Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (18)
Similar to REKONSTRUKSI MASYARAKAT INDONESIA REFORMASI
Similar to REKONSTRUKSI MASYARAKAT INDONESIA REFORMASI (20)
More from Nureskylukman
REKONSTRUKSI MASYARAKAT INDONESIA REFORMASI
- 1. Merekonstruksi Perkembangan Masyarakat Indonesia Pada Masa Orde Reformasi
- 2. 1. Membuat analisis berbagai kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan B.J Habibie dan Kronologi Jatuhnya 2. Memaparkan Secara lisan berbagai kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan Gusdur dan kronologi jatuhnya
- 3. Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru yakni sebanyak 48 partai politik Membebaskan narapidana politik (napol) seperti Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994) Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen
- 4. Membentuk tiga undang-undang yang demokratis yaitu : 1. UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik 2. UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik 3. UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik Menetapkan 12 Ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00
- 5. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 6. 1. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri, dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer (ABRI), Golkar, PPP, dan PDI. 2. Kebebasan Menyampaikan Pendapat Pada masa pemerintahan Habibie, orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum. Presiden Habibie memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat-rapat umum maupun unjuk rasa atau demontrasi.
- 7. Namun khusus demontrasi, setiap organisasi atau lembaga yang ingin melakukan demontrasi hendaknya mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan tempat untuk melakukan demontrasi tersebut. Hal ini dilakukan karena pihak kepolisian mengacu kepada UU No.28 tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 3.Masalah Dwifungsi ABRI Menanggapi munculnya gugatan terhadap peran dwifungsi ABRI menyusul turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan, ABRI melakukan langkah-langkah pembaharuan dalam perannya di bidang sosial-politik.
- 8. Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di Perwakilan Rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap yaitu dari 75 orang menjadi 38 orang. Langkah lain yang di tempuh adalah ABRI semula terdiri dari empat angkatan yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta Kepolisian RI, namun mulai tanggal 5 Mei 1999 Polri memisahkan diri dari ABRI dan kemudian berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI pun berubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 4.Reformasi Bidang Hukum Pada masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie dilakukan reformasi di bidang hukum Reformasi hukum itu disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang dimasyarakat.
- 9. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Habibie untuk mereformasi hukum mendapatkan sambutan baik dari berbagai kalangan masyarakat, karena reformasi hukum yang dilakukannya mengarah kepada tatanan hukum yang ditambakan oleh masyarakat. 5.Sidang Istimewa MPR alam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, telah dua kali lembaga tertinggi Negara melaksanakan Sidang Istimewa, yaitu pada tahun 1967 digelar Sidang Istimewa MPRS yang kemudian memberhentikan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto menjadi Presiden Rebuplik Indonesia.
- 10. Kemudian Sidang Istimewa yang dilaksanakan antara tanggal 10 – 13 Nopember 1998 diharapkan MPR benar- benar menyurahkan aspirasi masyarakat dengan perdebatan yang lebih segar, lebih terbuka dan dapat menampung, aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Hasil dari Sidang Istimewa MPR itu memutuskan 12 Ketetapan. 6.Pemilihan Umum Tahun 1999 Pemilihan Umum yang dilaksanakan tahun 1999 menjadi sangat penting, karena pemilihan umum tersebut diharapkan dapat memulihkan keadaan Indonesia yang sedang dilanda multikrisis. Pemilihan umum tahun 1999 juga merupakan ajang pesta rakyat Indonesia dalam menunjukkan kehidupan berdemokrasi.
- 11. Maka sifat dari pemilihan umum itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Presiden Habibie kemudian menetapkan tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaan pemiliahan umum tersebut.
- 12. Merekapitulasi perbankan Merekonstruksi perekonomian Indonesia. Melikuidasi beberapa bank bermasalah. Manaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat hingga di bawah Rp.10.000,- Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.
- 13. 27 Januari 1999 Pemerintah mengumumkan kebijakan baru mengenai penyelesaian masalahTimor Timur secara adil, damai, bermartabat, dan konstitusional 5 Mei 1999 Dilangsungkan penandatanganan kesepakatan penentuan pendapat diTimor Timur antara Menlu RI Ali Alatas, Menlu Portugal Jaime Gama disaksikan SekjenPBB Kofi Annan di New York
- 14. 1 Juni 1999 Pemerintah membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur (Satgas P3TT) yang memulai tugasnya pada tanggal dipimpin Duta Besar AgusTarmidzi, guna menindaklanjuti isi persetujuan New York 3 Juni 1999 UNAMET (United Nations Assistance Mission in East Timor ), yakni sebuah badan PBB untuk Timor Timur dipimpin oleh Ian Martin secara resmi didirikan di Dili untuk mengawasi dan menyelenggarakan penentuan pendapat
- 15. 30 Agustus 1999 Pelaksanaan penentuan pendapat di Timor Timur dengan difasilitasi oleh PBB. Namun, dalam jajak pendapat mengenai status Timor Timur tersebut diperoleh hasilmayoritas rakyat Timor Timur menginginkan lepas atau merdeka dari Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI) 31 Agustus 1999 Terjadi Kerusuhan di Timor-timur. Kerusuhan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan kelompok prointegrasi atas kekalahannya dalam jajak pendapat. Dalam kerusuhan tersebut terjadi perusakan, pembakaran, penembakan, dan pembunuhan di seluruh Timor Timur
- 16. 4 September 1999 Berdasarkan hasil penentuan pendapat yang diumumkan, 78,5 persen rakyat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia. Hasil jajak pendapat tersebutmemang mengejutkan banyak pihak di Indonesia, yang sebelumnya memperkirakan hasilnyaakan dimenangkan oleh kelompok prointegrasi 9 September 1999 Pemerintah segera menerapkan sistem darurat militer di Tim-Tim
- 17. 12 September 1999 Presiden Habibie menyetujui masuknya PasukanPemelihara Perdamaian PBB Interfet ( Internatonal Force for East Timor ) guna bersama-samadengan TNI melakukan kerja sama keamanan di Timor Timur.Berdasarkan hasil penentuan pendapat rakyat Timor Timur 25 Oktober 1999 pemerintah secara resmi menyerahkan Timor Timur kepadaPBB dan sejak tanggal 30 Oktober 1999 Timor Timur secara resmi telah terpisah dariIndonesia. Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkan Habibie. Upaya ini akhirnya berhasil dilakukan pada Sidang Umum 1999, ia memutuskan tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Dan akhirnya B.J. Habibie mengundurkan diri dari bursa calon presiden, dan digantikan oleh Abdurahman Wahid berdasarkan Pemilu 1999
- 18. Pada tahun 2000, Gus Dur melakukan kebijakannya untuk mengganti nama Provinsi Irian Jayamenjadi Provinsi Papua dan menyebut orang Irian sebagai orang Papua Merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang dianggapnyatidak efesien Menaikan Gaji Pegawai Negeri hingga 27% ada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan Tahun Baru Cina (Imlek) menjadi hari libur opsional. Sewaktu Gus Dur menjabat presiden, lingkungan istana boleh dikunjungi seluruhrakyat.
- 19. Kronologi Jatuhnya Gusdur 27 Januari 2001 Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk kedalam anarkisme. Ia lalu mengusulkan pembubaran DPR jika hal tersebut terjadi. Pertemuan tersebut menambah gerakan anti-Wahid. Pada pertemuan dengan rektor-rektor universitas
- 20. 1 Februari 2001 DPR bertemu untuk mengeluarkan nota terhadap Gus Dur. Nota tersebut berisi diadakannya Sidang Khusus MPR dimana pemakzulan Presiden dapat dilakukan. Anggota PKB hanya bisa walk out dalam menanggapi hal ini. Nota ini juga menimbulkan protes di antara NU. Di Jawa Timur, anggota NU melakukan protes di sekitar kantor regional Golkar. Di Jakarta, oposisi Gus Dur turun menuduhnya mendorong protes tersebut. Gus Dur membantah dan pergi untuk berbicara dengan demonstran di Pasuruan. Namun, demonstran NU terus menunjukkan dukungan mereka kepada Gus Dur dan pada bulan April mengumumkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan Gus Dur sebagai presiden hingga mati.
- 21. 30 April 2001 Pada 30 April, DPR mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakannya Sidang Istimewa MPR pada 1 Agustus 1 Juli 2001 Gus Dur mulai putus asa dan meminta Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta empat menteri lainnya dalam reshuffle kabinet
- 22. 20 Juli 2001 Amien Rais menyatakan bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekret yang berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekret tersebut tidak memperoleh dukungan
- 23. 23 Juli 2001 MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri. Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari, namun akhirnya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan
- 24. TERIMA KASIH ATAS PERHAT IANNYA