Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan yang bersifat mengikat dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi. Bahasa hukum merupakan alat penting dalam menyusun peraturan perundang-undangan agar memberikan kejelasan makna aturan hukum. Hubungan antara kaidah hukum dan bahasa hukum erat karena bahasa digunakan dalam menyusun isi kaidah hukum.
Hukum adat adalah norma-norma yang berasal dari kebiasaan masyarakat yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Hukum adat memiliki ciri bersifat dinamis dan tidak tertulis, serta didasarkan pada asas-asas seperti kekeluargaan.
hukum adat merupakan sebuah materi yang sangat penting bagi negara-negara yang sedang berkembang. karena hukum adat adalah salah satu sumber pembentukan undang-undang dalam suatu negara.
Hukum adat adalah norma-norma yang berasal dari kebiasaan masyarakat yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Hukum adat memiliki ciri bersifat dinamis dan tidak tertulis, serta didasarkan pada asas-asas seperti kekeluargaan.
hukum adat merupakan sebuah materi yang sangat penting bagi negara-negara yang sedang berkembang. karena hukum adat adalah salah satu sumber pembentukan undang-undang dalam suatu negara.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, istilah, pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan sejarah hukum adat di Indonesia. Hukum adat bersumber dari adat istiadat yang hidup dalam masyarakat dan berkembang sesuai perkembangan masyarakat. Hukum adat memiliki perbedaan dengan adat dimana hukum adat mempunyai sanksi jika dilanggar sedangkan adat belum tentu.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum dan hukum kesehatan. Secara ringkas, dibahas mengenai pengertian hukum meliputi teori hukum, hukum dasar, unsur-unsur hukum, serta tujuan dan fungsi hukum. Kemudian dibahas pula mengenai pengertian hukum kesehatan, sumber hukum kesehatan, dan sebab-sebab tumbuhnya hukum kesehatan.
Instrumen Pemerintah dalam Kebijakan Pemerintah.docxZukét Printing
Makalah ini membahas tentang instrumen pemerintah dalam kebijakan pemerintahan. Terdapat dua aspek utama yang dibahas, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen hukum yang bersifat umum dan mengikat secara universal, sedangkan peraturan kebijakan dikeluarkan berdasarkan kebijakan pemerintah tanpa dasar hukum yang jelas.
Berdasarkan dokumen tersebut, hukum dapat digolongkan berdasarkan beberapa aspek seperti:
1. Isi (hukum publik dan privat)
2. Sifat (memaksa dan melengkapi)
3. Bentuk (tertulis dan tidak tertulis)
4. Waktu berlakunya (positif, antarwaktu, universal)
5. Tempat berlakunya (nasional, internasional, lokal, asing)
6. Wujud (objektif dan subjek
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum menurut para ahli, jenis-jenis hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dokumen tersebut juga menjelaskan dampak dari perlindungan dan penegakan hukum bagi terwujudnya supremasi hukum, keadilan, dan perdamaian masyarakat.
Perwujudan Masyarakat Bermoral dan Taat Hukum
Makalah ini membahas tentang pentingnya masyarakat bermoral dan taat hukum serta problematika nilai, moral, dan hukum. Ciri masyarakat bermoral adalah melakukan tindakan sesuai nilai dan budaya masyarakat serta aturan yang berlaku. Sedangkan taat hukum diperlukan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Di sisi lain, masih ter
Teks tersebut membahas tentang tujuan dan fungsi hukum. Tujuan pokok hukum adalah terciptanya ketertiban dalam masyarakat karena ketertiban merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat. Fungsi hukum antara lain sebagai kontrol sosial, sarana interaksi sosial, dan mengurangi potensi konflik serta melicinkan proses pergaulan sosial.
ASPEK HUKUM PRAKTIK KEPERAWATAN PROFESIONALpjj_kemenkes
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum dalam praktik keperawatan profesional di Indonesia, mencakup pengertian hukum kesehatan dan keperawatan, tujuan, sifat, dan sumber-sumber hukum yang relevan bagi keperawatan. Dokumen ini juga menjelaskan konsep-konsep hukum penting yang perlu diketahui oleh perawat.
Dokumen tersebut membahas konsep-konsep hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai pengertian hukum, unsur-unsur hukum, macam-macam pembagian hukum, konsep negara hukum, lembaga penegak hukum di Indonesia, dan studi kasus yang berkaitan dengan hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, istilah, pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan sejarah hukum adat di Indonesia. Hukum adat bersumber dari adat istiadat yang hidup dalam masyarakat dan berkembang sesuai perkembangan masyarakat. Hukum adat memiliki perbedaan dengan adat dimana hukum adat mempunyai sanksi jika dilanggar sedangkan adat belum tentu.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum dan hukum kesehatan. Secara ringkas, dibahas mengenai pengertian hukum meliputi teori hukum, hukum dasar, unsur-unsur hukum, serta tujuan dan fungsi hukum. Kemudian dibahas pula mengenai pengertian hukum kesehatan, sumber hukum kesehatan, dan sebab-sebab tumbuhnya hukum kesehatan.
Instrumen Pemerintah dalam Kebijakan Pemerintah.docxZukét Printing
Makalah ini membahas tentang instrumen pemerintah dalam kebijakan pemerintahan. Terdapat dua aspek utama yang dibahas, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen hukum yang bersifat umum dan mengikat secara universal, sedangkan peraturan kebijakan dikeluarkan berdasarkan kebijakan pemerintah tanpa dasar hukum yang jelas.
Berdasarkan dokumen tersebut, hukum dapat digolongkan berdasarkan beberapa aspek seperti:
1. Isi (hukum publik dan privat)
2. Sifat (memaksa dan melengkapi)
3. Bentuk (tertulis dan tidak tertulis)
4. Waktu berlakunya (positif, antarwaktu, universal)
5. Tempat berlakunya (nasional, internasional, lokal, asing)
6. Wujud (objektif dan subjek
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum menurut para ahli, jenis-jenis hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dokumen tersebut juga menjelaskan dampak dari perlindungan dan penegakan hukum bagi terwujudnya supremasi hukum, keadilan, dan perdamaian masyarakat.
Perwujudan Masyarakat Bermoral dan Taat Hukum
Makalah ini membahas tentang pentingnya masyarakat bermoral dan taat hukum serta problematika nilai, moral, dan hukum. Ciri masyarakat bermoral adalah melakukan tindakan sesuai nilai dan budaya masyarakat serta aturan yang berlaku. Sedangkan taat hukum diperlukan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Di sisi lain, masih ter
Teks tersebut membahas tentang tujuan dan fungsi hukum. Tujuan pokok hukum adalah terciptanya ketertiban dalam masyarakat karena ketertiban merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat. Fungsi hukum antara lain sebagai kontrol sosial, sarana interaksi sosial, dan mengurangi potensi konflik serta melicinkan proses pergaulan sosial.
ASPEK HUKUM PRAKTIK KEPERAWATAN PROFESIONALpjj_kemenkes
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum dalam praktik keperawatan profesional di Indonesia, mencakup pengertian hukum kesehatan dan keperawatan, tujuan, sifat, dan sumber-sumber hukum yang relevan bagi keperawatan. Dokumen ini juga menjelaskan konsep-konsep hukum penting yang perlu diketahui oleh perawat.
Dokumen tersebut membahas konsep-konsep hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai pengertian hukum, unsur-unsur hukum, macam-macam pembagian hukum, konsep negara hukum, lembaga penegak hukum di Indonesia, dan studi kasus yang berkaitan dengan hukum.
Similar to 2. KAIDAH HUKUM DAN BAHASA HUKUM.ppt (20)
2. • Kaidah hukum adalah peraturan yang
dibuat atau yang dipositifkan secara
resmi oleh penguasa masyarakat atau
penguasa negara, mengikat setiap
orang dan berlakunya dapat
dipaksakan oleh aparat masyarakat
atau aparat negara, sehingga
berlakunya kaidah hukum dapat
dipertahankan.
• Adanya suatu kaidah hukum maka hukum
dapat dipandang sebagai kaidah. Hukum
sebagai kaidah adalah sebagai pedoman
atau patokan sikap tindak atau perikelaku
yang baik atau diharapkan. Pada konteks
ini masyarakat memandang bahwa
hukum merupakan patokan-patokan atau
pedoman-pedoman yang harus mereka
lakukan atau tidak boleh mereka lakukan.
KAIDAH HUKUM
3. Kaidah hukum merupakan segala peraturan yang ada yang telah
dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan, yang sifatnya
mengikat setiap orang dan pemberlakuannya merupakan
paksaan yang harus ditaati dan apabila telah terjadi pelanggaran
akan dikenakan sanksi tertentu.
Kaidah hukum lahir dan hidup di lingkungan manusia sejak
manusia tersebut dilahirkan, oleh karenanya kaidah hukum juga
disebut dengan sikap lahir seseorang.
4. KEGUNAAN BAHASA HUKUM
• Mempelajari asas-asas dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia bagi kalangan hukum
bertujuan untuk mengatasi kekurangan sempurnaan dalam penggunaan bahasa
hukum dalam berbicara atau mengumakakan pendapat tentang hukum, di dalam
membuat karangan ilmiah tentang hukum, aturan hukum, surat pengaduan,
tuduhan, kesaksian, tuntutan, pembelaan keputasaan atau untuk membuat surat-
surat perjanjian, aktaakta, surat gugatan, memori banding, kasasi, putusan, dan
sebagainya.
5. BAHASA HUKUM
• Bahasa merupakan salah satu alat penting bagi manusia yaitu “sebagai alat
komunikasi”. Melalui bahasa manusia mampu mengembangkan penemuan-
penemuan ilmiah dan teknologi bagi kehidupan manusia.
• Dalam bahasan normatif dirumuskan norma-norma yang berisi : perintah,
larangan, izin, dan dispensasi. Perintah (gebod) adalah kewajiban umum untuk
melakukan sesuatu. Contoh: ”Agar bisa mengikuti ujian, mahasiswa harus hadir
dalam kuliah 75 %”. Larangan (verbod) adalah kewajiban umum untuk tidak
melakukan sesuatu. Misalnya, ”Dilarang membangun pada jalur hijau”.
6. ADAPUN PENGERTIAN MENDASAR DALAM BAHASA
HUKUM YAKNI ANTARA LAIN :
Semantik Hukum
Kaidah Hukum
Konstruksi Hukum
Fiksi Hukum
Pembentukan Hukum
Penafsiran Hukum
8. HUBUNGAN ANTARA KAIDAH HUKUM DAN BAHASA
HUKUM
Kaidah hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan bahasa
hukum. Hubungan tersebut terletak pada bahasa hukum yang
terdapat dalam aturan hukum, seperti undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, bahkan kebijakan-kebijakan
pemerintah. Bahasa hukum tentunya memiliki kekhasan yang sangat
melekat pada bunyi dari suatu kaidah hukum dalam peraturan
perundang-undangan.
9. • Dalam menyusun rancangan peraturan perundang-
undangan tersebut, bahasa hukum merupakan suatu hal
yang utama karena bahasa hukum harus dapat
memberikan kejelasan dari setiap pasal yang tercantum
dalam aturan tersebut. Kejelasan ini akan menimbulkan
kepastian terhadap pengertian yang diberikan oleh aturan
tersebut.
10. • Melalui pengertian atau proposisi
yang benar maka aturan hukum akan
dapat dimengerti dengan mudah
oleh masyarakat.
• Prinsip adalah pernyataan yang
berlaku secara umum bagi
sekelompok gejala-gejala tertentu
yang mampu menjelaskan kejadian
yang terjadi.
• Aksioma adalah suatu pernyataan yang sudah
diterima sebagai sesuatu hal yang dianggap benar
atau berlaku. Keberlakuannya sudah tidak diragukan
lagi sehingga tidak perlu diuji lagi.
11. Asas hukum adalah jantungnya peraturan
hukum karena ia merupakan landasan yang
paling luas bagi lahirnya peraturan hukum
atau ia adalah sebagai ratio legisnya
peraturan hukum”.
12. BAHAN PUSTAKA
• 1. I Dewa Gede Atmadja, 2006, Penalaran Hukum (Legal Reasoning), Pengertian,
Jenis, Dan Penerapannya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
• 2. -------, 2009, Pengantar Penalaran Hukum dan Argumentasi Hukum , Bali Age,
Denpasar.
• 3. Hadjon, Philipus M, dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada
University Press, Yogyakarta, 2005.
• 4. Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, CV.
Utomo, Bandung, 2006.