Dokumen tersebut membahas tentang program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pengangguran, serta manfaat, ruang lingkup, dan syarat-syarat yang berlaku untuk masing-masing program."
Materi Sosialisasi JHT Sesi 1_FINAL.pptxpadlah1984
Program Jaminan Hari Tua (JHT) memberikan perubahan peraturan terkait pengambilan manfaat JHT bagi peserta. Berdasarkan Permenaker 2 Tahun 2022, manfaat JHT dapat diambil ketika peserta mencapai usia 56 tahun, tanpa memandang alasan berhenti bekerja seperti mengundurkan diri atau PHK. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta.
Dokumen tersebut membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Indonesia. BPJS didirikan berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tujuan, peserta, iuran, dan manfaat dari program-program BPJS.
Dokumen tersebut membahas tentang program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pengangguran, serta manfaat, ruang lingkup, dan syarat-syarat yang berlaku untuk masing-masing program."
Materi Sosialisasi JHT Sesi 1_FINAL.pptxpadlah1984
Program Jaminan Hari Tua (JHT) memberikan perubahan peraturan terkait pengambilan manfaat JHT bagi peserta. Berdasarkan Permenaker 2 Tahun 2022, manfaat JHT dapat diambil ketika peserta mencapai usia 56 tahun, tanpa memandang alasan berhenti bekerja seperti mengundurkan diri atau PHK. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta.
Dokumen tersebut membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Indonesia. BPJS didirikan berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tujuan, peserta, iuran, dan manfaat dari program-program BPJS.
1.050
Fasilitas Kesehatan tk
Sekunder/Lanjutan:
• RS Pratama: 1.050
• RS Kelas C: 1.000
Fasilitas Kesehatan tk
Tersier/Ujung:
• RS Kelas B: 300
• RS Kelas A: 100
• Rujukan Nasional: 20
28
Perjanjian Kerja Sama (PKS)
SISTEM RUJUKAN
- Rujukan dari faskes primer ke lanjutan
- Rujukan dari lanjutan ke ujung
-
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Perubahan tersebut mencakup peningkatan manfaat program asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian, seperti manfaat perawatan di rumah, beasiswa pendidikan bagi anak korban, serta manfaat lainnya.
Materi ini saya buat untuk memberikan pemahaman pada relawan Jamkeswatch yang baru bergabung untuk lebih memahami tentang Jamkeswatch dan BPJS Kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pemeliharaan kesehatan. Dibahas pula jenis-jenis jaminan, cara penghitungan iuran, besaran manfaat, dan tata cara pengajuan klaim untuk masing-masing jaminan.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai perubahan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia dari sebelumnya di bawah PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan UU 40/2004 dan UU 24/2011. Program-program jaminan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun kini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan perubahan skema manfaat
Dokumen tersebut membahas tentang pelindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor perkebunan khususnya kelapa sawit. Terdapat penjelasan mengenai manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja seperti perawatan medis, santunan, beasiswa pendidikan, dan lainnya. Juga dijelaskan prosedur pelaporan kasus ke
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek pajak, pemotong pajak, penerima penghasilan yang dikenakan pajak, penghitungan besarnya penghasilan, penghasilan yang
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia. JKN bertujuan memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan target cakupan universal pada tahun 2019. BPJS Kesehatan bertanggung jawab mengelola program JKN secara berkelanjutan.
1.050
Fasilitas Kesehatan tk
Sekunder/Lanjutan:
• RS Pratama: 1.050
• RS Kelas C: 1.000
Fasilitas Kesehatan tk
Tersier/Ujung:
• RS Kelas B: 300
• RS Kelas A: 100
• Rujukan Nasional: 20
28
Perjanjian Kerja Sama (PKS)
SISTEM RUJUKAN
- Rujukan dari faskes primer ke lanjutan
- Rujukan dari lanjutan ke ujung
-
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Perubahan tersebut mencakup peningkatan manfaat program asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian, seperti manfaat perawatan di rumah, beasiswa pendidikan bagi anak korban, serta manfaat lainnya.
Materi ini saya buat untuk memberikan pemahaman pada relawan Jamkeswatch yang baru bergabung untuk lebih memahami tentang Jamkeswatch dan BPJS Kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pemeliharaan kesehatan. Dibahas pula jenis-jenis jaminan, cara penghitungan iuran, besaran manfaat, dan tata cara pengajuan klaim untuk masing-masing jaminan.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai perubahan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia dari sebelumnya di bawah PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan UU 40/2004 dan UU 24/2011. Program-program jaminan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun kini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan perubahan skema manfaat
Dokumen tersebut membahas tentang pelindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor perkebunan khususnya kelapa sawit. Terdapat penjelasan mengenai manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja seperti perawatan medis, santunan, beasiswa pendidikan, dan lainnya. Juga dijelaskan prosedur pelaporan kasus ke
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dokumen ini menjelaskan subjek, objek pajak, pemotong pajak, penerima penghasilan yang dikenakan pajak, penghitungan besarnya penghasilan, penghasilan yang
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia. JKN bertujuan memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan target cakupan universal pada tahun 2019. BPJS Kesehatan bertanggung jawab mengelola program JKN secara berkelanjutan.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
2. Perlindungan sosial untuk
menjamin seluruh rakyat
agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup
yang layak.
Jaminan
Sosial
*Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
Tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial
3. DASAR HUKUM PELAKSANAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
UU No.40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
UU NO. 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021
tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
5. BPJS
PT JAMSOSTEK PT ASKES
5
PROGRAM
1
PROGRAM
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
6. Penerima Upah Bukan Penerima Upah
5 Program
(JKK, JKM, JHT, JP, JKP)
3 Program
(JKK, JKM, JHT)
Apa saja manfaat Jamsostek?
Karyawan Usaha Swasta,
Karyawan BUMD/BUMN/Non
ASN
Pedagang, Petani, Nelayan, Ojek,
Tukang, Buruh Harian Lepas,
Pemangku, dll
7. Penerima Upah Bukan Penerima Upah
5 Program
(JKK, JKM, JHT, JP, JKP)
3 Program
(JKK, JKM, JHT)
Segmen
Peserta
Tidak ada batasan usia
pendaftaran
Batasan usia pendaftaran
pertama < 65 tahun
Kesempatan mengikuti
manfaat tambahan MLT, BSU,
Paritrana Award, dan program
lain
Belum bisa mengikuti manfaat
tambahan
Berbadan
Hukum
Perorangan
8. Jaminan
Kecelakaan
Kerja
✔ Kecelakaan di jalan, di tempat kerja/usaha,
dan saat dinas
✔ Ada hubungan kerja
✔ Unsur ruda paksa / cidera (contoh:
terjatuh, tertabrak, dll)
9. 1 Dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya
melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui.
Mulai keluar halaman rumah dan berada di jalan umum
2 Kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja, dilihat dari:
1. Terjadi di tempat kerja
2. Adanya perintah kerja dari atasan
3. Melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan
perusahaan sepanjang kegiatan ada kaitannya dengan dinas
4. Melakukan hal-hal lain yang sangat penting dan mendesak dalam
kerja atas izin atau sepengetahuan perusahaan
Kriteria Kecelakaan Kerja
3
Ruda paksa/cidera (terjatuh, tertabrak, terpotong, dll), dilihat dari:
Adanya luka fisik yang minimal ditandai dengan memar
3
10. Pengangkutan
• Darat : Rp 5 juta
• Laut : Rp 2 juta
• Udara : Rp 10 juta
Perawatan &
Pengobatan
• Sesuai kebutuhan medisnya
(Unlimited)
• Langsung ke RS terdekat
• Rawat inap setara kelas 1 RSUD
setempat
• Homecare: Rp 20 juta
Sementara Tidak Mampu
Bekerja
• 12 bulan pertama : 100% upah
• Seterusnya : 50% upah
Cacat
• Santunan cacat hingga 56 x upah
• Alat bantu dan alat ganti untuk anggota
badan yang hilang/tidak berfungsi (gigi
tiruan, kacamata, tangan/kaki robot, dll)
Meninggal Dunia
Santunan Kematian: 48 x upah +
Rp 12 juta
Biaya pemakaman Rp 10 juta
Beasiswa Anak Peserta :
Total beasiswa Rp 174 juta untuk 2
orang anak
Sesuai PP Nomor 82/2019
11.
12.
13.
14. Saat terjadi kecelakaan kerja langsung ke RS atau Klinik terdekat
Kemudian laporankan JKK melalui https://intip.in/jkkform
atau hubungi Pembina/Perisai Kantor BPJamsostek
No. Berkas PU BPU
1. Kartu Peserta Fisik atau Digital Salinan Salinan
2. Kartu Tanda Penduduk Salinan Salinan
3. Kronologi Kejadian Asli Asli
4. Formulir JKK Tahap I (Form 3) Asli Asli
5. Absensi dan Jadwal Kerja (jika ada) Salinan Tidak perlu
6. Surat Perintah Tugas/Lembur (jika diperlukan) Asli Tidak perlu
15. Hal-hal yang perlu dicantumkan
dalam kronologis kecelakaan:
✔Data diri peserta
✔Data badan usaha (jika ada)
✔Jenis pekerjaan
✔Menjelaskan runtutan waktu dan tempat
kejadian
✔Proses kecelakaan
✔Bagian tubuh yang luka atau terkena
benturan
✔Alat transportasi yang digunakan (jika
kejadian dalam perjalanan)
✔Rute yang dilalui
✔Penanganan yang sudah dilakukan
16. Jaminan
Kematian
Peserta yang meninggal dunia bukan akibat
kecelakaan kerja.
Dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga
baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun
santunan berupa uang.
Santunan kematian
total Rp 42.000.000
Santunan kematian Rp 20.000.000
Santunan berkala Rp 12.000.000
Biaya pemakaman Rp 10.000.000
Manfaat tambahan :
Beasiswa total Rp 174.000.000
(untuk masa iur min 3 tahun)
19. Syarat Klaim
Jaminan
Kematian
Fotocopy Akta Kematian/dokumen pengganti*
Fotocopy Rekening Tabungan Ahli Waris
Surat Pengantar dari Perusahaan (khusus PU)
Kartu peserta BPJamsostek (asli) / Kartu Elektronik
Fotocopy KTP Tenaga Kerja dan Ahli Waris
Fotocopy Kartu Keluarga
Fotocopy Akta Nikah (jika sudah menikah)
*) Dokumen pengganti : Surat Kematian dari Lurah & dilegalisir dari Lurah sampai Camat dan didukung Surat
Kematian dari Rumah Sakit (jika meninggal di Rumah Sakit)
20. Bapak Alex
Seorang Chef dengan penghasilan Rp 4.000.000/bulan
Manfaat yang didapatkan:
Bila kecelakaan kerja:
1. Transportasi ke fasilitas Kesehatan
2. Pengobatan & perawatan SAMPAI SEMBUH
3. Santunan pengganti penghasilan Rp 4.000.000/bulan
4. Bila mengakibatkan cacat total tetap, mendapat santunan Rp 224.000.000
5. Bila meninggal karena kecelakaan kerja, ahli waris mendapat:
• Santunan Rp 192.000.000 + Rp 22.000.000 = Rp 214.000.000
• Beasiswa untuk 2 orang anak total Rp 174.000.000
Bila meninggal dunia (diluar kecelakaan kerja):
Santunan kematian Rp 42.000.000
Simulasi
21.
22. (PP Nomor 46 Tahun 2015)
Usia pensiun ditetapkan
58
tahun
Manfaat Berkala
Minimum : Rp 363.300,- per bulan
Maksimum : Rp 4.357.900,- per bulan
30. DANA JAMINAN HARI TUA
Kredit Konstruksi
(KK/FPPP)
Pinjaman Renovasi
Perumahan (PRP)
Pinjaman Uang
Muka Perumahan
(PUMP)
Kredit Pemilikan
Rumah (KPR)
Rp 150 juta
(maks)
Rp 200 juta
(maks)
Rp 500 juta
(maks)
Maks
(80%xRAB)
JENIS & BESARAN MLT Perumahan
1
SUKU BUNGA
-BIRR+5%(maks) : KPR, PRP, PUMP
-BIRR+6% (maks) : KK
Tenaga kerja
Peserta
Developer/
Pengembang
2
3
4
Manfaat Layanan Tambahan (MLT)
Perumahan
BANK PENYALUR
Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT)
31.
32. Mulai dari
per orang/Bulan
Untuk 2 Program Dasar
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
(JKK dan JKM)
Rp 16.800
Bukan Penerima Upah
33. 1. Fotokopi SIUP/NIB badan
usaha
2. Fotokopi NPWP badan usaha
3. Fotokopi KTP masing-masing
tenaga kerja
4. Formulir pendaftaran peserta
badan usaha
Syarat Pendaftaran Peserta
Penerima Upah (kolektif)
1. Foto KTP atau KK tenaga kerja
2. Nomor HP
3. Jenis Profesi
4. Pilihan Iuran
Syarat Pendaftaran Peserta
Bukan Penerima Upah
(per orang)
Pembayaran Iuran : Kantor Pos, ATM, Internet
Banking, Agen BRILink, Agen BNI46, PERISAI,
dan Merchant Online
35. PEDULI DIRI SENDIRI
PEDULI KELUARGA
JAMSOSTEK SOLUSINYA!!
Kantor Cabang Badung Kuta
Jl. Raya Kuta No. 18 B
T (0361) 475 5433
F (0361) 475 5433
E kcp.badung@bpjsketenagakerjaan.go.id
www.bpjsketenagakerjaan.go.id