Pemerintah: karena keterbatasan
anggaran negara/daerah untuk mengusahakan,
mempergunakan, atau memanfaatkan sesuai
dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian
haknya

59. TANAH TERLANTAR
 Kepala BPN menyiapkan data tanah yang
teridentifikasi terlantar, yang dijadikan dasar
pelaksanaan identifikasi dan penelitian oleh Panitia,
yang keanggotaannya dari unsur-unsur BPN dan
instansi-instansi terkait diatur oleh kepala (Pasal 4
dan 5 UUTL)
 Identifikasi dan penelitian dilaksanakan:
1. Terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan
HM,HGU,HGB,HP
2. Sejak berakhirnya izin/keputusan/surat dasar
penguasaan atas tanah dari pejabat yang
berwenang

60. Tanah Terlantar
 Sebelum dinyatakan tanah terlantar sebelumnya diadakan identifikasi dan penelitian,
kemudian peringatan tertulis 3 (tiga) kali yang masing-masing dalam waktu 1 bulan sejak
diterbitkan surat peringatan, ybs. menggunakan tanahnya sesuai dengan keadaannya
atau menurut sifat dan tujuan pemberian haknya atau sesuai izin/keputusan/surat
sebagai dasar penguasaannya (pasal 8 UUTT)
 Dinyatakan sebagai Tanah Terlantar jika tanah tersebut dengan sengaja tidak
dipergunakn oleh pemegang hak-nya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan
haknya atau tidak dipelihara dengan bik.
 Penetapan Tanah Terlantar dikeluarkan oleh atau atas nama Menteri.
 Penetapan tanah terlantar, penetapan hapusnya HAT, sekaligus memutuskan hubungan
hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
 Pengecualian ketentuan tanah terlantar bagi golongan ekonomi lemah: Bagi golongan
ekonomi lemah, karena tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk menggunakan
tanahnya, tidak akan dinyatakan sebagai tanah terlantar, melainkan akan dibantu
mendayagunakan tanah itu. (Penjelasan Umum PP no. 36/ 1998 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar).

61. Tanah Terlantar…..
 Tanah Terlantar dapat berasal dari Tanah Kosong (Permeneg. Agr./Kep. BPN no. 3/ 1998
tentang Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan).
Tanah Kosong yaitu:
a). Tanah HM, HGU, HGB, Hak Pakai
; b). Tanah Hak Pengelolaan;
c). Tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya, tetapi belum diperoleh Hak Atas
Tanah-nya sesuai peraturan-perundangan; - atau sebagiannya, yang belum dipergunakan
sesuai dengan sifat dan tujun pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang wilayah yang
berlaku.
