More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Geopolitik Indonesia dan Contoh Kasus PT Freeport Indonesia | Kewarganegaraan
Similar to Geopolitik Indonesia dan Contoh Kasus PT Freeport Indonesia | Kewarganegaraan (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Geopolitik Indonesia dan Contoh Kasus PT Freeport Indonesia | Kewarganegaraan
- 1. dipresentasikan oleh Kelompok 9 Novica Widyasari (1510411148) dan Novya Ulfa (1510411044)
- 57. KASUS I Kisruh Freeport—Menteri Rizal: Ini Perebutan Antar Geng
- 58. KASUS II Mantan Sekda, Camat dan Lurah Teluk Kabung Tengah Ditahan Kajari Padang
- 77. Kasus
- 80. Kasus Dugaan Korupsi PLTU Teluk Sirik Berlanjut Mantan Sekda, Camat dan Lurah Teluk Kabung Tengah Ditahan Kajari Padang Rabu, 05 November 2014 | 20:05:56 WIB | Hukum Padang, LN--Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Teluk Sirih, Kota Padang, Sumatera Barat, mengantarkan Firdaus K, mantan Sekretaris Daerah Kota Padang dan Syafruddin, mantan Camat Bungus Teluk Kabung dan Ejisrin, mantan Lurah Teluk Kabung Tengah, ke Lapas Muaro Padang. Pada Rabu (5/11/2014) ketiganya ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang karena disangkakan terlibat Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan dan jalan. Sebelum ketiga tersanPenahanan dilakukan setelah ketiga tersangka menjalani proses pemeriksaan selama 8 jam, sejak pukul 10.00-hingga pukul 18.00 WIB pada Rabu (5/11/2014). Ketiganya ditahan karena tersangkut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Teluk Sirih, Kota Padang, Sumatera Barat. Penetapan tersangka Firdaus K setelah adanya surat perintah penyidikan (sprindik) No Print-634/N.3/Fd.1/12/2011. Sementara, Syafruddin dan Ejisrin berdasar sprindik nomor Print-635/N.3/Fd.1/12/2011. Sebelum, Basri Dt Rajo Nan Sati, waktu itu menjabat sebagai Ketua KAN Bungus Teluk Kabung Padang, juga ditetapkan sebagai tersangka, namun dibebaskan karena masa tahanannya habis. Kasus ini bermula dari adanya percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik berkapasitas 10 ribu MW. Selanjutnya untuk penentuan lokasi, dilakukanlah PT PLN (Persero) Jasa Engineering pada 21-23 Januari 2007. Ada dua alternatif lokasi yang akan dibangun di luar Pulau Jawa dengan kapasitas 2x100 MW, salah satunya di Teluk Sirih, Kelurahan Sungai Pisang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat. Untuk pembebasan lahan proyek PLTU ini, Pemerintah Kota Padang membentuk panitia pengadaan lahan yang diketui Firdaus K, yang saat itu juga menjabat sebagai Sekda Padang. Setelah melakukan pengukuran tanah seluas sekitar 40 hektare, ternyata ada sebagian lahan yang masuk kawasan hutan lindung, tetapi tak digubris panitia, sehingga akhirnya pihak PT PLTU mencairkan dana sebesar Rp2,9 miliar untuk biaya pembebasan lahan. Sementara itu, berdasarkan analisis Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Padang bersama BPN Padang, sebagian tanah itu dinyatakan masuk kawasan hutan lindung. Kemudian, Pemko Padang menyurati Dinas Kehutanan Sumbar meminta penegasan dan dinyatakan bahwa seluruh tanah itu seluas 40 hektare merupakan hutan lindung. Disarankan agar PLN menempuh proses pinjam pakai penggunaan kawasan hutan ke Menteri Kehutanan.
- 81. Selanjutnya, panitia ini menggelar rapat pada 25 Oktober 2007, dan pada prinsipnya menyetujui tanah yang disepakati untuk pembangunan PLTU Teluk Sirih seluas 34,5 ha. Dari jumlah itu, disepakati 20,5 ha diperuntukan jadi tanah ulayat nagari Teluk Kabung. Kemudian 27 Oktober 2007, mengadakan rapat lagi untuk menentukan pembagian tanah 20,5 ha. Tanah itu dibagi menjadi 3 persil untuk enam orang yang mewakili tokoh masyarakat, di antaranya untuk Basri Dt Rajo Nan Sati dan Asrul seluas 70 ribu meter persegi, Idris dan Syahbirin seluas 69.373 meter persegi serta Nuzirmen dan Sarma Yusuf seluas 65 ribu meter persegi. Sementara itu, tanah seluas 20,5 ha tersebut diberikan ganti rugi berupa silih jariah sebesar Rp15 ribu per meter persegi. Kemudian pada 11 Desember 2007, Gubernur Sumbar mengajukan permohonan pada Menteri Kehutanan untuk dapat menerbitkan berita acara penghapusan kawasan hutan agar pembangunan PLTU yang bersifat strategis dapat terlaksana. Namun, 28 Januari 2008, Walikota Padang meminta sembari menunggu proses status kawasan dari Menhut, agar manajemen PLN segera membayarkan ganti rugi atau santunan siliah jariah ke masyarakat. PT PLN menyurati Kejaksaan untuk memberikan pendapat hukum. Pihak Kejaksaan memberi saran, agar panitia pengadaan tanah melakukan revisi atas ketetapan hasil inventarisasi kepemilikan hak atas tanah tersebut dan beberapa saran lainnya. Kemudian, 27 Maret 2008, Menhut memberikan persetujuan penetapan kembali kawasan hutan lindung melalui mekanisme penghapusan dan penerbitan berita acara tata batas. Pada 28 Mei 2008, PLN mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan ke Menhut. Walau permohonan izin masih dalam proses, Kabag Pertanahan Setdako Padang selaku sekretaris panitia pengadaan, Fatyudidin mengajukan daftar nominatife penggarap tanah negara. Sebagai pendukung dibuatkanlah surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang ditandatangai masing-masing pihak per persil, 6 Juni 2008 seolah-olah tanah tersebut merupakan tanah adat atau tanah ulayat. Pada 28 Juni 2008, didadakan rapat oleh Basri Dt Rajo Nan Sati dan menetapkan rincian penggunaan uang Rp2,9 miliar. Waktu itu dana tersebut telah berada di rekening BNI Cabang Imam Bonjol. Dari dana tersebut telah dibagikan-bagikan kepada masyarakat sebanyak Rp1,6 miliar. Sisanya masih tersimpan di BNI. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 15 Ayat (2) Perpres No 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembanguanan untuk kepentingan umum jo Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 82. Hasil analisis Kasus : Mantan Sekda, Camat dan Lurah Teluk Kabung Tengah Ditahan Kajari Padang Penulis : Novica Widyasari (1510411148) Judul kasus : Mantan Sekda, Camat dan Lurah Teluk Kabung Tengah Ditahan Kajari Padang Kata inti : 1.Mantan Sekda,Camat dan Lurah Teluk Kabung Tengah 2.Pembangunan PLTU 3.Kawasan hutan lindung 4.Pembebasan lahan 5.Pembagian dana kepada masyarakat Rumusan masalah : Mengapa penyalahgunaan lahan terjadi di kalangan penguasa Hasil analisis : Perbuatan terdakwa melanggar: 1. Pasal 15 Ayat (2) Perpres No 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembanguanan untukNkepentingan umum (2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.“ 2. Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UU NO 20 Tahun 2001 – Setiap orang yang secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperkonomian negara”
- 83. 3. Pasal 3 Jo Pasal 18 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UU NO 20 Tahun 2001. “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” 4. Pasal 8 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UUNO 20 Tahun 2001 “Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berhargatersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”
- 84. Bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh.Yang dimana di masa penjajahan rakyat Indonesia mengalami penderitaan,kesengsaraan ,kemiskinan,dan kebodohan. Sebagai bangsa yang terjajah dan terpisah sangat sulit mempersatukan pada saat itu.Maka bangsa Indonesia berupaya mengembagkan konsepsi tentang visi bangsa yaitu sebagai bangsa yang bersatu serta dalam wilayah yang utuh. Posisi Indonesia yang starategis dan mempunyai keberagaman budaya mempunyai dua peluang.Secara positif,dapat menjadikan modal bangsa Indonesai sendiri untuk menuju cita- cita,peluang ini harus di upayakan secara terus menerus .Secara negatif,sangat mudah terjadi konflik atau perpecahan,peluang ini harus ditanggulangi agar tidak terjadi. Menjadikan Indonesia yang satu dan utuh merupakan cita-cita nasional,tujuan nasional maupun visi nasional.Cita-cita nasional seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea II adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka,bersatu,berdaulat,adil dan makmur.Sedangkan tujuan nasional tertuang pada Pembukaan UUD 1945 Alinea IV salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.Visi nasional Indonesia menurut ketetapan Tap MPR No.VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia Masa Depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius,manusiawi,bersatu,demokratis,adil,sejahtera,maju,mandiri,serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Bagi bangsa Indonesia,geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan meanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut.Wawasan Nusantara adalah Wawasan Nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.
- 85. Untuk masa sekarang ini perlu adanya interpretasi yang tepat mengenai hal wawasan nusantara.Sebagaimana Wawasan Nusantara mengajarkan perlunya kesatuan sistem politik,sistem ekonomi,sistem,sistem sosial,sistem budaya,dan sistem pertahanan keamanan dalam lingkup negara nasional Indonesia. Mantan Sekretaris Daerah Kota Padang yaitu Firdaus K,Syafruddin mantan Camat Bungus Teluk Kabung,dan Ejisrin mantan Lurah Teluk Kabung Tengah ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang karena terlibat dalam kasus dugaan korupsi lahan PLTU Teluk Sirih Kota Padang yang akan dibangun Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Perbuatan ketiga terdakwa ini berawal saat adanya pelaksanaan pembebasan lahan dan jalan untuk proyek pembangunan PLTU 2 × 100 MW Teluk Sirih Kota Padang PT PLTU mencairkan dana sebesar Rp 2,9 miliar karena menurut panitia dari seluruh luas lahan ada sebagian lahan yang masuk kawasan hutan lindung. Berdasarkn analisis Dinas Pertanian,Peternakan dan Kehutanan Padang bersama BPN Padang hanya sebagian lahan yang merupakan kawasan hutan lindung.Namun,Pemko Padang meminta penegasan kepada Dinas Kehutanan Sumbar karena seluruh lahan yang diperuntukan pembangunan merupakan kawasan hutan lindung,dan disarankan agar PLN melalui proses pinjam pakai. Basri Dt Rajo Nan Sati menetapkan rincian penggunaan uang Rp2,9 miliar. Dana sebesar 1,6 miliar telah dibagikan kepada masyarakat dan sisanya tersimpan di rekening BNI.
- 86. Lahan seluas 20,5 hektare, diakui sebagai lahan kaum yang dikeluarkan atas haknya oleh Walnagari Basri Dt Rajo Nan Sati, sehingga diminta ganti.Pada kenyataannya lahan tersebut berstatus sebagai kawasan hutan lindung milik negara, yang tidak seharusnya dilakukan ganti rugi. Akibat perbuatan ketiga terdakwa ini, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp2,9 miliar. Majelis hakim menilai, perbuatan ketiga terdakwa ini telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Dalam pertimbangan hakim disebutkan, hal yang memberatkan terdakwa karena tak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan yang meringankan karena terdakwa bersikap baik selama persidangan, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Ketidakpuasan rakyat Padang yang diakibatkan oleh penguasaan oleh Mantan Sekda, Camat dan Lurah atas kekayaan sumber daya alam daerah secara berlebihan.Dengan anggapan kekayaan sumber daya alam tidak hanya milik penduduk Padang tetapi milik seluruh bangsa Indonesia,yang dalam kenyataannnya dikuasai oleh Mantan Sekda, Camat dan Lurah. Jika dalam penerapan itu ia menerapkan peraturan yang berlaku, maka penduduk Padang akan memperoleh bagian yang wajar dan adil dari hasil pengolahan sumber daya alam sehingga dapat dimanfaatkan rakyat setempat untuk membangun wilayahnya dari berbagai aspek kehidupan.
Editor's Notes
- Menurut Machiavelli, sebuah negara akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil: a. Dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan, segala cara dihalal kan. b. Untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba (devide et impera) adalah sah. c. Dalam dunia politik, (yang disamakan dengan kehidupan binatang buas), yang kuat pasti dapat bertahan dan menang.
- Paham ini muncul pada abad ke-18, saat sedang marak paham perdagangan bebas (Merchantilisme), yang merupakan nenek moyang libertisme. Dua ahli ini berpendapat ukuran keberhasilan ekonomi suatu bangsa adalah seberapa besar surplus ekonominya, terutama diukur dengan emas. Paham ini yang kemudian memicu nafsu kolonialisme negara Eropa Barat mencari emas ke tempat lain. Inilah yang memotivasi Columbus untuk mencari daerah baru yaitu Amerika, yang kemudian diikuti oleh Magelhaen dan Iain-lain berkeliling dunia. Paham ini juga mendorong Belanda untuk melakukan perdagangan (VOC) dan pada akhirnya menjajah Nusantara selama tiga setengah abad. Tampak dengan jelas dari penjajah Belanda ini bahwa segala cara dihalalkan, adu domba dan praktek hukum rimba.
- Bangsa Indonesia Cinta Damai, tetapi Lebih Cinta Kemerdekaan". Dengan demikian maka wawasan nasional Indonesia tidak mengembangkan ajaran/ teori tentang kekuasaan dan adu kekuatan, karena hal ini mengandung benih-benih persengketaan dan ekspansionisme—dan itu tidak sesuai dengan bangsa Indonesia.
- Manusia akan senantiasa memenuhi kebutuhan dan keinginannya, bahkan ia tak mudah puas dengan apa yang dimilikinya. Begitu pula dengan negara, yang mana merupakan kumpulan dari manusia yang secara institusi dipersatukan di dalamnya. Suatu negara memang tak serta-merta dapat bertingkah laku ‘semaunya’, karena dalam tingkatan tinggi negara yang berada dalam lingkup internasional tidak berdiri sendiri dan hidup berdampingan dengan negara lain. Sebagai mahkluk sosial, akan ada jalinan hubungan antara satu negara dengan negara lain seperti kerja sama. Namun sebagai mahkluk yang berevolusi, suatu negara juga harus mempetahankan hidupnya dan berkompetisi dengan negara lain demi mencapai sasaran berikut ini: kesejahteraan, kekuasaan, dan kedaulatan. Maka dari itu...
- Semua itu merupakan konsep dari geopolitik klasik. Karena pada nyatanya, kondisi geopolitik kini telah berbeda dari kondisi geopolitik klasik.
- Geopolitik merupakan ilmu yang dinamis. Pada awalnya geopolitik dikenal agresif, ekspansif, dan mengundang perang. Geopolitik klasik juga cenderung terfokus pada penguasaan teritori serta pengembangan sumber daya, serta penempatan negara sebagaii aktor tunggal dalam penentuan Geopolitik. Geopolitik pada masa awal kemunculannya cenderung dikaitkan dengan penguasaan wilayah dan teritori yang secara nyata terlihat antara time, space, dan people. Sementara itu...
- Globalisasi dan informasionalisasi telah membuat Geopolitik bertransformasi (O’Thuatail & Dalby 1998, 8). Terdapat kekaburan antara unsur time, people dan space; interaksi antar manusia semakin intensif dan tidak lagi memandang batasan waktu yang ada, sebuah kejadian yang terjadi di benua lain begitu cepat tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang hampir bersamaan.
- Berwujud kerja sama (cooperation)
- Setiap negara bagaikan sebuah simbiosis yang saling membutuhkan. Sehingga satu sama lain saling terikat. John Burton (1997) mengatakan bahwa dunia bagaikan sebuah jaring laba-laba, apabila satu tali terputus maka akan mengganggu keseluruhan sistem yang telah berjalan. Salah satu pendukung hal tersebut adalah juga karena pesatnya laju arus informasi. Maka dari itu, geopolitik pada era kontemprorer bersamaan dengan globalisasi mulai memunculkan berbagai aktor lain yang turut menentukan jalannya percaturan politik internasional. Aktor-aktor tersebut antara lain MNC, NGO, dan lain sebagainya. Sehingga bentuk ancaman yang muncul bagi negara tidak lagi berasal dari luar atau dari negara lain yang saling berhadapan. Namun ancaman bagi suatu negara kini dapat berasal dari aktor-aktor baru tersebut.
- Masih ada negara-negara yang masih terpengaruh oleh doktrin geopolitik klasik. Contohnya Malaysia, yang mencoba mengklaim pulau Sipadan dan Linggitan, atau melakukan ekspansi wilayah Sabah (semula milik Filipina Selatan), atau Cina yang baru menyadari betapa Kepulauan Senkaku (yang selama ini dikelola Jepang) memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa dan berusaha ‘menyuarakan’ klaimnya atas pulau tersebut.
- Ajaran wawas an nasional bangsa Indonesia menyatakan bahwa : Ideologi dipergu nakan sebagai landasan idiil dalam menentukan polttik nasio nalnya, dihadapkan kepada kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dengan segala aspek kehidupan nasionalnya, agar bangsa Indo-nesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya dttengah-tengah per kembangan dunia.
- Bersadarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki naluri, akhlak dan daya pikir, sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dengan alam semesta dan dengan Penciptanya. Kesa daran ini menumbuhkan cipta, kasra dan karya untuk memperta hankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke gene rasi. Berdasarkan kepada kesadaran yang dipengaruhi oleh lingkung annya, manusia Indonesia memiliki berbagai motivasi antara lain demi terciptanya suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan serta demi terselenggaranya keteraturan dalam membina hubungan antar sesamanya. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah bersema yam dan berkembang dalam hati dan sanubari serta kesadaran bang sa Indonesia, temnasuk dalam menggali dan mengembangkan wawas an nasional yang dapat kita lihat sebagaia berikut:
- Bersadarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki naluri, akhlak dan daya pikir, sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dengan alam semesta dan dengan Penciptanya. Kesa daran ini menumbuhkan cipta, kasra dan karya untuk memperta hankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke gene rasi. Berdasarkan kepada kesadaran yang dipengaruhi oleh lingkung annya, manusia Indonesia memiliki berbagai motivasi antara lain demi terciptanya suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan serta demi terselenggaranya keteraturan dalam membina hubungan antar sesamanya. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah bersema yam dan berkembang dalam hati dan sanubari serta kesadaran bang sa Indonesia, temnasuk dalam menggali dan mengembangkan wawas an nasional yang dapat kita lihat sebagaia berikut:
- Deklarasi Djuanda pada saat itu sempat mendapat pertentangan dari beberapa negara, Meskipun Deklarasi Djuanda yang menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia bertambah 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tapi waktu itu belum diakui secara internasional.
- Belum timbul rasa kebangsaan, namun sudah timbul semangat bernegara. Kaidah-kaidah sebagai negara modem seperti: rumusan falsafah negara belum jelas, konsepsi cara pandang belum ada, yang ada hanya berupa slogan-slogan seperti yang drtulis oleh Mpu Tantular "Bhineka Tunggal Ika”
- Lahirnya kesadaran akan pentingnya sebuah persatuan dalam bernegara dalam rangka meng-halau penjajah dari bumi Republik ini. Kehadiran penjajah telah merapuhkan budaya nusantara oleh budaya Barat yang disebut "Renaisance". Kehadiran penjajah telah mengakibatkan penderitaan dan kepahitan yang sangat panjang, namun disisi lain menimbulkan sema ngat senasib sepenanggungan untuk bertekad memerdekakan diri.
- Timbulnya "semangat kebangsaan" ditandai dengan lahirnya organisasi modern seperti Budo Utomo tanggal 20 Mei 1908. Semangat ini merupakan modal dari konsepsi atau cara pandang kebangsaan atau "Wawasan Kebangsaan Indo nesia"
- Perjuangan yang tidak kalah pentingnya adalah perjuangan dalam forum intemasional dalam rangka menentukan wilayah teritorial Indonesia mulai sejak bertakunya Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie, dimana luas laut teritorial hanya selebar 3 mil dari garis pangkal masing-masing pulau, kemudian berhasil dengan di deklarasikannya Deklarasi Djuanda tahun 1957 dimana berdasarkan Deklarasi ini Indonesia berhasil merubah batas wilayah perairan dari 3 mil menjadi 12 mil diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik ter luar dari pulau-pulau Indonesia. Perjuangan di dunia internasional untuk diakuinya wilayah Nusantara sesuai dengan Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, merupakan rang kaian perjuangan yang cukup panjang untuk memperoleh pengukuhan bagi azas negara kepulauan di forum internasional. Dimulai sejak konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional yang pertama pada tahun 1958, kemudian yang kedua pada tahun 1960 dan akhirnya pada konferensi ketiga tahun 1982, pokok-pokok azas negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam United Nations Conven tion on the Law Of the Sea (UNCLOS) 82. Dengan bertakunya UNCLOS 82 ini luas wilayah teritorial Indonesia bertambah dengan Zone Ekonomi Ekseklusif (ZEE) yang panjangnya 200 mil diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia.
- Mantan Sekda, Camat dan Lurah Teluk Kabung Tengah Ditahan Kajari Padang
- Kisruh Freeport—Menteri Rizal: Ini Perebutan Antar Geng
- KETIDAKTRANSPARANAN DATA: Tidak ada nominal pasti dan konsisten dari berbagai sumber terkait pendapatan PT. Freeport Indonesia serta royalti yang mereka berikan kepada Indonesia. Data dari Kompas menyatakan bahwa pada tahun 2005, Indonesia hanya mendapat royalti sekitar 9,4% ditambah pajak dari total pendapatan Freeport pada tahun itu sebesar US$ 4,2 miliar. Hal ini membuat Dengan menyedot kekayaan alam di sana, Freeport mampu meraih total pendapatan US$ 2,3 miliar pada tahun 2004, lalu meningkat menjadi US$ 4,2 miliar pada tahun 2005. Banyak data yang menunjukan kelalaian pemerintah dalam mengurus harta rakyat. Misalnya, dalam kasus Freeport, Indonesia hanya mendapat royalti sekitar 9,4% ditambah pajak. Padahal, total pendapatan Freeport pada tahun 2005 adalah US$ 4,2 miliar dolar dengan kontrak karya sampai 2041 (kompas, November, 2006). Ironisnya, kantong-kantong kemiskinan rakyat Indonesia di bumi Papua justru berada di kawasan konsesi pertambangan Freeport. Penduduk Kabupaten Mimika, lokasi di mana Freeport berada, terdiri dari 35% penduduk asli dan 65% pendatang. Pada tahun 2002, BPS mencatat sekitar 41 persen penduduk Papua dalam kondisi miskin, dengan komposisi 60% penduduk asli dan sisanya pendatang. Pada tahun 2005, Kemiskinan rakyat di Provinsi Papua, yang mencapai 80,07% atau 1,5 juta penduduk.
- *Negosiasi oleh Pemerintah: pembangunan unit pengolahan dan pemurnian (smelter), pengurangan luas area tambang dari 212.950 hektar menjadi 125.000 hektar, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP), kenaikan royalti untuk penerimaan Negara dari 1% menjadi 3.75%, divestasi saham sebesar 30% kepada BUMN/BUMD sesuai aturan yang berlaku, serta penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri hingga 100% (saat ini SDM yang digunakan Freeport sudah mencapai 98% warga lokal, sedangkan penggunaan barang peoduksi dalam negeri telah mencapai 60%). (Yazid, 2015)
- Freeport Indonesia menawarkan divestasi saham 10,64% sebesar 1,7 miliar dollar AS. Sementara harga saham Freeport McMoran (induk dari Freeport Indonesia) semakin menurun. Menurut perhitungan dari ahli, untuk mendapat 10,64% saham Freeport McMoran, kita hanya perlu mengeluarkan 537 milliar dollar AS.
- Jangan terburu-buru dan terpancing oleh semangat “Nasionalisasikan Freeport!” tanpa diiringi oleh pemahaman mendalam terkait masalahnya. Jangan sampai kita menasionalisasikan Freeport atas dasar nafsu yang besar belaka. Sebab, akuisisi (pengakuan) perusahaan tambang tak serupa dengan akuisisi migas. Kalau dalam kasus migas seluruh aset (seperti mesin, alat berat, dan lain sebagainya) menjadi milik pemerintah dengan hanya mengganti biaya recovery, berbeda dengan tambang. Dalam akuisisi perusahaan tambang, maka seluruh aset akan turut ‘dibawa pulang’ oleh Freeport. Hal itu memunculkan pertanyaan baru—bagaimana bisa beroperasi? Kalau pun ada pilihan untuk membeli aset tersebut, maka sudah pasti membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Dan keefektifannya patut ditinjau ulang.
- Tingkatkan infrastruktur-infrastruktur di luar Jawa, agar menandakan bahwa pengembangan ekonmi akan diratakan di seluruh daerah sehingga tidak memberik kesan bahwa perekonomian terpusat ke Jawa yang bukannya tidak mungkin akan menimbulkan kecemburuan daerah. Integrasi wilayah harus ditekankan pada bagaimana menangani wilayah tersebut sebagai bagian dari negara, dan bukan sebagai “zona eksploitatif” di dalam negara sendiri.
- Bila Kontrak Freeport Tidak Diperpanjang Maka yang perlu dipersiapkan pemerintah adalah handover perusahaan Freeport kepada BUMN, mengingat Freeport juga telah menyetujui untuk melakukan divestasi secara bertahap. Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Franky Sibarani, sudah selayaknya PT Aneka Tambang (Persero) Tbk sebagai BUMN pertambangan Indonesia mengambil jatah saham yang akan dilepas PT. Freeport Indonesia pada tahun 2015. Selain dinilai sudah mampu dari segi pendanaan, Antam juga dianggap sudah berpengalaman dalam pengolahan mineral untuk mengambil alih Freeport nantinya. Pemerintah harus mengantisipasi batas waktu kontrak Freeport yang akan habis pada tahun 2021 mendatang. Sisa waktu enam tahun harus benar-benar dimanfaatkan pemerintah untuk menyiapkan segala sesuatu guna mengakuisisi saham Freeport yang akan dilepas. (Nashrillah, 2015)
- Mantan Sekda, Camat dan Lurah Teluk Kabung Tengah Ditahan Kajari Padang