SlideShare a Scribd company logo
DEFINISI HUKUM
ADAT
KELOMPOK 1
HTN-B
10322042
kelompok 1
QUROTA AYUNI DEWINTA RISTANTI
10322070
RIDHO MUHYASIN
10322050
● Hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari
adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Tujuan diberlakukannya hukum adat adalah untuk mengatur tingkah laku
dalam kehidupan bermasyarakat. Siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi.
Hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat
istiadat atau kebiasaan masyarakat. Tujuan diberlakukannya hukum adat adalah untuk mengatur tingkah laku dalam
kehidupan bermasyarakat. Siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi.
 UNSUR-UNSUR PEMBENTUK HUKUM ADAT
Hukum adat dari sudut istilah, terbentuk dari kebiasaan, karena arti adat adalah kebiasaan. Sehingga jika bicara
mengenai hukum adat, sama dengan hukum kebiasaan. Pengertian hukum adat itu sendiri adalah norma-norma,
aturan-aturan, pedoman-pedoman yang terbentuk dari kebiasaan. Dengan demikian, sampai saat ini hukum adat
pembentuknya adalah kebiasaan. Hukum adat lahir dan tumbuh sejak adanya manusia di Indonesia.
DEFINISI HUKUM ADAT
Ciri dan sifat hukum adat
hukum adat memiliki ciri sebagai berikut:
a. Hukum adat adalah sistem hukum yang akan selalu berubah atau dinamis.
Perubahan itu dilihat dari proses terbentuknya kebiasaan itu. Karena, kebiasaan itu
yang pada akhirnya menentukan apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk.
B. Hukum yang tidak tertulis.
Norma hukum adat itu tidak dibentuk dan tidak dibuat oleh badan-badan yang
berwenang menurut undang-undang dalam membuat peraturan.Karena hukum
adat itu tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam masyarakat dan
berpedoman dari pola.
Asas hukum adat yang mendasari putusan hakim mencakup
asas terang, tunai, konkrit dan kekeluargaan. Alasan hakim
menerapkan norma dan asas hukum adat dikarenakan
kewajiban normatif dari undang-undang dan dalam upaya
membentuk yurisprudensi
ASAS-ASAS
HUKUM
ADAT
PERBEDAAN HUKUM ADAT
DAN ADAT ISTIADAT
Koentjaraningrat (1996) merinci pembedaan antara adat
istiadat dan hukum adat. Adat istiadat merupakan sistem
nilai budaya, pandangan hidup, dan ideologi. Sistem nilai
budaya berfungsi sebagai pedoman hidup warga
masyarakat dan sebagai konsep sifatnya sulit diterangkan
secara rasional dan nyata karena berada dalam daerah
emosional seseorang.
SEKIAN DAN TERIMAKASIH
“This is a quote, words full of wisdom
that someone important said and can
make the reader get inspired.”
HUKUM ADAT.pptx

More Related Content

Similar to HUKUM ADAT.pptx

Handout pegangan siswa
Handout pegangan siswaHandout pegangan siswa
Handout pegangan siswa
mithayuni
 
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)
nadyasakura
 
Nilai_Moral_dan_Hukum_ppt.pptx
Nilai_Moral_dan_Hukum_ppt.pptxNilai_Moral_dan_Hukum_ppt.pptx
Nilai_Moral_dan_Hukum_ppt.pptx
MoreNoob1
 
Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Operator Warnet Vast Raha
 

Similar to HUKUM ADAT.pptx (20)

KAIDAH SOSIAL.pptx
KAIDAH SOSIAL.pptxKAIDAH SOSIAL.pptx
KAIDAH SOSIAL.pptx
 
Pih bab1 klmpk1_smt1_akt1
Pih bab1 klmpk1_smt1_akt1Pih bab1 klmpk1_smt1_akt1
Pih bab1 klmpk1_smt1_akt1
 
PPT KELOMPOK 8 HUKUM DAN PELANGGARAN HUKUM (1).pdf
PPT KELOMPOK 8 HUKUM DAN PELANGGARAN HUKUM (1).pdfPPT KELOMPOK 8 HUKUM DAN PELANGGARAN HUKUM (1).pdf
PPT KELOMPOK 8 HUKUM DAN PELANGGARAN HUKUM (1).pdf
 
98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd
 
Handout pegangan siswa
Handout pegangan siswaHandout pegangan siswa
Handout pegangan siswa
 
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)
 
BAB 2 Norma dan Keadilan di Masyarakat
BAB 2 Norma dan Keadilan di MasyarakatBAB 2 Norma dan Keadilan di Masyarakat
BAB 2 Norma dan Keadilan di Masyarakat
 
7 2.pdf
7 2.pdf7 2.pdf
7 2.pdf
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Nilai, Norma dan Hukum.pptxjhjhjhjhjhjkkk
Nilai, Norma dan Hukum.pptxjhjhjhjhjhjkkkNilai, Norma dan Hukum.pptxjhjhjhjhjhjkkk
Nilai, Norma dan Hukum.pptxjhjhjhjhjhjkkk
 
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota BengkuluPerkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
Perkembangan Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Masyarakat Kota Bengkulu
 
HUKUM ADAT KELOMPOK 10.pdf
HUKUM ADAT KELOMPOK 10.pdfHUKUM ADAT KELOMPOK 10.pdf
HUKUM ADAT KELOMPOK 10.pdf
 
2. KAIDAH HUKUM DAN BAHASA HUKUM.ppt
2. KAIDAH HUKUM DAN BAHASA HUKUM.ppt2. KAIDAH HUKUM DAN BAHASA HUKUM.ppt
2. KAIDAH HUKUM DAN BAHASA HUKUM.ppt
 
Nilai_Moral_dan_Hukum_ppt.pptx
Nilai_Moral_dan_Hukum_ppt.pptxNilai_Moral_dan_Hukum_ppt.pptx
Nilai_Moral_dan_Hukum_ppt.pptx
 
Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
 
II. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxII. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptx
 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
 
Antropologi hukum umk cabang raha
Antropologi hukum umk cabang rahaAntropologi hukum umk cabang raha
Antropologi hukum umk cabang raha
 
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasionalBudaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
 
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
 

Recently uploaded

Recently uploaded (10)

ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdfSalinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
 
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdfSalinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
 
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdfSalinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdfSalinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
 
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdfREKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 

HUKUM ADAT.pptx

  • 2. 10322042 kelompok 1 QUROTA AYUNI DEWINTA RISTANTI 10322070 RIDHO MUHYASIN 10322050
  • 3. ● Hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Tujuan diberlakukannya hukum adat adalah untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi. Hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Tujuan diberlakukannya hukum adat adalah untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi.  UNSUR-UNSUR PEMBENTUK HUKUM ADAT Hukum adat dari sudut istilah, terbentuk dari kebiasaan, karena arti adat adalah kebiasaan. Sehingga jika bicara mengenai hukum adat, sama dengan hukum kebiasaan. Pengertian hukum adat itu sendiri adalah norma-norma, aturan-aturan, pedoman-pedoman yang terbentuk dari kebiasaan. Dengan demikian, sampai saat ini hukum adat pembentuknya adalah kebiasaan. Hukum adat lahir dan tumbuh sejak adanya manusia di Indonesia. DEFINISI HUKUM ADAT
  • 4. Ciri dan sifat hukum adat hukum adat memiliki ciri sebagai berikut: a. Hukum adat adalah sistem hukum yang akan selalu berubah atau dinamis. Perubahan itu dilihat dari proses terbentuknya kebiasaan itu. Karena, kebiasaan itu yang pada akhirnya menentukan apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk. B. Hukum yang tidak tertulis. Norma hukum adat itu tidak dibentuk dan tidak dibuat oleh badan-badan yang berwenang menurut undang-undang dalam membuat peraturan.Karena hukum adat itu tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam masyarakat dan berpedoman dari pola.
  • 5. Asas hukum adat yang mendasari putusan hakim mencakup asas terang, tunai, konkrit dan kekeluargaan. Alasan hakim menerapkan norma dan asas hukum adat dikarenakan kewajiban normatif dari undang-undang dan dalam upaya membentuk yurisprudensi ASAS-ASAS HUKUM ADAT
  • 6. PERBEDAAN HUKUM ADAT DAN ADAT ISTIADAT Koentjaraningrat (1996) merinci pembedaan antara adat istiadat dan hukum adat. Adat istiadat merupakan sistem nilai budaya, pandangan hidup, dan ideologi. Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup warga masyarakat dan sebagai konsep sifatnya sulit diterangkan secara rasional dan nyata karena berada dalam daerah emosional seseorang.
  • 7. SEKIAN DAN TERIMAKASIH “This is a quote, words full of wisdom that someone important said and can make the reader get inspired.”