Dokumen ini membahas hubungan antar lembaga negara di Indonesia yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK. Beberapa poin kuncinya adalah proses pemberhentian presiden yang melibatkan MPR atas usul DPR dan putusan MK, pembahasan RUU antara DPR dan Presiden, pengawasan DPD terhadap RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, dan proses pengangkatan hakim agung MA yang melibatkan Komisi Yudisial