Pancasila merupakan dasar negara kita, selain itu juga sebagai sistem ketatanegaraan, sumber dari segala sumber hukum, ideologi, sistem filsafat, pandangan hidup, sistem etika dan masih banyak lagi, sehingga mempelajari dan mengkaji ulang terkait dengan Pancasila merupakan kewajiban bagi masyarakat Indonesia sehingga nilai-nilai yang ada pada masyarakat tidak hilang dengan adanya kemajuan teknologi sekarang.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...Universitas Sriwijaya
Model tradisional administrasi publik tetap menjadi teori manajemen
sektor publik yang paling lama dan unsur – unsurnya tidak hilang dalam
sekejap, namun teori ini kini dianggap kuno dan kebutuhan masyarakat yang
berubah dengan cepat.
Sistem Administrasi sebelumnya mempunyai satu karakteristik yang
bersifat pribadi yaitu didasarkan atas kesetiaan kepada individu tertentu
seperti raja, menteri, bukan impersonal tetapi bedasarkan legalitas dan hukum.
Pancasila dan sistem pendidikan novian putra a 17060484100 2017 ikor c
1.
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya dan
masyarakat
3. Sedangkan Pancasila Secara etimologi
istilah Pancasila berasal dari bahasa
Sansekerta yang memiliki arti Panca artinya
lima Syila artinya batu sendi, alas/dasar
Syiila artinya peraturan tingkah laku yang
baik Pancasila adalah dasar filsafat Negara
Republik Indonesia yang secara resmi
disahkan oleh PPKI pada tanggal 18
Agustus 1945
4. pancasila sendiri merupakan sekumpulan
materi didikan dan pengenalan akan
pancasila Jadi pendidikan sebagai dasar
negara, dan untuk menanamkan ideologi
pancasila itu sendiri kepada anak didik
5. Menurut Hamid Darmadi (2013), menyatakan
bahwa Hakekat pendidikan Pancasila adalah
upaya sadar dan terencana untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga
negara dengan menumbuhkan jati diri dan
moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan
hak dan kewajiban dalam bela negara, demi
kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa
dan negara
6. Hakikat Pendidikan Pancasila di Indonesia
adalah sebagai program pendidikan yang
berdasarkan nilai-nilai pancasila untuk
mengembangkan dan melestarikan nilai
luhur dan moral yang berakar pada budaya
bangsa yang diharapkan menjadi jati diri
yang diwujudkan dalam bentuk perilaku
dalam kehidupan sehari hari
8. Secara historis bahwa nilai-nilai yang
terkandung dalam setiap sila Pancasila
sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi
dasar Negara Indonesia secara obyektif historis
telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri.
Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila tersebut
tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri.
Oleh karena itu berdasarkan fakta obyektif
secara historic kehidupan bangsa Indonesia
tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai
Pancasila.
9. Setiap bangsa di dunia dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
senantiasa memiliki suatu pandangan hidup,
filsafat hidup serta pegangan hidup agar tidak
terombang-ambing dalam kancah pergaulan
masyarakat internasional. Pandangan hidup
bagi suatu bangsa adalah bangsa yang tidak
memiliki kepribadian dan jati diri, sehingga
bangsa itu mudah terombang-ambing dari
pergaulan, dari pengaruh yang berkembang di
luar.
10. Landasan yuridis perkuliahan Pendidikan
Pancasila di pendidikan tinggi tertuang
dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal
39 telah menetapkan bahwa isi kurikulum
setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan,
wajib memuat Pendidikan Pancasila,
Pendidikan Agama dan Pendidikan
Kewarganegaraan.
11. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan
filosofis bangsa Indonesia merupakan suatu
keharusan moral secara konsisten
merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan
dengan mendasarkan pada nilai-nilai dalam sila-sila
pancasila. Secara filosofis, bangsa Indonesia
sebelum mendirikan negara sebagai bangsa yang
berketuhanan dan berperikemanusiaan secara
objektif, manusia Indonesia adalah berketuhanan,
berperikemanusiaan yang adil dan beradab serta
berusaha mempertahankan persatuan untuk
mewujudkan keadilan.
12. Dengan diberlakukannya Undang-undang
Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun
2003, diberlakukan kurikulum yang dikenal
dengan nama Kurikulum berbasis
Kompetensi tahun 2004 dimana Pendidikan
Kewarganegaraan berubah nama menjadi
Kewarganegaraan.
13. (a) Kewarganegaraan (1956)
(b) Civics (1959)
(c) Kewarganegaraan (1962)
(d) Pendidikan Kewarganegaraan (1968)
(e) Pendidikan Moral Pancasila (1975)
(f) Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan
(1994)
(g) Pendidikan Kewarganegaraan (UU No. 20
Tahun 2003)