HAM merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negaraafifahdhaniyah
Menjelaskan mengenai contoh Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara yang terjadi di negara Indonesia dan juga bentuk penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga dan mengatasi kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban tersebut.
Materi PPKN Kelas XI tingkat SMA/MA. Menjelaskan mengenai definisi atau makna Demokrasi, Bentuk-bentuk demokrasi yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia dan prinsip serta ciri negara penganut asas demokrasi.
Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas X
SMA 2 KUDUS
Disusun oleh : Eva Rahma Indriyani
Materi :
Hakikat warga negara dalam sistem demokrasi
Hak warga negara
Kewajiban Warga Negara
Fungsi Tanggung Jawab dalam demokrasi
Pelanggara Hak Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negaraafifahdhaniyah
Menjelaskan mengenai contoh Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara yang terjadi di negara Indonesia dan juga bentuk penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga dan mengatasi kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban tersebut.
Materi PPKN Kelas XI tingkat SMA/MA. Menjelaskan mengenai definisi atau makna Demokrasi, Bentuk-bentuk demokrasi yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia dan prinsip serta ciri negara penganut asas demokrasi.
Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas X
SMA 2 KUDUS
Disusun oleh : Eva Rahma Indriyani
Materi :
Hakikat warga negara dalam sistem demokrasi
Hak warga negara
Kewajiban Warga Negara
Fungsi Tanggung Jawab dalam demokrasi
Pelanggara Hak Warga Negara
MODUL 1 KELAS XI.pptx Pelanggaran Hak asasi Manusia dalam Perspektif Pancasilasiti22suhaeni82
Tujuan Pembelajaran :
Menganalisis Makna Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia.
Menerapkan sikap saling menghargai dan toleransi terhadap hak asasi manusia sebagai perwujudan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sub Poko Bahasan
Konsep tentang Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum , pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Hakiki, artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
Tidak dapat di cabut, artinya hak asasi manusiatidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau pebedaan lainnya.
Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, social dan budaya.
Secara Umum hak asasi manusia terdiri dari 5 macam yaitu sebagai berikut :
Hak Asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan ( procedural rights )
Hak Asasi Politik ( political rights )
Hak Asasi Pribadi ( Personal rights )
Hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality )
Hak asasi ekonomi ( poverty rights )
Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral,etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setiap orang yang ada di wilayah Negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis,dan hukum internasional.
Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,
Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik.
Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral,etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setiap orang yang ada di wilayah Negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis,dan hukum internasional.
Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,
Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik.
Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral,etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setiap orang yang ada di wilayah Negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis,dan hukum internasional.
Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,
Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal
Penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya
2. Hakikat Hak Asasi Manusia
HAM merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap
manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup
hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan
interaksinya antara individu atau dengan instansi
3. Macam-macam HAM
• Hak asasi pribadi/personal Right
• Hak asasi politik/Political Right
• Hak asasi hukum/Legal Equality Right
• Hak azasi Ekonomi/Property Rigths
• Hak Asasi Peradilan/Procedural Rights
• Hak asasi sosial budaya/Social Culture Right
4. Bentuk Pelanggaran HAM
• Pendekatan pembangunan yang mengutamakan “Security Approach”
• Sentralisasi kekuasaan yang dilakukan oleh Orde Baru
• Kualitas pelayanan publik yang masih rendah sebagai akibat belum
terwujudnya good governance
• Konflik Horizontal dan KonflikVertikal
• Pelanggaran terhadap hak asasi kaum perempuan
• Pelanggaran hak asasi anak
• Sebagai akibat dari belum terlaksananya supremasi hukum di Indonesia
5. Penegakan HAM di Indonesia
• Penegakan HAM pada Orde Lama.
UU No. 1964 yang memungkinkan campur tangan Presiden
terahadap kekuasaan kehakiman dan UU No. 11/PNPS/1963
tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang tidak sesuai
dengan HAM.
6. Penegakan HAM di Indonesia
• Penegakan HAM pada Orde Baru.
Perlindungan dan penegakan HAM pada Orde Baru mulai
luntur ditandai dengan maraknya KKN serta berbagai rekayasa
untuk kepentingan politik dan penguasa
7. Penegakan HAM di Indonesia
• Penegakan HAM pada Orde Reformasi.
Undang Undang RI Nomor 8Tahun 1998 tentang
Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan
atau Penghukuman Lain yang Kejam,Tidak Manusiawi, atau
Merendahkan Martabat Manusia