Dokumen tersebut membahas tentang komitmen keunggulan dalam pelatihan sumber daya manusia dan layanan gaji. Materi pelatihan mencakup keterampilan dasar dan pengetahuan tentang tugas sumber daya manusia dan gaji umum, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, perhitungan lembur, PPh Pasal 21, dan perangkat pendukung. Dokumen ini juga berisi contoh soal latihan dan penjelasan singkat.
Halaman web ini memberikan panduan untuk memohon bantuan kewangan daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) melalui permohonan baru secara atas talian melalui laman web isinar.kwsp.gov.my. Ia menjelaskan langkah-langkah untuk menyemak status, memasukkan maklumat peribadi dan permohonan, serta menyemak dan mengesahkan permohonan. Hak cipta laman web ini dimiliki oleh KWSP.
Laporan ini menjelaskan alur pengajuan pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) di BPJS Ketenagakerjaan. Laporan ini menjelaskan tentang kepesertaan, cara pendaftaran, bukti kepesertaan, iuran dan cara pembayaran, manfaat serta cara mencairkan JHT dan JP. Laporan ini bertujuan untuk memahami proses klaim manfaat program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
RUU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas bagi rakyat Indonesia melalui kemudahan berusaha, peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta peningkatan perlindungan pekerja. RUU ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Kebijakan umum pemerintah dalam urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukmhenra saragih
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan umum pemerintah di bidang koperasi dan UKM. Terdapat pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dokumen ini juga menjelaskan landasan hukum di bidang perkoperasian dan UMKM serta perkembangan koperasi di Indonesia.
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Yudhi Aldriand
Peraturan ini mengatur persyaratan dan besar manfaat tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil (PNS). Manfaatnya meliputi asuransi dwiguna, yang diberikan saat pensiun atau meninggal dunia, dan asuransi kematian untuk PNS, istri/suami, atau anak yang meninggal. Besar manfaat dihitung berdasarkan masa kerja, gaji, dan akumulasi selisih iuran. PT Taspen wajib membukukan akumulasi ter
Sistem pensiun PNS di Indonesia ibarat bom waktu yg siap meledak sewaktu-waktu apabila tidak ada perubahan sistem dlm penyelenggaraannya. Ledakannya akan berdampak pada melonjaknya anggaran negara utk membayar pensiun dan kemungkinan tidak terbayarnya pensiun PNS kedepan. Dalam tulisan berikut ini coba dikupas dan dianalisis berbagai data dan fakta serta solusi yg ditawarkan untuk memutus sumbu bom waktu pensiun PNS di Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam inovasi.
Halaman web ini memberikan panduan untuk memohon bantuan kewangan daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) melalui permohonan baru secara atas talian melalui laman web isinar.kwsp.gov.my. Ia menjelaskan langkah-langkah untuk menyemak status, memasukkan maklumat peribadi dan permohonan, serta menyemak dan mengesahkan permohonan. Hak cipta laman web ini dimiliki oleh KWSP.
Laporan ini menjelaskan alur pengajuan pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) di BPJS Ketenagakerjaan. Laporan ini menjelaskan tentang kepesertaan, cara pendaftaran, bukti kepesertaan, iuran dan cara pembayaran, manfaat serta cara mencairkan JHT dan JP. Laporan ini bertujuan untuk memahami proses klaim manfaat program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
RUU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas bagi rakyat Indonesia melalui kemudahan berusaha, peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta peningkatan perlindungan pekerja. RUU ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Kebijakan umum pemerintah dalam urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukmhenra saragih
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan umum pemerintah di bidang koperasi dan UKM. Terdapat pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dokumen ini juga menjelaskan landasan hukum di bidang perkoperasian dan UMKM serta perkembangan koperasi di Indonesia.
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Yudhi Aldriand
Peraturan ini mengatur persyaratan dan besar manfaat tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil (PNS). Manfaatnya meliputi asuransi dwiguna, yang diberikan saat pensiun atau meninggal dunia, dan asuransi kematian untuk PNS, istri/suami, atau anak yang meninggal. Besar manfaat dihitung berdasarkan masa kerja, gaji, dan akumulasi selisih iuran. PT Taspen wajib membukukan akumulasi ter
Sistem pensiun PNS di Indonesia ibarat bom waktu yg siap meledak sewaktu-waktu apabila tidak ada perubahan sistem dlm penyelenggaraannya. Ledakannya akan berdampak pada melonjaknya anggaran negara utk membayar pensiun dan kemungkinan tidak terbayarnya pensiun PNS kedepan. Dalam tulisan berikut ini coba dikupas dan dianalisis berbagai data dan fakta serta solusi yg ditawarkan untuk memutus sumbu bom waktu pensiun PNS di Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam inovasi.
Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...Oswar Mungkasa
ditulis oleh Oswar Mungkasa dalam Majalah HUDMagz Edisi 4 Tahun 2013. diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Permukiman dan Perkotaan (LP P3I)/HUD Institute
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...candra romanda
1. Dokumen tersebut membahas tentang faktor-faktor penyebab Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (PD) di Kabupaten Musi Banyuasin yang merugi tetap dipertahankan beroperasi. 2. Hampir semua BUMD di kabupaten tersebut mengalami kerugian sejak didirikan sampai sekarang, diantaranya disebabkan oleh besarnya penyusutan aset akibat penyertaan modal pemerintah daerah. 3.
PT. TASPEN memberikan hak asuransi THT kepada peserta melalui prosedur yang melibatkan beberapa divisi. Prosedur tersebut memerlukan dokumen seperti SK Pensiun dan KTP. Premi asuransi dihitung berdasarkan IWP 10% yaitu 3,25% untuk THT dan 4,75% untuk Dana Pensiun dari gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak.
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...Riki Ardoni
Dokumen tersebut memberikan contoh penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 untuk berbagai jenis penghasilan, meliputi:
1. Penghasilan pegawai tetap dengan gaji bulanan atau mingguan
2. Penghasilan pegawai tidak tetap seperti harian, borongan, satuan
3. Penghasilan lain seperti produksi, tantiem, pensiun
4. Penghasilan bukan pegawai seperti jasa dokter
Dokumen ini menjel
Peraturan ini mengatur tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh BUMN untuk membantu usaha kecil dan masyarakat. BUMN diwajibkan membentuk unit khusus untuk mengelola program-program tersebut dengan menyalurkan pinjaman dan bantuan dari dana yang bersumber dari penyisihan laba BUMN. Peraturan ini mengatur ketentuan pelaksanaan program, sumber dana, batasan pinjaman dan bentuk bantuan.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai subjek pajak PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai dan cara perhitungan PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Secara ringkas, bukan pegawai yang terkena PPh Pasal 21 meliputi tenaga ahli, seniman, olahragawan, pengajar dan pemberi jasa lainnya. Perhitungan PPh 21 memperhitungkan penghasilan kena p
Dokumen tersebut membahas ketentuan mengenai pendirian perseroan perorangan dalam UU Cipta Kerja. Pendirian perseroan perorangan dapat dilakukan oleh satu orang warga negara Indonesia dan hanya perlu mengisi pernyataan pendirian secara elektronik. Perseroan perorangan harus mengubah statusnya menjadi perseroan terbatas apabila pemegang sahamnya lebih dari satu orang atau tidak lagi memenuhi kriteria
Dokumen tersebut membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Indonesia. BPJS didirikan berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tujuan, peserta, iuran, dan manfaat dari program-program BPJS.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut menjelaskan tentang Program BPJS Ketenagakerjaan khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian, dan Hari Tua berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; (2) Iuran BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari JKK, JK, dan JHT yang masing-masing memiliki tarif berbeda untuk perusahaan dan tenaga kerja
SOSIALISASI Peraturan Pemerintah NO. 44, 45 dan 46 Tahun 2015 Tentang BPJS Ketenagakerjaan meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JPN)
Dokumen ini membahas perlunya harmonisasi peraturan terkait jaminan pensiun menurut UU No. 13 Tahun 2003, UU Jaminan Sosial Nasional, dan UU BPJS agar tidak terjadi tumpang tindih ketentuan yang dapat menimbulkan konflik hukum. Dokumen ini juga menjelaskan peraturan kunci terkait jaminan pensiun dan langkah-langkah harmonisasi antara ketentuan pensiun dengan pesangon pegawai.
Dokumen tersebut membahas mekanisme penyusunan anggaran dalam program jaminan kesehatan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan anggaran, komponen-komponen biaya yang harus diperhitungkan dalam menentukan besaran iuran/premi, serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam perhitungan iuran/premi asuransi kesehatan.
CIGNA MULTI PROTEKSI (CMP)
• PENDAHULUAN : Asuransi Jiwa Dengan Manfaat Investasi Program Asuransi CIGNA MULTIPROTEKSI merupakan produk asuransi jiwa dengan unsur investasi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Cigna. Produk ini bisa Anda dapatkan melalui Professional Insurance Advisor PT Asuransi Cigna
• PESERTA : Peserta Program Asuransi ini adalah Pegawai, Keluarga, Pengusaha, Petani, Pedagang, Guru, Remaja, Anak-Anak, dll...
• PREMI : Premi yang di bayarkan hanya Rp 700.000 per bulan
1 Premi untuk 1 keluarga
• RIDERS : Pilihan Asuransi tambahan (RIDERS) yang lengkap sesuai kebutuhan Anda.
• BONUS : Bonus Loyalitas setiap 5 tahun sebesar 5% dari Premi Dasar Tahunan.
• GUARANTEED : NO LAPSE GUARANTEED selama 5 tahun pertama
Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...Oswar Mungkasa
ditulis oleh Oswar Mungkasa dalam Majalah HUDMagz Edisi 4 Tahun 2013. diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Permukiman dan Perkotaan (LP P3I)/HUD Institute
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...candra romanda
1. Dokumen tersebut membahas tentang faktor-faktor penyebab Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (PD) di Kabupaten Musi Banyuasin yang merugi tetap dipertahankan beroperasi. 2. Hampir semua BUMD di kabupaten tersebut mengalami kerugian sejak didirikan sampai sekarang, diantaranya disebabkan oleh besarnya penyusutan aset akibat penyertaan modal pemerintah daerah. 3.
PT. TASPEN memberikan hak asuransi THT kepada peserta melalui prosedur yang melibatkan beberapa divisi. Prosedur tersebut memerlukan dokumen seperti SK Pensiun dan KTP. Premi asuransi dihitung berdasarkan IWP 10% yaitu 3,25% untuk THT dan 4,75% untuk Dana Pensiun dari gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak.
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...Riki Ardoni
Dokumen tersebut memberikan contoh penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 untuk berbagai jenis penghasilan, meliputi:
1. Penghasilan pegawai tetap dengan gaji bulanan atau mingguan
2. Penghasilan pegawai tidak tetap seperti harian, borongan, satuan
3. Penghasilan lain seperti produksi, tantiem, pensiun
4. Penghasilan bukan pegawai seperti jasa dokter
Dokumen ini menjel
Peraturan ini mengatur tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh BUMN untuk membantu usaha kecil dan masyarakat. BUMN diwajibkan membentuk unit khusus untuk mengelola program-program tersebut dengan menyalurkan pinjaman dan bantuan dari dana yang bersumber dari penyisihan laba BUMN. Peraturan ini mengatur ketentuan pelaksanaan program, sumber dana, batasan pinjaman dan bentuk bantuan.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai subjek pajak PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai dan cara perhitungan PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Secara ringkas, bukan pegawai yang terkena PPh Pasal 21 meliputi tenaga ahli, seniman, olahragawan, pengajar dan pemberi jasa lainnya. Perhitungan PPh 21 memperhitungkan penghasilan kena p
Dokumen tersebut membahas ketentuan mengenai pendirian perseroan perorangan dalam UU Cipta Kerja. Pendirian perseroan perorangan dapat dilakukan oleh satu orang warga negara Indonesia dan hanya perlu mengisi pernyataan pendirian secara elektronik. Perseroan perorangan harus mengubah statusnya menjadi perseroan terbatas apabila pemegang sahamnya lebih dari satu orang atau tidak lagi memenuhi kriteria
Dokumen tersebut membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Indonesia. BPJS didirikan berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tujuan, peserta, iuran, dan manfaat dari program-program BPJS.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut menjelaskan tentang Program BPJS Ketenagakerjaan khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian, dan Hari Tua berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; (2) Iuran BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari JKK, JK, dan JHT yang masing-masing memiliki tarif berbeda untuk perusahaan dan tenaga kerja
SOSIALISASI Peraturan Pemerintah NO. 44, 45 dan 46 Tahun 2015 Tentang BPJS Ketenagakerjaan meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JPN)
Dokumen ini membahas perlunya harmonisasi peraturan terkait jaminan pensiun menurut UU No. 13 Tahun 2003, UU Jaminan Sosial Nasional, dan UU BPJS agar tidak terjadi tumpang tindih ketentuan yang dapat menimbulkan konflik hukum. Dokumen ini juga menjelaskan peraturan kunci terkait jaminan pensiun dan langkah-langkah harmonisasi antara ketentuan pensiun dengan pesangon pegawai.
Dokumen tersebut membahas mekanisme penyusunan anggaran dalam program jaminan kesehatan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan anggaran, komponen-komponen biaya yang harus diperhitungkan dalam menentukan besaran iuran/premi, serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam perhitungan iuran/premi asuransi kesehatan.
CIGNA MULTI PROTEKSI (CMP)
• PENDAHULUAN : Asuransi Jiwa Dengan Manfaat Investasi Program Asuransi CIGNA MULTIPROTEKSI merupakan produk asuransi jiwa dengan unsur investasi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Cigna. Produk ini bisa Anda dapatkan melalui Professional Insurance Advisor PT Asuransi Cigna
• PESERTA : Peserta Program Asuransi ini adalah Pegawai, Keluarga, Pengusaha, Petani, Pedagang, Guru, Remaja, Anak-Anak, dll...
• PREMI : Premi yang di bayarkan hanya Rp 700.000 per bulan
1 Premi untuk 1 keluarga
• RIDERS : Pilihan Asuransi tambahan (RIDERS) yang lengkap sesuai kebutuhan Anda.
• BONUS : Bonus Loyalitas setiap 5 tahun sebesar 5% dari Premi Dasar Tahunan.
• GUARANTEED : NO LAPSE GUARANTEED selama 5 tahun pertama
Dana Pensiun adalah badan hukum yang menyelenggarakan program pensiun untuk memberikan jaminan penghasilan bagi peserta pada masa pensiun. Dokumen ini menjelaskan pengertian, jenis, pengelolaan, dan contoh Dana Pensiun Perhutani untuk 19.148 karyawannya dengan program pensiun manfaat pasti yang didanai melalui iuran pemberi kerja, peserta, dan hasil investasi.
Dokumen tersebut membahas tentang hak karyawan atas gaji dan pedoman menghitung pajak penghasilan serta masalah pembayaran hak terkait PHK dan perlindungan upah di Indonesia. Dokumen ini memberikan penjelasan mengenai pajak penghasilan atas gaji karyawan, tarif dan perhitungannya, serta contoh perhitungan pajak penghasilan."
Dokumen tersebut membahas upaya Pemerintah Indonesia untuk melindungi UMKM dari dampak pandemi dengan memberikan stimulus fiskal berupa subsidi bunga kredit untuk UMKM, yang telah terealisasi untuk lebih dari 2,5 juta debitur dengan total subsidi sebesar Rp642 miliar."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Ketenagakerjaan di Indonesia dihadapi berbagai tantangan seperti tingginya angka pengangguran yang mencapai 10,9 juta orang akibat faktor demografi, teknologi, dan ketidakmampuan pasar kerja dalam menciptakan lapangan kerja."
Dokumen ini berisi daftar pertanyaan wawancara untuk mengetahui produk dan jasa BPJS Ketenagakerjaan. BPJS menawarkan jaminan perlindungan kecelakaan kerja, kematian, dan masa tua dengan iuran berbeda sesuai perusahaan. Tujuannya memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat. Konsumen butuh KTP dan dokumen lain untuk mendaftar. BPJS bersifat monopoli sehingga wajib bagi perusahaan. Di
Materi Sosialiasi ARIP Kota Mojokerto.pptx30NurHidayah
Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda (ARIP) adalah alat bantu berbasis web untuk menghitung iuran JKN bagi pegawai pemerintah daerah secara mudah, akurat, dan akuntabel berdasarkan 5 komponen penghasilan."
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
1. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 1 of 19
GASI
MENGAJAR
• Effective, Efficient & Productivity
2. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 2 of 19
GETTING STARTED
WITH
HUMAN RESOURCE & PAYROLL SERVICES
3. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 3 of 19
GOALS & OBJECTIVES
Client Handling
Procedure
Knowledge & Skill
Business Plan
Procedure
4. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 4 of 19
BASIC SKILL AND KNOWLEDGE
• Common HR and Payroll Task
• BPJS Kesehatan
• BPJS Ketenagakerjaan
• Overtime Calculations
• Basic PPh Pasal 21
• Supporting Tools
5. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 5 of 19
COMMON HR AND PAYROLL TASKS
• Recruitment
• New Hired
• Attendance
• Personal Development
• Reassignment
• Warning
• Termination
6. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 6 of 19
BPJS KESEHATAN
BPJS Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan secara khusus oleh Pemerintah
untuk menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam (6)
bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, meliputi :
- Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI).
- Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI).
a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya.
b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya.
c. Bukan pekerja dan anggota keluarganya.
7. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 7 of 19
BPJS KESEHATAN
PESERTA BPJS KESEHATAN
BPJS Kesehatan hanya dapat menanggung paling banyak lima (5) anggota keluarga yaitu:
Peserta
Istri/Suami
Tiga (3) Orang Tanggungan Anak
Kelas I diberikan
bagi pekerja
dengan gaji /
upah di atas
Rp4.000.000,-
sampai dengan
Rp8.000.000,-
Kelas II diberikan
bagi pekerja
dengan gaji / upah
sampai dengan
Rp4.000.000,-
8. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 8 of 19
BPJS KESEHATAN
PERHITUNGAN IURAN BPJS KESEHATAN
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 pada Pasal 31 iuran untuk peserta Badan
Usaha yaitu sebesar 5% dari gaji/upah per bulan dengan ketentuan:
4% dibayar oleh Pemberi Kerja
1% dibayar oleh Peserta
Kasus :
Zainal adalah Pekerja Penerima Upah dari PT Sejahtera dan menerima gaji / upah setiap
bulannya sebesar Rp 7.000.000,- .Berapa Iuran BPJS Kesehatan Zainal?
Jawaban:
• Iuran yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja:
Rp7.000.000,- x 4% = Rp280.000,-
• Iuran yang dibayarkan oleh Pekerja
Rp7.000.000,- x 1% = Rp70.000,-
9. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 9 of 19
BPJS KETENAGAKERJAAN
- Visi
Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kebanggaan Bangsa, yang Amanah, Bertata kelola Baik serta Unggul
dalam Operasional dan Pelayanan.
- Misi
Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk :
1. Melindungi dan Menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja
3. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas
melindungi seluruh pekerja melalui 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu:
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- Jaminan Kematian (JKM)
- Jaminan Hari Tua (JHT)
- Jaminan Pensiun (JP)
10. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 10 of 19
BPJS KETENAGAKERJAAN
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang
terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.
- Iuran JKK
Pekerja Penerima Upah : - Tingkat risiko sangat rendah (0.24%) (Penjahitan, Bioskop & Bank)
- Tingkat risiko rendah (0.54%) (Pertanian, Perkebunan & Rumah Makan)
- Tingkat risiko sedang (0.89%) (Perburuan, Kehutanan, Pabrik)
- Tingkat risiko tinggi (1.27%) (Kereta api, Pengolahan limbah)
- Tingkat risiko sangat tinggi (1.74%) (Asam belerang, Korek Api, Pertambangan)
11. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 11 of 19
BPJS KETENAGAKERJAAN
- Jaminan Kematian (JKM)
Memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan
kerja.
Iuran JKM -- Pekerja Penerima Upah : 0.3 %
- Jaminan Hari Tua (JHT)
Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembanganya.
Iuran JHT -- Pekerja Penerima Upah : - 2 % (Pekerja)
- 3.7% (Perusahaan)
12. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 12 of 19
BPJS KETENAGAKERJAAN
- Jaminan Pensiun (JP)
Jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli warisnya
dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun atau mengalami cacat.
Iuran JP -- Pekerja Penerima Upah : - 1 % (Pekerja) - Max. Rp85.124,-
- 2 % (Perusahaan) - Max. Rp170.248,-
13. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 13 of 19
OVERTIME CALCULATIONS
- DEFINISI LEMBUR
Waktu kerja yang melebihi tujuh (7) jam sehari dan 40 jam seminggu untuk enam (6) hari kerja dalam seminggu atau
delapan (8) jam sehari dan 40 jam seminggu untuk lima (5) hari kerja dalam seminggu atau waktu kerja pada hari
istirahat mingguan dan/atau pada hari libur yang ditetapkan pemerintah. (KEMEN NO.102/MEN/VI/2004).
Terdapat dua cara menghitung lembur Karyawan, yaitu:
- Untuk lembur pada hari kerja, rate upah lembur adalah 1,5 x upah sejam pada jam pertama lembur dan 2 x upah
sejam pada jam seterusnya.
- Untuk lembur pada hari istirahat mingguan dan hari libur nasional, yaitu:
A. Untuk perusahaan dengan 5 hari kerja, rate adalah 2 x upah sejam untuk 8 jam pertama, 3 x upah sejam untuk
jam ke-9, dan 4x upah sejam untuk jam ke-10 dan ke-11.
14. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 14 of 19
OVERTIME CALCULATIONS
- Untuk lembur pada hari istirahat mingguan dan hari libur nasional, yaitu:
B. Untuk perusahaan dengan 6 hari kerja, rate adalah 2x upah sejam untuk 7 jam pertama, 3x upah sejam untuk
jam ke-8, dan 4x upah sejam untuk jam ke-9 dan ke-10.
Keterangan: upah 1 jam dihitung dengan rumus 1/173 x upah sebulan
(Peraturan Kemenakertrans No. KEP. 102/MEN/VI/2004 Pasal 8 Ayat (2)).
Mengapa harus dibagi 173 ?
173 adalah Rata-rata Jam Kerja dalam sebulan, berikut ini cara perhitungannya :
Jam Kerja per Minggu : 40 Jam
Jumlah minggu dalam setahun : 52 minggu
Jadi Jam kerja per tahun : 2080 Jam (40 x 52)
Rata-rata Jam Kerja per bulan : 173 (2080 Jam/12 bulan)
15. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 15 of 19
BASIC PPh PASAL 21
- DEFINISI PAJAK
Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya
kemakmuran rakyat. (UU No.28 Tahun 2007 – Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
- SUBJEK PAJAK
1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap
- BUKAN SUBJEK PAJAK
1. Badan Perwakilan Negara Asing
2. Pejabat Perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing
3. Organisasi Internasional
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional
(UU No.36 Tahun 2008 – Pajak Penghasilan)
16. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 16 of 19
BASIC PPh PASAL 21
- OBJEK PAJAK
Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak
yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
- BUKAN OBJEK PAJAK
1. Bantuan / Sumbangan
2. Warisan
3. Pembayaran dari perusahaan asuransi
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura
dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
5. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan
6. Merujuk ke UU No.36 Tahun 2008, Pasal 5 ayat 3
17. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 17 of 19
SUPPORTING TOOLS
- PAYROLL SUPPORTING TOOLS
1. Microsoft Office Excel
2. Human Resources Information System (HRIS)
- TAX SUPPORTING TOOLS
1. e-SPT
2. e-Billing
3. e-Filling
- BPJS SUPPORTING TOOLS
1. e-DABU
2. SIPP
18. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 18 of 19
HOMEWORK
1. Personal Development apa yang dapat memberikan hasil terbaik untuk Karyawan ?
2. Naruto adalah Pekerja Penerima Upah dari PT Konohagakure dan menerima upah setiap bulannya sebesar
Rp 6.500.000,-. Berapa Iuran BPJS Kesehatan ?
3. Luffy adalah Pekerja Penerima Upah dari PT Raftel dan menerima upah setiap bulannya sebesar Rp 50.000.000,-.
Berapa Iuran BPJS Kesehatan ?
4. Goku adalah Pekerja Penerima Upah dari PT Dragonball Z dan menerima upah setiap bulannya sebesar
Rp 25.000.000,-. Berapa Iuran BPJS Ketenagakerjaan ?
5. Seorang Operator Produksi dengan Gaji bulanan Rp 5.000.000,- diminta oleh perusahaan melakukan Lembur
(Overtime) pada hari kerja biasa & hari libur (Hari Senin & Hari Minggu) masing-masing selama 4 Jam. Berapakah upah
lembur yang harus dibayar oleh perusahaan ?
6. Seorang Direktur suatu perusahaan memberikan Beasiswa kepada anaknya yang bekerja diperusahaan tersebut
sebesar Rp.100.000.000,-, Apakah Beasiswa tersebut merupakan Objek Pajak atau Bukan Objek Pajak ? Jelaskan ?
7. Jelaskan masing-masing kegunaan Supporting Tools ?
Note: Dikerjakan dalam Bentuk Excel dengan Format penamaan – “Judul Materi – Nama Lengkap Siswa – Payroll Class”
19. Version of 2 October 2019 “Commitment to Excellence” Page 19 of 19
“THANK YOU”