Ebook ini berisikan tentang materi pelajaran Administrasi Kepegawaian kelas XI SMK untuk KD Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Peraturan Cuti..
-semoga bermanfaat-
Dokumen tersebut membahas tentang cuti pegawai, termasuk definisi cuti, landasan hukum yang mengatur cuti, dan berbagai macam cuti seperti cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara.
Materi Pelajaran Adm. Kepegawaian berbasis PBL untuk kelas XI SMK Adm. Perkantoran
(materi ini masih dalam proses revisi dan akan diupload kembali dengan materi yang sudah lengkap)
Trimakasih, semoga bermanfaat..
Surat penugasan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pringgabaya kepada guru Abdul Kahar Muzakkir untuk mengelola data pendidikan di situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
kD. 3.3 Sistem Administrasi KepegawaianINDAHMAWARNI1
Dokumen tersebut membahas tentang sistem administrasi kepegawaian pemerintah yang terdiri dari tiga jenis yaitu sistem terintegrasi, sistem terpisah, dan sistem terpadu. Jenis-jenis pegawai negeri dan sistem pengangkatan pegawai seperti spoils system, nepotism system, patronage system, merit system, dan career system juga dijelaskan.
Dokumen tersebut membahas tentang cuti pegawai, termasuk definisi cuti, landasan hukum yang mengatur cuti, dan berbagai macam cuti seperti cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara.
Materi Pelajaran Adm. Kepegawaian berbasis PBL untuk kelas XI SMK Adm. Perkantoran
(materi ini masih dalam proses revisi dan akan diupload kembali dengan materi yang sudah lengkap)
Trimakasih, semoga bermanfaat..
Surat penugasan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pringgabaya kepada guru Abdul Kahar Muzakkir untuk mengelola data pendidikan di situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
kD. 3.3 Sistem Administrasi KepegawaianINDAHMAWARNI1
Dokumen tersebut membahas tentang sistem administrasi kepegawaian pemerintah yang terdiri dari tiga jenis yaitu sistem terintegrasi, sistem terpisah, dan sistem terpadu. Jenis-jenis pegawai negeri dan sistem pengangkatan pegawai seperti spoils system, nepotism system, patronage system, merit system, dan career system juga dijelaskan.
Program kesejahteraan pegawai bertujuan untuk meningkatkan kesetiaan pegawai, memberikan ketenangan, dan memotivasi produktivitas melalui berbagai manfaat seperti uang pensiun, asuransi, dan fasilitas olahraga. Program ini terdiri atas komponen kompensasi langsung dan manfaat tambahan dari perusahaan untuk meningkatkan kinerja pegawai.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis jabatan dan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan peraturan bersama Menteri PAN, RB, dan Menteri Keuangan. Faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan antara lain standar kemampuan rata-rata, waktu kerja, dan pendekatan hasil kerja maupun tugas per tugas. Diberikan contoh perhitungan kebutuhan pegawai untuk jabatan operator komputer dan pemroses naskah perjanjian
Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan
Sistem tanggal merupakan sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal arsip dibuat. Sistem ini tidak memerlukan daftar klasifikasi karena hanya terdiri dari 3 bagian yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Langkah-langkah penyimpanan arsip meliputi memeriksa, mengindeks, mengkode, menyortir, dan menempatkan dokumen.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusutan arsip, termasuk teknik-tekniknya seperti pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip. Teknik-teknik tersebut dilakukan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip untuk menjamin tersedianya informasi bernilai dan efisiensi pengelolaan arsip. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan dan metode pelaksanaan pembenahan arsip.
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi pengertian administrasi, tenaga kerja, pegawai, dan administrasi kepegawaian. Dokumen tersebut juga membahas prinsip-prinsip, fungsi, asas pembinaan pegawai, dan kegiatan-kegiatan administrasi kepegawaian.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi kepegawaian, meliputi pengertian administrasi, peraturan yang mengatur kepegawaian, sistem kepegawaian, proses rekrutmen, pengangkatan, dan pensiun pegawai.
Contoh Jadwal Acara Training Guru Inspiratif Untuk 2 Hari tahun 2016Namin AB Ibnu Solihin
Dokumen tersebut merupakan jadwal acara pelatihan guru inspiratif selama dua hari. Pelatihan ini akan membahas tentang menjadi guru dan orang tua teladan, membangun budaya literasi, dan cara mengajar yang kreatif. Kegiatannya meliputi materi pelatihan, diskusi kelompok, presentasi, dan pembuatan program. Peralatan yang dibutuhkan antara lain ruang pelatihan, alat presentasi, kertas berbagai jenis, spidol, dan isolatif.
Pelatihan Analisis Jabatan memberikan pemahaman tentang konsep dan peran penting Analisis Jabatan dalam sistem kinerja organisasi. Pelatihan ini memberikan pembelajaran tentang metode Analisis Jabatan dan bagaimana membuat laporan hasil Analisis Jabatan.
Dokumen tersebut membahas tentang kode etik pegawai negeri sipil yang mencakup sumpah/janji pegawai negeri sipil, pembinaan jiwa korps, nilai-nilai dasar dan kode etik yang harus dipegang oleh pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya.
Perjanjian kerjasama antara SMK Bina Kusumah dengan PT. Sinkona Indonesia Lestari untuk melaksanakan praktik kerja industri (prakerin) dan uji kompetensi bidang informatika selama dua tahun guna meningkatkan mutu pendidikan. PT. Sinkona akan memberikan pembimbing dan menilai serta memberikan sertifikat bagi peserta yang lulus. SMK bertanggung jawab atas peserta dan menyiapkan administrasi kegiatan.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset tetap pemerintah. Menguraikan definisi, klasifikasi, pengukuran, pengakuan, dan komponen biaya dari aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan dan mesin, serta konstruksi dalam pengerjaan. Juga membahas tentang penilaian kembali aset tetap yang umumnya tidak diperkenankan karena mengacu pada biaya perolehan.
BLANGKO KARTU SOAL USP XII OTKP_OTK KEPEGAWAIANINDAHMAWARNI1
Dokumen tersebut berisi soal-soal ujian tentang administrasi kepegawaian. Terdiri dari 15 nomor soal yang mencakup berbagai materi seperti pengertian administrasi, fungsi-fungsi administrasi kepegawaian, prinsip-prinsip administrasi kepegawaian, regulasi kepegawaian, sistem administrasi kepegawaian, kebutuhan pegawai, dan sistem pengadaan pegawai.
1. Laporan ini membahas perbaikan pembelajaran matematika tentang bangun datar di SD melalui penggunaan metode demonstrasi.
2. Beberapa masalah yang diidentifikasi meliputi kurangnya keterlibatan siswa dan rendahnya pemahaman materi.
3. Metode demonstrasi dipilih untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui partisipasi aktif.
Program kesejahteraan pegawai bertujuan untuk meningkatkan kesetiaan pegawai, memberikan ketenangan, dan memotivasi produktivitas melalui berbagai manfaat seperti uang pensiun, asuransi, dan fasilitas olahraga. Program ini terdiri atas komponen kompensasi langsung dan manfaat tambahan dari perusahaan untuk meningkatkan kinerja pegawai.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis jabatan dan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan peraturan bersama Menteri PAN, RB, dan Menteri Keuangan. Faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan antara lain standar kemampuan rata-rata, waktu kerja, dan pendekatan hasil kerja maupun tugas per tugas. Diberikan contoh perhitungan kebutuhan pegawai untuk jabatan operator komputer dan pemroses naskah perjanjian
Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan
Sistem tanggal merupakan sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal arsip dibuat. Sistem ini tidak memerlukan daftar klasifikasi karena hanya terdiri dari 3 bagian yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Langkah-langkah penyimpanan arsip meliputi memeriksa, mengindeks, mengkode, menyortir, dan menempatkan dokumen.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusutan arsip, termasuk teknik-tekniknya seperti pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip. Teknik-teknik tersebut dilakukan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip untuk menjamin tersedianya informasi bernilai dan efisiensi pengelolaan arsip. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan dan metode pelaksanaan pembenahan arsip.
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi pengertian administrasi, tenaga kerja, pegawai, dan administrasi kepegawaian. Dokumen tersebut juga membahas prinsip-prinsip, fungsi, asas pembinaan pegawai, dan kegiatan-kegiatan administrasi kepegawaian.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi kepegawaian, meliputi pengertian administrasi, peraturan yang mengatur kepegawaian, sistem kepegawaian, proses rekrutmen, pengangkatan, dan pensiun pegawai.
Contoh Jadwal Acara Training Guru Inspiratif Untuk 2 Hari tahun 2016Namin AB Ibnu Solihin
Dokumen tersebut merupakan jadwal acara pelatihan guru inspiratif selama dua hari. Pelatihan ini akan membahas tentang menjadi guru dan orang tua teladan, membangun budaya literasi, dan cara mengajar yang kreatif. Kegiatannya meliputi materi pelatihan, diskusi kelompok, presentasi, dan pembuatan program. Peralatan yang dibutuhkan antara lain ruang pelatihan, alat presentasi, kertas berbagai jenis, spidol, dan isolatif.
Pelatihan Analisis Jabatan memberikan pemahaman tentang konsep dan peran penting Analisis Jabatan dalam sistem kinerja organisasi. Pelatihan ini memberikan pembelajaran tentang metode Analisis Jabatan dan bagaimana membuat laporan hasil Analisis Jabatan.
Dokumen tersebut membahas tentang kode etik pegawai negeri sipil yang mencakup sumpah/janji pegawai negeri sipil, pembinaan jiwa korps, nilai-nilai dasar dan kode etik yang harus dipegang oleh pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya.
Perjanjian kerjasama antara SMK Bina Kusumah dengan PT. Sinkona Indonesia Lestari untuk melaksanakan praktik kerja industri (prakerin) dan uji kompetensi bidang informatika selama dua tahun guna meningkatkan mutu pendidikan. PT. Sinkona akan memberikan pembimbing dan menilai serta memberikan sertifikat bagi peserta yang lulus. SMK bertanggung jawab atas peserta dan menyiapkan administrasi kegiatan.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset tetap pemerintah. Menguraikan definisi, klasifikasi, pengukuran, pengakuan, dan komponen biaya dari aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan dan mesin, serta konstruksi dalam pengerjaan. Juga membahas tentang penilaian kembali aset tetap yang umumnya tidak diperkenankan karena mengacu pada biaya perolehan.
BLANGKO KARTU SOAL USP XII OTKP_OTK KEPEGAWAIANINDAHMAWARNI1
Dokumen tersebut berisi soal-soal ujian tentang administrasi kepegawaian. Terdiri dari 15 nomor soal yang mencakup berbagai materi seperti pengertian administrasi, fungsi-fungsi administrasi kepegawaian, prinsip-prinsip administrasi kepegawaian, regulasi kepegawaian, sistem administrasi kepegawaian, kebutuhan pegawai, dan sistem pengadaan pegawai.
1. Laporan ini membahas perbaikan pembelajaran matematika tentang bangun datar di SD melalui penggunaan metode demonstrasi.
2. Beberapa masalah yang diidentifikasi meliputi kurangnya keterlibatan siswa dan rendahnya pemahaman materi.
3. Metode demonstrasi dipilih untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui partisipasi aktif.
Lembar kerja siswa (LKS) merupakan alat yang bermanfaat bagi guru untuk memudahkan pemberian tugas dan evaluasi siswa. LKS berisi informasi dan interaksi dari guru kepada siswa agar dapat mengerjakan aktivitas belajar secara mandiri. LKS memiliki komponen seperti judul, petunjuk, indikator, dan tabel untuk mencatat hasil pengamatan siswa. Langkah penyusunan LKS meliputi analisis kurikulum, men
Buku ini memberikan panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran tematik terpadu untuk siswa kelas 1 SD/MI. Buku ini mencakup tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, dan teknik penilaian untuk memastikan pencapaian kompetensi siswa.
Buku Tematik Siswa Kelas 2 TEMA 4 [Hidup Bersih dan Sehat].pdfdzulrizka1
Dokumen tersebut membahas tentang buku siswa kelas 2 SD/MI yang bertema "Hidup Bersih dan Sehat". Buku ini berisi tentang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan siswa untuk hidup bersih dan sehat di rumah, sekolah, tempat bermain, dan tempat umum. Buku ini juga berisi contoh lagu dan petunjuk cara membaca notasi musik.
Laporan ini membahas hasil diskusi kajian kurikulum pendidikan dasar. Diskusi ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi hasil kajian konsep, kajian dokumen, dan pelaksanaan kurikulum pada berbagai jenjang pendidikan dasar seperti PAUD, TK, SD, dan MI. Diskusi mencakup berbagai topik seperti program pembelajaran PAUD, pelaksanaan TK/RA, kurikulum SD/MI, pelaksanaan SD terpadu, pencapaian
Penelitian ini mengkaji penerapan model pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 30 Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, kemandirian belajar, dan prestasi belajar melalui pendekatan masalah.
Buku ini memberikan panduan penggunaan buku siswa dan acuan kegiatan pembelajaran di kelas untuk tema 6 tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Buku ini memuat langkah-langkah kegiatan pembelajaran, teknik penilaian, dan saran untuk melibatkan orang tua dalam aktivitas belajar siswa.
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan lembar kerja peserta didik (LKPD) sebagai media pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Ia menjelaskan tentang tujuan, kriteria, struktur, dan contoh penyusunan LKPD untuk pembelajaran IPA di sekolah secara mandiri oleh guru. LKPD dirancang untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik secara aktif sesuai prinsip konstruktivisme.
Makalah ini membahas keterampilan dasar mengajar yang perlu dimiliki oleh seorang guru, yaitu keterampilan menjelaskan, membuka dan menutup pembelajaran, serta membimbing diskusi. Keterampilan menjelaskan penting untuk menyampaikan materi secara sistematis dan mudah dipahami siswa. Membuka dan menutup pembelajaran bertujuan menarik perhatian siswa dan meninjau hasil belajar. Sementara diskusi perlu dib
Best practice ini mendeskripsikan pelaksanaan program peningkatan kompetensi pembelajaran guru di SMK Negeri 3 Banjarbaru dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi teks eksposisi dan cerita sejarah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi siswa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah: Manajemen kurikulum sekolah menengah pertama membahas tentang pengertian dan aspek-aspek manajemen kurikulum, pelaksanaan kurikulum 2013, dan peran kepala sekolah serta guru dalam implementasi kurikulum di sekolah.
Similar to Ebook Administrasi Kepegawaian untuk SMK Kelas XI (20)
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Ebook Administrasi Kepegawaian untuk SMK Kelas XI
1. E-book
MATA PELAJARAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Berbasis
Abigail Josephine Kusumatuty,S.Pd.
Problem Based Learning
Kelas XI SMKAdministrasi Perkantoran
Program Studi Magister Pend.Ekonomi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta 2018
2. E-book MATA PELAJARAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Berbasis Problem Based Learning
Abigail Josephine Kusumatuty,S.Pd.
3. E-book
MATA PELAJARAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Berbasis Problem Based Learning
Kelas XI SMKAdministrasi Perkantoran
Penulis:
Abigail Josephine Kusumatuty,S.Pd
Konsultan Ahli:
Prof.Dr.Baedhowi,M.Si
Dr.Tri Murwaningsih,M.Si
Validator Ahli:
Prof.Dr.Nunuk Suryani,M.Pd
Dr.Hery Sawiji,M.Pd
Memet Sudaryanto,M.Pd
Desain Cover:
Abigail Josephine Kusumatuty
disusun di Surakarta Tahun 2018
E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning iii
4. Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya yang telah
dilimpahkan sehingga proses pengerjaan e-book ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar tanpa ada
kendala suatu apapun. Terbitnya e-book ini digunakan untuk membantu memperluas pengetahuan siswa
tentang mata pelajaran administrasi kepegawaian, khususnya untuk kompetensi dasar Daftar Urut
Kepangkatan (DUK) dan kompetensi dasar Peraturan Cuti, serta terdapat banyak keluhan dari guru
di lapangan tentang minimnya buku yang digunakan sebagai sumber belajar, selain itu juga bertujuan untuk
memudahkan siswa pada saat proses pembelajaran sehingga siswa dapat mengerti, memahami materi dan
dapat meningkatkan hasil belajar maka penulis mengembangan e-book ini untuk siswa yang duduk di Sekolah
Menengah Kejuruan. Dalam penyusunan e-book ini dilengkapi dengan basis problem based learning yang
mengacu kurikulum 2013 yang menuntut siswa untuk aktif dan belajar mandiri dalam proses pembelajaran.
Dengan adanya e-book yang berbasis problem based learning diharapkan siswa mampu lebih aktif dan dapat
meningkatkan hasil belajar karena e-book disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana, komunikatif
dan menarik serta dilengkapi dengan pre-test dan post-test sehingga siswa dapat dengan mudah memahami
materi dan dapat mengukur kemampuan mereka pada saat proses pembelajaranberlangsung.
Pada kesempatan yang baik ini, penulis tak lupa menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua
pihak yang telah membantu dan ikut serta dalam menyelesaikan e-book. Ucapan terimakasih penulis ucapkan
kepada dosen pembimbing, pimpinan program studi magister Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret,
dosen validasi ahli, sekolah tempat penulis melakukan pengembangan, dan semua pihak yang terlibat dalam
penyusunan e-book ini. Semoga materi yang ada dalam e-book ini dapat digunakan oleh semua pihak baik
pendidik/guru, pemangku kepentingan dan bermanfaat bagi masyarakat luas untuk menambah ilmu
pengetahuan anak bangsa, serta dengan adanya e-book dapat dijadikan sebagai media dan sarana untuk
memenuhi kebutuhan siswa. Kritik dan saran yang ada penulis akan menerima sebagai masukan yang baik
untuk perbaikan atau penyempurnaan e-book mata pelajaran administrasi kepegawaian selanjutnya.
KATA PENGANTAR
Surakarta, Januari 2018
Penulis
E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning iv
5. Halaman Sampul
Identitas E-book
Kata Pengantar
Daftar Isi
Petunjuk Penggunaan E-book
Kompetensi Inti dan Dasar
Peta Konsep
Tujuan Pembelajaran
Pendahuluan
Kegiatan Pembelajaran I
Soal Kasus
A.Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
1.Pengertian dan fungsi DUK
2.Landasan DUK
3.Pembuatan DUK
4.Penentuan Nomor Urut DUK
5.Format Penulisan DUK
6.Penggunaan DUK
7.Keberatan atas nomor urut dalam DUK
8.Perubahan dan Pengapusan Nomor Urut dalam DUK
Soal Post Test
Penugasan
Rangkuman
Kunci Jawaban
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………...……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………
ii
iii
iv
v
vii
viii
ix
x
1
2
3
13
13
13
13
14
16
20
21
23
25
31
31
32
DAFTAR ISI
Halaman
E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning v
Soal Pre Test ……………………………………………………………………………………………… 6
6. Kegiatan Pembelajaran II
Soal Kasus
B. Pengaturan Cuti
1. Pengertian Cuti
3. Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti
4. Jenis-Jenis Cuti
Soal Post test
Penugasan
Rangkuman
Kunci jawaban
Daftar Pustaka
Grosarium
………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………
……………....…………………………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…..........……………………………………………………………………………………
….................…………….…………………………………………………………………
……............…………….…………………………………………………………………
……...........…………….…………………………………………………………………
….......……………………………………………………………………………………
…............................................………………………………………………………………
33
34
46
46
47
48
51
57
57
58
59
60
E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning vi
2.Manfaat Cuti ……………………………......…………………………………………………… 46
Soal Pre Test…………………………….………………………………………………………………… 40
7. E-book mata pelajaran Administrasi Kepegawaian berbasis Problem Based Learning memiliki tujuan
untuk memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru dan dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Berikut ini terdapat beberapa langkah-langkah yang harus
diperhatikan dalam menggunakan e-book administrasi kepegawaian, yaitu sebagai berikut:
E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning vii
Petunjuk Penggunaan E-Book
1 Sebelum menggunakan e-book, bacalah doa terlebih dahulu agar saat menerima
dan mempelajari materi dapat diberikan kemudahan dan kelancaran.
2 Setelah berdoa, pastikan materi administrasi kepegawaian sudah ada di dalam
handphone ada masing-masing siswa.
3 Bacalah terlebih dahulu daftar isi agar dapat dimengerti materi apa yang akan
dipelajari.
4
Kerjakan soal pre-test sampai selesai dan dikumpulkan, apabila terdapat hal-hal
penting, dan menemukan kesulitan catat terlebih dahulu serta dapat didiskusikan
oleh teman atau guru.
5 Buatlah laporan sebagai hasil dari proses pembelajaran.
6 Kerjakan soal posttest sampai selesai dan dikumpulkan.
7
Diakhir proses pembelajaran, siswa diberikan tugas akhir yang diharapkan
dengan siswa mengerjakan soaltersebut siswa sudah lebih mengerti dan
memahami materi yang sudah diberikan.
8. Kompetensi Inti
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli, santun, responsif,
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa.
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural,
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian.
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan
kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
1.
2.
3.
4.
Kompetensi Dasar
3.5 Mengemukakan tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
4.5 Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
3.6 Mengemukakan tentang Peraturan Cuti
4.6 Mengkaji tentang Peraturan Cuti
E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning viii
9. Peta Konsep
Pengertian DUK
Landasan dan Fungsi DUK
Pembuatan DUK
Penentuan Nomor Urut DUK
Format Penulisan DUK
Penggunaan DUK
Perubahan dan Penghapusan
Nomor Urut DUK
Administrasi Kepegawaian
Pengertian Cuti
Pejabat yang Berwenang
Memberikan Cuti
Jenis-Jenis Cuti
E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning ix
Peraturan Cuti
Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
10. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning x
Tujuan Pembelajaran
A. Pembelajaran 1
1.
2.
3.
Mendeskripsikan pengertian, landasan dan fungsi DUK.
Menjelaskan langkah-langkah pembuatan, format penulisan, dan
penggunaan DUK.
Menjelaskan proses perubahan dan penghapusan nomor urut dalam DUK
B. Pembelajaran 2
1.
2.
3.
Mendeskripsikan pengertian peraturan cuti.
Menjelaskan siapa saja yang berwenang untuk memberikan cuti.
Menjelaskan jenis-jenis cuti.
11. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 1
Pendahuluan
Kepegawaian tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang ketenagakerjaan karena
pegawai juga merupakan tenaga kerja. Pengunaan istilah pegawai dan pekerja, kepegawaian
dan ketenagakerjaan pada hakikatnya secara yuridis tidak mempunyai perbedaan arti dalam
kaitannya dengan kehadirannya di dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintah.
Administrasi kepegawaian salah satunya berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia
dalam suatu organisasi.
Administrasi kepegawaian menjadi penting egawai negeri sipilkarena administrator adalah p
selaku pelaksana tugas pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga administrasi
sangat berperan penting dalam hal pencapaian tujuan. Sistem administrasi kepegawaian adalah
bagian dari administrasi negara dimana kebijaksanaan ditentukan dari tujuan yang ingin dicapai.
Pola kebijaksanaan tersebut tergantung pada bentuk negara yang dianut suatu negara. Di setiap
negara pasti memiliki sistem administrasi kepegawaian yang berfungsi untuk membantu
menentukan apa yang diinginkan suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang sudah
disepakati.
12. daftar urut kepangkatan
(DUK)
Siswa mampu mendeskripsikan pengertian, landasan dan fungsi Daftar Urut.
Kepangkatan (DUK).
Siswa mampu menjelaskan langkah-langkah pembuatan DUK.
Siswa mampu menentukan nomor urut DUK.
Siswa mampu menjelaskan format penulisan DUK.
Siswa mampu memahami penggunaan DUK.
Siswa mampu menjelaskan perubahan dan penghapusan nomor urut dalam DUK.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 2
INDIKATOR PEMBELAJARAN
13. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 3
Sebelum siswa mengerjakan soal pre-test, siswa diminta untuk berkelompok dan membahas
bersama tentang Daftar Urut Kepangkatan, seperti yang di bawah ini:
Pada biro perencanaan sekretariat jenderal departemen dalam negeri memiliki tiga orang pegawai
negeri sipil bernama Bimo, Yosua dan Ratna yang memiliki pangkat yang sama yaitu Pembina
tingkat I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 10 Mei 1987. Jabatan Bimo sebagai kepala
bagian terhitung mulai tanggal 02 April 1988, jabatan Yosua sebagai manajer terhitung mulai tanggal
05 Februari 1988 dan jabatan Firman sebagai kepala sub bagian terhitung mulai tanggal 14
September 1990. Dari kasus tersebut, menurut anda untuk membuat nomor urut pada daftar urut
kepangkatan (DUK) disusun berdasarkan?dan coba susunlah nama-namanya!
Kasus 1
Direktorat Negara memiliki tiga orang PNS bernama Dina, Wahyu dan Putra yang masing-masing
mempunyai pangkat yang sama, yaitu pembina tingkat I golongan IV/b tetapi Dina diangkat dalam
golongan IV/b terhitung mulai tanggal 01 November 1982, Wahyu terhitung mulai tanggal 01 Oktober
1977 dan Putra terhitung mulai tanggal 05 Desember 1990. Dari kasus tersebut, menurut anda untuk
membuat nomor urut pada daftar urut kepangkatan (DUK) disusun berdasarkan apa?dan coba
susunlah nama-namanya!
Kasus 2
Soal Kasus :
14. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 4
Pada biro kepegawaian SETWILDA tingkat 1 jawa barat terdapat dua orang PNS bernama Gini
dan Gono yang memiliki pangkat yang sama yaitu penata tingkat 1 golongan III/d terhitung mulai
07 Agustus 2004 dengan jabatan yang sama masing-masing menjadi kepala bagian sejak 15 Juli
2005. Gini diangkat menjadi PNS sejak tanggal 01 Maret 2000 sedangkan Gono diangkat sejak
03 Januari 2003. Dari kasus tersebut, menurut anda siapa yang mendapatkan pangkat tertinggi?
dan berikan alasannya!
Kasus 3
Pada inspektorat jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam negeri terdapat 4
orang PNS bernama Ismail, Jakub, Kasim dan Leman, yang memiliki pangkat yang sama yaitu
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/C terhitung mulai 1 Oktober 1978 dengan jabatan
yang sama yaitu Inspektur sejak 1 Mei 1976, masuk PNS sejak 1 Juli 1955. Ismail mengikuti
pendidikan SESPA LAN pada tahun 1976, Jakub mengikuti SESPA LAN pada tahun 1977,
Kasim juga mengikuti pendidikan SESPA LAN tahun 1977 tetapi tidak lulus sedangkan Leman
belum pernah mengikuti pendidikan latihan jabatan. Dari kasus tersebut, menurut anda untuk
membuat nomor urut pada daftar urut kepangkatan (DUK) disusun berdasarkan?dan coba
susunlah nama-namanya!
Pada Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen dalam Negeri
memiliki 3 orang PNS, yang bernama Tina, Mochtar, dan Napitupulu, mereka memiliki pangkat
yang sama yaitu penata golongan ruang III/C terhitung mulai 1 Oktober 1978, dengan jabatan
yang sama yaitu Kepala Seksi sejak 1 januari 1979, ketiganya diangkat menjadi calon PNS sejak
1 April 1969, sama-sama diangkat menjadi PNS mulai 1 Mei 1970, sama-sama mengikuti dan
lulus kursus tahun 1975. Tina mendapatkan gelar sarjana hukum tahun 1967, Mochtar
mendapatkan gelar sarjana ekonomi tahun 1966, sedangkan Napitupulu mendapatkan gelar
sarjana sosial tahun 1968. Dari kasus tersebut, menurut anda untuk membuat nomor urut pada
daftar urut kepangkatan (DUK) disusun berdasarkan?dan coba susunlah nama-namanya!
Kasus 4
Kasus 5
15. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 5
Pada Biro KEuangan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial terdapat 2 orang PNS yang
bernama Oberlin dan Purnomo yang memiliki pangkat sama yaitu Penata Muda tingkat I
golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1978 dengan jabatan kepala Sub
Bagian sejak 1 Mei 1966. Dua-duanya memperoleh sarjana ekonomi pada tahun 1965, belum
pernah mengalami latihan jabatan. Oberlin lahir pada tanggal 9 juli 1935 sedangkan Purnomo
lahir tanggal 5 mei 1973. Dari kasus tersebut, menurut anda untuk membuat nomor urut pada
daftar urut kepangkatan (DUK) disusun berdasarkan?dan coba susunlah nama-namanya!
Kasus 6
16. Sebelum siswa mengerjakan soal pretest, siswa diminta untuk melakukan pengamatan
di sekolah untuk mengamati tentang Daftar Urut Kepangkatan.
E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 6
Soal Pre Test
1. Kepanjangan dari DUK adalah…
a. Daftar Urut Kepangkatan
b. Daftar Urut Kepegawaian
c. Daftar Urut Kepribadian
d. Daftar Urut Kekeluargaan
e. Daftar Urut Keuangan
2. Yang dimaksud dengan Daftar Urut Kepangkatan adalah...
a. Suatu daftar yang memuat jumlah pegawai sipil dan satuan organisasi negara
yang disusun menurut tingkat kepangkatan
b. Suatu daftar yang memuat nama pegawai sipil dan satuan perusahaan yang
disusun menurut tingkat kepangkatan
c. Suatu daftar yang memuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi negara yang
disusun menurut tingkat kepangkatan
d. Suatu daftar yang memuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi negara yang
disusun menurut tingkat pendidikannya
e. Suatu daftar yang memuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi negara yang
disusun menurut tingkat jabatannya
3. Berikut adalah tata cara pembuatan DUK, kecuali…
a. DUK dibuat untuk seluruh pegawai sipil dari satuan organisasi negara
b. DUK dibuat sekali dalam setahun
c. Pejabat pembuat DUK antara lain: menteri, jaksa agung dan pimpinan
d. DUK untuk pegawai sipil diluar jabatan organik tetap dicantumkan dalam DUK
instansi yang bersangkutan
e. Calon pegawai negeri sipil dicantumkan dalam DUK
17. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 7
4. Berikut ini yang termasuk pejabat pembuat DUK, yaitu:
a. Petani dan Buruh
b. Menteri dan Jaksa Agung
c. DPR dan MPR
d. Pengangguran dan Wiraswasta
e. Buruh dan Pekerja Bangunan
5. Dasar hukum yang digunakan dalam pokok kepegawaian adalah …
a. UU No. 43 tahun 1999
b. UU No. 42 tahun 1999
c. UU No. 45 tahun 1999
d. UU No. 46 tahun 1999
e. UU No. 47 tahun 1999
6. Jangka waktu pembuatan DUK adalah…
a. 2 tahun sekali
b. 5 tahun sekali
c. Sekali dalam setahun
d. 3 tahun sekali
e. 4 tahun sekali
7. Berikut ini yang tidak termasuk cara pengisian DUK, yaitu…
a. Penulisan nama
b. Penulisan nomor urut
c. Penulisan golongan darah
d. Penulisan NIP
e. Penulisan masa kerja
18. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning xE-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 8
9. Kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian sususan kepegawaian
dan digunakan sebagai dasar penggajian disebut…
a. Pangkat
b. Kepangkatan
c. Jabatan
d. Pegawai
e. Kenaikan pangkat
10. Nomor urut seorang pegawai akan dihapus dari DUK, jika…
a. Pegawai tersebut diberhentikan sebagai PNS
b. Pegawai tersebut meninggal dunia
c. Pegawai tersebut pindah instansi
d. Pegawai tersebut mengundurkan diri dari instansi
e. Jawaban A, B, C dan D benar
11. Hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan nomor urut dalam DUK, yaitu…
a. Kecelakaan
b. Promosi
c. Pemindahan
d. B dan D benar
e. A,B,C benar
8. Berikut ini yang tidak termasuk ukuran yang digunakan dalam menetapkan nomor urut
dalam DUK, adalah:
a. Pangkat
b. Usia
c. Masa kerja
d. Asset yang dimiliki
e. Pendidikan
19. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 9
Keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu adalah pengertian dari…13.
a. Liburan
b. Cuti
c. Mutasi
d. Pemberhentian
e. Pemindahan
Masa kerja yang diperhatikan dalam daftar urut kepangkatan adalah masa kerja yang dapat
diperhitungkan untuk…
14.
a. Penetapan gaji
b. Penetapan pegawai
c. Penetapan jabatan
d. Penetapan kerja
e. Penetapan karyawan
Keberatan atas nomor urut dalam DUK pegawai negeri sipil yang merasa nomor urutnya dalam
DUK tidak tepat dapat mengajukan secara tertulis kepada jabatan pembuat DUK yang
bersangkutan melalui hierarki…
12.
a. Pernyataan keberatan harus sudah diajukan dalam 3 hari terhitung mulai
diumumkannya pernyataan tersebut
b. Pernyataan keberatan harus sudah diajukan dalam waktu 30 hari terhitung
mulai diumumkannya pernyataan tersebut
c. Pernyataan keberatan harus sudah diajukan dalam waktu 3 bulan terhitung mulai
diumumkannya pernyataan tersebu
d. Pernyataan keberatan harus sudah diajukan dalam waktu 3 tahun terhitung mulai
diumumkannya pernyataan tersebut
e. Pernyataan keberatan harus sudah diajukan dalam waktu 3 minggu terhitung
mulai diumumkannya pernyataan tersebutt
20. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 10
15. Berikut ini contoh dari penulisan keterangan yang benar adalah…
a. TB : tugas belajar
b. Meninggal dunia
c. Purnatugas
d. Cuti di luar
e. Tugas luar kota
a. Pangkat
b. Jabatan
c. Masa kerja
d. Tahun kerja
e. Usia
a.Tugas belajar
b.Meninggal dunia
c.Cuti di luar tanggungan negara
d.pemindahan
e.Purnatugas
16. Berikut ini yang tidak termasuk daftar kepangkatan, adalah…
17. Arti dari CTN, yaitu…
a. Penulisan nomor urut
b. Penulisan nama
c. Penulisan NIP
d. Penulisan nama jabatan
e. Penulisan golongan
18. Diisi dengan angka tanpa titik angka 1 sampai dengan jumlah PNS pada instansi yang
bersangkutan disebut…
19. Angka tahun latihan jabatan terdiri dari … digit.
a. 10
b. 5
c. 4
d. 3
e. 2
21. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 11
a. Tanpa spasi dan tanpa titik
b. Menggunakan spasi dan titik
c. Menggunakan tanda tana
d. Menggunakan tanda seru
e. Menggunakan titik dua
a. Pasal 23 ayat 1
b. Pasal 18 ayat 5
c. Pasal 19
d. Pasal 15
e. Pasal 20 UPK 1974
1
a. S
b. SMP
c. S M A
d. Sekolah Menengah Pertama
e. Sekolah dasar
20. Berikut ini yang termasuk cara penulisan gol/ruang pangkat terakhir adalah…
21. Pasal yang menjelaskan hukum DUK, yaitu…
22. Berikut ini yang termasuk penulisan tingkat ijazah, adalah…
a. Penulisan nomor urut
b. Penulisan nama
c. Penulisan NIP
d. Penulisan nama jabatan
e. Penulisan golongan
23. Penulisan tanggal lahir yang benar, adalah…
24. Berikut ini yang tidak termasuk nomor urut dalam daftar urut kepangkatan (DUK) adalah…
a. Jabatan
b. Pangkat
c. Masa kerja
d. Landasan hukum DUK
e. Pendidikan
22. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 12
a. IB
b. IB.
c. I.B.
d. I.B
e. .I.B.
25. Berikut ini manakah penulisan eleson yang benar, yaitu…
23. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 13
A. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
1. Pengertian dan Fungsi DUK
Daftar urut kepangkatan (DUK) merupakan suatu daftar yang didalamnya meliputi
namapegawai negeri sipil dan satuan organisasi negara yang disusun berdasarkan tingkat
kepangkatannya. DUK juga berfungsi sebagai salah satu materi objektif yang digunakan
untuk melaksanakan pembinaan karir pegawai negeri sipil berdasarkan sistem karir dan
prestasi kerja pegawai sehingga pembuatan DUK perlu dibuat dan dipertahankan secara
menerus. DUK disusun secara berurutan berdasarkan pangkat, jabatan, masa kerja, latihan
jabatan, pendidikan, dan usia. DUK yang telah ditetapkan, diumumkan secara jelas sehingga
pegawai negeri sipil (PNS) yang bersangkutan dapat dengan mudah untuk membacanya
dan nama PNS yang terdapat dalam DUK juga dapat dihapus, jika:
a. Diberhentikan sebagai PNS,
b. Meninggal dunia, dan
c. Pindah instansi.
Ketentuan dalam pembuatan DUK dimuat dalam dua aturan yaitu (1) pasal 18 ayat 5 dan
pasal 20 UPK tahun 1974, (2) peraturan pemerintah nomor 5 tahun.
2. Landasan DUK
3. Pembuatan DUK
Pembuatan DUK dilakukan setiap tahun sekali dan diakhir bulan desember pembuatan
DUK harus sudah selesai. Pembuatan DUK tersebut dapat dilakukan oleh menteri, jaksa agung,
pimpinan kesekretariatan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga pemerintahan non
departemen, gurbenur kepada daerah tingkat I, bupati/walikota, dan pejabat lain yang sudah
ditentukan oleh presiden. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat DUK, diantaranya:
24. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 14
c. Pejabat yang membuat DUK harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Pejabat serendah-rendahnya setingkat dengan pejabat yang memangku jabatan
struktural esselon V, antara lain: penilik sekolah dasar, kepala sekolah sekolah
dasar, dan penilik pendidikan agama.
2) Pejabat melimpahkan sebagian wewenang kepada pejabat lain dalam
lingkungan kekuasaannya untuk membuat dan melihara DUK dalam lingkungan
masing-masing.
d. DUK untuk PNS yang diperbantukan dibuat oleh:
1) Instansi yang menerima bantuan,
2) Instansi yang memberi bantuan.
e. DUK secara nasional dibuat oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN)
untuk golongan IV/a sampai golongan IV/d.
a. DUK dibuat untuk semua pegawai negeri sipil (PNS) dari satuan organisasi negara.
b. DUK dibuat sekali dalam setahun dan sudah harus selesai di bulan desember.
Ukuran yang digunakan untuk menetapkan nomor urut dalam DUK adalah sebagai berikut:
4. Penentuan Nomor Urut dalam DUK
a. Pangkat
PNS yang memiliki pangkat lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih
tinggi dalam DUK, apabila terdapat dua atau tiga orang lebih PNS yang memiliki
pangkat yang sama maka DUK disusun dimulai dari pengangkatan yang paling
awal.
b. Jabatan
(kata “Apabila” dihapus) Terdapat dua atau tiga orang lebih PNS yang memiliki
pangkat sama dan proses pengangkatan pangkat dilakukan pada waktu yang
sama maka PNS yang memegang jabatan yang lebih tinggi dicantumkan dalam
nomor urut yang lebih tinggi.
25. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 15
c. Masa Kerja
(kata “Apabila” dihapus) Terdapat dua atau tiga orang lebih PNS yang memiliki
pangkat sama memegang jabatan yang sama pula maka PNS yang memiliki masa
kerja paling lama dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi.
d. Latihan jabatan
(kata “Apabila” dihapus) Terdapat dua atau tiga orang lebih PNS yang memiliki
pangkat sama memegang jabatan yang sama dan memiliki masa kerja yang sama
pula, pegawai pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan dicantumkan
dalam nomor urut yang lebih tinggi. Jenis dan tingkat latihan jabatan tersebut
ditentukan lebih lanjut oleh menteri yang bertanggung jawab dalam bidang
penertiban dan penyempurnaan aparatur negara dan apabila jenis dan tingkat
latihan jabatan sama,pegawai yang lebih dahulu dicantumkan dalam nomor urut
yang paling tinggi.
e. Pendidikan
(kata “Apabila” dihapus) Terdapat dua atau tiga orang lebih PNS yang memiliki
pangkat sama memegang jabatan yang sama, memiliki masa kerja yang sama dan
lulus pelatihan jabatan yang sama pula, maka pegawai yang lulus dari pendidikan
yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang paling tinggi.
f. Usia
(kata “Apabila” dihapus) Terdapat dua atau tiga orang lebih PNS yang memiliki
pangkat sama memegang jabatan yang sama, memiliki masa kerja yang sama,
lulus pelatihan jabatan yang sama dan lulus dari pendidikan yang sama pula maka
pegawai yang berusia lebih tua dicantumkan dalam nomor urut yang paling tinggi
26. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 16
5. Format Penulisan DUK
Format penulisan DUK, adalah sebagai berikut:
a. Penulisan Nomor Urut
Diisikan dengan angka tanpa menggunakan tanda titik dan dimulai dari angka 1
sampai dengan jumlah PNS pada instansi yang bersangkutan.
b. Penulisan Nama
Ditulis dengan memperhatikan langkah-langkah berikut ini:
1) Diisi nama lengkap dan gelar yang dimiliki.
2) Setelah menuliskan inisial gelar di depan nama, berilah tanda titik (.) dan berilah
1 spasi, contoh: Dr. Joko Waluyo.
3) Penulisan antar gelar diberi 1 spasi, contoh: Prof. Dr. Joko Waluyo.
4) Penulisan inisial gelar di belakang nama setelah huruf akhir nama diberi tanda
koma (,) dan 1 spasi kemudian inisial gelar, contoh: Prof. Dr. Joko Waluyo, M.Si.
5) Penulisan nama singkatan yang ada di depan atau di belakang nama utama
diberi tanda titik (.) dan 1 spasi tanpa tanda koma, contoh: Joko Waluyo M.
6) Penulisan nama singkatan yang menggunakan 2 atau lebih huruf besar atau
gabungan dari huruf besar dan kecil maka diberi 1 tanda titik setelah huruf
terakhir, contoh: Joko Waluyo M.P.
7) Penulisan nama dengan singkatan nama yang diikuti dengan gelar setelah tanda
titik diberi tanda koma, 1 spasi kemudian gelar, contoh: Joko Waluyo M.P., M.Si.
b. Penulisan Nomor Induk Pegawai
Penulisan NIP, antara lain: (1) NIP terdiri dari 18 digit angka, (2) tanpa tanda titik,
dan (3) tanpa spasi.
Contoh: (dibetulkan dan diurutkan)
1)194908281979031001= benar
2)1949 0828 1979 031 001= salah
3)194908281979031001.= salah
27. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 17
d. Penulisan Golongan atau Ruang Pangkat Terakhir
Penulisan golongan atau ruang pangkat terakhir, antara lain: (1) tanpa spasi dan
tanpa titik, (2) sesuai dengan SK kenaikan pangkat yang terakhir, seperti:
IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a
III/d III/c III/b III/a
II/d II/c II/b II/a
I/d I/c I/b I/a
e. Penulisan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Kenaikan Pangkat
Penulisan tersebut, antara lain: (1) TMT kenaikan pangkat terakhir, (2) sesuai
dengan SK kenaikan pangkat terkakhir, contoh: dd-mm-yyyy.
e. Penulisan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Kenaikan Pangkat
1) Ditulis sesuai dengan struktur organisasi instansi yang bersangkutan.
2) Apabila terlalu panjang, dapat disingkat dengan menggunakan singkatan-
singkatan bentuk baku. Contohnya: Ka. Dinas; Sek.; Dir.; Kabag; dan Kasi.
3) Apabila terdapat nama jabatan struktural eselon IV (di bawah Eselon III) di dalam
suatu instansi yang sama, maka nama jabatan tersebut harus dilengkapi dengan
jabatan struktural eselon III nya. Contohnya: Kasubbid.
4) Istilah staf untuk PNS
yang tidak mempunyai Jabatan Struktural, sebaiknya tidak digunakan.
Contohnya: Supir, dan Juru ketik.
5) Pakailah istilah pelaksana atau pengadministrasian untuk PNS yang tidak
memiliki jabatan struktural. Contohnya:
a) Pelaksana pengawasan lapangan.
b) Pelaksana administrasi keuangan.
c) Pelaksana administrasi kepegawaian.
28. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 18
6) Setelah nama jabatan pelaksana … atau pengadministrasi …, maka sebaiknya
dilengkapi dengan nama jabatan struktural tempat PNS tersebut bertugas.
Contohnya:
a) Pelaksana pengawasan lapangan seksi jembatan.
b) Pelaksana administrasi keuangan subbag keuangan.
c) Pelaksana administrasi kepegawaian subbag umum.
7) Penulisan Eselon
Tata cara penulisan eselon ditulis tanpa spasi di antara tanda titik tengah dan
tanpa titik setelah karakter terakhir.
Contoh:
I.B II.A III.A IV.A V.A
II.B III.B IV.A V.A
8) Penulisan TMT Eselon
Penulisan tersebut dapat ditulis dengan beberapa hal berikut ini:
a) Terhitung mulai tanggal (TMT) pelantikan pada eselon yang bersangkutan,
b) Sesuai dengan panduan dari surat pernyataan pelantikan eselon yang
bersangkutan,
c) Input data, contoh: 1/3/02 atau 01/03/02.
9) Penulisan Tahun Masa Kerja
Penulisan tahun masa kerja dimulai dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Angka taun masa kerja golongan yang terdiri dari 1 – 2 digit: 0 – 40.
b) Masa kerja dimaksudkan golongan masa kerja dalam satuan tahun
berdasarkan SK pangkat/berkala yang mencantumkan masa kerja golongan.
29. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 19
10) Penulisan Bulan Masa Kerja
Penulisan bulan masa kerja ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Angka bulan masa kerja golongan terdiri dari 1 – 2 digit: 0 – 11.
b) Disesuaikan dengan SK pangkat/berkala yang mencantumkan masa kerja
golongan.
11) Penulisan Nama Diklat Jabatan
Contoh penulisan nama diklat jabatan, yaitu:
Spati Spama
Pim.I Pim.II
Spamen Spala
Pim.II Adum
Sespa Adumla
12) Penulisan Tahun Diklat
Penulisan tahun latihan jabatan terdiri dari 4 digit, yaitu: 1995, 2002, 2005.
13) Penulisan Jumlah Jam Diklat
Penulisan jumlah jam diklat yang bersangkutan terdiri dari 650 350 2000.
14) Penulisan Nama Pendidikan
a) Penulisan nama pendidikan sebaiknya disingkat sesuai dengan bentuk
umum yang biasanya digunakan, antara lain:
Poltek Unmul Fisipol
Fekon Ak. Farmasi Akper
ABA UI ITB
SMU SMA STM
b) Penulisan nama pendidikan sesuai dengan urutan sebagai berikut:
Fakultas, Jurusan, Universitas, Kota
Akademi, Jurusan, Kota
Contoh:
Fisipol, A.N., Unmul, Samarinda
Akper, Kebidanan, Samarinda
30. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 20
15) Penulisan Tahun Lulus, yang terdiri dari 4 digit. Contohnya: 2000, 2008, 2017.
16) Penulisan Tingkat Ijazah
Penulisan tersebut berdasarkan dari ketentuan sebagai berikut:
a) Ditulis tanpa menggunakan spasi di antara tanda titik tengah.
b) Ditulis tanpa tanda titik setelah karakter terkahir.
Contoh:
S.3 SM SLTA
S.2 D.III SLTP
S.1 D.II SD
17) Penulisan Tanggal Lahir
Penulisan tersebut diisi tanggal lahir yang bersangkutan yang sesuai dengan
SK CPNS, contohnya: 4/8/05 atau 04/08/05.
18) Penulisan Catatan Mutasi diisikan dengan mutasi terakhir dari atau ke
instansi lain.
19) Penulisan Keterangan
Penulisan keterangan diisi dengan keterangan penting, yaitu:
PT: Purna Tugas (pensiun)
MD: Meninggal Dunia
TB: Tugas Belajar
31. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 21
6. Penggunaan DUK
DUK digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan yang bersifat objektif dalam
melaksanakan pembinaan karir PNS, apabila terdapat kekosongan jabatan PNS yang
menduduki jabatan lebih tinggi wajib dipertimbangkan tetapi jika PNS tersebut tidak dapat
diangkat untuk mengisi lowongan karena tidak memenuhi syarat maka harus diberitahukan
kepada pegawai yang bersangkutan. Peraturan tentang PNS yang menduduki nomor urut
yang lebih tinggi dalam DUK tidak berlaku, apabila:
a. Pegawai yang bersangkutan dikenakan pemberhentian sementara.
b. Pegawai yang bersangkutan sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara
kecuali PNS wanita yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara
karena persalinan.
c. Pegawai yang bersangkutan menerima uang tunggu.
7. Keberatan Atas Nomor urut Dalam DUK
PNS yang merasa nomor urut dalam DUK tidak tepat dapat mengajukan secara tertulis
kepada pejabat pembuat DUK, (kata dan dihapus) kemudian membuat surat pernyataan
eberatan dan surat keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam waktu 30 hari dihitung
mulai diumumkannya DUK keberatan yang melebihi jangka waktu tersebut tidak
dipertimbangkan. DUK yang sudah ditetapkan,
32. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 22
diumumkan sehingga PNS dapat mudah dengan membacanya tetapi jika terdapat keberatan
maka dapat memperhatikan hal-hal berikut ini:
a. Jika terdapat PNS yang keberatan atas nomor urut dalam DUK maka pegawai yang
bersangkutan berhak untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada pejabat
yang membuat DUK,
b. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 30 hari dan apabila keberatan lebih
dari jangka waktu 30 hari maka tidak dipertimbangkan,
c. Pejabat pembuat DUK wajib untuk mempertimbangkan keberatan yang diajukan
oleh PNS,
d. Jika terdapat PNS yang keberatan atas nomor urut dalam DUK maka pegawai
yang bersangkutan berhak untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada
pejabat yang membuat DUK,
e. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 30 hari dan apabila keberatan lebih
dari jangka waktu 30 hari maka tidak dipertimbangkan,
f. Pejabat pembuat DUK wajib untuk mempertimbangkan keberatan yang diajukan
oleh PNS,
g. Apabila PNS merasa tidak puas atas penolakan keberatan yang diajukan maka ia
dapat mengajukan keberatan banding kepada atasan pejabat pembuat DUK dengan
memiliki alasan-alasan yang lengkap,
h. Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai
dari ia menerima penolakan atas keberatan dan jika keberatan yang diajukan lebih
dari 14 hari maka tidak akan dipertimbangkan,
33. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 23
i. Keberatan atas nomor urut dalam DUK diajukan melalui hierarki kemudian dikirim
kepada atasan pembuat DUK melalui pejabat pembuat DUK. Pejabat pembuat DUK
wajib mempelajari dengan seksama keberatan PNS yang bersangkutan dan membuat
tanggapan terakhir atas keberatan tersebut,
j. Tanggapan yang dimaksud disampaikan kepada atasan pejabat pembuat DUK
bersama-sama dengan surat keberatan dari PNS yang bersangkutan,
k. Atasan pejabat pembuat DUK yang menerima keberatan atas nomor urut dalam
DUK wajib mempertimbangkan dengan seksama atas keberatan yang diajukan,
l. Apabila terdapat alasan yang kuat maka atasan pejabat pembuat DUK menetapkan
perubahan nomor urut dalam DUK yang bersangkutan dan memberitahukan secara
tertulis kepada pejabat pembuat DUK dan PNS yang bersangkutan,
m. Apabila tidak terdapat alasan yang kuat maka atasan pejabat pembuat DUK menolak
keberatan tersebut dan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat pembuat
DUK dan PNS yang bersangkutan,
n. Perubahan atau penolakan di atas harus sudah ditetapkan dan diberitahukan oleh
atasan pejabat pembuat DUK kepada pejabat pembuat DUK dan PNS yang
bersangkutan dalam waktu 14 hari mulai dari ia menerima surat keberatan tersebut,
o. Terhadap perubahan nomor urut dalam DUK atau penolakan keberatan yang
ditetapkan oleh atasan pejabat pembuat DUK tidak dapat diajukan keberatan, dan
p. Terhadap DUK yang sudah ditandatangani oleh menteri jaksa agung, pimpinan
kesekretariatan lembaga tertinggi negara, pimpinan lembaga pemerintahan non
departemen dan gurbenur kepala daerah tingkat I, tidak dapat mengajukan
keberatan
8. Perubahan dan Pengapusan Nomor Urut dalam DUK
a. Perubahan DUK
Perubahan nomor urut dalam DUK, diatur dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:
1) Apabila dalam tahun yang bersangkutan terjadi mutasi kepegawaian yang
mengakibatkan perubahan nomor urut dalam DUK, pejabat pembuat DUK kemudian
mencatat perubahan.
34. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 24
2) Setiap adanya mutasi pegawai (kenaikan pangkat, meninggal dunia, pemberhentian,
dan pemindahan) mengakibatkan perubahan nomor urut dalam DUK.
3) Perubahan nomor urut dalam DUK karena mutasi cukup dicatat dengan menuliskan
jenis mutasi kepegawaian dan tanggal berlakunya pada lajur yang disediakan
a. Penghapusan Nomor Urut dalam DUK
Penghapusan nomor urut dalam DUK dilakukan pada waktu penyusunan DUK
untuk tahun berikutnya dan nomor urut seorang pegawai dihapuskan dari DUK,
apabila:
1) Pegawai tersebut diberhentikan sebagai PNS.
2) Pegawai tersebut meninggal dunia.
3) Pegawai pindah instansi.
4) Penghapusan nama dilakukan pada waktu penyusunan DUK untuk tahun berikutnya.
35. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 25
Soal Post-Test
1. Kepanjangan dari DUK adalah…
a. Daftar Urut Kepangkatan
b. Daftar Urut Kepegawaian
c. Daftar Urut Kepribadian
d. Daftar Urut Kekeluargaan
e. Daftar Urut Keuangan
2. Yang dimaksud dengan Daftar Urut Kepangkatan adalah...
a. Suatu daftar yang memuat jumlah pegawai sipil dan satuan organisasi negara
yang disusun menurut tingkat kepangkatan
b. Suatu daftar yang memuat nama pegawai sipil dan satuan perusahaan yang
disusun menurut tingkat kepangkatan
c. Suatu daftar yang memuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi negara yang
disusun menurut tingkat kepangkatan
d. Suatu daftar yang memuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi negara yang
disusun menurut tingkat pendidikannya
e. Suatu daftar yang memuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi negara yang
disusun menurut tingkat jabatannya
3. Berikut adalah tata cara pembuatan DUK, kecuali…
a. DUK dibuat untuk seluruh pegawai sipil dari satuan organisasi negara
b. DUK dibuat sekali dalam setahun
c. Pejabat pembuat DUK antara lain: menteri, jaksa agung dan pimpinan
d. DUK untuk pegawai sipil diluar jabatan organik tetap dicantumkan dalam DUK
instansi yang bersangkutan
e. Calon pegawai negeri sipil dicantumkan dalam DUK
36. 4. Berikut ini yang termasuk pejabat pembuat DUK, yaitu:
a. Petani dan Buruh
b. Menteri dan Jaksa Agung
c. DPR dan MPR
d. Pengangguran dan Wiraswasta
e. Buruh dan Pekerja Bangunan
5. Dasar hukum yang digunakan dalam pokok kepegawaian adalah …
a. UU No. 43 tahun 1999
b. UU No. 42 tahun 1999
c. UU No. 45 tahun 1999
d. UU No. 46 tahun 1999
e. UU No. 47 tahun 1999
6. Jangka waktu pembuatan DUK adalah…
a. 2 tahun sekali
b. 5 tahun sekali
c. Sekali dalam setahun
d. 3 tahun sekali
e. 4 tahun sekali
7. Berikut ini yang tidak termasuk cara pengisian DUK, yaitu…
a. Penulisan nama
b. Penulisan nomor urut
c. Penulisan golongan darah
d. Penulisan NIP
e. Penulisan masa kerja
E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 26
37. 9. Kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian sususan kepegawaian
dan digunakan sebagai dasar penggajian disebut…
a. Pangkat
b. Kepangkatan
c. Jabatan
d. Pegawai
e. Kenaikan pangkat
10. Nomor urut seorang pegawai akan dihapus dari DUK, jika…
a. Pegawai tersebut diberhentikan sebagai PNS
b. Pegawai tersebut meninggal dunia
c. Pegawai tersebut pindah instansi
d. Pegawai tersebut mengundurkan diri dari instansi
e. Jawaban A, B, C dan D benar
11. Hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan nomor urut dalam DUK, yaitu…
a. Kecelakaan
b. Promosi
c. Pemindahan
d. B dan D benar
e. A,B,C benar
8. Berikut ini yang tidak termasuk ukuran yang digunakan dalam menetapkan nomor urut
dalam DUK, adalah:
a. Pangkat
b. Usia
c. Masa kerja
d. Asset yang dimiliki
e. Pendidikan
E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 27
38. Keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu adalah pengertian dari…13.
a. Liburan
b. Cuti
c. Mutasi
d. Pemberhentian
e. Pemindahan
Masa kerja yang diperhatikan dalam daftar urut kepangkatan adalah masa kerja yang dapat
diperhitungkan untuk…
14.
a. Penetapan gaji
b. Penetapan pegawai
c. Penetapan jabatan
d. Penetapan kerja
e. Penetapan karyawan
Keberatan atas nomor urut dalam DUK pegawai negeri sipil yang merasa nomor urutnya dalam
DUK tidak tepat dapat mengajukan secara tertulis kepada jabatan pembuat DUK yang
bersangkutan melalui hierarki…
12.
a. Pernyataan keberatan harus sudah diajukan dalam 3 hari terhitung mulai
diumumkannya pernyataan tersebut
b. Pernyataan keberatan harus sudah diajukan dalam waktu 30 hari terhitung
mulai diumumkannya pernyataan tersebut
c. Pernyataan keberatan harus sudah diajukan dalam waktu 3 bulan terhitung mulai
diumumkannya pernyataan tersebu
d. Pernyataan keberatan harus sudah diajukan dalam waktu 3 tahun terhitung mulai
diumumkannya pernyataan tersebut
e. Pernyataan keberatan harus sudah diajukan dalam waktu 3 minggu terhitung
mulai diumumkannya pernyataan tersebutt
E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 28
39. 15. Berikut ini contoh dari penulisan keterangan yang benar adalah…
a. TB : tugas belajar
b. Meninggal dunia
c. Purnatugas
d. Cuti di luar
e. Tugas luar kota
a. Pangkat
b. Jabatan
c. Masa kerja
d. Tahun kerja
e. Usia
a.Tugas belajar
b.Meninggal dunia
c.Cuti di luar tanggungan negara
d.pemindahan
e.Purnatugas
16. Berikut ini yang tidak termasuk daftar kepangkatan, adalah…
17. Arti dari CTN, yaitu…
a. Penulisan nomor urut
b. Penulisan nama
c. Penulisan NIP
d. Penulisan nama jabatan
e. Penulisan golongan
18. Diisi dengan angka tanpa titik angka 1 sampai dengan jumlah PNS pada instansi yang
bersangkutan disebut…
19. Angka tahun latihan jabatan terdiri dari … digit.
a. 10
b. 5
c. 4
d. 3
e. 2
E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 29
40. a. Tanpa spasi dan tanpa titik
b. Menggunakan spasi dan titik
c. Menggunakan tanda tana
d. Menggunakan tanda seru
e. Menggunakan titik dua
a. Pasal 23 ayat 1
b. Pasal 18 ayat 5
c. Pasal 19
d. Pasal 15
e. Pasal 20 UPK 1974
1
a. S
b. SMP
c. S M A
d. Sekolah Menengah Pertama
e. Sekolah dasar
20. Berikut ini yang termasuk cara penulisan gol/ruang pangkat terakhir adalah…
21. Pasal yang menjelaskan hukum DUK, yaitu…
22. Berikut ini yang termasuk penulisan tingkat ijazah, adalah…
a. Penulisan nomor urut
b. Penulisan nama
c. Penulisan NIP
d. Penulisan nama jabatan
e. Penulisan golongan
23. Penulisan tanggal lahir yang benar, adalah…
24. Berikut ini yang tidak termasuk nomor urut dalam daftar urut kepangkatan (DUK) adalah…
a. Jabatan
b. Pangkat
c. Masa kerja
d. Landasan hukum DUK
e. Pendidikan
E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 30
41. a. IB
b. IB.
c. I.B.
d. I.B
e. .I.B.
25. Berikut ini manakah penulisan eselon yang benar, yaitu…
E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 31
Rangkuman
1. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan suatu
pondasi yang berisikan nama pegawai negeri sipil dan satuan organisasi negara
yang disusun berdasarkan tingkat kepangkatan.
2. Daftar urut kepangkatan (DUK) disusun berdasarkan: (a) pangkat, (b) jabatan,
(c) masa kerja, (d) latihan jabatan, (e)pendidikan, dan (f) usia.
3. Format pengisian DUK adalah sebagai berikut: (a) menuliskan nomor urut,
(b) menuliskan nama, (c) menuliskan NIP, (d) menuliskan golongan/pangkat terakhir,
(e) menuliskan TMT tingkat pangkat, (f) menuliskan nama jabatan, (g) menuliskan
eselon, (h) menuliskan TMT eselon, (i) menuliskan tahun masa kerja, (j) menuliskan
bulan masa kerja, (k) menuliskan nama diklat jabatan, (l) menuliskan tahun diklat,
(m) menuliskan jumlah waktu atau jam diklat, (n) menuliskan nama pendidikan,
(o) menuliskan tahun lulus, (p) menuliskan tingkat ijazah, (q) menuliskan tanggal lahir,
(r) menuliskan catatan mutasi, dan (s) menuliskan keterangan.
Penugasan :
Buatlah resume tentang materi yang sudah dipelajari selama proses pembelajaran yang
sudah dilaksanakan!
42. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 32
1.A 11. E 21. B
2.C 12. B 22. B
3.E 13. B 23. A
4.B 14. A 24. D
5.A 15. A 25. D
6.C 16. D
7.C 17. C
8.D 18. A
9.B 19. C
10.E 20. A
Kunci Jawaban Soal Pre Test dan Post Test
43. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 33
KEGIATAN PEMBELAJARAN II
1. Siswa mampu mendeskripsikan pengertian cuti.
2. Siswa mampu mendeskripsikan pejabat yang
berwenang untuk memberikan cuti.
3. Siswa mampu menjelaskan jenis-jenis cuti.
Indikator Pembelajaran
44. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 34
Soal Kasus
Kasus 1
45. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 35
Kasus 2
46. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 36
Kasus 3
Kasus 4
47. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 37
Kasus 5
48. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 38
Kasus 6
49. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 39
Berilah pendapat dari masing-masing kasus tersebut dan berikan alasannya!
50. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 40
2. Pengertian cuti adalah…
a. Keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu
b. Surat pengantar instansi masing-masing
c. Pekerjaan berhalangan hadir/melakukan pekerjaannya dikarenakan suatu
alasan penting
d. Surat keterangan dokter/bidan
e. Izin yang berhubungan dengan diterimanya penghasilan penuh
3. Cuti dikelompokkan menjadi…
a. 7
b. 5
c. 6
d. 8
e. 2
4. Berikut yang termasuk jenis-jenis cuti, kecuali…
a. Cuti tahunan
b. Cuti besar
c. Cuti sakit
d. Cuti karena alasan penting
e. Cuti karena alasan kesaingan
1. Kata chutti berasal dari bahasa…
a. Sansekerta
b. Belanda
c. Inggris
d. Yunani
e. Hindi
Soal Pre Test
51. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 41
6. Salah satu cara PNS untuk mendapatkan cuti karena alasan penting adalah…
a. Mengajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan kepada pejabat
berwenang yang memberikan cuti
b. Surat pengantar dari masing-masing instansi
c. Fotocopy surat izin sebelumnya
d. Surat keterangan dokter/bidan
e. Surat permintaan cuti tahunan
7. Cuti yang dapat dikabulkan/ditolak oleh pejabat yang berwenang, disebut…
a. Cuti di luar kantor
b. Cuti di luar tanggungan negara
c. Cuti antarpejabat
d. Cuti antarkaryawan
e. Cuti pribadi
8. Apabila seorang PNS melaksanakan cuti selama 3-14 hari, maka PNS tersebut harus…
a. PNS harus memberitahukan atasannya
b. PNS harus melampirkan surat keterangan dokter
c. PNS merasa tidak perlu izin kepada atasannya
d. PNS harus melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk
e. PNS diuji oleh dokter yang ditunjuk
5. Cara untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, yaitu…
a. Mempunyai surat keputusan pejabat yang berwenang
b. Mempunyai surat dokter
c. Mempunyai izin karyawan
d. Kesepatakan antara perusahaan dan karyawan
e. Mempunyai surat perkawinan
52. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 42
10. Besarnya pensiun karena cacat akibat kerja sebesar…
a. 25% dari gaji pokok
b. 40% dari gaji pokok
c. 50% dari gaji pokok
d. 60% dari gaji pokok
e. 75% dari gaji pokok
11. Tunjangan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang apabila PNS tersebut berpangkat
Pembina Tk. I (Gol. IV/b) ke bawah setelah mendapat persetujuan dari…
a. Presiden
b. Menteri
c. BKN
d. Gurbenur
e. Walikota
12. Instansi pembina diklat adalah…
a. Lembaga Administrasi Perkantoran
b. Lembaga Administrasi Niaga
c. Lembaga Administrasi Negara
d. Lembaga Administrasi Publik
e. Lembaga Administrasi Bisnis
9. Yang berhak memperoleh pengobatan, perawatan dan rehabilitasi adalah…
a. Mengalami kecelakaan
b. Menderita sakit karena dinas
c. Dirawat di rumah sakit
d. Berobat ke dokter
e. Menderita cacat
53. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 43
14. Lamanya PNS cuti karena alasan penting untuk paling lama adalah…
a. 1 bulan
b. 2 bulan
c. 1 tahun
d. 3 bulan
e. 3 minggu
15. Salah satu alasan dalam cuti karena alasan penting adalah…
a. Menikahkan anaknya
b. Melangsungkan perkawinan pertama
c. Karena mengalami sakit
d. Adanya urusan keluarga
e. Belum sembuh dari penyakitnya
a. UU Nomor 24 Tahun 1976
b. UU Nomor 8 Tahun 1974
c. UU Nomor 2 Tahun 1986
d. UU Nomor 32 Tahun 1976
e. UU Nomor 1 Tahun 1999
a. Cuti sakit
b. Cuti besar
c. Cuti karena alasan penting
d. Cuti tahunan
e. Cuti bersalin
13. Cuti yang harus melampirkan surat keterangan dokter adalah…
16. Undang-undang yang menerangkan tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu…
a. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1976
b. Peraturan daerah nomor 20 tahun 1990
c. B dan E salah
d. edaran BAKN nomor 01/SE/1977
e. Peraturan kelembagaan nomor 14 tahun 1878
17.Berikut ini yang bukan termasuk landasan hukum yang mengatur tentang cuti, ialah…
54. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 44
19. Lama waktu cuti 1,5 bulan diperuntukkan untuk cuti…
a. Bersalin
b. Sakit
c. Cuti besar
d. Cuti tahunan
e. Keguguran kandungan
20. PNS yang mengambil cuti besar kurang dari 3 bulan, maka sisa cuti besar dapat…
a. Dilanjutkan sesuai dengan aturan yang berlaku
b. Dihapus haknya
c. Ditukar dengan pegawai lain
d. Tetap berlaku
e. Diganti hari lain
21. Berikut ini yang tidak berhak untuk memberikan cuti, adalah…
a. Menteri
b. Jaksa agung
c. Kepala HRD
d. Pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen
e. Pimpinan kesekretariatan lembaga
18. Pesyaratan cuti besar (melaksanakan ibadah keagamaan) yaitu…
a. Tanda bukti setor/keterangan lain bagi yang melaksanakan ibadah/umroh
b. Surat permintaan cuti tahunan
c. Fotokopi surat izin cuti sebelumnya
d. Surat keterangan dokter/bidan
e. Surat permintaan cuti karena alasan penting
55. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 45
a. Cuti diluar tanggungan negara
b. Cuti tahunan
c.Cuti besar
d. Cuti melaksanakan kegiatan keagamaan
e. Cuti karena alasan penting
24. Apabila ada kepentingan dinas yang sangat mendesak, maka pelaksanaan cuti besar…
a. Dapat ditangguhkan untuk paling lama 1 bulan
b. Dapat ditangguhkan untuk paling lama 1 tahun
c. Dapat ditangguhkan untuk paling lama 2 tahun
d. Dapat ditangguhkan untuk paling lama 2 bulan
e. Tidak dapat ditangguhkan
25. Yang bukan termasuk jenis-jenis cuti, adalah…
a. Cuti hamil
b. Cuti tahunan
c. Cuti besar
d. Cuti karena alasan penting
e. Cuti bersalin
22. Cuti yang diberikan pada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun
adalah jenis cuti…
a. Cuti besar
b. Cuti karena alasan penting
c. Cuti diluar tanggungan negara
d. Cuti tahunan
e. Cuti sakit
23. Pengajuan cuti yang dilakukan oleh PNS dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang
karena terdapat beberapa pertimbangan, maka disebut cuti…
56. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 46
A. PENGERTIAN CUTI
Cuti berasal dari bahasa Hindi yaitu chutti atau perlop (verlop). Dalam bahasa
Belanda berarti ketidakhadiran secara sementara dikarenakan sesuatu alasan tertentu
yang memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Pada beberapa Negara
contoh Australia dan Selandia Baru, cuti diistilahkan sebagai cuti dinas yang panjang
dikarenakan adanya kepentingan karyawan. Terdapat beberapa pengertian cuti, antara
lain meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat atau
kondisi dimana karyawan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
Cuti menjadi hak setiap pegawai termasuk pegawai negeri sipil. Terdapat beberapa
landasan hukum yang mengatur tentang cuti yaitu:
1. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai
Negeri Sipil.
3. Surat edaran kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN)
Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai
Negeri Sipil.
A. MANFAAT CUTI
Cuti dapat memberikan manfaat yang dapat berpengaruh terhadap pekerjaan.
Beberapa manfaat dari cuti, antara lain:
1. Dapat menghilangkan jenuh, ketika seorang karyawan merasa bosan dengan
pekerjaannya, maka dia dapat mengambil cuti pekerjaan dari atasannya.
Misalnya: seorang pegawai hendak mengambil cuti selama 3 hari maka pegawai
Tersebut harus membuat surat izin tertulis yang ditujukan kepada atasannya.
Selama pegawai tersebut cuti dari pekerjaannya, dia dapat melepas penat dengan
berjalan-jalan atau yang lain dan diharapkan setelah tiba di hari ke 4 pegawai
tersebut dapat masuk kembali dengan suasana pikiran yang fresh dan sudah siap
untuk bekerja.
57. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 47
2. Dapat membuat lebih produktif. Salah satu keuntungan ketika pegawai mengambil
cuti yaitu diharapkan dia dapat menyegarkan pikirannya setelah cuti selama
beberapa hari sehingga pada saat masuk pegawai tersebut kembali bersemangat
untuk bekerja dan produktivitas yang dihasilkan semakin meningkat.
3. Mendapatkan inspirasi baru, karyawan yang mengambil cuti akan mendapatkan
inspirasi atau ide baru yang nantinya akan memacunya untuk semakin semangat
bekerja kembali.
C. PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI
Cuti dapat memberikan manfaat yang dapat berpengaruh terhadap pekerjaan.
Beberapa manfaat dari cuti, antara lain:
1. Pemimpin lembaga tertinggi/tinggi Negara bagi pimpinan kesekretariatan lembaga
tertinggi/ tinggi Negara.
2. Menteri, jaksa agung, pimpinan lembaga pemerintah non departemen, pimpinan
kesekretariatan lembaga tertinggi, tinggi negara dan pejabat lain yang ditentukan
oleh presiden bagi karyawan negeri sipil dalam lingkungan kekuasannya.
3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi pegawai sipil yang ditugaskan pada
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
4. Gubernur dan bupati/walikota berwenang memberikan cuti kepada pegawai negeri
sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali cuti di luar tanggungannya.
5. Menteri/pimpinan lembaga bagi pegawai negeri sipil pusat yang dipekerjakan atau
diperbantukan di daerah otonomi yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara.
6. Para pejabat yang ada di bawah para pejabat tersebut di atas, setelah mendapat
penyerahan wewenang dari para pejabat di atas berhak memberikan cuti, kecuali
cuti di luar tanggungan Negara. Penyerahan wewenang dilakukan dengan
menggunakan surat keputusan.
58. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 48
D. JENIS CUTI
1. Cuti Tahunan.
Diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya
1 tahun secara terus menerus. Pegawai negeri sipil yang menjadi guru dan dosen
tidak berhak atas cuti tahunan. Beberapa persyaratan dalam mengambil cuti
tahunan, yaitu:
a. Pegawai yang bersangkutan telah mengajukan permohonan secara tertulis
kepada pejabat yang berwenang.
b. Fotokopi surat izin cuti sebelumnya.
c. Surat permintaan cuti tahunan.
d. Surat pengantar dari instansi masing-masing.
2. Cuti Besar
Dapat diberikan jika pegawai telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun secara
terus menerus. Pegawai negeri sipil yang menjalankan cuti besar tidak berhak
menerima tunjangan jabatan.
3. Melaksanakan Ibadah Keagamaan
Adapun syarat untuk mengambil cuti dalam rangka melaksanakan ibadah
keagamaan, adalah:
a. Surat pengantar cuti besar,
b. Tanda bukti keterangan bagi yang akan melaksanakan ibadah keagamaan,
dan
c. Surat pengantar dari instansi.
4. Cuti Sakit
Dapat diberikan jika pegawai tersebut memiliki status sebagai pegawai negeri sipil
dan harus memberikan surat izin untuk atasan apabila sakit selama 1-2 hari jika
lebih dari itu dan sampai 14 hari maka pegawai harus memberikan surat izin dari
dokter serta jika dalam waktu lebih dari 14 hari belum juga sembuh maka pegawai
wajib dirujuk ke rumah sakit untuk diberikan perawatan yang lebih intensif.
59. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 49
5. Cuti Karena Alasan Penting
Terdapat beberapa syarat untuk mengajukan permohonan cuti karena alasan
penting, di antaranya:
a. Ibu, bapak, istri, anak, atau sanak saudara sakit keras atau meninggal dunia,
b. Melangsungkan perkawinan,
c. Alasan penting yang sudah ditetapkan oleh presiden,
d. Pegawai mengajukan surat permintaan secara tertulis kepada pejabat yang
berwenang, dan
e. Pegawai sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
6. Cuti Bersalin
Merupakan cuti yang diajukan karena alasan melahirkan bagi pegawai perempuan
dan cuti ini berlaku untuk persalinan pertama, kedua dan ketiga selama 1 bulan
sebelum persalinan dan 2 bulan sesudah persalinan. Adapun syarat untuk
mengajukan cuti bersalin, yaitu:
a. Pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada
pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti, dan
b. Pegawai yang bersangkutan telah mendapat izin tertulis dari pejabat berwenang.
7. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
Dasar hukum untuk cuti di luar tanggungan negara didasarkan pada UU No. 5
tahun 2014 tentang ASN. Syarat untuk mengajukan CLTN, adalah:
a. Permintaan CLTN dapat dikabulkan dan ditolak oleh pejabat yang berwenang
karena pertimbangan tersebut diberikan berdasarkan kepentingan dinas.
b. PNS yang sudah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun karena alasan pribadi
yang penting dan mendesak dapat diberikan CLTN selama 3 tahun dan dapat
diperpanjang maksimal 1 tahun jika memang alasan untuk diperpanjang
sangat penting.
c. Selama melaksanakan CLTN pegawai tidak berhak untuk mendapatkan
penghasilan dari negara.
d. Pengajuan perpanjangan CLTN diajukan sekurang-kurangnya 3 bulan
sebelum CLTN.
e. PNS yang telah selesai melaksanakan CLTN diwajibkan untuk melaporkan
secara tertulis kepada pimpinan instansi induknya.
60. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 50
f. Pimpinan instansi induk yang telah menerima laporan dari PNS yang telah
selesai melaksanakan CLTN berkewajiban untuk:
1) Menempatkan dan memperkerjakan kembali jika terdapat lowongan
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kepala BKN.
2) Jika tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi induk melapor kepada
kepala BKN untuk disalurkan penempatannya pada instansi lain.
3) Jika kepala BKN tidak dapat menyalurkan ke instansi lain maka kepala
BKN memberitahu kepada pimpinan instansi induk agar memberhentikan
PNS dengan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
61. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 51
2. Pengertian cuti adalah…
a. Keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu
b. Surat pengantar instansi masing-masing
c. Pekerjaan berhalangan hadir/melakukan pekerjaannya dikarenakan suatu
alasan penting
d. Surat keterangan dokter/bidan
e. Izin yang berhubungan dengan diterimanya penghasilan penuh
3. Cuti dikelompokkan menjadi…
a. 7
b. 5
c. 6
d. 8
e. 2
4. Berikut yang termasuk jenis-jenis cuti, kecuali…
a. Cuti tahunan
b. Cuti besar
c. Cuti sakit
d. Cuti karena alasan penting
e. Cuti karena alasan kesaingan
1. Kata chutti berasal dari bahasa…
a. Sansekerta
b. Belanda
c. Inggris
d. Yunani
e. Hindi
Soal Post Test
62. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 52
6. Salah satu cara PNS untuk mendapatkan cuti karena alasan penting adalah…
a. Mengajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan kepada pejabat
berwenang yang memberikan cuti
b. Surat pengantar dari masing-masing instansi
c. Fotocopy surat izin sebelumnya
d. Surat keterangan dokter/bidan
e. Surat permintaan cuti tahunan
7. Cuti yang dapat dikabulkan/ditolak oleh pejabat yang berwenang, disebut…
a. Cuti di luar kantor
b. Cuti di luar tanggungan negara
c. Cuti antarpejabat
d. Cuti antarkaryawan
e. Cuti pribadi
8. Apabila seorang PNS melaksanakan cuti selama 3-14 hari, maka PNS tersebut harus…
a. PNS harus memberitahukan atasannya
b. PNS harus melampirkan surat keterangan dokter
c. PNS merasa tidak perlu izin kepada atasannya
d. PNS harus melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk
e. PNS diuji oleh dokter yang ditunjuk
5. Cara untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, yaitu…
a. Mempunyai surat keputusan pejabat yang berwenang
b. Mempunyai surat dokter
c. Mempunyai izin karyawan
d. Kesepatakan antara perusahaan dan karyawan
e. Mempunyai surat perkawinan
63. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 53
10. Besarnya pensiun karena cacat akibat kerja sebesar…
a. 25% dari gaji pokok
b. 40% dari gaji pokok
c. 50% dari gaji pokok
d. 60% dari gaji pokok
e. 75% dari gaji pokok
11. Tunjangan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang apabila PNS tersebut berpangkat
Pembina Tk. I (Gol. IV/b) ke bawah setelah mendapat persetujuan dari…
a. Presiden
b. Menteri
c. BKN
d. Gurbenur
e. Walikota
12. Instansi pembina diklat adalah…
a. Lembaga Administrasi Perkantoran
b. Lembaga Administrasi Niaga
c. Lembaga Administrasi Negara
d. Lembaga Administrasi Publik
e. Lembaga Administrasi Bisnis
9. Yang berhak memperoleh pengobatan, perawatan dan rehabilitasi adalah…
a. Mengalami kecelakaan
b. Menderita sakit karena dinas
c. Dirawat di rumah sakit
d. Berobat ke dokter
e. Menderita cacat
64. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 54
14. Lamanya PNS cuti karena alasan penting untuk paling lama adalah…
a. 1 bulan
b. 2 bulan
c. 1 tahun
d. 3 bulan
e. 3 minggu
15. Salah satu alasan dalam cuti karena alasan penting adalah…
a. Menikahkan anaknya
b. Melangsungkan perkawinan pertama
c. Karena mengalami sakit
d. Adanya urusan keluarga
e. Belum sembuh dari penyakitnya
a. UU Nomor 24 Tahun 1976
b. UU Nomor 8 Tahun 1974
c. UU Nomor 2 Tahun 1986
d. UU Nomor 32 Tahun 1976
e. UU Nomor 1 Tahun 1999
a. Cuti sakit
b. Cuti besar
c. Cuti karena alasan penting
d. Cuti tahunan
e. Cuti bersalin
13. Cuti yang harus melampirkan surat keterangan dokter adalah…
16. Undang-undang yang menerangkan tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu…
a. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1976
b. Peraturan daerah nomor 20 tahun 1990
c. B dan E salah
d. edaran BAKN nomor 01/SE/1977
e. Peraturan kelembagaan nomor 14 tahun 1878
17.Berikut ini yang bukan termasuk landasan hukum yang mengatur tentang cuti, ialah…
65. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 55
19. Lama waktu cuti 1,5 bulan diperuntukkan untuk cuti…
a. Bersalin
b. Sakit
c. Cuti besar
d. Cuti tahunan
e. Keguguran kandungan
20. PNS yang mengambil cuti besar kurang dari 3 bulan, maka sisa cuti besar dapat…
a. Dilanjutkan sesuai dengan aturan yang berlaku
b. Dihapus haknya
c. Ditukar dengan pegawai lain
d. Tetap berlaku
e. Diganti hari lain
21. Berikut ini yang tidak berhak untuk memberikan cuti, adalah…
a. Menteri
b. Jaksa agung
c. Kepala HRD
d. Pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen
e. Pimpinan kesekretariatan lembaga
18. Pesyaratan cuti besar (melaksanakan ibadah keagamaan) yaitu…
a. Tanda bukti setor/keterangan lain bagi yang melaksanakan ibadah/umroh
b. Surat permintaan cuti tahunan
c. Fotokopi surat izin cuti sebelumnya
d. Surat keterangan dokter/bidan
e. Surat permintaan cuti karena alasan penting
66. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 56
a. Cuti diluar tanggungan negara
b. Cuti tahunan
c.Cuti besar
d. Cuti melaksanakan kegiatan keagamaan
e. Cuti karena alasan penting
24. Apabila ada kepentingan dinas yang sangat mendesak, maka pelaksanaan cuti besar…
a. Dapat ditangguhkan untuk paling lama 1 bulan
b. Dapat ditangguhkan untuk paling lama 1 tahun
c. Dapat ditangguhkan untuk paling lama 2 tahun
d. Dapat ditangguhkan untuk paling lama 2 bulan
e. Tidak dapat ditangguhkan
25. Yang bukan termasuk jenis-jenis cuti, adalah…
a. Cuti hamil
b. Cuti tahunan
c. Cuti besar
d. Cuti karena alasan penting
e. Cuti bersalin
22. Cuti yang diberikan pada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun
adalah jenis cuti…
a. Cuti besar
b. Cuti karena alasan penting
c. Cuti diluar tanggungan negara
d. Cuti tahunan
e. Cuti sakit
23. Pengajuan cuti yang dilakukan oleh PNS dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang
karena terdapat beberapa pertimbangan, maka disebut cuti…
67. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 57
Rangkuman
1. Cuti memiliki tujuan untuk menjamin kesejahteraan baik jasmani maupun rohani
pegawai.
2. Landasan hukum yang mengatur tentang cuti, adalah:
a. Pasal 5 UU tahun 1974.
b. PP nomor 24 tahun 1976 tentang cuti pegawai negeri sipil.
c. Surat edaran kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) nomor
01/SE/1977 tanggal 25 Februari 1977.
3. Jenis-jenis cuti, adalah: (a) cuti tahunan, (b) cuti besar, (c) cuti sakit, (d) cuti karena
alasan penting, (e) cuti bersalin, dan (f) cuti di luar tanggungan negara.
Penugasan :
Buatlah resume tentang materi yang sudah dipelajari selama proses pembelajaran yang sudah
dilaksanakan!
68. E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 58
1.A 11. B 21. C
2.C 12. C 22. D
3.C 13. A 23. A
4.E 14. D 24. D
5.A 15. C 25. A
6.A 16. B
7.B 17. C
8.D 18. A
9.B 19. E
10.A 20. A
Kunci Jawaban Soal Pre Test dan Post Test
69. Aryanto,T., Sutarni,T., Hariyanah,A., dan Supardi,U. (2017). Administrasi
Kepegawaian Program Keahlian Administrasi Perkantoran.
Bandung: Buku Pendidikan-Anggota Ikapi.
DAFTAR PUSTAKA
E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 59
70. Badan Kepegawaian Negara
Kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara
alfabetikal yang di lengkapi dengan definisi dan
artinya.
Jabatan struktural yang tertinggi,terdiri dari 2 jenjang
yaitu Eselon IA dan Eselon IB.
awalan (prefiks) atau akhiran (sufiks) yang ditambahkan
pada nama seseorang untuk menandakan penghormatan,
jabatan resmi,atau kualifikasi akademis atau profesional.
badan pemerintah umum.
perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang.
suatu sikap yang lebih pasti dan lebih dapat diyakini
keabsahannya dan juga dapat melibatkan perkiraan
serta asumsi.
suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu,berupa hal
baru yang didapat dari membaca,benda,tulisan,dan
hal baik lainnya.
surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh
pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan
berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga
tersebut.
muncul akibat hubungan antara satu unsur bahasa
yang satu dengan unsur bahasa yang lain.
BAKN
Diklat
Eselon
Gelar
Instansi
Karir
Objektif
Produktif
Surat
KeputusanStruktural
GLOSARIUM
E-book Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Berbasis Problem Based Learning 60