1. 1. Pengertian Bank
Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10
November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2. Jenis-Jenis Bank
1. Bank Sentral
yaitu bank yang tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat
pembayaran yang sah dalam suatu negara dan mempertahankan konversi uang
dimaksud terhadap emas atau perak atau keduanya.
2. Bank Umum
yaitu bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai
jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari
menciptakan sendiri uang giral.
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran.
4. Bank Syariah, yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (sesuai
kaidah ajaran islam tentang hukum riba).
3. Tugas Bank
1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
1. Menetapkan sasaran monter dengan memperhatikan laju inflasi yang
ditetapkannya.
2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara termasuk
tetapi tidak terbatas pada :- Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah
maupun valuta asing
 Penetapan tingkat diskonto
 Penetapan cadangan wajib minimum dan
 Pengaturan kredit dan pembiayaan
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas jasa sisa pembayaran
2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan
laporan tentang kegiatannya
3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi bank

2. 4. Fungsi Bank
1. Penciptaan Uang
Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat
mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang
giral menyebabkan possisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter.
Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan
cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.
2. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi
Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah Menyediakan
mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Hal ini
dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa
yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran.
Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran,
pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas
pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran
elektronik.
3. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat
Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di
Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito,
tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan
bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga
keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan
disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran
kredit.
4. Menyalurkan Dana (Lending)
Sebelum kredit dikucurkan bank terlebih dahulu menilai kelayakan kredit yang
diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerima
kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang
menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan
bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan
bunga simpanan. Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi :
a. Kredit Investasi,
b. Kredit Modal Kerja,
c. Kredit Perdagangan
d. Kredit Produktif,
e. Kredit Konsumtif,
f. Kredit Profesi
5. Pemberian Jasa-Jasa Lainnya
Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan
luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon

3. seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan
jasa-jasa bank.
6. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
7. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional
Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar
transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal.
Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul
karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing
negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan
memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum,
kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani
dengan lebih mudah, cepat, dan murah.
8. Penyimpanan Barang-Barang Berharga
Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu satu jasa yang paling awal yang
ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga
yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja
disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box).
Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa
pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.
9. Melakukan anjak piutang,usaha kartu kredit;
5. Tujuan bank adalah sebagai lembaga yang menunjang pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilnya pertumbuhan ekonomi,
stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Karakteristik Bank Umum
Seperti yang dikutip dalam Pasal 6 UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998 dalam (Rindjin,
2000:99) menyatakan bahwa usaha Bank Umum meliputi:
1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposit berjangka,
sertifikat deposit, tabungan, dan atau bentuk lainnyayang dipersamakan dengan itu;
2. member kredit;
3. menerbitkan surat pengakuan utang;
4. membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan
atas perintah nasabahnya:
5. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan nasabah;
6. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada
bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan
wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
7. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan
dengan atau pihak ketiga;
8. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

4. 9. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu
kontrak;
10. melakukan penepatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dengan bentuk surat
berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian dalam hal debitur
tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli
wajib dicairkan secepatnya;
12. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
13. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip
Syariah, sesuai ketentuan yang ditetapkan BI.
14. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan
lainnya.
Bidang usaha Bank Umum tersebut diatas sangat beraneka ragam, bahkan masih
diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 7, yaitu:
1. melakukan kegiatan valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan BI;
2. melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan,
seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga
kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang di
tetapkan oleh BI;
3. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan
kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus
menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan BI;
4. bertindak sebagai pendiri dana pension dan pengurus dana pension sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan.