Dokumen tersebut membahas mekanisme penyusunan anggaran dalam program jaminan kesehatan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan anggaran, komponen-komponen biaya yang harus diperhitungkan dalam menentukan besaran iuran/premi, serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam perhitungan iuran/premi asuransi kesehatan.
1. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian.
2. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan keadilan.
3. Peserta jaminan kesehatan meliputi seluruh penduduk Indonesia dan pekerja asing.
Dokumen tersebut membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Indonesia. BPJS didirikan berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tujuan, peserta, iuran, dan manfaat dari program-program BPJS.
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015BPJS Kesehatan RI
Dokumen tersebut membahas tentang Program Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan yang mencakup pengantar, kepesertaan dan iuran, hak dan kewajiban peserta, serta manfaat jaminan kesehatan.
1. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian.
2. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan keadilan.
3. Peserta jaminan kesehatan meliputi seluruh penduduk Indonesia dan pekerja asing.
Dokumen tersebut membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Indonesia. BPJS didirikan berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tujuan, peserta, iuran, dan manfaat dari program-program BPJS.
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015BPJS Kesehatan RI
Dokumen tersebut membahas tentang Program Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan yang mencakup pengantar, kepesertaan dan iuran, hak dan kewajiban peserta, serta manfaat jaminan kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia. JKN bertujuan memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan target cakupan universal pada tahun 2019. BPJS Kesehatan bertanggung jawab mengelola program JKN secara berkelanjutan.
1.050
Fasilitas Kesehatan tk
Sekunder/Lanjutan:
• RS Pratama: 1.050
• RS Kelas C: 1.000
Fasilitas Kesehatan tk
Tersier/Ujung:
• RS Kelas B: 300
• RS Kelas A: 100
• Rujukan Nasional: 20
28
Perjanjian Kerja Sama (PKS)
SISTEM RUJUKAN
- Rujukan dari faskes primer ke lanjutan
- Rujukan dari lanjutan ke ujung
-
Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas. Dana JKN digunakan untuk membayar tenaga kesehatan dan biaya operasional layanan kesehatan. Sementara dana BOK digunakan untuk mendukung program kesehatan masyarakat seperti imunisasi dan penyuluhan kesehatan. Kedua dana tersebut membantu meningkatkan akses dan
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan menyediakan manfaat pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan serta manfaat nonmedis berdasarkan iuran yang dibayarkan. Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia.
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)enars
JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang baru diluncurkan tanggal 1 Januari 2014, masih menyisakan banyak pertanyaan bagi banyak orang. Agar kita paham tentang JKN, sebaiknya kita banyak menggali berbagai sumber yang menerangkan tentang detil JKN ini. File ini sedikit memberi penjelasan secara ringkas tentang implementasi JKN.
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahSujatmiko Wibowo
Bantuan pemerintah dapat berupa uang, barang atau jasa yang diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintahan/nonpemerintahan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan tepat sasaran. Bantuan pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan dilaksanakan melalui mekanisme penyaluran, pencairan dan pertanggungjawaban yang jelas.
Dokumen tersebut membahas tentang jaminan pelayanan kesehatan di Indonesia melalui BPJS Kesehatan, mencakup landasan hukum, prinsip, program, kepesertaan, iuran, hak dan kewajiban peserta, serta manfaat pelayanan kesehatan yang dijamin dan tidak dijamin."
PSAK No. 18 mengatur standar akuntansi khusus untuk Dana Pensiun yang meliputi penyusunan laporan keuangan, penilaian aktiva, dan pengungkapan. Standar ini diterapkan untuk Program Pensiun Iuran Pasti dan Program Pensiun Manfaat Pasti yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
Getting started with HR and Payroll ServicesSukron Ma'mun
Dokumen tersebut membahas tentang komitmen keunggulan dalam pelatihan sumber daya manusia dan layanan gaji. Materi pelatihan mencakup keterampilan dasar dan pengetahuan tentang tugas sumber daya manusia dan gaji umum, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, perhitungan lembur, PPh Pasal 21, dan perangkat pendukung. Dokumen ini juga berisi contoh soal latihan dan penjelasan singkat.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia. JKN bertujuan memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan target cakupan universal pada tahun 2019. BPJS Kesehatan bertanggung jawab mengelola program JKN secara berkelanjutan.
1.050
Fasilitas Kesehatan tk
Sekunder/Lanjutan:
• RS Pratama: 1.050
• RS Kelas C: 1.000
Fasilitas Kesehatan tk
Tersier/Ujung:
• RS Kelas B: 300
• RS Kelas A: 100
• Rujukan Nasional: 20
28
Perjanjian Kerja Sama (PKS)
SISTEM RUJUKAN
- Rujukan dari faskes primer ke lanjutan
- Rujukan dari lanjutan ke ujung
-
Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas. Dana JKN digunakan untuk membayar tenaga kesehatan dan biaya operasional layanan kesehatan. Sementara dana BOK digunakan untuk mendukung program kesehatan masyarakat seperti imunisasi dan penyuluhan kesehatan. Kedua dana tersebut membantu meningkatkan akses dan
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan menyediakan manfaat pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan serta manfaat nonmedis berdasarkan iuran yang dibayarkan. Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia.
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)enars
JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang baru diluncurkan tanggal 1 Januari 2014, masih menyisakan banyak pertanyaan bagi banyak orang. Agar kita paham tentang JKN, sebaiknya kita banyak menggali berbagai sumber yang menerangkan tentang detil JKN ini. File ini sedikit memberi penjelasan secara ringkas tentang implementasi JKN.
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahSujatmiko Wibowo
Bantuan pemerintah dapat berupa uang, barang atau jasa yang diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintahan/nonpemerintahan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan tepat sasaran. Bantuan pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan dilaksanakan melalui mekanisme penyaluran, pencairan dan pertanggungjawaban yang jelas.
Dokumen tersebut membahas tentang jaminan pelayanan kesehatan di Indonesia melalui BPJS Kesehatan, mencakup landasan hukum, prinsip, program, kepesertaan, iuran, hak dan kewajiban peserta, serta manfaat pelayanan kesehatan yang dijamin dan tidak dijamin."
PSAK No. 18 mengatur standar akuntansi khusus untuk Dana Pensiun yang meliputi penyusunan laporan keuangan, penilaian aktiva, dan pengungkapan. Standar ini diterapkan untuk Program Pensiun Iuran Pasti dan Program Pensiun Manfaat Pasti yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
Getting started with HR and Payroll ServicesSukron Ma'mun
Dokumen tersebut membahas tentang komitmen keunggulan dalam pelatihan sumber daya manusia dan layanan gaji. Materi pelatihan mencakup keterampilan dasar dan pengetahuan tentang tugas sumber daya manusia dan gaji umum, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, perhitungan lembur, PPh Pasal 21, dan perangkat pendukung. Dokumen ini juga berisi contoh soal latihan dan penjelasan singkat.
1. Disampaikan : Kuliah S-2 IKM Minat KMPK
Oleh : Drs. Sugeng Irianto, M.Kes
MEKANISME BUDGETING
DALAM PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN
1
2. Program Jaminan Sosial
Sesuai UU 40/2004 tentang SJSN
Jaminan Sosial :
1. Jaminan Kesehatan
Diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip
ekuitas.
2. Jaminan Kecelakaan Kerja
Diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial.
3. Jaminan Kematian
Diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial.
4. Jaminan Hari Tua
Diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan tabungan wajib.
5. Jaminan Pensiun
Diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan tabungan wajib.
2
3. Prinsip2 Asuransi Sosial
Kegotongroyongan;
Nirlaba;
Keterbukaan;
Kehati-hatian;
Akuntabilitas;
Portabilitas;
Kepesertaan bersifat wajib;
Dana amanat, dan hasil pengelolaan dana dipergunakan
seluruhnya untuk pengembangan program dan dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.
3
4. 4
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SAAT INI
No Jenis Jaminan Penyelenggara Biaya Iuran/Premi
1 Askes PNS PT. Askes Pegawai + Pemerintah
2 Askes Jamsostek PT.Jamsostek Pegawai
3 Askes Asabri PT.Asabri Pegawai + Pemerintah
4 Askes Swasta Asuransi Swasta Masyarakat
5 Askes Jamkesmas Kemenkes RI Pemerintah Pusat
6 Askes Jamkesda UPT Jamkesda Pemerintah Prov/Kab
4
5. PENYELENGGARAAN JAMINAN KES
Pelayanan Kesehatan
PEMERINTAH
ikatan kerja/kontrak
siklus kendali mutu
pemantauan utilisasi
penanganan keluhan
BAPEL
PPK
PESERTA
5
7. Pedoman Pelaksanaan / Petunjuk Tehnis
Paket Pelayanan Kesehatan
Daftar Kepesertaan
Pola Tarif Pemberi Pelayanan Kesehatan
Pusk/Dokel/Rumah Sakit/Laboratorium
Daftar Obat
Naskah Perjanjian Kerja Sama dengan PPK
Dokumen Penyelenggaraan
7
8. Premi = Asuransi Komersial
Iuran = Asuransi Sosial
Sejumlah uang yang dibayarkan oleh
pemegang polis (peserta) kepada Badan
penyelenggara asuransi secara teratur dan
diberikan jaminan atas resiko yang timbul
pada masa waktu tertentu
Premi = Iuran
8
11. Disain Paket Pelayanan
Pola Tarif yang berlaku
Distribusi Umur dan Jenis Kelamin
Tingkat Pekerjaan
Lokasi Geografi
Akses pada Pelayanan Medis
Ekonomi dan Inflasi
Individual Underwriting
Faktor2 yg Mempengaruhi Premi
11
12. Premi Ideal = Rp 40.000 per Jiwa per bulan
(Perhitungan Aktuaris)
Bagaimana kalau Rp 6.000 ?
1. pembatasan paket pelayanan,
2. berlaku iur biaya,
3. perketat rujukan berjenjang
4. minimal jumlah peserta ditetapkan
RPP Premi BPJS Kesehatan Rp 27.500,-
??
Premi sebagai dasar Perencanaan
Anggaran Jaminan Kesehatan
12
14. Pemeriksaan Keuangan :
Inspektorat Kementerian/Pemerintah Daerah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)
Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan
Pengawasan Masyarakat
Masyarakat (Peserta/Tokoh masyarakat)
Lembaga Swadaya Masyarakat
Lembaga Ombusmen Daerah
Lembaga Ombusmen Nasional
Pemeriksaan dan Pengawasan
14
15. UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
PP 38 tahun 2007 pembagian urusan kewenangan
UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN
PP…….. ?
UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS
PP ……. ?
Ketentuan Yang Berlaku
15
16. SKEMA PENYUSUNAN ANGGARAN
JAMINAN KESEHATAN
SKPD / UNIT UTAMA BADAN PERENCANAAN
DAERAH/PUSAT
KOMISI DPRD/DPR RI
BADAN ANGGARAN DPRD / DPR
RI
DPRD / DPR RI (PENGESAHAN)
SUMBER DANA : a. BANSOS
b. PROGRAM KEGIATAN
PENGELOLA : SKPD / UNIT UTAMA
BAGAIMANA DENGAN BADAN PENGELOLA ATAU BPJS KEDEPAN?
16
17. Komitmen Pemerintah Daerah / Pusat)
Komitmen DPRD / DPR RI
Persepsi Eksekutif / Legislatif terhadap
Besaran Premi atau Anggaran
Kecukupan anggaran biaya pelayanan kes
Profit atau Not for Profit dalam pengelolaan
Biaya operasional ?? (10 % atau 40 % )
Faktor2 yg Mempengaruhi Penetapan
Anggaran
17