Executive Summary ADINKES-AIPHSS

1. Ringkasan Eksekutif Hasil dan Rencana Kegiatan Asosiasi Dinas
Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) dalam kerangka kerja
Kementerian Kesehatan dan AIPHSS - DFAT
Pendahuluan
ADINKES melaksanakan kegiatan sesuai rekomendasi Sekretaris Jenderal,
Kementerian Kesehatan melalui surat No. HK 04.04/IV/780/2013 tanggal 9
April 2013 yaitu membantu mempersiapkan 8 (delapan) prioritas kegiatan
Kementerian Kesehatan, termasuk rancangan peraturan menteri kesehatan
yang merupakan turunan dan amanat revisi Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 yang sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014. Walaupun pada rekomendasi Sekretaris Jenderal tersebut draft
Lampiran revisi UU No. 32 Tahun 2004 tidak termasuk dalam rekomendasi
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, namun Butir B Lampiran UU No.
23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Pusat dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota adalah kontribusi utuh ADINKES melalui kegiatan AIPHSS-
AusAID/DFAT. Untuk mempersiapkan kegiatan sesuai dengan Rekomendasi
Kementerian Kesehatan tersebut, ADINKES dengan didukung pembiayaan
oleh AIPHSS – AusAID/DFAT, melakukan kegiatan pertemuan-pertemuan
serial untuk mendapatkan materi yang kemudian dituangkan dalam berbagai
draft sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan dan dipaparkan di
depan Menteri Kesehatan dan Jajaran eselon I dan II serta dilakukan uji coba
agar seluruh produk yang dipersiapkan oleh ADINKES relevan dengan
kebutuhan Kementerian Kesehatan sebagai penggambil kebijakan dan
Pemerintah Daerah sebagai pengguna. Berikut adalah ringkasan hasil
kegiatan tersebut dan dilanjutkan dengan rencana kegiatan lanjutan agar
permenkes-permenkes tersebut dapat diimplementasikan.
1

2. Hasil kegiatan yang lalu:
Melalui Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan serta
dukungan pembiayaan dari AIPHSS – AusAID/DFAT, Asosiasi Dinas
Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) telah berhasil menyusun 5(lima)
dari 8(delapan) kegiatan prioritas sesuai rekomendasi Kementerian
Kesehatan, sebagai berikut :
a) Pembagian Urusan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota pada Lampiran revisi
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (tidak tertuang dalam Rekomendasi
Kementerian Kesehatan)
b) Revisi Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota bidang kesehatan
c) Revisi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah yaitu Penambahan Pasal tentang Kewenangan
Kementerian/Lembaga Non Kementerian terhadap Pengaturan Teknis
Organisasi Perangkat Daerah [Pasal 211 ayat (2)]
d) Revisi Peraturan Menteri Kesehatan No. 741 Tahun 2007 tentang Indikator
Standar Pelayanan Minimal Pemerintahan Kabupaten/Kota Bidang
Kesehatan
e) Revisi Keputusan Menteri Kesehatan No. 922 Tahun 2008 tentang
Petunjuk Teknis Pembagian Urusan antara Pemerintah dengan
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
bidang kesehatan
f) Revisi Keputusan Menteri Kesehatan No. 828 Tahun 2008 tentang
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Pemerintahan Kabupaten
Kota bidang kesehatan
2

3. g) Revisi Keputusan Menteri Kesehatan No. 317 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Teknis Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintahan
Kabupaten Kota bidang kesehatan
h) Mengembangkan Kompetensi Teknis Pelaksanan Urusan Bidang
Kesehatan di Daerah dan jajaran dibawahnya
i) Revisi Keputusan Menteri Kesehatan No.267 Tahun 2008 tentang Petunjuk
Teknis Organisasi Dinas Daerah
j) Revisi Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang
Kebijakan Dasar Puskesmas
k) Pola Peraturan Bupati/Peraturan Walikota Penetapan Puskesmas sebagai
PPK BLUD Puskesmas dan Standar Pelayanan di Puskesmas
Dari hasil-hasil tersebut, terdapat beberapa yang sangat perlu untuk
ditindaklanjuti karena tanpa tindak lanjut, permenkes tersebut menjadi tidak
berguna. Terdapat tiga kegiatan utama yang sangat perlu dintidak lanjuti
yaitu: 1. Pembuatan Norma, Standar, Presedur dan Kriteria (NSPK)
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Bidang
Kesehatan; 2. Sosialisasi dan workshop, mentoring, monitoring dan evaluasi
implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan; dan 3. Pelatihan
Kompetensi Teknis Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan. Oleh
karena SPM dan Kompetensi Teknis bagi Pelaksana Urusan Pemerintahan
Bidang Kesehatan di Daerah harus dilaksanakan secara Nasional, maka
diperlukan dukungan dari AIPHSS-DFAT untuk pelaksanaan Sosialisasi dan
workshop, mentoring, monitoring dan evaluasi implementasi Standar
Pelayanan Minimal Bidang kesehatan; serta Pelatihan Kompetensi Teknis
Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan tidak hanya di dua
Provinsi dan delapan Kabupaten Daerah Uji Coba, namun di seluruh
Kabupaten/Kota tetapi pelaksanaan sosialisasi bisa dilakukan di Provinsi.
3

4. Rencana kegiatan ke depan:
1. Pembuatan Norma, Standar, Presedur dan Kriteria (NSPK) Pembagian
Urusan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan
Kegiatan yang diajukan berupa:
a. Pertemuan secara serial untuk 30 orang / pertemuan
(seminggu 2 kali
pertemuan serta dibutuhkan 5(lima) orang Konsultan selama 20 bulan.
b. Penulisan draft Permenkes tentang NSPK Bidang Kesehatan
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan daerah Kabuapaten/Kota Bidang Kesehatan untuk:
i. Perencanaan Tenaga Kesehatan
ii. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
iii. Pelayanan Kesehatan Ibu
iv. Pelayanan Kesehatan Anak
v. Pelayanan Kesehatan HIV-AIDS,
vi. Pelayanan Kesehatan Tuberkulosis; dan
vii. Pelayanan Kesehatan Malaria
viii. Pelayanan Kesehatan untuk Hipertensi
ix. Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal
x. Pemberdayaan Masyarakat
c. Legal drafting
d. Diseminasi
e. Pembuatan laporan
2. Workshop, Mentoring, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPM
(Standar Pelayanan Minimal) Bidang kesehatan di daerah Kegiatan
4

5. AIPHSS-DFAT
Kegiatan yang diajukan berupa :
(ada belanja NS dari Jogja – Jakarta pp 12 kali)
(ada belanja 5 orang Konsultan @ Rp. 45.000.000,- selama 6 bulan)
a. Rapat-rapat koordinasi lintas sektor (30 orng x 2 hr x 2 kali
pertemuan) di Jakarta
b. Penyusunan materi uji coba (30 orng x 2 hr x 24 kali pertemuan)
di Jakarta
- Penyiapan Daerah untuk melaksanakan SPM
Penyusunan Pedoman Kajian Kesiapan Daerah Dalam melaksanakan
SPM, antara lain : SDM; Peralatan Kesehatan dan Non Kesehatan,
Alat Peraga Promosi Kesehatan dan lain-lainnya;
- Perhitungan sasaran pelayanan
- Pelaksanaan kajian kesiapan Daerah dalam pelaksanaan SPM dan
Pelatihan perhitungan kebutuhan biaya SPM :
(20 orang/pusat + 5 orang/panitia)  pelaksanaannya di masing2
Provinsi
c. Pembuatan pedoman mentoring dan monitoring dan evaluasi
implementasi SPM
d. Pembentukan tim uji coba implementasi SPM
e. Pelaksanaan uji coba
f. (12 orang/pusat + 20 orang/daerah + 5 orang/panitia)
g. Pelaksanaan mentoring pasca sosialisasi secara regular dan berkala di
daerah uji coba
h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM secara
reguler dan berkala di daerah uji coba
i. Pembuatan laporan
3. Pelatihan Kompetensi Teknis Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang
5

6. Kesehatan
Kegiatan yang diajukan berupa:
(ada belanja NS dari Jogja – Jakarta pp 40 kali)
(ada belanja 5 orang Konsultan @ Rp. 45.000.000,- selama 10 bulan)
a. pertemuan serial penyusunan modul pelatihan (30 orng x 2 hr x 8 kali
pertemuan) di Jakarta
b. pertemuan serial penyusunan Permenkes tentang penyelenggaraan
pelatihan Kompetensi Teknis Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang
Kesehatan (30 orng x 2 hr x 8 kali pertemuan) di Jakarta
c. pertemuan serial penyusunan Permenkes tentang pengangkatan
pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan
(30 orng x 2 hr x 8 kali pertemuan) di Jakarta
d. Pembuatan pedoman monitoring dan evaluasi paska pelatihan
(30 orang x 2 hari x 4 kali)
e. Pembuatan database peserta pelatihan yang selalu updated
f. Pelatihan pelatih nasional (Master of Training) [20 orang x 7 hari]
g. Uji coba pelatihan peningkatan Kompetensi Teknis Kepala Dinas
Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Daerah di NTT dan Surabaya (20
orang/pusat + 20 orang/daerah + 5 orang/panitia)
h. Evaluasi kegiatan (20 orang x 1 hari x 1 kali)
i. Pembuatan laporan
Jakarta, 18 November 2014
Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia
Dr. Krishnajaya, MS
Ketua Umum
6

7. 7