Dokumen ini membahas perlunya harmonisasi peraturan terkait jaminan pensiun menurut UU No. 13 Tahun 2003, UU Jaminan Sosial Nasional, dan UU BPJS agar tidak terjadi tumpang tindih ketentuan yang dapat menimbulkan konflik hukum. Dokumen ini juga menjelaskan peraturan kunci terkait jaminan pensiun dan langkah-langkah harmonisasi antara ketentuan pensiun dengan pesangon pegawai.

1. Harmonisasi Peraturan
Per-UUan Jaminan Pensiun
Menyongsong Pelaksanaan
Jaminan Pensiun SJSN
A. A. Oka Mahendra, SH.
Jakarta, 13 November 2013

2. OUTLINE
1. Pendahuluan
2. Peraturan Terkait Jaminan
Pensiun
3. Harmonisasi
© PT MARTABAT Prima Konsultindo
2  Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

3. BAGIAN PERTAMA
PENDAHULUAN
© PT MARTABAT Prima Konsultindo
3  Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

4. 1. Pendahuluan
(1)
PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS
Ketenagakerjaan
PT. Jamsostek (Persero) bubar tanpa likuidasi. Semua
aset dan liabilitas, hak dan kewajiban hukumnya beralih
ke BPJS Ketenagakerjaan
© PT MARTABAT Prima Konsultindo
4  Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

5. 1. Pendahuluan
(2)
BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Program
JKK, JHT dan JKM sampai dengan beroperasinya BPJS
Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2015.
BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi
menyelenggarakan Program JKK, JHT, JP dan JKM,
selain program yang dikelola oleh PT. Taspen (Persero)
dan PT. Asabri (Persero) paling lambat 1 Juli 2015.
Program JP bagi buruh/pekerja paling lambat 1 Juli
2015.
© PT MARTABAT Prima Konsultindo
5  Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

6. BAGIAN KEDUA
PERATURAN TERKAIT
JAMINAN PENSIUN
© PT MARTABAT Prima Konsultindo
6  Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

7. 2. Peraturan Terkait Jaminan Pensiun(1)
 UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan
Pelaksanaannya. Salah satu asasnya ialah asas kebebasan
untuk membentuk atau tidak membentuk Dana Pensiun.
 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya
Pasal-pasal berikut:
- Pasal 99 yang menjamin hak pekerja/buruh atas jamsostek
- Pasal 167 PHK pekerja/buruh memasuki usia pensiun
___dengan ketentuan sbb:
© PT MARTABAT Prima Konsultindo
7  Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

8. 2. Peraturan Terkait Jaminan Pensiun(2)
Pasal 167 PHK pekerja/buruh memasuki usia pensiun dengan
ketentuan sbb:
1) Pekerja/buruh diikutkan dalam Program Pensiun yang
iurannya dibayar penuh oleh Pengusaha, maka
Pekerja/buruh tidak berhak memperoleh uang pesangon.
(Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja
(Pasal 156 ayat (3)) tetapi tetap berhak atas uang
penggantian hak (Pasal 156 ayat (4))
2) Dalam hal manfaat pensiun yang diterima sekaligus lebih
kecil dari 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan 1 kali
ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan ketentuan Pasal 156 ayat
(4) maka selisihnya dibayar oleh Pengusaha.
© PT MARTABAT Prima Konsultindo
8  Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

9. 2. Peraturan Terkait Jaminan Pensiun(3)
Lanjutan…
3) Pekerja/buruh diikutkan dalam Program Pensiun yang iuran/preminya
dibayar oleh Pengusaha dan Pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan
dengan uang pesangon adalah uang pensiun yang iuran/preminya
dibayar oleh Pengusaha.
4) Ketentuan tersebut diatas dapat diatur lain dalam perjanjian kerja,
Peraturan Perusahaan atau PKB
5) Dalam hal pekerja/buruh tidak diikutkan dalam program pensiun,
pengusaha wajib memberikan kepada pekerja 2 kali ketentuan Pasal
156 ayat (2), 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Pasal 156 ayat
(4).
6) Hak atas manfaat pensiun tersebut tidak menghilangkan hak
pekerja/buruh atas JHT yang bersifat wajib sesuai ketentuan PerUUan.
© PT MARTABAT Prima Konsultindo
9  Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

10. 2. Peraturan Terkait Jaminan Pensiun(4)
 UU No. 40 Tahun 2004 (Pasal 39-42)
- Kepesertaan wajib
- Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip
__asuransi sosial atau tabungan wajib
- Manfaat pasti
- Peserta  pekerja yang telah membayar iuran
- Manfaat berwujud uang tunai diterima setiap bulan sebagai
o Pensiun hari tua
Pensiun anak
o Pensiun cacat
Pensiun orang tua
o Pensiun janda/duda
© PT MARTABAT Prima Konsultindo
10  Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

11. 2. Peraturan Terkait Jaminan Pensiun(5)
Lanjutan…
- Masa Iur minimal 15 tahun
- Besarnya iuran untuk Peserta Penerima Upah ditentukan
__berdasarkan persentase tertentu dari upah/penghasilan atau
__jumlah nominal tertentu yang ditanggung bersama antara
__Pemberi Kerja dan Pekerja
 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS
- BPJS = Badan Hukum Publik
- BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Program”:
JKK; JHT; JP; dan JKm.
© PT MARTABAT Prima Konsultindo
11  Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

12. 2. Peraturan Terkait Jaminan Pensiun(6)
 Peraturan Pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS untuk
menentukan Program JP yang perlu disusun:
- Perpres mengenai manfaat pensiun
- PP mengenai besarnya iuran JP
- Perpres mengenai penahapan pendaftaran sebagai peserta
__program jaminan sosial
- Peraturan Pelaksanaan tersebut sedang dipersiapkan oleh
__Pemerintah
© PT MARTABAT Prima Konsultindo
12  Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

13. BAGIAN KETIGA
HARMONISASI
© PT MARTABAT Prima Konsultindo
13  Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

14. 3. HARMONISASI(1)
 UU Nomor 13 Tahun 2003 perlu diharmonisasikan dengan
UU SJSN dan UU BPJS khususnya yang terkait dengan
Jaminan Pensiun bagi Pekerja/buruh dengan ketentuan yang
terkait dengan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan
uang penggantian hak pekerja/buruh
 Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, yang
dapat menimbulkan konflik dan memberatkan salah satu
pihak
© PT MARTABAT Prima Konsultindo
14  Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

15. 3. HARMONISASI(2)
DPPK dan DPLK dapat terus dilanjutkan karena
keduanya bersifat sukarela, tetapi Pemberi Kerja
secara bertahap tetap harus memenuhi
kewajibannya mendaftarkan dirinya dan pekerjanya
sebagai peserta program JP kepada BPJS
Ketenagakerjaan setelah BPJS Ketenagakerjaan
mulai beroperasi.
© PT MARTABAT Prima Konsultindo
15  Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun

16. Ruko Kebayoran Arcade Blok C2/31, Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Pusat Kawasan Niaga, Sektor 7, Tangerang Selatan 15224
Telp.
021. 74870811
Fax.
021. 74870811 ext. 401
E-mail martabat@jamsosindonesia.com
Web http://www.jamsosindonesia.com/
© PT MARTABAT Prima Konsultindo
16  Harmonisasi Peraturan Per-UUan Jaminan Pensiun