KABUPATEN MUNA

1. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
(MPR)
GEDUNG MPR

2. KEDUDUKAN MPR
Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebelum perubahan
Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai lembaga pemegang
kekuasaan negara tertinggi (Die gezamte Staatgewalt liegi allein
bei der Majelis). Selain itu, MPR juga sebagai pemegang dan
pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, lembaga ini
merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia
(Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes). Sebagai
lembaga tertinggi negara MPR diwaktu itu, memiliki kewenangan
yang luar biasa dahsyat yaitu, yang mengangkat dan
memberhentikan Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala
Negara (Wakil Presiden). Oleh karena itu, hampir tidak ada orang
yang tidak mengenal lembaga MPR.
Seiring dengan tuntutan reformasi, antara lain, yakni, reformasi
konstitusi bertujuan untuk menyempurnakan sistem
ketatanegaraan, termasuk menata ulang kedudukan, tugas dan
wewenang serta susunan keanggotaan lembaga-lembaga
negara. Amendemen UUD 1945 itu, berdampak kepada
penggerogotan kewenangan MPR antara lain, tidak berwenang
lagi mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden kini sudah diserahkan oleh rakyat
secara langsung melalui pemilihan umum (Pasal 6A ayat (1) UUD
1945). Hilanghya point penting pengangkatan Presiden oleh MPR
inilah yang menyebabkan salah satu kewenangan MPR bukan
sebagai lembaga tertinggi negara lagi.
Dengan dipangkasnya kewenangan MPR secara signifikan, sisa-sisa
kewenangan MPR, antara lain, tinggal melantik Presiden
dan/atau Wakil Presiden setelah dipilih oleh rakyat secara
langsung melalui pemilihan umum. Sedangkan, kewenangan

3. MPR untuk merubah UUD 1945 dan memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden setelah Mahkamah Konstitusi
memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela:
dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden, itu hanya bersifat insidentil, (Pasal 7A Jo. Pasal 7B
UUD 1945).Secara periodik, MPR pasca amendemen UUD 1945,
praktis hanya menjalankan tugas rutinitas lima tahunan sekali
yaitu, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tugas
seremonial kenegaraan ini membutuhkan waktu tidak kurang dan
tidak lebih hanya satu setengah jam. Namun demikian, meskipun
secara kelembagaan kewenangan MPR sudah melintuh (lemah)
bukan sebagai lembaga tertinggi negara lagi, ada satu hal yang
menarik dari lembaga MPR ini yaitu, keberadaannya masih tetap
terpatri di hati masyarakat.Sayang sekali, banyak diantara
masyarakat dan kalangan akademisi belum mengetahui bahwa
kedudukan MPR pasca amendemen UUD 1945 telah berubah
menjadi lembaga negara yang memiliki kedudukan sederajat
dengan lembaga-lembaga negara lain. MPR kini berkedudukan
sebagai lembaga negara yang dinyatakan secara tegas di dalam
Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU SUSDUK).
Perubahan UUD 1945 telah mengakibatkan pergeseran sistem
ketatanegaraan dan bekerjanya mekanisme check and balance
secara optimal antarcabang kekuasaan negara dengan prinsip
saling mengimbangi dan mengawasi.

4. TUGAS DAN WEWENANG MPR
Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Dasar 1945 Negara
Republik Indonesia, menjelaskan tugas MPR dan wewenang
MPR adalah :
Tugas dan wewenang MPR yaitu menetapkan dan merubah
Undang-undang Dasar,
Tugas dan wewenang MPR ialah Melantik Presiden dan wakil
presiden berdasarkan hasil dari pemilihan umum dalam Sidang
Paripurna Majelis,
Tugas dan wewenang MPR adalah Memutuskan usul Dewan
Perwakilan Rakyat berdasarkan putusan dari Mahkamah
Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/ wakil presiden
dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/ wakil presiden
diberi kesempatan untuk dapat menyampaikan penjelasan dalam
Sidang Paripurna Majelis,
Tugas dan wewenang MPR yaitu melantik wakil presiden menjadi
presiden apabila ternyata presiden berhenti, mangkat,
diberhentikan atau presiden tidak dapat melaksanakan
kewajibannya dalam masa jabatannya,
Tugas dan wewenang MPR Memilih dan melantik wakil presiden
dari dua calon yang diajukan presiden apabila ternyata terjadi
kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya
selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
Tugas dan wewenang MPR Memilih dan melantik Presiden dan
wakil presiden apabila ternyata keduanya berhenti secara
bersamaan dalam masa jabatan yang dimilikinya, dari dua paket
calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan

5. wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua
dalam pemilihan umum sebelumnya sampai habis masa
jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.
KEANGGOTAAN MPR
MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih
melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan
keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas
anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, menurut
aturan yang ditetapkan undang-undang. Jumlah anggota MPR
periode 2009–2014 adalah 692 orang yang terdiri atas 560
Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR
adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR
yang baru mengucapkan sumpah/janji. Anggota MPR sebelum
memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara
bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung
dalam sidang paripurna MPR. Anggota MPR yang berhalangan
mengucapkan sumpah/janji secara bersama- sama,
mengucapkan sumpah/ janji yang dipandu oleh pimpinan MPR.

6. Wakil Ketua MPR RI: DR. MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID,
MA
Ketua MPR: ZULKIFLI HASAN S.E., M.M.

7. NO NAMA
FRAKSI/KELOMPOK
ANGGOTA
JABATAN
1
Drs. Agun Gunandjar
Sudarsa, Bc.IP., M. Si.
Golongan Karya Ketua
2
Drs. Achmad Basarah,
MH
PDI Perjuangan
Wakil
Ketua
3
Drs. H. Zainut Tauhid
Sa' Adi
Partai Persatuan
Pembangunan
Wakil
Ketua
4 Drs. H. Wahidin Ismail
Kelompok Anggota
DPD
Wakil
Ketua
5 Ir. Agus Hermanto, MM. Partai Demokrat Anggota
6
Laksda TNI (Purn)
Adiyaman Amir
Saputra, S.IP.
Partai Demokrat Anggota
7
Anton Sukartono
Suratto (Mengggantikan
Sutjipto, SH., M.Kn)
Partai Demokrat Anggota
8
Yusyus Kuswandana,
SH.
Partai Demokrat Anggota
9
Angelina Patricia
Pingkan Sondakh, SE.
Partai Demokrat Anggota
10
Ruhut Poltak Sitompul,
SH.
Partai Demokrat Anggota
11
Hj. Himmatul Alyah
Setiawaty, SH., MH.
Partai Demokrat Anggota
12
Ir. Sumanggar Milton
Pakpahan, MM.
Partai Demokrat Anggota
13 Syamsul Bachri, M.Sc. Golongan Karya Anggota
.