Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari kejahatan awal dengan melakukan proses pencucian melalui tahapan placement, layering, dan integration. Unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif berupa transaksi keuangan dan unsur subjektif berupa niat untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan. Contoh kasusnya adalah pembobolan
UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani tindak pidana pencucian uang, termasuk kriminalisasi, alat bukti, penyidikan, penuntutan, pembuktian terbalik, penyitaan, dan perlindungan pelapor.
Dokumen tersebut membahas tentang pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang. Ringkasannya adalah: (1) pencucian uang merupakan tindak pidana yang sulit dibuktikan dan berdampak besar bagi perekonomian, (2) pembuktian terbalik mengalihkan beban pembuktian dari penuntut ke terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana, (3) UU
1. Pencucian uang merupakan masalah serius yang memerlukan penanggulangan bersama. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah seperti menetapkan undang-undang terkait dan kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas pencucian uang.
2. Dokumen tersebut membahas latar belakang, permasalahan, dan pembahasan mengenai pemahaman dasar pencucian uang serta penanggulangannya di Indonesia
Pegawai bank ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang terkait penyimpangan dana yayasan yang menampung sumbangan masyarakat untuk aksi 411 dan 212. Penyidik menetapkan status tersangka kepada pegawai bank bernama Islahudin Akbar atas dugaan perannya dalam pengalihan dana yayasan tersebut.
Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari kejahatan awal dengan melakukan proses pencucian melalui tahapan placement, layering, dan integration. Unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif berupa transaksi keuangan dan unsur subjektif berupa niat untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan. Contoh kasusnya adalah pembobolan
UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani tindak pidana pencucian uang, termasuk kriminalisasi, alat bukti, penyidikan, penuntutan, pembuktian terbalik, penyitaan, dan perlindungan pelapor.
Dokumen tersebut membahas tentang pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang. Ringkasannya adalah: (1) pencucian uang merupakan tindak pidana yang sulit dibuktikan dan berdampak besar bagi perekonomian, (2) pembuktian terbalik mengalihkan beban pembuktian dari penuntut ke terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana, (3) UU
1. Pencucian uang merupakan masalah serius yang memerlukan penanggulangan bersama. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah seperti menetapkan undang-undang terkait dan kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas pencucian uang.
2. Dokumen tersebut membahas latar belakang, permasalahan, dan pembahasan mengenai pemahaman dasar pencucian uang serta penanggulangannya di Indonesia
Pegawai bank ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang terkait penyimpangan dana yayasan yang menampung sumbangan masyarakat untuk aksi 411 dan 212. Penyidik menetapkan status tersangka kepada pegawai bank bernama Islahudin Akbar atas dugaan perannya dalam pengalihan dana yayasan tersebut.
Dokumen tersebut membahas paradigma baru dalam pemberantasan kejahatan dengan menghalangi pelaku untuk menikmati hasil kejahatan, serta menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan untuk membuktikan keterlibatan pelaku. Dokumen juga menjelaskan proses pencucian uang dan berbagai tindak pidana yang berkaitan dengannya menurut undang-undang Indonesia.
Buku ini menjelaskan berbagai jenis tindak pidana korupsi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Terdapat tiga puluh bentuk tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Buku ini juga menjelaskan tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Secara singkat, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari kejahatan lain. Proses pencucian uang terdiri dari tahap penempatan, pelapisan, dan penyatuan kembali. Kasus contoh yang dijelaskan adalah kasus pencucian uang
6 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Tindak Pidana Pencucian Uang, Unive...Rosdiana
Modul ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang, meliputi proses tiga tahapannya (placement, layering, integration), unsur-unsurnya, dan kasus gratifikasi Ahmad Fathanah terkait penambahan kuota impor daging sapi PT. Indoguna Utama. Modul ini menjelaskan bahwa tujuan pencucian uang adalah menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan agar tidak terlacak.
Tindak pidana perdagangan orang didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara kekerasan, paksaan, atau penipuan untuk tujuan eksploitasi. Dokumen ini menjelaskan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, sistem pembuktiannya, dan sanksi yang diberikan kepada pelaku seperti pidana penjara dan denda berat.
Tiga kalimat:
Dokumen tersebut membahas langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam mencegah tindakan pencucian uang, termasuk peraturan yang dikeluarkan dan upaya pengawasan sektor keuangan. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan terkait ketentuan perusahaan dan identifikasi pemilik manfaat.
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup hukum pidana dan asas-asasnya, termasuk pengertian, fungsi, penafsiran, dan asas legalitas dalam hukum pidana.
6. hbl,clara monalisa,hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas me...claramonalisa09
Tugas ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dokumen ini menjelaskan pengertian, unsur, dan tahapan pencucian uang serta sanksi pidananya."
FOLLOW THE MONEY
Follow the money secara harfiah berarti mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana. Jejak-jejak ini akan membawa penyidik dan akuntan forensik ke arah pelaku fraud. Follow the money dilandasi gagasan yang sederhana namun teknik audit investigasi ini sangat ampuh. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur seputar follow the money mengingatkan kita bahwa bukan kejahatan utamanya saja seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan barang dan manusia, pencurian, prostitusi, terorisme, dan lain-lain yang merupakan tindak pidana, tetapi juga pencucian uangnya sendiri adalah tindak pidana.
Uang sangat likuid dan mudah mengalir. Hal tersebut menyebabkan follow the money mempunyai banyak peluang untuk digunakan dalam investigasi. Namun mata uang kejahatan atau currency crime bukanlah uang semata. Mengetahui currency crime akan membuka peluang baru untuk menerapkan teknik follow the money.
Koruptor terbesar di dunia mempunyai beberapa kesamaan. Mereka adalah pemimpin politik, presiden, atau perdana menteri dengan kekuasaan yang sangat besar. Mereka menguasai semua unsur trias politika. Pers dan oposisi dibungkam atau dihabisi ; keamanan Negara menjadi pembenaran. Pemilian umum menjadi pannggung sandiwara. Koruptor terbesar adalah autokrat .
Kekuasan absolut memungkinkan mereka menguasai seluruh sumber perekonomian, termasuk bantuan yang diberikan oleh bank sentral sebagai Lender of the last resort . kekuasaan absolut memungkinkan mereka menjarah kekayaan Negara , termasuk kekayaan Negara yang dibelanjai dengan utang (termasuk utang luar negeri). Mereka adala autokrat dan Kleptokrat, dua sisi dari mata uang yang sama.
Modul ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang yang meliputi proses pencucian uang melalui tiga tahap yaitu placement, layering, dan integration serta unsur-unsur kejahatan tersebut. Modul ini juga menjelaskan transaksi keuangan mencurigakan dan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait pencucian uang.
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana pencucian uang, termasuk definisi, unsur-unsur pidana, proses pencucian uang, kaitannya dengan pendanaan terorisme, kewajiban pelapor seperti bank dan lembaga keuangan lainnya kepada PPATK, serta beberapa contoh kasus pencucian uang.
Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, atau membelanjakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan asal-usulnya. Undang-undang ini menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku perorangan maupun korporasi
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang hukum pidana khususnya dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Ia menjelaskan bahwa hukum pidana bertujuan mencegah perbuatan yang melanggar hukum, dan pencurian kendaraan merupakan masalah sosial yang berdampak negatif bagi masyarakat. Dokumen ini juga mengidentifikasi berbagai pasal hukum pidana yang dapat diterapkan dalam kasus pencurian
Hubungan antara tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah korupsi merupakan kejahatan asal dari pencucian uang, sementara pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari korupsi. Urgensi penanggulangan pencucian uang pada kasus korupsi adalah untuk mengambil kembali aset negara dan mencegah kejahatan menjadi transnasional.
Dokumen tersebut membahas paradigma baru dalam pemberantasan kejahatan dengan menghalangi pelaku untuk menikmati hasil kejahatan, serta menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan untuk membuktikan keterlibatan pelaku. Dokumen juga menjelaskan proses pencucian uang dan berbagai tindak pidana yang berkaitan dengannya menurut undang-undang Indonesia.
Buku ini menjelaskan berbagai jenis tindak pidana korupsi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Terdapat tiga puluh bentuk tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Buku ini juga menjelaskan tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Secara singkat, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari kejahatan lain. Proses pencucian uang terdiri dari tahap penempatan, pelapisan, dan penyatuan kembali. Kasus contoh yang dijelaskan adalah kasus pencucian uang
6 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Tindak Pidana Pencucian Uang, Unive...Rosdiana
Modul ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang, meliputi proses tiga tahapannya (placement, layering, integration), unsur-unsurnya, dan kasus gratifikasi Ahmad Fathanah terkait penambahan kuota impor daging sapi PT. Indoguna Utama. Modul ini menjelaskan bahwa tujuan pencucian uang adalah menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan agar tidak terlacak.
Tindak pidana perdagangan orang didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara kekerasan, paksaan, atau penipuan untuk tujuan eksploitasi. Dokumen ini menjelaskan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, sistem pembuktiannya, dan sanksi yang diberikan kepada pelaku seperti pidana penjara dan denda berat.
Tiga kalimat:
Dokumen tersebut membahas langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam mencegah tindakan pencucian uang, termasuk peraturan yang dikeluarkan dan upaya pengawasan sektor keuangan. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan terkait ketentuan perusahaan dan identifikasi pemilik manfaat.
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup hukum pidana dan asas-asasnya, termasuk pengertian, fungsi, penafsiran, dan asas legalitas dalam hukum pidana.
6. hbl,clara monalisa,hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas me...claramonalisa09
Tugas ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dokumen ini menjelaskan pengertian, unsur, dan tahapan pencucian uang serta sanksi pidananya."
FOLLOW THE MONEY
Follow the money secara harfiah berarti mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana. Jejak-jejak ini akan membawa penyidik dan akuntan forensik ke arah pelaku fraud. Follow the money dilandasi gagasan yang sederhana namun teknik audit investigasi ini sangat ampuh. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur seputar follow the money mengingatkan kita bahwa bukan kejahatan utamanya saja seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan barang dan manusia, pencurian, prostitusi, terorisme, dan lain-lain yang merupakan tindak pidana, tetapi juga pencucian uangnya sendiri adalah tindak pidana.
Uang sangat likuid dan mudah mengalir. Hal tersebut menyebabkan follow the money mempunyai banyak peluang untuk digunakan dalam investigasi. Namun mata uang kejahatan atau currency crime bukanlah uang semata. Mengetahui currency crime akan membuka peluang baru untuk menerapkan teknik follow the money.
Koruptor terbesar di dunia mempunyai beberapa kesamaan. Mereka adalah pemimpin politik, presiden, atau perdana menteri dengan kekuasaan yang sangat besar. Mereka menguasai semua unsur trias politika. Pers dan oposisi dibungkam atau dihabisi ; keamanan Negara menjadi pembenaran. Pemilian umum menjadi pannggung sandiwara. Koruptor terbesar adalah autokrat .
Kekuasan absolut memungkinkan mereka menguasai seluruh sumber perekonomian, termasuk bantuan yang diberikan oleh bank sentral sebagai Lender of the last resort . kekuasaan absolut memungkinkan mereka menjarah kekayaan Negara , termasuk kekayaan Negara yang dibelanjai dengan utang (termasuk utang luar negeri). Mereka adala autokrat dan Kleptokrat, dua sisi dari mata uang yang sama.
Modul ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang yang meliputi proses pencucian uang melalui tiga tahap yaitu placement, layering, dan integration serta unsur-unsur kejahatan tersebut. Modul ini juga menjelaskan transaksi keuangan mencurigakan dan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait pencucian uang.
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana pencucian uang, termasuk definisi, unsur-unsur pidana, proses pencucian uang, kaitannya dengan pendanaan terorisme, kewajiban pelapor seperti bank dan lembaga keuangan lainnya kepada PPATK, serta beberapa contoh kasus pencucian uang.
Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, atau membelanjakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan asal-usulnya. Undang-undang ini menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku perorangan maupun korporasi
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang hukum pidana khususnya dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Ia menjelaskan bahwa hukum pidana bertujuan mencegah perbuatan yang melanggar hukum, dan pencurian kendaraan merupakan masalah sosial yang berdampak negatif bagi masyarakat. Dokumen ini juga mengidentifikasi berbagai pasal hukum pidana yang dapat diterapkan dalam kasus pencurian
Hubungan antara tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah korupsi merupakan kejahatan asal dari pencucian uang, sementara pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari korupsi. Urgensi penanggulangan pencucian uang pada kasus korupsi adalah untuk mengambil kembali aset negara dan mencegah kejahatan menjadi transnasional.
Tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang khusus seperti UU No. 20 Tahun 2001. Korupsi dapat berupa aktif atau pasif dan dihukumi sama beratnya dengan pelaku utama. Pemberantasan korupsi melibatkan lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan lembaga non-pemerintah seperti ICW dan MTI. Contoh kasus korupsi paket E-KTP melibatkan beberapa tersangka seperti Irman
Kasus ini menggambarkan tindakan koruptif yang dilakukan oleh W selaku pejabat pemerintah yang menjabat sebagai ketua panitia pengadaan barang. W menerima uang sebesar Rp100 juta dari S, perwakilan salah satu perusahaan yang mengikuti proses pengadaan barang tersebut. Tindakan W ini merupakan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...moremoremorena
Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, hamper setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur Negara baik pegawai negeri ataupun pejabat Negara yang biasa disebut kalangan atas (upper class). Didalam kepustakaan kriminologi hal ini merupakan salah satu kejahatan jenis kejahatan kerah putih atau “white collar crime”. Seringnya terdengar istilah korupsi di masyarakat telah menunjukkan bahwa perhatian masyarakat semakin meningkat terhadap tindak pidana korupsi “white collar crime” yang dilakukan oleh orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun merekalah yang membuat kemeralatan masyarakat. Timbulnya kejahatan jenis seperti ini menunjukan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbuknya kejahatan, melainkan faktor kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong orang-orang melakukan kejahatan. Penelitian dalam skripsi ini lebih mengkaji pada aspek perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena perumusan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Nampak belum mampu untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa dalam kurun waktu tujuh tahun atau terhitung 2004 hingga 2011, Negara harus menanggung kerugian Rp. 39,3 triliun akibat tindak pidana korupsi.
Pidana khusus diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP karena mencakup delik-delik dan ancaman pidana yang belum diatur dalam KUHP. Ruang lingkup pidana khusus meliputi tindak pidana korupsi, pencucian uang, informasi dan transaksi elektronik, narkotika, psikotropika, dan terorisme, yang masing-masing diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri.
Teks tersebut membahas tentang hukuman mati bagi koruptor dan perdagangan organ tubuh manusia. Pertama, teks mendiskusikan alasan dukungan hukuman mati bagi koruptor karena merugikan negara dan rakyat, namun juga ada pendapat yang tidak setuju karena melanggar hak asasi manusia. Kedua, teks membahas larangan perdagangan organ tubuh manusia karena ancaman kesehatan dan HAM, meski ada pendapat yang setuju
UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU...Muhammad Rafi Kambara
Berdasarkan dokumen tersebut, ada beberapa poin penting yang dapat dirangkum dalam 3 kalimat:
1) Dokumen membahas upaya penanggulangan korupsi melalui jalur hukum pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan implikasinya terhadap UU Tipikor. 2) Beberapa pasal korupsi di RKUHP diantaranya mengatur hukuman pidana untuk korupsi yang dapat berupa pidana
Dokumen tersebut membahas mengenai sistem hukum di Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai berbagai bidang hukum seperti hukum pidana, perdata, tata negara, dan acara. Sayangnya penegakan hukum di Indonesia dinilai masih buruk karena pengaruh uang yang dapat memengaruhi proses hukum, seperti terlihat dari kasus korupsi dan pencurian sandal yang dibahas. Transparansi hukum juga masih perlu d
AN NISA RIZKI YULIANTI
UNIVERSITAS MERCU BUANA (mercu buana university) 2019 JAKARTA, INDONESIA
Prof. Dr. Hapzi Ali,CMA (Dosen Pengampu)
HUKUM BISNIS dan LINGKUNGAN
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdfDenysErlanders
Buku non teks yang bermutu dapat memperkaya pengalaman
belajar siswa. Buku-buku ini menawarkan konten yang inspiratif,
inovatif, dan mendorong pengembangan karakter siswa.
Pemanfaatan buku non teks bermutu membutuhkan peran aktif
guru untuk memilih dan
mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran
